KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEMUDA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN ……………… (nama lembaga penyelenggara SENTRA/kepemudaan) TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA DI PROVINSI ………………. Nomor : ………/D.I MENPORA D.I/8/2009 ……………………………………... (nomor dari lembaga penyelenggara SENTRA/kepemudaan) Pada hari ini .............. tanggal ........................... bulan Agustus tahun dua ribu sembilan kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Jabatan
: :
Dra. Adiati Noerdin, M.A Asisten Deputi Pengembangan SDP dan Hubungan International pada Deputi Pemberdayaan Pemuda, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alamat : Jln. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama Jabatan Alamat Nama Bank Nomor Rekening
: : : : :
……………………………. .............................................. ................................................ ............................................... ……………………………..
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka penggunaan dana Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.
1
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI Tahun 2009 Nomor : 0001.0/092-01/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. 2. Surat Permohonan dana dari ....................................Nomor : tanggal .......... Agustus 2009. 3. Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor : KEP-.........D/DEPUTI.I/8/2009 tanggal .... Agustus 2009 tentang Susunan Tim Penilai dan Verifikasi Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda. 4. Berita Acara Tim Penilai dan Verifikasi Nomor : ........../BA/DEPUTI.I/8/2009 tanggal ............Agustus 2009. 5. Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor Kep. …… /SESMENPORA/8/2009 tanggal, ..... Agustus 2009 tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda pada Bidang SDP dan Hubungan Internasional di Provinsi ....................... Dalam hal ini bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi ……………., sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini. Pasal 1 JUMLAH BANTUAN PENGEMBANGAN SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA 1. Pemberian Bantuan Sosial Kepemudaan dari PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah ), dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2009, Nomor : 0001.0/092-01/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, dengan Kode Kegiatan : 0088 0151 573119. 2. Pemberian Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda kepada PIHAK KEDUA sejumlah ayat (1) di atas digunakan untuk kegiatan pelatihan dalam rangka sosialisasi dan penguatan lembaga penyelenggara dalam merintis dan mengembangkan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi .................. yang diharapkan sebagai benchmark kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda di kota/kabupaten lainnya. 3. Apabila dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, kurang dari pengajuan proposal maka kekurangannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN 1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan Sentra Pemberdayaan Pemuda Tahun 2009 sesuai pasal 1 ayat (1) yang telah disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 2. Menyusun jadwal penyelenggaraan Sentra Pemberdayaan Pemuda Tahun 2009. 3. Menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan membuat laporan kegiatannya, dikirimkan kepada Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan tembusan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Asisten Deputi Pengembangan SDP dan Hubungan Internasional, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama 2
4. PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan seluruh pekerjaan dan menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 1 (satu) bulan terhitung sejak dana bantuan diterima oleh PIHAK KEDUA. Pasal 3 PEMBERIAN/PEMBAYARAN BANTUAN DANA 1. Pemberian Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda ditanggung oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga melalui PIHAK PERTAMA yaitu sebesar yang tertuang pada pasal 1 ayat (1) di atas, kepada ........................................... sebagai pengelola bantuan dimaksud melalui KPPN Jakarta III dengan Rekening Bank ...................... Nomor Rekening : .......................................... NPWP. ............................ setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak 2. Nilai Bantuan Pengembangan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama, sudah termasuk biaya pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain pengeluaran termasuk pajak, bea materai serta pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, atau sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE) 1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut ini : a. Bencana Alam ( Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, Angin Topan ) b. Kebakaran c. Perang, Huru-Hara, Pemogokan, Pemberontakan dan Epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langusng dengan penyelesaian pekerjaan kontrak kerjasama. d. Kejadian-kejadian yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA 2. Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti-bukti yang sah, demikian pula bila keadaan memaksa berakhir. 3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah adanya pemberitahuan tersebut. 4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
3
Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab, membuat dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan program kegiatan tersebut kepada PIHAK PERTAMA yang memuat antara lain : a. Menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dalam rangka Rintisan Penyelenggaran Sentra Pemberdayaan Pemuda Tahun 2009. b. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program penyelenggaraan kegiatan dimaksud. c. Membuat pertanggungjawaban administrasi pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan dana APBN, dan merujuk kepada: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharan Negara. 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan APBN. 6. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP001.A/MENPORA/I/2009 tanggal, 3 Januari 2009 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab Program/Pengguna Barang pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2009. 7. Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP001.B/SESMENPORA/I/2009 tanggal, 3 Januari 2009 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Pengelola Anggaran pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2009. d. Pertanggungjawaban baik pelaporan penyelenggaraan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan, disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Up. Asisten Deputi Pengembangan SDP dan Hubungan Internasional selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Jln. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat Kode Pos 10270. 2. Tembusan Pelaporan disampaikan kepada : a. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga u.p. Sekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Kepala Biro Umum u.p. Kepala Bagian Keuangan Kemenegpora. c. Inspektur Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Pasal 6 SANKSI 1. Segala sesuatu yang terjadi setelah bantuan sosial kepemudaan diterima oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 4
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan isi Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan semua dana yang telah diterima sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah ), ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 LAIN-LAIN 1. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia menanggung segala bentuk pengeluaran, baik bea materai, pajak dan pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan ditandatangani. 3. Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari 2 (dua) asli untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan bunyi ketentuan hukum yang sama, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini. PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
…………………………..
Dra. ADIATI NOERDIN, M.A
5