Tot Ptps & Saksi Peserta Pemilu: - Tugas - Wewenang - Kewajiban

TOT PTPS & Saksi Peserta Pemilu - Tugas - Wewenang - Kewajiban

PTPS

UMAR AHMAD SETH Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu NTB

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PTPS

1. PTPS Bertugas mengawasi: a. Persiapan Pemungutan Suara; b. Pelaksanaan Pemungutan Suara; c. Persiapan penghitungan suara d. Pelaksanaan penghitungan suara; e. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Lanjutan 2. PTPS Berwenang untuk: a. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan, Pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan, administrasi pemungutan dan penghitungan suara; b. Menerima salinan berita acara dan sertifrkat pemungutan dan penghitungan suara; c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Lanjutan 3. PTPS Berkewajiban untuk : a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan b. penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui c. Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu e. Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan.

Lanjutan 4. PTPS dilarang : a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya; b. Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara; c. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara; d. Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya; e. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

TUGAS PTPS A. SBLM PEMUNGUTAN SUARA (7 Hari Sebelum Pungut Suara) 1.

PENGAWASAN DISTRIBUSI FORMULIR MODEL C6 PTPS memastikan KPPS mendistribusikan form Model C6-KPU dan mencatatkan dalam formulir Model C6-KPU sesuai dengan DPT/DPTb; PTPS berkoordinasi dengan KPPS tentang jumlahC6 yang sudah didistribusikan dan belum didistribusikan; PTPS mencatatkan dan mendokumentasikan foto/video pengembalian formulir Model C6-KPU yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih kepada PPS melalui Berita Acara Model D1 KPU; PTPS melaporkan hasil pencatatan kepada Pancam via Panwaslu Kel/Desa sebelum pukul 16.00 waktu setempat. formulir Model C6KPU yang tidak didistribusikan dikembalikan ke PPS melalui Berita Acara Model D1 KPU yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masingmasing untuk KPPS dan PPS (Pasal ... PKPU Nomor 3 Tahun 2019)

Lanjutan Tugas PTPS Sebelum Pemungutan Suara 2.

PENGAWASAN PEMBENTUKAN TPS (SATU HARI SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA)  PTPS berkoordinasi dengan Ketua KPPS tentang pembentukan TPS;  Jika TPS belum dibentuk, PTPS memberikan saran kepada Ketua KPPS mengenai prinsip-prinsip pembuatan TPS (sarankan TPS Akses);  Jika TPS sudah dibentuk, PTPS melakukan pengecekan ke lokasi TPS untuk melihat dan menilai kondisi TPS berdasarkan prinsip-prinsip pembuatan TPS;  Jika berdasarkan hasil pemeriksaan penempatan lokasi TPS tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan TPS, PTPS memberikan saran kepada Ketua KPPS untuk dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembentukan TPS;  Jika lokasi TPS dibuat di tempat yang tidak netral, PTPS memberikan saran untuk dipindahkan ke lokasi/tempat yang netral serta memudahkan bagi pemilih;  Jika saran perbaikan TPS tidak ditindak lanjuti oleh Ketua KPPS, maka PTPS mencatatkan dalam Form Model A dengan mencantumkan nama peristiwa dengan melampirkan bukti berupa Foto/Video dan bukti pendukung lainnya serta melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk segera ditindaklanjuti.

Lanjutan Tugas PTPS sblm Pungut Suara 3.

PENGAWASAN KETERSEDIAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA. (SATU HARI SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA)  PTPS melakukan pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan Kotak Suara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukugan perlengkapan lainnya;  PTPS memeriksa Kotak Suara untuk memastikan kotak suara masih dalam kondisi tersegel dan tidak rusak;  Jika ditemukan Kotak Suara dalam kondisi tidak terkunci/tidak disegel/segel rusak, PTPS meminta penjelasan Ketua KPPS dan mencatatkan hasil penjelasan Ketua KPPS ke dalam Form Model A dengan mencantumkan nama peristiwa dengan melampirkan bukti berupa Foto/Video dan bukti pendukung lainnya serta melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk segera ditindaklanjuti;  Jika ditemukan kotak suara disimpan di tempat yang tidak aman atau diragukan keamanannya, maka PTPS memberikan saran pemindahan lokasi penyimpanan kotak suara yang aman dan terjaga kepada KPPS dan mencatatkan dalam Form Model A dengan melampirkan bukti pendukung berupa Foto/Video serta melaporkan kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/Desa untuk ditindaklanjuti

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berupa a. Surat Suara, b. Tinta, c. Segel dan d. Alat Coblos. Sedangkan dukugan perlengkapan lainnya berupa a. sampul kertas, b. kantong plastic, c. formulir untuk BA dan Sertifikat, d. Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan dan e. Alat Bantu Tuna Netra.

B. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA a. b.

Pengawasan pemeriksaan TPS dan perlengkapan TPS; Pengawasan pemasangan salinan DPT, DPTb, daftar pasangan calon, DCT Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; c. Pengawasan mandat saksi; d. Pengawasan penyampaian salinan DPT, DPTb kepada saksi peserta pemilu dan PTPS; e. Pengawasan pelaksanaan tata cara rapat pemungutan suara; f. Pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan surat suara; g. Pengawasan penjelasan tata cara pemungutan; h. Pengawasan pemilih yang berhak memilih di TPS; i. Pengawasan penyerahan surat suara kepada pemilih; j. Pengawasan penggunaan hak pilih pemilih tambahan (DPTb); k. Pengawasan terhadap pemilih khusus (DPK); l. Pengawasan pelayanan hak pilih pemilih disabilitas; m. Pengawasan pemberian suara/pencoblosan di dalam bilik suara; n.

Pengawasan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan pemberian tinta di jari.

Lanjutan Pengawasan Pemungutan PENGAWASAN PERSIAPAN di Hari H 1.

Suara

PENGAWASAN PEMERIKSAAN TPS DAN PERLENGKAPAN TPS (Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019) a. PTPS Menghadiri pelaksanaan pemungutan suara dan telah berada di TPS paling lambat Pukul 06.30 waktu setempat; b. PTPS Memeriksa:  Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sudah tersedia;  Berita acara serah terima Perlengkapan Pemungutan Suara;  Perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel. c. PTPS mencatatkan hasil pengawasan Pemeriksaan TPS dalam Form Model A dengan melampirkan bukti Foto/Video dan bukti pendukung lainnya.

Lanjutan Pengawasan Pemungutan Suara 2.

PENGAWASAN PEMASANGAN SALINAN DPT, DPTB, DAFTAR PASANGAN CALON, DCT ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROV/KAB/KOTA a. PTPS melihat dan memeriksa: • pemasangan Salinan DPT dan DCT di papan pengumuman atau di sekitar TPS; • ketersediaan salinan DPT untuk masing-masing saksi peserta pemilu; dan • nama-nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat di TPS yang diumumkan pada hari pemungutan suara. b. Jika salinan DPT dan DCT belum/tidak dipasang, PTPS menyampaikan saran kepada Ketua KPPS untuk segera dipasang/diumumkan sebelum pemungutan suara dimulai. b. Jika saran pemasangan DPT dan DCT diabaikan, P TPS mencatatkan kejadian tersebut ke dalam Form Model A dengan melampirkan bukti Foto/Video dan bukti pendukung lainnya serta melaporkan kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Lanjutan Pengawasan Pemungutan Suara 3.

PENGAWASAN MANDAT SAKSI  PTPS memperhatikan apakah saksi datang tepat waktu. Jika saksi terlambat atau tidak hadir dicatat dalam Form Model A;  PTPS memeriksa mandat saksi peserta pemilu dari Pengurus Partai/Pasangan Calon/Tim Kampanye/Calon Perseorangan DPD;  ika terdapat saksi peserta pemilu yang tidak membawa mandat, PTPS memberikan saran melalui Ketua KPPS untuk saksi tersebut berada diluar TPS;  Jika saran tersebut diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh Ketua KPPS atau saksi yang bersangkutan, PTPS mencatatkan kejadian tersebut dalam Form Model A dengan disertai bukti Foto/Video dan bukti pendukung lainnya.

