05-pphop.pptx

 Norma penghitungan penghasilan  Penghasilan tidak kena pajak  Penghitungan PPh terutang

 Penggabungan penghasilan  Perlakuan PPh atas penggabungan usaha  Cara menghitung PPh Pasal 25  Variasi penghitungan PPh Pasal 25

 Fiskal luar negeri

 Adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang

selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besarnya PPh yang terutang dan harus dibayar oleh WP.

 Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini pada dasarnya

dilakukan karena tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap.

 Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Ditutup dengan menyusun LK  UU KUP

 Setiap WP OP yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas dan WP badan

wajib menyelenggarakan pembukuan.

 Namun tidak semua WP mampu, sehingga jika WP OP yang menjalankan

usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto kurang dari Rp4,8 Milyar setahun tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan, namun WAJIB menyelenggarakan pencatatan.

 Pencatatan ini sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang terutang dan

yang harus dibayar.

 Menurut UU No. 36/2008 NPPN diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam bentuk

angka persentase tertentu menurut klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan wilayah tempat usaha WP.

 NPPN disusun berdasarkan hasil penelitian atau data lain dengan

memperhatikan kewajaran.

 Dengan adanya NPPN maka mempermudah menghitung pajak.  Contoh NPPN

Yang dapat menjadi tanggungan sebagai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam perhitungan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 adalah :  Diri sendiri (Orang Pribadi)  Isteri  Dalam hal wanita kawin apabila dapat menunjukan keterangan tertulis dari

pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka suami dapat menjadi tanggungannya.

 Orang Tua Kandung

 Kakek dan Nenek  Mertua  Anak Kandung  Anak Angkat

 Anak Tiri  Cucu

 Anggota keluarga tersebut diatas dapat menjadi tanggungan sepenuhnya

apabila anggota keluarga tersebut tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Jumlah tambahan tanggungan sebagai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Sehingga jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan status :

 TK/3 (Status Tidak Kawin dengan anak dan atau tanggungan lain berjumlah

3 orang)

 K/3 (Status Kawin dengan anak dan atau tanggungan lain berjumlah 3

orang).

 K/I/3 (Status Kawin dan Isteri Usaha atau mempunyai lebih dari satu

pekerjaaan dengan anak dan atau tanggungan lain berjumlah 3 orang)

 Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Orang Tua Kandung dapat

menjadi tanggungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi apabila jumlah tanggungan selain isteri atau status kawin jumlahnya belum mencapai 3 (tiga) orang.

Kepala Keluarga (KK) adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan, dan pemenuhan kewajiban pajaknya Wajib Pajak sebagai Kepala Keluarga. Kita silang dalam kotak KK apabila suami dan istri yang masing-masing bekerja pada pemberi kerja dimana istri tidak memiliki NPWP sendiri melainkan ikut / nebeng NPWP suaminya. dengan kata lain cukuplah suami yang memiliki NPWP, dan cukup suamilah yang membuat laporan SPT Tahunan, sedangkan penghasilan istri cukup dilaporkan dilampiran SPT nya (form 1770 S bila karyawan).  Hidup Berpisah (HB) adalah bila suami istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim / bercerai. Dengan menyilang kotak HB maka status perpajakan suami atau istri tersebut adalah Tidak Kawin (TK) termasuk dalam menghitung besaran PTKP nya pun harus TK. WP yang menyilang kotak HB maka penghitungan pajak terutangnya harus masing-masing, penghasilan suami dihitung pajak terutangnya sendiri, begitupun penghasilan istri. Suami istri tersebut harus melaporkan SPT Tahunannya masingmasing. 

 Pisah Harta dan Penghasilan (PH) adalah bila suami istri yang tidak

bercerai akan tetapi melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Bila suami istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka istri harus memiliki NPWP sendiri, dan penghitungan pajak terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.  Manajemen Terpisah (MT) adalah bila suami istri yang tidak bercerai akan tetapi istri menghendaki / memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Suami istri yang memilih / menyilang MT kondisi dan persyaratannya sama dengan status PH yaitu istri harus mengajukan untuk memiliki NPWP sendiri, trus penghitungan pajak terutangnya dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

 Untuk wajib pajak yang memilih status perpajakannya PH

dan MT, ada formulir tambahan yang harus diisi dalam lampiran SPT Tahunan baik Formulir 1770 maupun Formulir 1770 S.

 Contoh perhitungan  See Resmi (2019: 94-95)

 PPh Terutang = Tarif Pajak X Penghasilan Kena Pajak

LAPISAN PKP S/D RP 25 JT

TARIF PAJAK 5%

> 25 JT S/D RP 50JT

10 %

> RP 50 JT S/D RP 100 JT

15%

> RP 100JT S/D RP 200 JT

25%

> RP 200 JT

35%

LAPISAN PKP S/D RP 50 JT

TARIF PAJAK 5%

> 50 JT S/D RP 250JT

15 %

> RP 250 JT S/D RP 500 JT 25% > RP 500 JT

30%

 See Resmi (2019: 121-125 1.

WP OP dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu (PP23/2018)  tarif 0,5%.

2.

WP OP menggunakan NPPN

3.

WP OP menyelenggarakan pembukuan

 Sisa kompensasi dapat dikurangkan ke PKP  Perhitungan PPh Ps25 tahun 2017: a) PKP 2016: b) (-) Sisa kerugian yang belum dikompensasi di 2016

c) Penghasilan sebagai DPP angsuran PPh ps.25 d) PPh terutang (tarif X Rp ccccc) e) (-) Kredit Pajak

Dasar perhitungan angsuran g) Angsuran PPh Ps.25 tahun 2017: 1/12 X Rp fffff f)

Rp aaaaa (Rp bbbb) Rp ccccc Rp dddd (Rp eeee) Rp fffffff Rp gggg