Tugas Etika Profesi (doc).docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Organisasi mungkin telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, karena ruang lingkup organisasi yang sangat luas, secara tidak sadar semua manusia sejak lahir sudah ikut dalam organisasi, suatu organisasi dapat menjadi fokus sentral kehidupan seseorang atau ia mungkin hanya merupakan pelayannya untuk sementara waktu. Sebuah organisasi mungkin dapat besifat kaku, “dingin”, tanpa kepribadian, atau kadang-kadang dapat menghasilkan hubungan-hubungan luwes dan bermakna bagi para anggotanya. Organisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat luas, sebab hampir di setiap lapisan masyarakat memiliki organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang memiliki dasar untuk memimpin yang juga merupakan bagian dari organisasi, paling tidak setiap masing-masing orang memimpin dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dewasa ini juga organisasi semakin berkembang, karena organisasi sangat di perlukan pada organisasi, dan juga tata kerja dalam pembagian tugas baik secara individual ,maupun sosial (bersama-sama). Maka dari itu penting bagi kita, mempunyai pengetahuan tentang organisasi, manajemen, maupun tata kerja. Agar dapat mengembangkan potensi diri sebaik mungkin, terutama dalam keorganisasian. B. 1. 2.

Rumusan masalah Mengapa organisasi itu muncul? Apa pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi?

C. Tujuan 1. Mengetahui alasan atau tujuan terbentuknya sebuah organisasi. 2. Mengetahui pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi.

1

BAB II ISI

A.Mengenal Elevator dan LIft Lift adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedungbertingkat tinggi; biasanya lebih dari tiga atau empat lantai. Gedung-gedung yang lebih rendah biasanya hanya mempunyai tangga atau eskalator. Lift-lift pada zaman modern mempunyai tombol-tombol yang dapat dipilih penumpangnya sesuai lantai tujuan mereka, Terdapat tiga jenis mesin, yaitu Hidraulic, Traction atau katrol tetap, dan Hoist atau katrol ganda, Jenis hoist dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu hoist dorong dan hoist tarik. Lift awalnya adalah derek yang terbuat dari tali. Pada tahun 1853, Elisha Graves Otis, salah seorang pionir dalam bidang lift, memperkenalkan lift yang menghindarkan jatuhnya ruang lift jika kabelnya putus. Rancangannya mirip dengan suatu jenis mekanisme keamanan yang masih digunakan hingga kini. Escalator/tangga berjalan adalah salah satu alat transportasi vertikal berupa konvenyor untuk memindahkan barang atau manusia,yang terdiri dari tangga berpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah yang mengitu jalur berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor. Eskalator atau tangga jalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang, yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rail atau rantai yang digerakkan oleh motor. Karena digerakkan oleh motor listrik , tangga berjalan ini dirancang untuk mengangkut orang dari bawah ke atas atau sebaliknya. Untuk jarak yang pendek eskalator digunakan di seluruh dunia untuk mengangkut pejalan kaki yang mana menggunakan elevator tidak praktis. Pemakaiannya terutama di daerah pusat perbelanjaan, bandara, sistem transit, pusat konvensi, hotel dan fasilitas umum lainnya. Keuntungan dari eskalator cukup banyak seperti mempunyai kapasitas memindahkan sejumlah orang dalam jumlah besar dan tidak ada interval waktu tunggu terutama di jam-jam sibuk dan mengarahkan orang ke tempat tertentu seperti ke pintu keluar, pertemuan khusus, dll Berikut sedikit pengenalan jenis lift dan eskalator: Eskalator memiliki beberapa tipe yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi kegunaan, antara lain : 1. Eskalator Tipe Komersial, 2. Eskalator Tipe Pelayanan Masal atau Public Services, 3. dan Juga Eskalator yang diperuntukan diruangan tertutup (indoor) atau terbuka (outdoor) . Pertanyaan berikutnya apakah yang membedakan mereka ?!!

2

Eskalator Tipe Komersial, pada umumnya banyak dijumpai pada pusat perbelanjaan, perkantoran dan tempat-tempat serupa lainnya. Sedangkan Eskalator Tipe Pelayanan Masal banyak kita jumpai pada tempat-tempat seperti stasiun kereta api, bandara dan tempat pelyanan umum yang memiliki waktu panjang dan tingkat lalulintas manusia yang sangat padat. Secara spesifikasi kedua memiliki perbedaan yang mengacu pada pertimbangan permasalahan safety, untuk eskalator tipe pelayanan masal dilengkapi Jenis Roda penggerak pijakan kaki yang lebih besar dan kuat, lalu jumlah pijakan kaki yang rata pada saat kita mau masuk dan keluar eskalator lebih banyak dibanding eskalator tipe komerisial. Hal tersebut mempertimbangkan banyaknya orang yang akan mengantri naik eskalator dan juga kemungkinan membawa koper atau tas dengan roda.