Catatan Beberapa ketentuan tentang saksi: • Jika saksi belum datang pada waktu pemungutan suara jam 07.00 maka Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat diundur dalam waktu 30 menit • tidak memakai atribut peserta pemilu

Lanjutan Pengawasan Pemungutan Suara 4. PENGAWASAN PENYAMPAIAN SALINAN DPT, DPTB KEPADA SAKSI dan PTPS • PTPS dan saksi peserta pemilu menerima salinan DPT/DPTb dari KPPS. • Jika salinan DPT dan DPTb belum/tidak diberikan oleh KPPS, PTPS memberikan saran kepada Ketua KPPS untuk memberikan salinan DPT dan DPTb kepada saksi peserta pemilu dan PTPS. • Jika saran PTPS tidak ditindaklanjuti oleh Ketua KPPS, PTPS mencatatkan dalam Form Model A dengan melampirkan bukti Foto/Video dan pendukung lainnya serta melaporkan kepada Panwascam melalui Panwaslu Kel/Desa untuk diambil tindakan.

5. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA a)

PENGAWASAN PELAKSANAAN TATA CARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA  PTPS mengikuti rapat Pemungutan Suara.  Jika rapat pemungutan suara dimulai sebelum jam 07.00, PTPS mengingatkan Ketua KPPS bahwa rapat pemungutan suara harus segera dimulai pukul 07.00 waktu setempat.  Jika saran perbaikan PTPS tidak ditindaklanjuti oleh Ketua KPPS, PTPS mencatatkan kejadian tersebut dalam Form Model A dengan bukti foto/video serta pendukung lainnya.  PTPS mengikuti proses pelaksanaan rapat Pemungutan Suara dengan proses kegiatan sebagai berikut: • Pengambilan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS • KPPS membuka Kotak Suara sesuai urutan, mengeluarkan, memperlihatkan kotak suara telah kosong, menghitung dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan • KPPS Menjelaskan tata cara Pemungutan Suara  Jika tata cara rapat pemungutan suara tidak sesuai dgn prosedur/tata urutan diatas, PTPS mencatat ke dalam Form A dan memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPPS untuk dilaksanakan dengan benar.  Jika saran PTPS diabaikan oleh Ketua KPPS, maka PTPS mencatatkannya dalam Form Model A yang dapat dilengkapi dengan bukti foto/video dan pendukung lainnya.

Lanjutan Pengawasan Pemungutan Suara b) PENGAWASAN KETERSEDIAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SURAT SUARA  PTPS Mencatat jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam lembaran catatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPS.  PTPS mencatatkan ke dalam Form Model A jika ditemukan hal-hal sebagai berikut: • Jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS Kurang atau Lebih termasuk Jumlah Surat Suara Cadangan sebanyak 2% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian DAPIL; • Jika Surat Suara kurang dari jumlah DPT atau tertukar maka PTPS memberikan saran kepada KPPS untuk berkoordinasi secara berjenjang guna mendapatkan Surat Suara sesuai dengan Kebutuhan dan Jenis.  Jika surat suara kurang, PTPS memastikan KPPS berkoordinasi ke PPS.  Jika surat suara lebih maka PTPS memastikan KPPS mencatat kelebihan jumlah surat suara per jenis surat suara dalam formulir C1 (Sertifikat penghitungan) dan dicatat dalam Form A dgn melampirkan foto/video dan dokumen pendukung lainnya.  Jika ditemukan surat suara tidak sesuai dapil, maka PTPS memberikan saran kepada KPPS untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara dan berkoordinasi secara berjenjang pada PPS dan PPK.  Jika saran penundaan diabaikan oleh Ketua KPPS, maka PTPS mencatatkan dalam Form Model A dengan melampirkan Foto/ Video dan pendukung lainnya.  PTPS melaporkan ketidaksesuaian surat suara dengan alat komunikasi kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kel/Desa untuk dilakukan tindakan.  PTPS memastikan pemungutan suara berjalan terus sambil menunggu penambahan surat suara.

Lanjutan Pengawasan Pemungutan Suara c)

PENGAWASAN PENJELASAN TATA CARA PEMUNGUTAN  PTPS mencermati penjelasan Ketua KPPS terkait tata cara pemungutan suara.  Jika ketua KPPS tidak menjelaskan tata cara pemungutan suara, PTPS memberikan saran untuk ketua KPPS menjelaskan kpd pemilih yang hadir terkait tata cara pemungutan suara.  Jika saran PTPS diabaikan oleh Ketua KPPS, PTPS mencatatkannya dalam Form Model A yang dapat dilengkapi dengan bukti foto/video dan pendukung lainnya serta melaporkannya kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.  Jika terdapat pemilih disabilitas, PTPS memberikan saran kpd Ketua KPPS agar menjelaskan fungsi alat bantu tuna netra (braille template) dan penggunaan form C3 kpd pendamping pemilih disabilitas pada saat melakukan pemunggutan suara.  Jika Jika saran PTPS diabaikan oleh Ketua KPPS, PTPS mencatatkannya dalam Form Model A yang dapat dilengkapi dengan bukti foto/video dan pendukung lainnya serta melaporkannya kepada Panwascam melalui Panwaslu Kel/Desa.

d) PENGAWASAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA 1)

PENGAWASAN PEMILIH YANG BERHAK MEMILIH DI TPS  Setelah penjelasan tata cara pemungutan suara, dilanjutkan penandatangan susu oleh Ketua KPPS. Setelah susu ditandatangani, KPPS melakukan pemangilan pemilih yang berhak memilih.  Jika Ketua KPPS belum/tidak menandatangani susu, PTPS mengingatkan Ketua KPPS untuk menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih.  PTPS melihat secara cermat surat suara yang diterima Pemilih sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.  PTPS mengamati dengan seksama Petugas KPPS tidak mengarahkan pemilih dalam memberikan hak pilihnya.  Jika KPPS mengarahkan pemilih maka PTPS merekomendasikan untuk diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan melalui Pengawas Kel/Desa dengan melampirkan bukti berupa Fhoto/Video dan dokumen pendukung lainnya.  PTPS memastikan KPPS meminta pemilih yang menunjukkan/membawa Formulir model C6 menandatangani Formulir C7. DPT atau C7. DPTb.  Pemilih yang menggunakan KTP-el dan tidak tercantum namanya dalam DPT dan DPTb maka PTPS memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP el yang ditunjukkan oleh pemilih dan mencatatkan namanya ke dalam Formulir A.DPK-KPU.  Apabila Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Model C6, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el/Paspor/SIM/KK/Suket.  PTPS memastikan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el setelah jam 12 siang.  apabila terdapat pemilih yang membawa Formulir A5, PTPS memastikan Pemilih tersebut diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jenis pemilih dengan menunjukan KTP-el.  Jika saran P TPS diabaikan oleh Ketua KPPS sampai dengan berakhirnya rapat pemungutan suara, PTPS mencatatkan dalam Form Model A dengan melampirkan bukti berupa copy/salinan KTP/KK/Paspor/SIM pemilih yang bersangkutan disertai video dan fhoto penolakan, saksi yang melihat penolakan, nama terlapor.

Lanjutan Pengawasan Pemungutan Suara 2) PENGAWASAN PENYERAHAN SURAT SUARA KEPADA PEMILIH  PTPS memeriksa setiap nama dan nomor urut DPT yang dipanggil oleh KPPS di salinan DPT untuk diberikan surat suara.  setiap nama pemilih yang dipanggil, PTPS memberikan tanda dilingkari/diceklist di salinan DPT.  Jika terdapat nama pemilih yang dipanggil terdaftar di dalam salinan DPT tetapi tidak sesuai dengan pemilih yang bersangkutan (menggunakan hak pilih orang lain), PTPS melakukan tindakan: mencegah agar tidak diberikan surat suara dan memberikan saran ketua KPPS untuk memeriksa terlebih dahulu penggunaan Formulir Model C6 atau KTP/identitas lain pada formulir model C7 DPT/DPTb.  Jika terbukti pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilih orang lain, PTPS mencatat peristiwa tersebut ke dalam Form Model A dan melengkapi dengan bukti pendukung berupa foto/video.  Melaporkan kejadian tersebut dengan menyampaikan Form Model A ke Panwaslu Kec. melalui Panwaslu Kelurahan/Desa untuk diproses lebih lanjut.  PTPS melihat secara cermat surat suara yang diberikan 5 surat suat suara yang sudah ditandatangani ketua KPPS kepada pemilih dan tidak diberikan tanda khusus dan atau robek/rusak:

Lanjutan pengawasan pemungutan suara 3)

