Sop Sipa.docx

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) KOTA MAKASSAR STANDAR OPERASIONAL 1. SIPA (SURAT IZIN PENGAMBILAN PROSEDUR (SOP) AIR TANAH) 2. SIP (SURAT IZIN PENGEBORAN) 3. SIPPAT (SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH) BIDANG : PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SDA Prosedur : 1. Pemohon mengajukan surat kepada Walikota Makassar cq. Kepala Badan Lingkungan hidup Daerah kota Makassar sebagaimana form yang diberikan dengan melampirkan berkas yang diperlukan. 2. BLHD Kota Makassar pemohon.

menerima dan menverifikasi kelengkapan berkas

3. Untuk Permohonan SIPA dan SIP , BLHD Kota Makassar mengirim dokumen Pemohon ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Izin (Pengambilan /Pengeboran) Air Tanah. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemohon pengguna/pengebor air tanah. 4. SIPA/SIP akan terbit paling lambat 5 hari kerja setelah Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Propinsi Sulsel keluar. 5. SIPPAT akan terbit paling lambat 5 hari kerja setelah dilakukan Pemeriksaan dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan Instalasi Bor yang ditandatangani oleh Pemohon dan Tim Verifikasi.

Catatan : -

Apabila dalam salah satu proses terjadi kegagalan (verifikasi/tidak direkomendasikan), maka SIPA/SIP/SIPPAT tidak dapat diterbitkan. Apabila setelah izin dikeluarkan dan ternyata dalam pemantauan dan pengawasan, pihak melanggar ketentuan sebagaimana dalam surat izin, maka izin dicabut.

ALUR PROSES PENERBITAN SIP/SIPA/SIPPAT PEMOHON

SIPA/SIP/SIPPAT REKOMENDASI TEKNIS (GUBERNUR/DESDM) Untuk SIPA/SIP BLHD

  

PEMERIKSAAN (BAP) PEMANTAUAN/PENGAWASAN EVALUASI

 PENERBITAN IZIN (SIPA/SIP/SIPPAT)  IZIN DITOLAK  PENCABUTAN IZIN (PENYEGELAN )

DASAR HUKUM IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH (SIP/SIPA/SIPPAT) 

UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR



UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)



PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH



KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 1451 K/10/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH



PERDA GUBERNUR PROP.SULSEL NO. 7 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

LAMPIRAN BERKAS PERSYARATAN SIPA/SIP/SIPPAT PP No. 43/2008___ Kepmen ESDM 1451K/10/MEM/2000 dan Perda Prop. Sulsel No. 7 /2010 PERIZINAN AIR BAWAH TANAH : PERSYARATAN: SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (SIPA) – BARU : 1. Surat Permohonan* 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan/SITU/SIUP 4. Layout letak titik sumurbor 5. Dokumen Lingkungan atau Salinan Persetujuan Kelayakan Lingkungan ( UKLUPL/SOP/SPPL) 6. Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Prop. Sulsel.

PERPANJANGAN/HERREGISTRASI - SURAT IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH (SIPA) 1. 2. 3. 4. 5. 7.

6.

Surat Permohonan* Fotokopi KTP Pemohon Fotokopi SIPA yang akan didaftar ulang Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/SITU/SIUP Layout letak titik sumurbor Dokumen Lingkungan atau Salinan Persetujuan Kelayakan Lingkungan (AMDAL / UKLUPL/SOP/SPPL) Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Prop. Sulsel.

 Lampiran dalam rangkap 2 (dua)  Lampiran dalam rangkap 2 (dua) SURAT IZIN PENGEBORAN (SIP): 1. Surat Permohonan* 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Fotokopi SIPPAT, STIB dan SIJB yang masih berlaku 4. Peta Situasi Skala 1:10.000 dan Peta Topografi Skala 1: 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah 5. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah

Catatan:  Form Permohonan dikirimkan melalui email.  Masa berlaku : SIPA (3 tahun), SIP (6 bulan), SIPPAT/SIJB/STIB (3 tahun).

SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (SIPPAT) DAN SURAT TANDA INSTALASI BOR (STIB)

PERPANJANGAN/HERREGISTRASI SURAT IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (SIPPAT) dan STIB

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

4. 5.

6. 7.

Surat Permohonan* Fotokopi KTP Pemohon dan Juru Bor Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (SIUP/SITU/…) Tanda Bukti Pemilikan Instalasi Bor Foto berwarna masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar: a. Foto Instalasi Bor Ukuran 9x12 cm b. Foto Pemohon ukuran 4x6 cm Data Instalasi Bor dan Juru Bor Fotocopy sertifikat klasifikasi dan sertifikasi kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK

SURAT IZIN JURU BOR (SIJB) – 1. Surat Permohonan* 2. Fotokopi ijazah calon juru bor (min. SMU/sederajat) 3. Pengalaman kerja lebih dari 3 tahun dilengkapi bukti pengalaman kerja 4. Foto pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran : 4x6 cm 5. Fotokopi Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK

5.

6.

Surat Permohonan* Fotokopi KTP Pemohon dan Juru Bor Fotokopi SIPPAT yang akan didaftar ulang Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (SIUP/SITU/…) Foto berwarna masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar: a. Foto Instalasi Bor Ukuran 9x12 cm b. Foto Pemohon ukuran 4x6 cm Data Instalasi Bor dan Juru Bor

PERPANJANGAN /HERREGISTRASI SURAT IZIN JURU BOR (SIJB) – 1. 2. 3. 4.