3

Bentuk peringantan K3 pada Eskalator

4

Macam-macam Lift / Elevator Lift/Elevator merupakan salah satu alat transportasi vertikal pada bangunan. secara umum orang pasti tidak asing dengan yang namanya lift penumpang atau yang satunya lift barang, karena keduanya sangat mudah sekali dijumpai di bangunan-bangunan publik seperti pusat komersial, sebenarnya lift/elevator tidak hanya itu saja namun ada beberapa macam yang dapat di katagorikan sebagai berikut : 1. Lift penumpang / Passanger Elevator lift ini merupakan lift yang paling banyak digunakan yang umumnya kita temukan dengan mudah di berbagai macam bangunan berlantai banyak, fungsi utamanya ya untuk memindahkan orang dari dan ke tiap lantainya

* Untuk gedung high rise atau bahkan skyscraper, maka digunakan high speed elevator, bahkan ultra high speer elevator. Berapa cepat kah ultra high speed elevator itu?, mungkin juga banyak terdapat di sumber-sumber lain yang membahas mengenai kecepatan elevator. 2. Observation Elevator. Banyak kita jumpai di mall / gedung rendah. Fungsinya sama dengan lift penumpang, hanya desainnya menggunakan kaca, atau biasa disebut lift kapsul. biasanya lift ini memang sengaja di hadirkan untuk menambah estetika bangunan.

* Salah satu pengembangan dari observation elevator, adalah nude elevator, dimana car dan enterance nya didesain dengan menggunakan kaca.

5

3. Service lift

Service lift merupakan lift penumpang yang fungsinya ditujukan untuk kegiatan operasional pendukung. Lift ini banyak kita temui di gedung perkantoran, dimana lift ini dikhususkan bagi oprasional, seperti building maintenance, cleaning service, atau membawa barang barang yang kecil. 4. Lift barang / Freight Elevator. Lift barang di desain untuk mengangkut barang, biasanya lift ini mempunyai kapasitas yang lebih besar & bukaan pintu / door opening yang lebih besar. 5. Automobile Elevator. Hampir sama dengan lift barang, automobile elevator di desain untuk membawa mobil. Tentunya dimensi dari kabinnya di sesuaikan dengan ukuran mobil. Untuk memudahkan oprasional, control dari lift ini

disesuaikan. 6. Bed Elevator / lift rumah sakit. Lift ini digunakan di rumah sakit untuk membawa tempat tidur pasien. Karena itu ukurannya sudah disesuaikan

dengan standart rumah sakit.

6

Tombol Fungsi Safety Lift Barang

7

8

9

Bentuk dan fungsi lift biasa

10

B.Mengenal Ikatan Ahli Pesawat Lift dan Eskalator Indonesia (IAPLE-Indonesia) Ikatan Ahli Pesawat Lift dan Eskalator Indonesia (IAPLE-Indonesia) adalah sebuah asosiasi yang merangkul,membimbing serta menjaga keharmonisan pengusaha/industri elevator dan eskalator.Organisasi IAPLE berpusat di Jl. Paus Dalam NO.11 Rawamangun komplek Hubla,Jakarta Timur.Organisasi IAPLE-Indonesia berdiri pada tanggal 18 mei 1987. Keberadaan IAPLE-Indonesia mewujudkan Pesawat Lift Dan Eskalator yang aman dan bagi pengguna .Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pengguna,penjaminan mutu atas keanggotaan dan memastikan keaktifan anggota yang terdaftar di organisasi IAPLEIndonesia. IAPLE-Indonesia merupakan asosiasi profesi tempat bernaungnya dan berkumpulnya para tenaga ahli konsultan Indonesia yang memiliki kesatuan visi untuk memajukan Indonesia dan menumbuh-kembangkan sektor jasa konsultan di Indonesia. Mereka merupakan peneliti, praktisi konsultan, ahli perencana, perancang, pengawas yang bergerak di dunia jasa konsultan baik itu konsultan konstruksi maupun non konstruksi. IAPLE-Indonesia juga berusaha untuk menjaga kestabilan organisasi membuat kedaulatan didalamnya sehingga tak terjadi perpecahan antar sesama anggota organisasi. Himpunan sebagai wadah bagi pengembangan profesi dan keahlian di bidang jalan dituntut pengabdian yang terbaik IAPLE-Indonesia kepada masyarakat bangsa dan negara melalui setiap anggota sesuai bidang profesi masing-masing untuk mewujudkan pembinaan jaringan jalan diseluruh tanah air Indonesia tambah bagi para anggotanya, mengupayakan pengembangan teknologi jalan, menjaring keserasian unsur pengembangan jalan dan mendukung perubahan-perubahan menuju efisiensi dalam segala bidang, dengan demikian HPJI akan dapat memberikan yang terbaik dalam peranan dan sumbangsihnya, serta siap menghadapi tantangan kedepan dan bersama pemerintah mengisi pembangunan negara, semoga dibawah ini adalah gambar bukti keberadaan Organisasi IAPLE,menunjukkan keberadaannya melalui seminar dan pameran.

