09_pdt.g_2015_pn_blt

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

ng

Nomor: 09/Pdt.G/2015/PN.BLT

gu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

ub lik

ah

perkara pihak-pihak antara:

am

SUKAJI , laki-laki, Umur: 62 Tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Alamat : Rt 004 Rw 006 Desa Gembongan,

ah k

ep

Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AGUS SANTOSO, SH, MH

In do ne si

R

Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jln. Raya Jatilengger

A gu ng

No. 20 Jatilengger Ponggok Bltar berdasarkan surat kuasa

khusus tertanggal 19 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepabiteraan Pengadilan Negeri Blitar register nomor : 03/

SK/2015, tanggal 12 Januari 2015. Selanjutnya disebut

lik

MELAWAN:

ub

m

ah

sebagai …………………………………………… PENGGUGAT;

1. AMINATI, Perempuan, Umur : 48 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : bertempat

ah

Ponggok,

tinggal

Kabupaten

di

Desa

ep

ka

swasta,

Blitar.

Gembongan, Kecamatan

Selanjutnya

disebut

sebagai

ng

M

2. UMI HANIK BINTI ABDUL JALIL, Perempuan, Umur : 47 Tahun,

on

1

In d

A

gu

Agama: Islam, Pekerjaan : swasta, bertempat tinggal di Jln.

es

R

……………………………………………………... TERGUGAT I ;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan No. 135 Rt 02 Rw 01, Kelurahan Karangtengah,

ng

Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Selanjutnya disebut sebagai

gu

…………………………………………... TERGUGAT II ; Pengadilan Negeri tersebut; •

A

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 09/

•

Setelah

membaca

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

Nomor:

09/

Pen.Pdt /2015/PN.Blt, tanggal 29 Januari 2015 tentang Hari Sidang

ep

Pertama ;

Setelah membaca berkas perkara;

•

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

In do ne si

R

•

A gu ng

ah k

ub lik

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

am

ah

Pen.Pdt/2015/PN.Blt, tanggal 27 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27

Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

pada tanggal 27 Januari 2015 di bawah register perkara nomor: 09/Pdt.G/2015/ bermaksud

mengajukan

gugatan

kepada

Tergugat

ub

dengan

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang tersebut dalam

ep

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2, dengan batas-batas :

: Tanah P. Paiman ;

Timur

: Jalan Desa ;

es

R

Utara

ng

M

ah

ka

m

mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

para

lik

ah

PN.Blt,

on

: Tanah milik Saelah ;

In d

A

gu

Selatan

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat

: Tanah milik Marto Slamet ;

ng

2. Bahwa karena luas tanah milik Penggugat yang tersebut dalam Sertifikat

gu

Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2, tidak sama dengan luas tanah yang tersebut dalam SPPT yaitu seluas 900m2 maka Penggugat

A

menyampaikan dan meminta pendapat pada Tergugat I, apakah masalah

ub lik

dengan Tergugat I sudah lama saling kenal dan berteman baik, dan hidup bertetangga sehingga Tergugat I sering berkunjung ke rumah Penggugat demikian sebaliknya Penggugat juga sering berkunjung kerumah Tergugat I;

ep

3. Bahwa atas keluhan Penggugat tersebut Tergugat I mengatakan akan

ah k

am

ah

tersebut perlu dilaporkan kepada Kepala Desa, karena antara Penggugat

membantu dan sanggup memngurus ke Kantor Desa untuk menanyakan

In do ne si

A gu ng

dalam Sertifikat;

R

perihal perbedaan luas yang terdapat dalam SPPT dengan yang berada

4. Bahwa kemudian Tergugat I meminta pada Penggugat untuk menyerahkan

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2 dan SPPT untuk diperlihatkan kepada Kepala Desa Gembongan ;

lik

kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2 dan SPPT (aslinya) ;

ub

6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Penggugat menanyakan hasil pertemuan

ep

antara Tergugat I dengan Kepala Desa Gembongan, apakah luas tanah yang terdapat dalam SPPT dapat dirubah untuk disamakan dengan yang

