Seruan Bersama

TUNTUTAN UMAT KRISTEN POSO Disampaikan Kepada YTH: Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

1.

Hapuskan hukuman mati dari bumi Indonesia.

2.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) adalah sebuah keharusan untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang menyeluruh bagi segenap korban konflik Poso. Oleh karena itu kami meminta kepada Presiden RI untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dapat mengungkapkan secara tuntas keterlibatan warga masyarakat, Aparat Pemerintah, Aparat Keamanan pada konflik Poso.

3.

Konflik Poso adalah konflik komunal, sehingga tidak pantas jika hanya sebuah kelompok yang harus bertanggungjawab. Oleh karenanya kami menolak eksekusi terhadap Tibo cs karena akan menimbulkan opini yang menyesatkan bahwasanya konflik Poso adalah Konflik Agama dimana Umat Kristen dituduh sebagai pihak yang bersalah dan paling bertanggung jawab pada kerusuhan Poso.

4.

Kerusuhan Poso bukan hanya Kasus Mei 2000 (Pesantren Walisongo - Sintuwu Lemba - Kilo 9, Buyung Katedo, Kasus Tibo Cs), tetapi harus diusut mulai dari Kerusuhan Poso Desember 1998 – April 2000 dimana terjadi pembantaian warga Kristen, penghinaan terhadap agama Kristen, pembumihangusan rumah – rumah penduduk dan rumah ibadah serta gedung fasilitas Kristen di kota Poso (Kelurahan Kasintuwu, Lombogia, Sayo, Gebang Rejo, Kayamanya, Moengko dan Madale).

5.

Mendesak aparat keamanan untuk memeriksa mantan bupati Poso Arief Patanga SH (Kerusuhan 1998) dan Haelani Umar (Dua hari sebelum kerusuhan Poso 16 April 2000, Haelani Umar anggota legislatif dari fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Sulawesi Tengah menyatakan: Jika aspirasi masyarakat yang terakumulasi diabaikan begitu saja oleh pemerintah daerah, yakni aspirasi yang menghendaki Drs. Damsyik Ladjalani menjadi Sekwilda Poso, kondisi kota Poso yang pernah diguncang kerusuhan bernuansa SARA (1998), bakal rusuh kembali dan akan terjadi kerusuhan bernuansa SARA yang lebih besar, bahkan hal ini telah dikonfirmasikan kepada beberapa tokoh agama dan masyarakat diPoso. Harian Mercusuar, Palu, Edisi Sabtu, 15 April 2000). Tokoh - tokoh agama dan masyarakat Poso yang disebut oleh Haelani Umar harus segera diproses secara hukum.

6.

Mendesak aparat keamanan memeriksa kembali Drs. Agfar Patanga yang membuat selebaran menyesatkan dan mendiskreditkan pejabat – pejabat Kristen sehingga terjadinya kekacauan bernuansa SARA serta tokoh - tokoh lainnya.

7.

Periksa Aparat Keamanan yang berada di kompleks Pesantren Wali Songo (Sintuwu Lemba) pada saat pembunuhan dan pembakaran di Pesantren Wali Songo (Sintuwu Lemba) 28 Mei 2000, untuk menemukan fakta yang sebenarnya tentang peristiwa tersebut.

8.

Usut peristiwa kematian Ketua Umum Majelis Sinode GKST (Pdt. Hr. Langkamuda S.Th) Januari 1999 yang meninggal dunia beberapa saat setelah menemui Muspida Poso dalam penyelesaian Kerusuhan Poso Desember 1998.

9.

Pulihkan nama baik Herman Parimo yang dituduh sebagai dalang kerusuhan Poso Desember 1998 sebab hal ini berimplikasi negative pada keluarga besar Herman Parimo.

10.

Usut pelaku pembunuhan Ir. A. Lateka.

11.

