Surat Keputusan Kode Etik (20) No Nmbr

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : 20 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kedudukannya selaku penyelenggara Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Kode Etik yang berisi norma-norma dan tatakrama yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dipandang perlu dibentuk Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

: 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman

penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.53-640 Tanggal 30 Agustus 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-679 A Tahun 2004 tanggal 30 September 2004, tentang peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Memperhatikan

:

1. Kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Diperluas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari jumat, tanggal 28 Oktober 2005; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 160/1586/OTDA tanggal 1 Nopember 2005 Perihal Klarifikasi Rancangan Kode Etik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Rapat Badan Kehormatan pada tanggal 29 Agustus 2006 Membicarakan dan menindaklanjuti Disposisi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang menugaskan kepada Badan Kehormatan untuk menyelesaikan hasil Evaluasi dan Koreksi Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Suratnya Nomor 160/1586/OTDA tanggal 1 Nopember 2005;

4. Rapat Badan Kehormatan pada tanggal 4 September 2006 menindaklanjuti dan mengesahkan hasil kerja Tim Koreksi Kode Etik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU

:

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlampir dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

:

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di M a k a s s a r pada tanggal DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN K E T U A,

Ir. H. AGUS ARIFIN NU’MANG, MS Tembusan disampaikan dengan hormat kepada : 1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ; 3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4. Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 5. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ; 6. Pertinggal

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN :

: : KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN MUKADIMAH

Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjalankan syariat dan ajaran agama yang dianutnya dengan mengimplementasikan dalam dirinya sikap dan perilaku yang religius, dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya Sulawesi Selatan, serta menjadikan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, merupakan Wakil Rakyat yang didalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa bertanggungjawab (akuntabilitas), terbuka (transparan), dan harus selalu berpegang teguh pada amanat rakyat (aspiratif). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut dinamis dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat (rensponsif). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam bertindak sesuai dengan aturan maupun kaidah yang berlaku (legalitas), dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya, senantiasa mencerminkan kepribadian yang selalu mengedepankan kejujuran dan ketegasan (Lempu na magetteng) berlaku Adil dan berucap kebenaran (ada tongeng temmappassilaingeng). Bahwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun warga masyarakat, dalam bertatakrama senantiasa mengedepankan unsur kebersamaan, kerjasama yang harmonis saling menghargai, saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam kejahatan dan bahu membahu, tolong-menolong, serta saling mendukung pada setiap langkah menuju keadaan yang lebih baik sebagai makna dari ; sipakatau, sipakalebbi, sipakainga, mali siparappe, sipatuo, sipatokkong. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalin kerjasama harus mampu mengintegrasikan dirinya dalam tatanan kesatuan hidup antara sesama manusia, alam dan Sang Pencipta. Dengan kondisi itu terwujudlah jati diri yang didalamnya mengkristal harga diri, martabat yang mulia, kepekaan sosial dan tanggungjawab yang besar dalam kedudukannya sebagai mahluk yang paling mulia disisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ungkapan dari; parampunganta, siri na pace atau Siri nasibawang pesse. Bahwa untuk menjadi pedoman dalam beretika dan panduan dalam bertatakrama, serta sebagai falsafah jatidiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka disusunlah KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Anggota DPRD adalah seseorang yang telah diresmikan pengangkatannya dan telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Kode Etik DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Kode Etik, ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD; 8. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Provinsi, perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Eksekutif adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta segenap jajarannya; 10.Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Pimpinan dan atau Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri; 11.Rahasia DPRD adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain; 12.Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD; 13.Pakaian Resmi Anggota DPRD terdiri dari Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas Harian (PDH); 14.Rehabilitasi adalah Pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Kode Etik ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, serta kredibilitas Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang.

BAB III KEPRIBADIAN, SIKAP dan PERILAKU, SERTA TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Kepribadian Pasal 3 Anggota DPRD adalah Warga Negara Indonesia : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berjiwa Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; c. Menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab. Bagian Kedua Sikap dan Perilaku Pasal 4 Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam bersikap dan berperilaku : a. Dilarang mengatasnamakan DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok; b. Harus bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab demi keselamatan ketertiban umum. Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pasal 5 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan DPRD; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, mempertahankan keutuhan bangsa dan Kedaulatan Kesatuan Republik Indonesia; (3) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD bertanggungjawab menyalurkan aspirasi masyarakat kepada eksekutif, lembaga atau pihak terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, dan ras. BAB IV ETIKA RAPAT, PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN KERAHASIAAN Bagian Pertama Etika Rapat Pasal 6 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang menghadiri rapat-rapat DPRD tepat waktu; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang tidak hadir dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, harus memberitahukan kepada Pimpinan Fraksinya untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat; (3) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang tidak hadir secara fisik selama tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa alasan yang jelas, merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi; (4) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan : a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat; b. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;

c. Memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan dengan memberikan apresiasi ataupun komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD; d. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang mendesak setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat, dan berusaha segera mengikuti rapat kembali; e. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; f. Mengenakan Pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat; g. Merokok dalam ruang rapat selama rapat berlangsung; (5) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat. Bagian Kedua Etika Penyampaian Pendapat Pasal 7 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang bebas menyampaikan pendapat baik secara tertulis maupun tidak tertulis; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam menyampaikan pendapat, terlebih dahulu menyampaikan identitasnya; (3) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat yang disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis; (4) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik. Bagian Ketiga Kerahasiaan Pasal 8 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok; (3) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum; (4) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik. BAB V PENYALAHGUNAAN PERJALANAN DINAS Pasal 9 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan menyalahgunakan fasilitas perjalanan dinas; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas-tugas DPRD; (3) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas atas biaya pengundang harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB VI IMBALAN Pasal 10 Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang. BAB VII KONFLIK KEPENTINGAN DAN RANGKAP JABATAN Bagian Pertama Konflik Kepentingan Pasal 11 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang terlibat kasus hukum dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dilarang menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh kemudahan dalam hal usaha diluar DPRD. Bagian Kedua Rangkap Jabatan Pasal 12 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dilarang merangkap jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang ikut serta dalam organisasi diluar Lembaga DPRD harus mengutamakan fungsi, tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD; (3) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang ikut dalam organisasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. BAB VIII JENIS HUBUNGAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Jenis Hubungan Anggota DPRD Pasal 13 Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat melakukan hubungan dengan : a. Sesama antar Anggota DPRD; b. Anggota DPRD dengan Eksekutif; c. Anggota DPRD dengan Masyarakat. Bagian Kedua Hubungan Antar Sesama Anggota DPRD Pasal 14 Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam melaksanakan Kegiatan wajib : a. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama anggota; b. Saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan membantu; c. Menjaga hubungan yang harmonis sesama anggota dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Bagian Ketiga Hubungan Anggota DPRD dengan Eksekutif Pasal 15 Anggota DPRD dan atau pimpinan DPRD dalam melakukan hubungan dengan eksekutif wajib : a. Memposisikan Eksekutif sebagai Mitra Sejajar; b. Bersikap kritis, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kemitraan; c. Dilarang menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan motif korupsi, kolusi dan nepotisme. Bagian keempat Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat Pasal 16 Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD dalam melakukan hubungan dengan masyarakat dilaksanakan untuk : a. Menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. Melakukan hubungan kemitraan secara sehat dan terbuka. BAB IX PENGADUAN, PELAPORAN, PENELITIAN, PEMBELAAN, Bagian Pertama Pengaduan, Pelaporan dan Penelitian Pasal 17A (1) Kewenangan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik hanya dilakukan oleh Badan Kehormatan; (2) Apabila anggota Badan Kehormatan diadukan melakukan pelanggaran, maka pada saat proses pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tersebut yang bersangkutan kehilangan kewenangannya sebagai Anggota Badan Kehormatan sampai dilakukannya rehabilitasi. Pasal 17B (1) Mekanisme pengaduan/pelaporan pelanggaran : a. Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran kode Etik diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan; b. Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas; c. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti; d. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti. (2) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan : a. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/pelaporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain; b. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;

c. Badan kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti dalam rapat paripurna DPRD; d. Rapat paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD; e. Rapat paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan Badan Kehormatan; f. Apabila Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan pelapor. Bagian Kedua Pembelaan Pasal 18 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan; (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; (3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi; (4) Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dihadapan Anggota Badan Kehormatan. BAB X SANKSI DAN REHABILITASI Bagian Pertama Sanksi Pasal 19 (1) DPRD menetapkan sanksi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan; (2) Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis; dan (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 20 (1) Anggota DPRD dan atau Pimpinan DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan, diberikan rehabilitasi; (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media Cetak dan atau Elektronik. BAB XI PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 21 (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik; (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi; -8(3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan; (4) Usul perubahan sebagaimana ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan; (5) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Panitia Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya; (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Keputusan Panitia Musyawarah dalam Rapat Paripurna. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 (1) Hal-hal yang belum diatur Kode Etik ini, dilakukan oleh Badan Kehormatan dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD; (2) Penetapan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dibahas dengan Panitia Musyawarah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN K E T U A,

Ir. H. AGUS ARIFIN NU'MANG, MS