R

disertifikat. Tergugat menyampaikan kalau masalah tersebut masih diajukan

3

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

ng

es

kebagian pajak di Kabupaten Blitar ;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

5. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian Penggugat menyerahkan

Halaman 3

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat kerap kali menanyakan hal tersebut pada Tergugat I

ng

kapan sertifikat Penggugat dikembalikan, Tergugat I berbelit-belit da selalu

gu

mengatakan kalau masih diproses di kantor pajak Kabupaten Blitar ;

8. Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat didatangi orang suruhan

A

Tergugat II yang mengatakan bila hutangnya sebesar Rp 14.000.000,-

Tergugat II maka Penggugat mendatangi rumah Tergugat II yang berada di Jln. Imam Bonjol Kota Blitar untuk mencari tahu sebab kenapa sertifikat Penggugat berada pada Tergugat II;

ep

ah k

ub lik

9. Bahwa karena Penggugat tidak kenal dan tidak pernah berhutang kepada

am

ah

(empat belas juta rupiah) tidak dibayar maka tanahnya akan disita;

10. Bahwa Tergugat II menjelaskan kalau sertifikat milik Penggugat tersebut

In do ne si

R

dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

A gu ng

rupiah), yang hingga sekarang belum pernah diangsur atau dibayar,

sehingga pokok dan bunga yang harus dibayar sebesar Rp 14.000.000,(empat belas juta rupiah) ;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin

lik

Luas 730 m2 kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, Tergugat II yang menerima sertifikat orang lain sebagai jaminan hutang

ub

tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya adalah perbuatan melawan hutan;

ep

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun

on In d

A

gu

ng

es

1. Kerugian materiil :

R

immateril yang harus dibayar lunas oleh para Tergugat berupa :

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

menjadikan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996,

Halaman 4

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

•

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dapat dijadikannya SHM Nomor : 2414, GS.05951/1996,

ng

Luas 730 m2 milik Penggugat sebagai jaminan kredit untuk usaha

Penggugat

dalam

rangka

gu

modal

perluasan,

pengembangan usaha pertanian yang ditekuni Penggugat

A

dimana saat ini sangat memerlukan tambahan modal usaha yang

ah

apabila tambahan modal tersebut bisa Penggugat dapatkan,

ub lik

akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu

am

juta rupiah) / bulan kerugian mana telah Penggugat sebagai agunan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak Agustus

total

kerugian

Penggugat

akibat

R

sehingga

ep

ah k

2008 sampai saat gugatan ini dijaukan telah 6 tahun lamanya tidak

dapat

In do ne si

dijadikannya milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2

A gu ng

sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan modal usaha adalah Rp 1.000.000,- x 12 x 6 = Rp 72.000.000,- ;

•

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus

perkara ini, yang terdiri biaya perjalanan/operasional Rp.

Total kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan

lik

•

ub

hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp.77.000.000,(tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

ep

2. Kerugian Immateriil :

Tersitanya waktu tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus,

ah

ka

m

ah

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(lima puluh juta rupiah) ;

5

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

ng

M

apabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,-

es

R

menyelesaikan perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis

ng

Hakim Penagdilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon

gu

berkenan mengabulkan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

A

2. Menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

ub lik

2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2 kepada Penggugat selaku pemilik yang sah ;

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yaitu :

ep

1. Kerugian materiil :

Tidak dapat dijadikannya SHM Nomor : 2414, GS.05951/1996,

R

•

In do ne si

ah k

am

ah

3. Memerintahkan Tergugat II mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor :

A gu ng

Luas 730 m2 milik Penggugat sebagai jaminan kredit untuk modal

usaha

Penggugat

dalam

rangka

perluasan,

pengembangan usaha pertanian yang ditekuni Penggugat dimana saat ini sangat memerlukan tambahan modal usaha yang

apabila tambahan modal tersebut bisa Penggugat dapatkan,

lik

ah

akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu

m

juta rupiah) / bulan kerugian mana telah Penggugat sebagai

ub

agunan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak Agustus

ah

sehingga

total

ep

ka

2008 sampai saat gugatan ini dijaukan telah 6 tahun lamanya kerugian

Penggugat

akibat

tidak

dapat

ng

M

sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan modal usaha adalah

on In d

A

gu

Rp 1.000.000,- x 12 x 6 = Rp 72.000.000,- ;

es

R

dijadikannya milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus

ng

perkara ini, yang terdiri biaya perjalanan/operasional Rp.