11

C.Uraian Tugas dan Tanggung Jawab IAPLE-Indonesia bertugas memastikan perencanaan,pemasangan Pemakaian, Pemeliharaan dan Riksa Uji Pesawat Lift dan Eskalator juga dikupasnya kajian kasus-kasus dan langkah penyelamatan kecelakaan pesawat lift dan eskalator oleh praktisi APPLE Indonesia.

Dengan uraian tugas yang dijalankan dengan baik,begitu pula dengan tanggung jawab oleh IAPLE-Indonesia melalui pengecekan rutin bangunan elevator dan eskalator tersebut,pekerjaan tidak akan diragukan dengan pengawasan setiap pekerjaan dari organisasi yang memastikan untuk mengerjakan pekerjaan elevator dan eskalator sesuai dengan perencanaan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan.

Untuk penguraian poin per poin sebagai berikut: 







Memberikan pelayanan administratif terkait sertifikasi dan registrasi tenaga ahli konsultan. Diantaranya, sertifikasi Arsitektur dan Sipil lebih spesifik kepada lift dan eskalator. Selain menyetarakan dari sisi kualitas, IAPLE-Indonesia pun berusaha menyatukan pihak pengusaha dan pekerja. Hal ini dimaksudkan agar tercipta kesejahteraan yang berimbas pada kemajuan ekonomi nasional Menciptakan tenaga ahli konsultan lift dan eskalator Indonesia yang berkualitas, yaitu dengan membina setiap ahli konsultan Indonesia agar lebih produktif, kompeten dan berkualitas internasional. Memperluas jaringan dan pergaulan secara profesional akan terbuka luas seiring dengan keaktifan sebagai anggota dalam setiap kegiatan profesi yang dllaksanakan oleh IAPLE-indonesia

D.Keunggulan IAPLE-Indonesia Untuk keunggulan IAPLE-Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:      

Tanggung jawab langsung oleh organisasi terhadap pekerjaan anggota,dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan elevator dan eskalator. Pengecekan rutin bangunan elevator dan eskalator guna keamanan bagi pengguna dan pelanggan pengguna jasa. Pemastian perencanaan,pemasangan pemakaian, pemeliharaan dan Riksa Uji Pesawat Lift dan Eskalator. Memastikan dan mengutamakan k3 dalam pemasangan elevator dan eskalator Membuat kajian untuk kasus kasus yang mengkin terjadi kepada pengguna atau pelaksana kerja. Produk lift dan eskalator tidak kalah dari konsep produk bangunan, harga, pelaksanaan kerja, dan mutu.

12

 





Keuletan dari pada anggota untuk menghadapi masalah di lapangan dan mewujudakan keinginan dari sesuai keinginan pengguna jasa. memperluas jaringan dan pergaulan secara profesional akan terbuka luas seiring dengan keaktifan sebagai anggota dalam setiap kegiatan profesi yang dllaksanakan oleh IAPLE-Indonesia. IAPLE-Indonesia akan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota secara rutin melalui kegiatan Penmgembangan Profesional Berkelanjutan yang bervariasi dengan materi terkini, pembicara dibidangnya. Bisa berupa Pelatihan, Workshop, Seminar dan lain-lain Memperoleh prioritas kesempatan berpartisipasi aktif dalam dinamika profesi, anggota dapat berkontribusi penuh dengan menyatakan pendapat, mengajukan usul, saran, maupun pertanyaan terkait profesi dan organisasi

E.Kode Etik Asosiasi Kode etik sesuai konsep bangunan yang dijalan oleh IAPLE-Indonesia diuraikan sebagai berikut: 

KODE ETIK SECARA UMUM

1.Menjunjung tinggi profesi yang luhur dan mulia 2.Melaksanakan profesi dengan standar yang tinggi, jujur serta tidak memihak. 3.Selalu mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi 4.Menghindari perbuatan yang menyesatkan publik. 5.Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan. 6.Mengutamakan berkelanjutan.