PENGAWASAN PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  Terhadap nama pemilih tambahan yang dipanggil, PTPS memberikan tanda dengan cara dilingkari/diceklist di salinan DPTb.  PTPS memperhatikan tanda tinta di jari tangan pemilih bersangkutan sebelum dicatat sebagai pemilih.  PTPS Memperhatikan Jenis Pemilih Pindahan. Pemilihan Tambahan (DPTb) adalah pemilih mendapatkan pelayanan dari KPPS untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.  Jika ditemukan pemilih tambahan tidak diberikan surat suara sesuai dengan jenis perpindahan pemilih maka PTPS memberi saran perbaikan kepada Ketua KPPS agar pemilih tambahan diberikan surat suara sesuai tipologi perpindahannya.  Jika saran PTPS diabaikan oleh Ketua KPPS sampai dengan berakhirnya rapat pemungutan suara, maka PTPS mencatatkan dalam Form Model A dengan melampirkan bukti berupa copy/salinan KTP/KK/Paspor/SIM pemilih yang bersangkutan disertai video dan foto penolakan, saksi yang melihat penolakan, nama terlapor.

Jenis Pemilih Pindahan No

JENIS PEMILIH

JUMLAH SURAT SUARA

1

Pindah Ke Provinsi Lain

2

Pindah Memilih Ke Kab/Kota lain di provinsi yang sama tetapi beda DAPIL DPRD Provinsi

a) b) c)

PPWP DPR RI DPD RI

Pindah memilih ke Kab/Kota lain di Provinsi yang sama tetapi dalam satu DAPIL

a) b) c) d)

PPWP DPR RI DPD RI DPRD Provinsi

Pindah memilih ke Kecamaan lain dalam satu Kabupaten/Kota dan diluar DAPIL DPRD Kabupaten/Kota

a) b) c) d)

PPWP DPR RI DPD RI DPRD Provinsi

Pindah memilih ke Kecamatan Lain dalam satu Kabupaten/Kota dan masih dalam DPRD Kab/Kota

a) b) c) d) e)

PPWP DPR RI DPD RI DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota

3

4

5

PPWP

Lanjutan pengawasan pemungutan suara 4) PENGAWASAN TERHADAP PEMILIH KHUSUS (DPK)  Pemilih yang termasuk dalam DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb.  Pemilih yang termasuk dalam DPK dalam menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP Elektronik (KTP-el).  PTPS melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang menggunakan hak pilihnya dari Pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat.  PTPS memastikan pemilih yang menggunakan KTP-el memilih di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.  Dalam hal terdapat tanggapan/masukan masyarakat atau saksi yang meragukan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb menggunakan ktp-el orang lain, PTPS mengusulkan kepada Ketua KPPS untuk melakukan pengecekan kepemilikan identitas kependudukan pemilih yang bersangkutan.  Jika terbukti pemilih yang bersangkutan menggunakan e-ktp orang lain atau pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih di TPS lain, maka PTPS merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk tidak memberikan Surat Suara kepada pemilih yang bersangkutan. Kejadian tersebut lalu dicatat PTPS dalam Form Model A disertai bukti dokumen dan foto, serta melaporkannya ke Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu kel/desa untuk dilakukan penindakan. Pemilih khusus adalah Pemilih yang menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00 waktu setempat dan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan pemilih terdaftar dalam DPT

Lanjutan pengawasan pemungutan suara 5) PENGAWASAN PELAYANAN HAK PILIH PEMILIH DISABILITAS.  PTPS mencermati apakah KPPS mencatat jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan pada formulir Model C7.  PTPS mencermati apakah KPPS melengkapi jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7 bagi pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT.  PTPS memperhatikan layanan terhadap Pemilih penyandang disabilitas: • Dapat didahulukan untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut; • dapat dibantu oleh pendamping yang dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;  Ketersediaan alat bantu tunanetra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD.  Jika KPPS mengabaikan layanan sebagaimana diatas, PTPS memberikan peringatan Ketua KPPS.  Jika saran PTPS diabaikan oleh Ketua KPPS, maka PTPS mencatatkan dalam Form Model A dengan melampirkan bukti berupa copy/salinan KTP/KK/Paspor/SIM pemilih disabilitas yang bersangkutan disertai video dan foto pendukung lainnya.

Lanjutan pengawasan pemungutan suara 6)

PENGAWASAN PEMBERIAN SUARA/PENCOBLOSAN DI DALAM BILIK SUARA  PTPS memastikan Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdiri dari: – – – – –

      

surat suara Presiden dan Wakil Presiden warna Abu-abu; surat suara DPR warna kuning; surat suara DPD warna merah; surat suara DPRD provinsi warna biru; dan surat suara DPRD kabupaten/kota warna hijau.