gu

5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

•

(tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

ub lik

ah

A

hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp.77.000.000,-

2. Kerugian Immateriil :

Tersitanya waktu tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus,

am

menyelesaikan perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun apabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,-

ep

ah k

Total kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan

R

(lima puluh juta rupiah) ;

In do ne si

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

A gu ng

perlawanan, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voopraad);

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

lik

ub

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang

menghadap Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan para Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap maupun mengutus wakilnya yang

ep

ka

m

ah

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

sah;

es

R

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak datang menghadap

7

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

ng

ataupun mengutus wakilnya yang sah, maka tidak memungkinkan bagi Majelis

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R

•

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Hakim untuk mengupayakan para pihak menyelesaikan sengketa antara mereka

ng

secara damai dengan melalui prosedur mediasi;

gu

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

A

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukaji (tanda P.1);

ub lik

Nomor 145/231/409.046.071/2015 (tanda P.2);

3. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 (tanda P.3); 4. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 (tanda P.4); 5. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 (tanda P.5);

ep

ah k

am

ah

2. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Gembongan tanggal 24 Maret 2015

6. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 (tanda P.6);

In do ne si

R

Bukti fotokopi surat tanda : P.1 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti-

A gu ng

bukti surat selain dan selebihnya telah dicocokan dengan aslinya, kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi

yang di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada

lik

ah

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat milik Sukaji ada ditangan

ub

•

Tergugat II Umi Hanik karena pada saat itu saksi ada dirumah Sukaji

ep

ka

m

1. SARNI WIBOWO

ketika Umi Hanik menyuruh orang suruhannya yang bernama Suryanto

on

In d

A

gu

Hanik, yang berhutang adalah Tergugat I Aminati sedangkan yang

es

Bahwa sepengetahuan saksi Sukaji tidak memiliki hutang kepada Umi

ng

•

R

untuk menagih hutang kepada Sukaji ;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan hutang tersebut oleh Aminati adalah sertifikat milik

Bahwa luas tanah dalam sertifikat tersebut kira-kira 70 (tujuh puluh) ru;

gu

•

ng

Sukaji sehingga yang ditagih oleh Umi Hanik adalah Sukaji ;

•

Bahwa Aminati mempunyai hutang kepada Umi Hanik sejumlah

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sekarang ditambah bunga menjadi Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

ub lik

ah

A

•

Bahwa setelah didatangi oleh suruhan Umi Hanif kemudian Sukaji dan

am

saksi mendatangi rumah Umi Hanif untuk mengecek kebenaran tersebut dan ternyata benar bahwa sertifikat milik Sukaji dijadikan jaminan

Bahwa menurut Umi Hanif sertifikat tersebut tidak boleh diambil

In do ne si

R

•

ep

ah k

hutang oleh Aminati ;

sebelum hutangnya Aminati dibayar ;

Bahwa saat ini Aminati dan suaminya pergi ke Kalimantan ;

A gu ng

•

2. SUGENG PRIONO •

Bahwa saksi mengetahui jika sertifikat milik Sukaji ada ditangan Tergugat II Umi Hanik karena dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I Aminati ;

•

ub

Bahwa sertifikat Sukaji dan mertua saksi ada pada Aminati karena Sukaji dan mertua saksi minta tolong kepada Aminati untuk menguruskan

ep

kesalahan luas dalam Setoran pajak yang tidak sama dengan luas dalam

R

sertifikat, dan Aminati menyanggupi untuk menolong sehingga sertifkat

9

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

ng

es

tersebut diserahkan pada Aminati ;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

