Sosialisasi Ruu Ite

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) Edmon Makarim., S.Kom., S.H., LL.M Plt. S.A.M. Bidang Hukum Departemen Komunikasi dan Informatika

Law of Cyber Space  Konvergensi Hukum Telematika  

What is a space => cyberspace or telematics … ??? Konvergensi : TI + Media + Telekomunikasi = Telematika  



Berbasis Komputer Sistem [ Informasi / Komunikasi ] Elektronik

Moore’s Law + Metcalfe’s Law + Coase’s Law

Conventional Paper based

Electronic System/ trustworthy?

RUU-ITE

Electronic e-based

Telematics: Convergen ce

MEDIA

•Publishing •Film industry & Advertising

Legal System

Printed Media: Film,News Law No. 40/1999 => Education/Edutai Pers ment Advertising  Electronic Media: Law No. Cable TV 32/2002 Off-line Satellite => Broadcasting Entertainm • IP Law (patent, TV ent & INTE RNET  Film: LawRUU No.Telecommunicatio 8/Broadcasti 1992 => Film Informatio 

mark, copy ng n right, SE RVICES ITE n law (No.36/1999) etc.) Telephony Hardware Networkin  Telecomm. Network & • Archive (Law g Software Switching  Telecomm. Services No.7/1971) Corporate Documents (Law No.8/1997)

COMPUTING • nformation Processing onsumer Electronics

Special TELECOMMUNICATION •Network Infrastructu telecommunication 

1st G 2nd G

3rd G

4th G

• Voice • voice voice • • text Voice • Text • text • Video • video • TCP/IP based Network Operator

LAN

Apakah komunikasi elektronik dapat dimintakan pertanggungInternet

Users/ Cons.

Referensi Harmonisasi dengan Konvensi Internasional - UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce - UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures - UN Convention on Use of E-communication for Int’l Contract - Convention on Cybercrime (Budapest Treaty 2001)

Materi RUU ITE   



 

    

Bab 1 Ketentuan Umum Bab 2 Azas dan Tujuan Bab 3 Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik Bab 4 Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik Bab 5 Transaksi Elektronik Bab 6 Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi Bab 7 Perbuatan Yang Dilarang Bab 8 Penyelesaian Sengketa Bab 9 Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat Bab 10 Penyidikan Bab 11 Ketentuan Pidana

Apakah Sistem Informasi itu? 

Sistem manusia-mesin yg terpadu, meliputi 







(i) Komponen => h/w, s/w, content, b/w, procedures dan (ii) Fungsi => input, proses, output, storage, comm.;

Yang sesuai dengan karakteristik organisasi dan manajemen tertentu serta sesuai dengan hukum yang berlaku Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Acknowledgement

ELECTRONIC SIGNATURE

Writing ? Original ? Signed ?

Evidence

Dapatkah suatu output/ informasi elektronik dikatakan sbg akta

Components (4C)  integrity

LAN

Data/Informasi

arsip Organization & Management Procedures

program

BAB I Ketentuan Umum 

Teknologi Informasi (TI) : suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi.



Informasi Elektronik (IE) : satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), eMail, telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.



Sistem Elektronik (SE) : serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, dan/atau menyebarkan IE.



Transaksi Elektronik : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.



Dokumen Elektronik (DE): setiap IE yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer, SE

Pasal 2 Ruang Lingkup Keberlakuan Berlaku untuk:  setiap orang 

melakukan perbuatan hukum yang diatur ITE: -

-

tempat: di dalam atau di luar Indonesia akibat hukum: di dalam atau di luar Indonesia merugikan kepentingan Indonesia

BAB II Asas dan Tujuan 

Asas -



Kepastian Manfaat Kehati-hatian

- itikad baik - kebebasan memilih - netral teknologi

Tujuan -

Perdagangan & perekonomian Keadilan dan kepastian hukum Kemajuan teknologi

BAB III IE, DE, Ttd E 

IE dan/atau DE merupakan: -

alat bukti hukum yang sah perluasan Hukum Acara (Pasal 5 ayat (1) dan (2))



Ada syarat dan standar tertentu (Pasal 5 ayat (3))



Sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 6)



Pengecualian -

Surat yang harus dibuat tertulis Akta notaril (Pasal 5 ayat (4))



Pengiriman IE: (Pasal 8 ayat (1)) -

-

-



pada saat IE telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu SE yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima telah memasuki SE yang barada di luar kendali Pengirim

Penerimaan (Pasal 8 ayat (2)) -

-

IE memasuki SE di bawah kendali Penerima yang berhak

Penawaran Produk melalui Sistem Elektronik (Pasal 9)



Pelaku Usaha wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan : -

Syarat kontrak; Produsen; dan Produk yang ditawarkan.

Sertifikasi Keandalan 

Pelaku Usaha dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (Pasal 10)



Sertifikasi Keandalan: -

-

bukti pelaku usaha melakukan perdagangan secara layak logo sertifikasi (trust mark)

Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12)



Memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Persyaratan: -

data terkait kepada penanda tangan saja; berada dalam kuasa penanda tangan; perubahan dapat diketahui; cara tertentu untuk (i) mengidentifikasi penanda tanganan, (ii) menunjukan adanya persetujan.



Orang yang terlibat wajib mengamankan proses.



Pelanggar bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

BAB IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13): -

Penyelenggara Sertifikasi Indonesia

Berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia -

Penyelenggara Sertifikasi asing Harus terdaftar di Indonesia



Penyelenggara wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti (metode identifikasi dan keotentikan).