PTPS melihat secara cermat pencoblosan surat suara dilakukan pemilih di dalam bilik suara dan dilakukan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jika ditemukan pemilih dipengaruhi oleh orang termasuk oleh anggota KPPS, PTPS memberikan teguran. Jika saran PTPS diabaikan oleh Ketua KPPS, maka PTPS mencatatkan dalam Form Model A nama-nama pihak terlibat dengan melampirkan bukti Foto/Video serta melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa. Jika ditemukan pemilih melakukan dokumentasi hasil pilihannya, PTPS melarang hal tersebut melalui Ketua KPPS. Jika ditemukan pemilih melaporkan surat suara dalam kondisi rusak atau salah coblos, pemilih tersebut diberikan surat suara pengganti oleh KPPS. Jika KPPS menolak memberikan surat suara pengganti, PTPS mencatatkan kejadian tersebut ke dalam form Model A. Jika ditemukan pemilih telah mencoblos tetapi pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena menggunakan hak pilih orang lain atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan surat suara hasil coblosan pemilih tersebut belum dimasukkan dalam kontak suara, PTPS mencatatkan kejadian tersebut dalam Form Model A diserta bukti berupa copy/salinan identitas pemilih bersangkutan serta foto surat suara yang telah digunakan dan dokumen pendukung lainnya.

Lanjutan pengawasan pemungutan suara 7) PENGAWASAN MEMASUKKAN SURAT SUARA KE DALAM KOTAK SUARA DAN PEMBERIAN TINTA DI JARI  PTPS Melihat secara cermat pemilih memasukkan 5 (lima) jenis Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPS, secara berurutan ke dalam kotak suara:  Jika dilihat Surat Suara dimasukkan tidak sesuai jenis kotak suara, PTPS mengingatkan pemilih yang bersankutan untuk memasukkan sesuai jenis surat suara.  Jika ditemukan pemilih telah mencoblos dan pemilih bersangkutan telah memasukkan ke dalam kotak suara tetapi pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena menggunakan hak pillih orang lain atau tidak memnuhi syarat sebagai pemilih, PTPS mencatat nama orang bersangkutan ke dalam Form A dengan dilengkapi copy identitas yang bersangkutan dan melaporkan ke Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan penindakan.  Terhadap pemilih yang telah mencoblos, PTPS memastikan pemilih tersebut mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS.  Jika pemilih tidak mencelupkan jarinya atau menolak mencelupkan jarinya ke dalam botol tinta sesuai dengan aturan, PTPS mencatatkan dalam Form Model A disertai Foto/video pemilih yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

PENGAWASAN PENGHITUNGAN SUARA 1. Pengawasan sarana dan prasarana perhitungan suara; 2. Pengawasan pencatatan jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebelum penghitungan suara; 3. Pengawasan pelaksanaan penghitungan surat suara; 4. Pengawasan penentuan keabsahan surat suara; 5. Pengawasan pencatatan hasil; 6. Pengawasan pembuatan berita acara dan penandatanganan berita acara; 7. Pengawasan penyerahan salinan C1; 8. Pengawasan pengumuman hasil penghitungan surat suara; 9. Pengawasan penyegelan kotak suara; 10. Pengawasan penyerahan kotak suara ke PPK melalui PPS.

.

PTPS menilai keakuratan penghitungan hasil pencatatan perolehan suara dengan berpedoman pada formula di bawah ini: • Jumlah suara sah + jumlah suara tidak sah = jumlah pemilih yang memberikan suara; • Jumlah suara sah + suara tidak sah+surat suara rusak+surat suara tidak terpakai = jumlah seluruh surat suara yang diterima di TPS; • Jumlah surat suara yang diterima di TPS = jumlah DPT+jumlah DPTb+2% dari DPT; • Jumlah surat suara sah = jumlah perolehan suara sah seluruh calon peserta pemilu; • Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah seluruh surat sah dan tidak sah; • Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah seluruh penguna hak pilih; • Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK tidak boleh melebihi jumlah DPK yang terdaftar; • Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb tidak boleh melebihi Jumlah DPTb yang terdaftar; • Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT + jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb + jumlah pemilih dalam DPK = jumlah pemilih yang terdaftar dalam C7 DPTB + jumlah pemilih terdaftar dalam C7 DPTb + jumlah pemilih yang terdaftar dalam C7 DPK