•

dijadikan sebagi jaminan hutang oleh Aminati ;

lik

ah

Bahwa selain sertifikat milik Sukaji, sertifikat milik mertua saksi juga

Halaman 9

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa baik Sukaji maupun mertua saksi pernah berusaha meminta kembali

ng

sertifikat tersebut dari Aminati tetapi saat ini Aminati dan suaminya pergi ke

gu

Kalimantan sehingga rumahnya kosong ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bukti yang diajukan telah cukup

A

dan tidak mengajukan tambahan bukti apapun lagi;

ah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada

ub lik

tanggal 16 April 2015 dan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

ep

ah k

am

dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

terpisahkan dengan putusan ini;

In do ne si

R

TENTANG HUKUMNYA:

A gu ng

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah,

namun tidak datang menghadap ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir

maka atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan diputus secara verstek

lik

ah

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur

ub

telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka

ep

gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak

on In d

A

gu

ng

es

R

beralasan”;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

sebagai berikut : “Bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun

Halaman 10

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR adalah dasar hukum untuk

gu

syarat :

ng

memutus dan mengabulkan suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan

1. Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah,

A

2. Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah,

ah

3. Gugatan berdasar pada hukum,

ub lik

1. Gugatan ditolak atau

2. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa isi pokok Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

ep

ah k

am

namun apabila gugatan tidak mendasarkan pada hukum, dimungkinkan putusan:

1. Bahwa luas tanah milik Penggugat yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik

In do ne si

R

Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2, tidak sama dengan luas tanah

A gu ng

yang tersebut dalam SPPT yaitu seluas 900m2 ;

2. Bahwa Penggugat menyampaikan dan meminta pendapat pada Tergugat I, apakah masalah tersebut perlu dilaporkan kepada Kepala Desa, dan atas keluhan Penggugat tersebut Tergugat I mengatakan akan membantu dan

lik

sehingga Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2 dan SPPT ;

jaminan

hutang

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

:

2414,

ep

menjadikan

ub

3. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat

GS.05951/1996, Luas 730 m2 milik Penggugat kepada Tergugat II;

ng

11

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

menyebutkan:

es

R

Menimbang, bahwa kemudian menurut tertib acara perdata pasal 163 HIR

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

sanggup mengurus ke kantor Desa perihal perbedaan luas tersebut

Halaman 11

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu

ng

perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang orang

gu

lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” dan Pasal

1865 KUHPerdata: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau

A

menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah

ub lik

ah

suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka beban pembuktian

berada pada Penggugat dalam arti Penggugat harus membuktikan gugatannya, tanpa mengurangi hak Tergugat ;

ep

ah k

am

dikemukakan itu;

In do ne si

R

Menimbang, bahwa dari dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, maka

A gu ng

Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam

perkara ini adalah : “apakah Penggugat adalah orang yang berhak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2?”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut majelis hakim akan

mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1

lik

ah

sampai dengan bukti surat P-6, serta telah pula menghadirkan saksi-saksi antara

ub

telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

ep

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu Bukti P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Gembongan yang

sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

on In d

A

gu

ng

atas nama Penggugat (bukti P.3 s/d P.6) yang mana dengan bukti-bukti tersebut

es

memiliki sebidang tanah tertera pada SPPT Nomor 3941 persil 392 seluas 900 M2

R

ka

m

lain: saksi SARNI WIBOWO dan saksi SUGENG PRIONO, yang masing-masing

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414,

ng

GS.05951/1996, Luas 730 m2 yang membayar pajak adalah Penggugat ;

gu

Menimbang, dari bukti P-2 sampai dengan P-6 tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa yang

A

dimaksud Penggugat dalam Gugatannya, hal ini juga diperkuat oleh keterangan

ub lik

ah

saksi SARNI WIBOWO di persidangan menjelaskan bahwa saksi pernah

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2 miliknya ada pada Tergugat II sebagai jaminan hutang Tergugat I, demikian juga keterangan saksi SUGENG PRIONO yang menjelaskan bahwa selain SHM milik Penggugat ternyata

ep

ah k

am

menemani Penggugat mendatangi rumah Tergugat II untuk memastikan jika

R

pula SHM milik mertua saksi telah dijadikan jaminan hutang Tergugat I kepada

In do ne si

Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan mertua saksi, oleh karena itu