kesehjateraan,

keselamatan

masyarakat,

dan

lingkungan

hidup

KODE ETIK KEPADA MASYARAKAT

1.Dalam proses pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada prinsip pemilihan solusi konstruksi yang paling efektif dan efisien setelah melalui penelaahan berbagai alternatif yang mungkin. 2.Tidak boleh menerima imbalan atau honorarium di luar ketentuan atau perjanjian kontraktuil yang berlaku 3.Wajib menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas 4.Wajib memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya

13

5.Menyampaikan laporan secara jujur dan obyektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas. 

KODE ETIK ASOSIASI PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL :

1. Taat Hukum dan menjunjung tinggi keadilan 2. Bersaing dengan sehat terhadap pekerja 3. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesinya 4. Menempatkan PANCASILA sebagai sumber motivasi berpikir dan bertindak 

KODE ETIK HIMPUNAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI :

1.mentaati semua Perundang-undang dan Peraturan yang berlaku. 2.mentaati Teguh Kesepakatan Kerja secera Propesional 3.Tidak melakukan segala perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 4.tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan Kepercayaan yang diterima. 5.Menjaga Kondusipitas antar organisasi sejenis. 6.Aktip membengun bangsa dan Negara. 7.melakukan Pekerjaan sesuai dengen ketentuan yang ditentukan. 

KODE ETIK INDONESIA :

GABUNGAN

PELAKSANA

KONSTRUKSI

NASIONAL

1. Berjiwa Panca Sila yang berarti satu kata dan perbuatan di dalam menghayati dan mengamalkannya 2. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi, dengan mentaati semua perundang-undangan dan peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum 3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya 4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak 5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya. 6. Di dalam menjalankan usaha wajib berupa agar pekerjaan yang laksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna. 7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama 8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya. 9. Tidak menyalah gunakan kedudukan, kewenangan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya 10. Memegang teguh disiplin, kesetia kawanan dan solidaritas organisasi

14

F.PERANAN UTAMA IAPLE 1. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum dan penyusunan modul. 2. Membantu dalam proses rekrutmen tenaga kerja. 3. Membantu penilaian unjuk kerja. 4. Membantu pembuatan uraian jabatan pekerjaan/keahlian tenaga kerja. 5. Membantu pengembangan program pelatihan kerja spesifik berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan dunia usaha/industri. 6. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi (Skema Sertifikasi) sesuai dengan level atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi. 7. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari lembaga sertifikasi.

F.Dasar hukum 

    

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.297/MEN/IX/2009,TENTANG ‘’PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KONSTRUKSI BIDANG INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL SUB BIDANG INSTALASI MEKANIKAL JABATAN AHLI PESAWAT LIFT DAN ESKALATOR UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI UU NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA. PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kutipan Mengenai Dasar Hukum UU NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA,pasal 3,pasal 10,dan pasal11 BAB III. SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA. Pasal 3. (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk : 15

a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran; h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan; i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m.memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. mengamankan ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 – o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

BAB VI. PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 10.

16

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. (2) (2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan llainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. BAB VII. KECELAKAAN. Pasal 11. (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. (2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI,pasal 1 dan 59 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tqjuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasai Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah p€raturan dasar Ormas. 3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas. 4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sslagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

17

6, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam neger

Pasal 59 (l) Ormas dilarang: a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; b, menggunalan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik. UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,pasal1, dan pasal 4.

Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

18

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. 9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. 13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

Hak dan Kewajiban Konsumen, Pasal 4 Hak konsumen adalah: a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 19

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG ,pasal 29 1Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung. 2. Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna 3. Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku 4. Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

20

21

BAB III PENUTUP A.Kesimpulan Jadi kesimpulan dari seluruh isi diatas bahwa organisasi itu adalah suatu perkumpulan manusia dimana terdiri dari lebih 2 orang yang mencapai kesepakatan tujuan untuk bersama. Bentuk-bentuk organisasi pun banyak ragamnya. Dan setiap didalam organisasi pun sering terjadi masalah antara satu dengan lainnya,maka dalam memecahkan masalah tersebut harus dengan memikirkan solusinya yan tepat. B. Saran Bahwa didalam organisasi harus tahu betul apa visi dan misi organisasi tersebut agar tidak terjadi misscomunication atau masalah antara tiap anggota dan kalau sudah terjadi masalah didalamnya kita harus memikirkan solusi atau jalan keluarnya.

22

DAFTAR PUSTAKA

23