6.

Surat Permohonan* Fotokopi KTP pemohon SIJB yang akan berakhir masa berlakunya Fotokopi Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK Foto pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran : 4x6 cm

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIPA (SURAT IZIN PENGAMBILAN AIRTANAH) I.

UMUM 1. Setiap kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota Makassar atau pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap pemegang izin harus menaati ketentuan dalam surat izin serta petunjuk dari instansi teknis yang berwenang. 3. Surat Izin Pengambilan Air Tanah hanya berlaku untuk lokasi yang ditetapkan dalam surat izin.

II. KETENTUAN 1. Pemakaian Air Tanah hanya dapat dibenarkan/dipakai dengan batas kapasitas debit air maksimal 1 liter/detik. 2. Menyampaikan laporan hasil analisa kimia air setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. III. KEWAJIBAN 1. Pemegang Izin wajib melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. 2. Pemegang Izin wajib memasang meteran air (Flowmeter) sebagai alat pengukur debit air dengan hitungan/ukuran meterkubik. 3. Pemegang Izin wajib memberikan air sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin untuk kepentingan masyarakat sekitarnya apabila diperlukan. 4. Bila dalam pelaksanaan pengambilan Air Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang izin wajib menghentikan kegiatan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. 5. Pemegang Izin wajib menyediakan satu sumur pantau lengkap dengan alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder-AWLR), apabila : a. Pengambilan air bawah tanah dilakukan pada 5 buah sumur, dalam kawasan kurang dari 10 Ha. b. Jumlah pengambilan air sebesar 50 liter per detik atau lebih pada beberapa sumur, dalam kawasan kurang dari 10 Ha. c. Jumlah pengambilan sebesar 50 liter per detik dalam satu buah sumur. IV. LAIN-LAIN 1. Surat Izin Pengambilan Air Tanah dapat dicabut, apabila: a. Pemegang Izin mengajukan permohonan untuk pencabutan. b. Pemegang Izin melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Izin maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Terhadap izin yang dicabut akan dilanjutkan dengan penutupan sumur bor/penyegelan saluran air. 3. Bersedia dipantau sewaktu-waktu oleh Tim Pengawas yang dilengkapi Surat Tugas dari instansi yang berwenang dengan/tanpa pemberitahuan.

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SIP (SURAT IZIN PENGEBORAN)

I.

UMUM 1. Setiap kegiatan pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota Makassar atau pejabat yang ditunjuk. 2. Setiap pemegang izin harus menaati ketentuan dalam surat izin serta petunjuk dari instansi teknis yang berwenang. 3. Surat Izin Pengeboran Air Tanah hanya berlaku untuk lokasi yang ditetapkan dalam surat izin. 4. Surat Izin ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

II. KETENTUAN 1. Pengeboran Air Tanah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pengeboran yang telah disampaikan kepada BLHD Kota Makassar, dan bilamana terjadi pergantian perusahaan pengeboran air tanah, maka pemakai jasa perusahaan pengeboran melaporkan dan melampirkan kembali data teknis perusahaan pengeboran yang digunakan. 2. Batas kedalaman pengeboran sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Teknis dari Dinas ESDM Prop. Sulawesi Selatan 3. Rencana pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan meteran air disampaikan dan atau dilaporkan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum dilaksanakan pekerjaan tersebut kepada BLHD Kota Makassar. III. KEWAJIBAN 1. Pemegang Izin melaporkan dan atau menyampaikan laporan hasil pengeboran yang telah dilaksanakan kepada BLHD Kota Makassar yang meliputi: a. Kedalaman sumur bor dan diameter lubang sumur bor. b. Lapisan pembawa air yang diperoleh atau letak penurapan pada lapisan pembawa air. c. Debit air tanah yang disadap permenit atau perdetik. d. Penampang litologi (batuan) dari sumur bor. IV. LAIN-LAIN 1. Segala ketentuan yang telah disebutkan pada angka romawi I, II dan III menjadi prasyarat untuk terbitnya Izin Pengambilan Air Tanah.

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI OLEH PEMEGANG SIPPAT

a. Surat Izin ini lepas dari izin-izin lain yang diharuskan bagi perusahaan menurut ketentuan yang berlaku. b. Surat Izin ini tidak meliputi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah c. Pelaksanaan pengeboran wajib diawasi oleh tenaga ahli/asisten ahli dalam bidang geologi atau bidang hidrogeologi yang disediakan/dipekerjakan oleh pihak Pemegang SIPPAT. d. Pemegang SIPPAT wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran paling lambat 30 (tigapuluh) hari kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar Cq. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA. e. Penambahan instalasi bor harus dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. f. Pemilik/pengurus perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali tidak diizinkan bergerak dibidang pengeboran air bawah tanah. g. Perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum dan penyegelan instalasi bor. h. Perusahaan sanggup menaati segala peraturan yang terkait terhadap bidang pengeboran air bawah tanah i. Tindakan-tindakan Perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat mengakibatkan dicabutnya SIPPAT.