A gu ng

Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak ditemukan keraguan bahwa Penggugatlah yang memiliki Sertifikat

Hak Milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2 tersebut, apalagi ternyata dipersidangan para Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan apakah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat terbukti,

lik

ah

mereka yang berhak memiliki sertifikat tersebut ;

ub

dalam gugatan Penggugat sebagaimana berikut ini ;

ep

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan petitum

ng

13

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

seluruhnya” ;

es

R

gugatan Penggugat angka 1, yaitu: “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitumnya

Halaman 13

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

R

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada petitum selainnya akan

dipertimbangkan

setelah

ng

maka

petitum-petitum

gu

dipertimbangkan;

lain

tersebut

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan petitum

A

gugatan Penggugat angka 2, yaitu: “Menyatakan Para Tergugat melakukan

ah

Perbuatan Melawan Hukum”;

ub lik

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat hanya meminta tolong

dengan luas tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik bukan untuk menggadaikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat II;

ep

ah k

am

kepada Tergugat I untuk menanyakan perbedaan dalam pembayaran SPPT

Menimbang, bahwa sertifikat tanah yang digadaikan oleh Tergugat I kepada

In do ne si

R

Tergugat II tidak diketahui oleh Penggugat dan tidak pernah disertai dengan Akta

A gu ng

Jual Beli atau adanya bukti peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sertifikat hak milik

Penggugat tersebut telah dijaminkan/digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat

II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

lik

ah

Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”). Majelis Hakim berpendapat bahwa

ub

dengan hak tanggungan juga;

ep

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam menjaminkan tanah dengan hak tanggungan, pemberi jaminan haruslah perseorangan atau badan hukum yang

es

R

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan (Pasal 8 ayat [1] UU Hak Tanggungan);

on In d

A

gu

ng

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

Tergugat I menjaminkan sertifikat tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat II

Halaman 14

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan,

ng

Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1 (hal. 249) mengatakan bahwa

gu

Pasal 8 UU Hak Tanggungan mensyaratkan adanya “kewenangan untuk melakukan

perbuatan

hukum

terhadap

objek

Hak

Tanggungan

yang

A

bersangkutan”. Melakukan “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum” merupakan

ah

“tindakan” yang bisa meliputi bidang yang sangat luas, bisa meliputi baik tindakan-

ub lik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pengurusan (beheer)

adalah tindakan mempertahankan suatu kekayaan atau membuat suatu kekayaan memberikan suatu hasil, termasuk menguangkan kekayaan itu sesuai dengan

ep

ah k

am

tindakan pengurusan (beheer) maupun tindakan-tindakan pemilikan (beschikking);

tujuannya. Pada umumnya, tindakan menyimpan uang dalam Bank dan

In do ne si

R

membungakan uang dianggap sebagai tindakan pengurusan. Sedangkan, tindakan

A gu ng

pemilikan merupakan tindakan yang membawa (atau bisa membawa) akibat

perubahan, tanpa ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut, perubahan itu bisa berupa tambah atau bahkan berkurangnya suatu kekayaan atau bagian

kekayaan tertentu, seperti tindakan menjual, menghibahkan, menukarkan, atau membebani. Tindakan membebani termasuk dalam tindakan pemilikan karena

lik

ah

tindakan tersebut bisa merupakan suatu tindakan permulaan, yang berakhir

ub

bagian dari kekayaan seseorang;

ep

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengambil tindakan hukum dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan menurut J. Satrio adalah kewenangan

R

untuk mengambil tindakan pemilikan (beschikking), dalam kewenangan mana

15

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

ng

es

termasuk kewenangan untuk menjaminkan;

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

dengan hilang/hapusnya hak atas benda jaminan yang bersangkutan sebagai

Halaman 15

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I tidak mempunyai kewenangan

ng

untuk menjaminkan sertifikat tanah hak milik Penggugat karena Tergugat I

gu

bukanlah pemilik dari tanah tersebut. Ini berarti Tergugat I yang menjaminkan

sertifikat tanah hak milik Penggugat kepada Tergugat II tidak memenuhi ketentuan

A

dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan;

ah

Menimbang, bahwa hak tanggungan adalah perjanjian jaminan kebendaan.

