Sk Pedoman Evaluasi Spip Jateng.pdf

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT KEPUTUSAN PIt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR

\ 7Oo /

1gg /

t.a

/

Lo\L

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PROVINSI JAWA TENGAH

Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, periu menetapkan Keputusan Plt. Inspektur tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern pemerintah (splp) Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950

tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan peraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 36-g2);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2o1s tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2a14 tentang perubahan

Atas undang-undang Nomor 2s rahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang-undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kineda Instansi

pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a61fl;

4- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 200g, tentang

5.

sistem Pengendalian Intern pemerintah (splp) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oag Nomor 727, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89Al Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2al4 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2arc-2a1g (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 201,4 Nomor

S,

Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa ?engah Nomor 6s);

6. Peraturan Kepala Badan pengawas Keuangan

dan

Pembangunan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013

tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan sistem Pengend.alian Intern Pemerintah;

7.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2olo tentang sistem Pengendalian Intern pemerintah di provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);

8. Keputusan Inspektur provinsi Jawa Tengah Nomor 7oo / 1541 / I .z /2ars tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

KESATU

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan sistem pengendalian

Intern Pemerintah (splp) provinsi Jawa

Tengah,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan plt. Inspektur ini. KEDUA

Pedoman Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan dalam menilai tingkat efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Plt. Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal t5 €Dg?uaq Zo\b PIt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

BUD SALINAN : Keputusan Plt. Inspektur ini disampaikan 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah ; 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 6. Para Kepala satuan Keq'a Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 7. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Plt. INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PROVINSI JAWA TENGAH

PEDOMAN EVALUASI PENYETENGGARAAN SISTEM PEI{GENDALIAIV INTERN PEMERINTAH (SPIP} PROVINSI JAIIIA TENGAH A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah diamanatkan bahwa perlu dilaksanakan penilaian dan/atau pengujian terhadap efektivitas penyelenggaraan SPIP oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Implementasi lima unsur SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif,

melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset pemerintah, dan mendorong ketaatan pada peraturan perundangundangan.

APIP memiliki perall penting dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP yang diselenggarakan oleh Instansi atau organisasi. Aturan terkait evaluasi penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP. Dalam ketentuan tersebut hanya diatur secara umum terkait tahap-tahap evaluasi dan metode pengumpulan data yang digunakan dan belum mengatur bagaimana menilai tingkat kecukupan efektivitas penyelenggara SPIP. Dengan demikian periu untuk menyusun pedoman evaluasi SPIP yang akan menjadi pedoman bagi APIP untuk menilai kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan Maksud Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP ini adalah memberi panduan dan langkah-langkah bagi APIP / Satgas SPIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan evaluasi tingkat kecukupan efektifitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan SKPD maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional. Tujuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SPIP

yaitu:

a. menilai tingkat kecukupan efektivitas pada tingkat rancangan maupun operasional penyelenggaraan SPIP;

b. memberikan keyakinan kepada Pimpinan SKPD dalam pemenuhan tanggung jawab dalam memberikan pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern dan memberikan keyakinan kepada stake?rclder lain bahwa penyelenggaraan SPIP telah cukup memadai dalam mencapai

tujuan yang diharapkan, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan;

c. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan SKPD

menyangkut

perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang.

C. Ruang Lingkup Pedoman Evaluasi SPIP ini digunakan untuk melakukan evaluasi secara

umum unsur-unsur SPIP dalam suatu SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tidak mengevaluasi berbagai pengendalian tiap-tiap program dan kegiatan yang memiliki karakteristik khusus. D. Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme Evaluasi SPIP dibagi menjadi dua tahap

:

1. Tahap Pemahaman terhadap SPIP Satuan KerJa Perangkat Daerah {SKPD}

Sesuai dengan ketentuan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang diatur dan juga dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2OlO

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 49: Pimpinan SKPD di bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing. Implementasi penyelenggaraan SPIP terdiri dari lima sub unsur dan subsub unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Lingkungan Pengendalian

b. Penilaian Risiko

c. Kegiatan Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan Pengendalian Intern

2. Tahap Evaluasi atas SPIP Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi atas SPIP adalah sebagai berikut: a. Merancang Kuesioner yang meliputi lima unsur dan sub-sub unsurnya

untuk menilai sejauh mana SKPD telah menyelenggarakan SPIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; b. Mengevaluasi

isian kuesioner dari SKPD dengan melakukan

wawancara dan klarifikasi serta memperoleh data dan informasi pendukung berkaitan dengan peneraparl SPIP baik berupa narasi, SOP, dan ketentuan-ketentuan lain yang disusun oleh SKPD; c. Evaluasi

dan pendalaman dilakukan dengan cara desk antara

Evaluator dengan Satgas SKPD untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas jawaban-jawaban pada kuesioner; d. Lakukan penilaian

atas keadaan Unsur-unsur pengendalian intern yang dibangun SKPD dalam klasifikasi : Beium Memadai, Kurang Memadai, Cukup Memadai, Sudah Memadai. Keterangan

Belum ada Dokumen/Bukti Pendukung Sudah ada Dokumen/Bukti Pendukung belum sesuai standar Sudah ada Dokumen/Bukti Pendukung sesuai standar, sudah sosialisasikan namun belum diimpiementasikan Dokumen/ Bukti Pendukung sudah ada sesuai standar, sudah disosialisasikan dan sudah diimplementasikan

Skor 1

Klasifikasi Belum Memadai

2

Kurang Memadai

3

Cukup Memadai

4

Sudah Memadai

3. Tahap Pelaporan a. Penyusunan Hasil Evaluasi SPIP ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP;

b' Laporan Hasil Evaluasi berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi

c.

terhadap unsur-unsur SPIP yang masih lemah atau belum memadai agar dapat menjadi perbaikan ke depannya; Pendistribusian Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SpIp: 1) Disampaikan ke SKPD yang bersangkutan;

2) Ditembuskan

ke sekda provinsi Jawa Tengah sebagai

Penanggungiawab splp pemerintah provinsi Jawa Tengah;

E. Penutup Pedoman Evaluasi SPIP ini akan terus disempurnakan sesuai perkembangan dan peraturan perundang-undangan. Kami sangat mengharapkan masukan dan informasi untuk kesempurnaannya petunjuk ini.

F. Lamplran Kuesioner Evaluasi SPIP.