Penyelenggaraan Sistem Elektronik 

Kewajiaban Penyelenggara SI: (i) keandalan, (ii) keamanan, (iii) pertanggungjawaban. (Pasal 15 ayat (1))



Pengecualian: force majeure. (Pasal 15 ayat (3))



Persyaratan minimum: (Pasal 16) -

-

dapat menampilkan DE dan/atau IE kembali secara utuh; dapat melindungi keotentikan, integritas, kerahasiaan, ketersediaan, dan keteraksesan; memenuhi prosedur; petunjuk yang cukup;

BAB V Transaksi Elektronik 

Penyelenggaraan di lingkup publik dan privat. (Pasal 17)



Dituangkan dalam perjanjian elektronik. (Pasal 18 ayat (1))



Para pihak dapat memilih yurisdiksi hukum dan PPS. (Pasal 18 ayat (2) dan (4))



Apabila tidak ada pilihan: asas hukum perdata internasional. (Pasal 18 ayat (3) dan (5))



Para Pihak harus menggunakan SE yang disepakati.



Transaksi dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. (Pasal 20 ayat (1))



Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat (2))



Transaksi dapat dilakukan melalui Kuasa atau Agen Elektronik. (Pasal 21 ayat (1))



Tanggung Jawab Transaksi (Pasal 21 ayat (2)) -



dilakukan para pihak : para pihak dilakukan dengan kuasa : pemberi kuasa dilakukan oleh Agen : Penyelenggara Agen

Pengecualian: force Majeure



BAB VI Nama Domain, HAKI dan Privasi

Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (Pasal 23 (1))



Penggunaan domain tanpa hak dapat digugat. (Pasal 23 ayat (2))



Pengelola domain: Pemerintah dan Masyarakat.



Pengelola domain asing harus diregistrasi. (Pasal 23 ayat (5))



IE merupakan HAKI. (Pasal 24)



Penggunaan informasi yang bersifat pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan. (Pasal 25)

BAB VIII Perbuatan yang Dilarang Illegal Content => Pasal 27, 28 & 29.  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya IE dan atau DE yang memiliki muatan: -

  



melanggar kesusilaan; perjudian; penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; memuat berita bohong dan menyesatkan; pemerasan dan/atau pengancaman

………..… menyebarkan berita bohong …dst …………… menyebarkan informasi yang ditujukan utk rasa kebencian/ permusuhan berdasarkan SARA; berisi ancaman kekerasan (cyber stalking). Ancaman Pidana: Penjara maksimal 6-12 tahun



Pasal 30 -

-



Pasal 31 -



Intersepsi IE dan/atau DE Pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 800 juta (Pasal 47 ayat (1) dan (2))

Pasal 32 -



Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain Pidana penjara maksimal antara 6-8 tahun dan/atau denda maksimal antara 600-800 juta (Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3))

Mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, mentrasfer IE dan/atau DE Pidana penjara maksimal antara 8-10 tahun dan/atau denda maksimal antara 2-5 M (Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3))

Pasal 33 -

Merusak Sistem Pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 M (Pasal 49)



Pasal 34 -



Pasal 35 -



memproduksi, menjual, mengadakan, menyediakan perangkat untuk perbuatan yang dilarang Pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 10 M (Pasal 50)

Manipulasi ….. IE dan/atau DE untuk tujuan agar IE dan/atau DE seolah-olah otentik Pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal 12 M (Pasal 51 ayat (1))

Pasal 36 -

……yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain akibat Perbuatan Pasal 26 sampai Pasal 31 Pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal 12 M (Pasal 51 ayat (2))

Pemberatan 

Perbuatan Pasal 27 ayat (1) yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak -

Ancaman pidana pokok + 1/3 pidana pokok



Perbuatan Pasal 27-37



ditujukan pada SI elektronik Pemerintah dan/atau layanan publik ancaman: pidana pokok + 1/3 pidana pokok -

ditujukan pada SI elektronik Pemerintah dan/atau Badan Strategis  ancaman: pidana pokok + 2/3 pidana pokok

-

Dilakukan oleh korporasi  pidana pokok + 2/3 pidana pokok

BAB IX Peran Pemerintah dan Masyarakat 



Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik yang strategis yang wajib dilindungi. Lembaga Masyarakat untuk konsultasi dan mediasi.

BAB X Penyidikan 

Penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. (Pasal 42)



Penyidik adalah Penyidik POLRI dan PPNS. (Pasal 43)



Penyidik harus memperhatikan aspek privasi, status kerahasiaan,, kelancaran layanan publik dan integritas data serta kepentingan umum. Obyek yang akan digeledah dan disita harus terkait dengan dugaan tindak pidana dan dimintakan izin ketua PN.



PPNS berwenang, antara lain: -

menerima laporan atau pengaduan; memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka; memeriksa kebenaran laporan; memeriksa alat dan/atau sarana tindak pidana; menggeledah;

Alat bukti (Pasal 44) 

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan: -

-

Alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan; Alat bukti lain berupa: (i) DE dan (ii) IE.

Penelusuran Validitas Informasi Masalah

Perancangan ImplementasiOperasi + Pemeriksa :  Instalasi Maintena an:  Logical nce  Sesuai Hasil Audit Design  Laporan = antara Hasil  Physical rancangan & Administ Temuan ? Design implementas ratif • i  Kejelasan Laporan/Aduan • Penyelidikan  Sesuai rancangan • Penyidikan operasi &  Kejelasan Hasil Temuan tujuan Hasil Sistem No-changes Peruntukan Audit = penggunaan Informasi Valid

TERIMA KASIH ---- o0o ----