ub lik

Dalam hukum perjanjian, sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak

Herlien Budiono dalam buku berjudul Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian (hal. 13) mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau

ep

ah k

am

berwenang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Elly Erawati dan

pihak yang menurut undang-undang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal

In do ne si

R

demi hukum. Artinya, ketentuan dalam undang-undang tertentu yang menyatakan

A gu ng

bahwa orang atau pihak tertentu tidak berwenang, merupakan aturan hukum yang

bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi. Dapat pula terjadi seseorang dinyatakan tidak wenang melakukan perbuatan hukum tertentu karena menurut

undang-undang, orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Hak Tanggungan, yang

lik

ah

tertentu;

ub

adalah pemiliknya, sehingga jika seseorang bukan pemilik dari tanah tersebut, maka ia tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan

ep

kata lain orang tersebut tidak berwenang melakukan pembebanan dengan hak

R

tanggungan atas tanah tersebut;

ng

Menimbang, bahwa oleh karena itu perjanjian jaminan hak tanggungan

on In d

A

gu

tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Menurut Elly Erawati dan Herlien

es

ka

m

memenuhi kualifikasi untuk dapat membebankan hak tanggungan pada tanah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

Budiono (Ibid, hal. 6), apabila perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula

ng

tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada

gu

suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dengan begitu berarti Tergugat II tidak mempunyai hak

A

untuk meminta Penggugat untuk membayar kepada Tergugat II, karena perjanjian

ah

jaminan antara Tergugat I dengan Tergugat II dianggap tidak pernah ada, jika

ub lik

Tergugat II tetap menuntut terhadap sertifikat hak milik kepada Penggugat, maka

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

ep

ah k

am

hal ini menjadi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:

mengganti kerugian tersebut.);

In do ne si

R

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana

A gu ng

di atas, maka Majelis berpendirian bahwa Para Tergugat telah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum angka 2 dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

akan

meneliti

dan

mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu: “Memerintahkan

lik

ah

Tergugat II mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2414, GS.05951/1996,

ub

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis dalam petitum gugatan penggugat angka 2 maka karena Tergugat II tidak mempunyai

hak

dalam

ep

ka

m

Luas 730 m2 kepada Penggugat selaku pemilik yang sah”

kepemilikan

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor:

2414,

ng

anggap tidak pernah ada maka Majelis berpendirian bahwa Tergugat II wajib

17

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2

es

R

GS.05951/1996, Luas 730 m2 dan penjaminan antara Tergugat I dan Tergugat II di

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

R

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, sehingga petitum gugatan Penggugat

ng

angka 3 dapat dikabulkan;

bahwa

selanjutnya

Majelis

akan

gu

Menimbang,

meneliti

dan

mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4, yaitu: “Menghukum para

1. Kerugian materiil: •

ub lik

ah

A

Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat yaitu:

Tidak dapat dijadikannya SHM Nomor : 2414, GS.05951/1996,

am

Luas 730 m2 milik Penggugat sebagai jaminan kredit untuk modal

usaha

Penggugat

dalam

rangka

perluasan,

ah k

ep

pengembangan usaha pertanian yang ditekuni Penggugat

R

dimana saat ini sangat memerlukan tambahan modal usaha yang

In do ne si

apabila tambahan modal tersebut bisa Penggugat dapatkan,

A gu ng

akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu

juta rupiah) / bulan kerugian mana telah Penggugat sebagai agunan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat II sejak Agustus

