Solopos 25feb09 Bl 1 Pers Pasal Pemberedelan Media Dihapus

SOLOPOS - Pusat Dokumentasi

Page 1 of 2

62/2326 62/2326-OQ$GLVXFLSWR6ROR

386$7'2.80(17$6, *UL\D

7HOS)D[ (PDLO3XVGRN#VRORSRVQHW

Edisi : 2/25/2009, H

+DODPDQ8WDPD

Pasal pemberedelan media dihapus Jakarta (Espos) Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/2), mengabulkan permohonan uji materi atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemilu yang diajukan delapan pemimpin redaksi media cetak, terkait pemberitaan dan iklan kampanye di media dengan sanksi pencabutan izin penyelenggaran siaran dan penerbitan (beredel) media massa cetak. ”Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim (MK) Mahfud MD sa membaca putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam konklusinya, Mahfud mengatakan, Pasal ayat (2,3,4) serta Pasal 99 ayat (1 dan 2) UU 10/2008 menyebabkan ketidakpastian hukum dan keadilan. ”Sehingga bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945,” ujarnya. Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang mengatur mengenai tata cara iklan kampanye baik di media masa cetak maupun elektronik serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada media massa, menjadi dasar uji materi UU ini yang dimohonkan oleh sejumlah pemimpin redaksi media massa cetak. Mereka menilai Pasal 93 ayat (3,4), Pasal (1,2,3), Pasal 95 ayat (1,2,3,4), Pasal 96 (4,5,6,7), Pasa 97, Pasal 98 ayat (1,2,3,4), Pasal 99 ayat (1,2) pada UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28, 28D ayat (1), 28F, 28H ayat (2), Pasal 28J ay (1) pada UUD 1945. Kedelapan pemimpin media yang menjadi penggugat adalah Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Sasongko Tedjo, Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Ratna Susilo Wati, Pemimpin Redaksi Kora Jakarta Marthen Selamet Sutanto, Pemimpin Redaksi Harian Terbit Tarman Azzam, Pemimpin redaksi Sinar Harapan Kristanto Hartadi, Pemimpin Redaksi Warta Kota Dedy Pristiwanto, dan Pemimpin Redaksi Tabloid Cek & Ricek Ilham Bintang. Pokok gugatan kedelapan pemimpin media itu adalah soal kewajiban media untuk memberi kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan maupun pemberitaan kampanye. Dalam Pasal 99 yang mengatur sanksi, terdapat ketentuan yang mengundang reaksi negatif media, yaitu di ayat (1) huruf f yaitu pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitaan media massa cetak. MK menilai, sanksi yang dapat dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan KP kepada media cetak dan lembaga penyiaran itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. ”Ketentuan tersebut mencampuradukan kedudukan KPI, Dewan Pers dengan KPU dalam memberikan sanksi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Hakim MK Abdul Mukthie Fadjar. Hal ini disampaikan Mukthie saat membacakan pendapat MK. Sedangkan jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada media massa sebagaimana diatur dala Pasal 99 Ayat (1) huruf a-f, menurut Mukthie, hanya relevan untuk lembaga penyiaran. ”Tetapi tida relevan untuk media massa cetak.” Adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 99, lanjutnya, tidak mungkin dilaksanakan karena UU Nom 40 Tahun 1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak. ”Oleh karen itu dalil para pemohon cukup beralasan.” Pasal kontroversial UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Pasal 98 (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak. (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaima

http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=262398

3/3/2009

SOLOPOS - Pusat Dokumentasi

Page 2 of 2

diatur dalam Undang- Undang ini. Pasal 99 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

- dtc

&RS\ULJKW‹62/23263XVDW'RNXPHQWDVL$OO5LJKWV5HVHUYHG

6RIW0HGLD6ROXVL,QIRUPDWLND

0LVL

http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=262398

3/3/2009