2008 sampai saat gugatan ini dijaukan telah 6 tahun lamanya sehingga

total

kerugian

Penggugat

akibat

tidak

dapat

lik

ah

dijadikannya milik Nomor : 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2

ub

m

sebagai jaminan kredit untuk mendapatkan modal usaha adalah

•

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus

ah

perkara

ini,

ep

ka

Rp 1.000.000,- x 12 x 6 = Rp 72.000.000,- ;

yang

terdiri

biaya

perjalanan/operasional

es on In d

A

gu

ng

M

R

Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Total kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melawan

ng

hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp.77.000.000,-

gu

(tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Tersitanya waktu tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus, menyelesaikan perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun

ub lik

ah

A

2. Kerugian Immateriil:

apabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp. 50.000.000,-

am

(lima puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

ah k

ep

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

In do ne si

R

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

A gu ng

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat harus membuktikan secara nyata

dan real (keadaan yang sebenarnya) bahwa nyata-nyata Penggugat mengalami suatu kerugian yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Majelis berpendirian

bahwa

Penggugat

dalam

proses

persidangan

tidak

dapat

membuktikan kerugian yang dialaminya, oleh karena itu petitum gugatan

lik

ah

Penggugat angka 4 tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu tidak dapat

ub

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 5, yaitu: “Menyatakan putusan dapat dijalankan

ep

terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar

R

Bij Voopraad)” ;

ng

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta

19

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

uraian diatas maka Majelis berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

es

ka

m

dikabulkan;

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

R

•

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No: 06 Tahun 1975 Mahkamah Agung meminta agar para Hakim tidak

ng

menjatuhkan Putusan uit voerbaar bij voorraad, walaupun syarat-syarat yang

gu

ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan misalnya putusan yang sifatnya sangat eksepsional

A

yaitu putusan itu diberikan apabila ada penyitaan conservatoir yang harga

ah

barangnya tidak cukup untuk memenuhi gugatan, sehingga menurut Majelis tidak

ub lik

beralasan menurut hukum, karena itu petitum gugatan Penggugat angka 5 tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum poin ke 1 maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk

ep

ah k

am

dapat dikabulkan;

sebagian ;

In do ne si

R

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg:

A gu ng

“Barang siapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian,

maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang

lik

ub

Memperhatikan pasal 125 HIR dan seluruh peraturan perundang-undangan

ep

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

ah

ka

m

ah

timbul dalam perkara ini;

ng

M

dipanggil dengan patut untuk datang menghadap

on In d

A

gu

dipersidangan tidak hadir;

es

R

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R ng

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

gu

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

A

4. Menghukum Tergugat II mengembalikan Sertifikat

ah

Hak Milik Nomor: 2414, GS.05951/1996, Luas 730 m2

ub lik

kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;

membayar biaya perkara yang hingga ini sejumlah Rp.981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu

ep

ah k

am

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk

ribu rupiah) ;

In do ne si

R

Demikian Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

A gu ng

Pengadilan Negeri Blitar pada hari : Rabu , tanggal 13 Mei 2015 oleh kami: BENHARD M.L. TORUAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.,MH. dan CHRISTINA SIMANULLANG, SH masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 21 Mei 2015 oleh Hakim Ketua

dibantu oleh

lik

ah

Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,

ub

Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

BENHARD M.L. TORUAN,

21

In d

A

gu

Puts. No. 09/Pdt.G/2015/PN.Blt.

on

ng

1. IKRARNIEKHA ELMAYAWATI. FAU, SH.,MH SH

es

R

ep

ka

m

DARIYEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dihadiri oleh Kuasa

ah

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

M

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng

R

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHRISTINA SIMANULLANG, SH

gu

Panitera Pengganti

ah

A

DARIYEM

ub lik

ep

• PNBP : Rp. 30.000,00 • BIAYA PROSES : Rp. 50.000,00 • BIAYA LEGES PENDAFTARAN : Rp. 5.000,00 • RELAS PANGGILAN : Rp. 875.000,00 • BIAYA LEGES PANGGILAN : Rp. 10.000,00 • BIAYA REDAKSI : RP. 5.000,00 • METERAI : Rp. 6.000,00 ______________________________________________ + JUMLAH : Rp. 981.000,00 (sembilan ratus delapan

In do ne si

R

ah k

am

Biaya perkara :

es on In d

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

puluh satu ribu rupiah)

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22