Tangkap dan adili menurut hukum yang benar dan tidak diskriminatif: - Pelaku penyerangan dan penghancuran desa – desa Kristen serta pembunuhan * Desember 1998 dan April 2000 Kasintuwu, Lombogia, Sayo, Gebang Rejo, Kayamanya, Moengko dan Madale * 27 November 2001 Betalemba, Patiwunga, Tangkura, Dewua, Sangginora * 12Agustus 2002 Bategencu, Sepe dan Silanca (Pasca DEKLAMA), dll. - Pelaku pembantaian warga Kristen yang sedang beribadah antara lain : Penembakkan yang menewaskan Pdt Susianti Tinulele, STh yang sedang memimpin ibadah dan peristiwa penyerangan terhadap warga Kristen yang sedang beribadah di berbagai tempat. - Pelaku Pembantaian Bendahara Sinode GKST, Bpk. O. Tadjodja serta Yohanes Tadjodja. - Pelaku pembantaian melalui Bom di Pasar Sentral Poso, Bom Pasar Tentena, Pemboman mobil – mobil angkutan umum Tentena – Palu, dll. - Pelaku Mutilasi 3 Siswi dan Kepala Desa Pinedapa.

-

Pelaku korupsi dana bantuan untuk korban kerusuhan Poso. Serta pelaku kekerasan dan tindakan – tindakan terorisme lainnya.

12.

Menuntut pembubaran paramiliter atau laskar – laskar sipil di Tana Poso.

13.

Demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghadirkan sebuah fakta yang benar pada semua korban maka kami mendesak supaya negara menyelidiki proses pengadilan Tibo cs, antara lain: - Proses penahanan Tibo cs yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Tibo Cs dibujuk oleh aparat keamanan bahwa mereka dibawa oleh aparat keamanan hanya untuk memberikan keterangan tentang konflik Poso, dan aparat keamanan berjanji bahwa setelah memberikan keterangan, mereka dikembalikan ke desanya. Tetapi ternyata mereka ditahan dan dijadikan tersangka. - Proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Tibo cs oleh penyidik. Bagaimana mungkin Fabianus Tibo dapat memahami isi BAP, sebab Fabianus Tibo adalah seorang buta huruf. - Seluruh proses persidangan Tibo cs diwarnai oleh tekanan massa yang mendesak agar Tibo cs dihukum mati. Bahkan dalam proses persidangan, Tibo cs pernah dipukul oleh saksi; mobil aparat yang mengangkut Tibo cs dan para kuasa hukum Tibo cs diserang secara brutal oleh massa. Dalam kondisi seperti itu, hakim masih melanjutkan proses persidangan. - Pemeriksaan kembali para saksi yang memberatkan Tibo cs, antara lain saksi Anton yang memberikan kesaksian palsu bahwa ada 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) pucuk senjata api yang diturunkan dari helikopter di desa Kelei. - Pemeriksaan kembali para saksi, apakah ada saksi yang melihat langsung bahwa Tibo cs melakukan pembunuhan terhadap 191 (seratus sembilan puluh satu) orang. - Pemeriksaan kembali apakah barang-barang bukti yang diajukan di pengadilan adalah benarbenar milik Tibo cs dan dipergunakan untuk membunuh. - Kesaksian yang meringankan Tibo Cs tidak menjadi pertimbangan Hakim. - Pemeriksaan terhadap Tibo cs tidak melalui proses olah TKP (Tempat Kejadia n Perkara) dan tanpa melalui proses rekonstruksi. - Dll.

14.

Menolak AMNESTI untuk Poso jika Tibo Cs dieksekusi mati.

15.

Meminta kepada Pemerintah dan Aparat keamanan untuk segara menindak oknum atau kelompok yang melakukan teror dan ancaman atas nama agama.

16.

Akibat penegakan hukum yang diskriminatif di Tana Poso maka kami mendesak Pemberlakuan Hukum Adat di Tana Poso sehingga kasus Poso diselesaikan oleh masyarakat Poso sendiri.

17.

Menuntut kepada Media Cetak dan Elektronik untuk mempublikasikan pemberitaan yang seimbang dalam menyikapi kerusuhan Poso dan Kasus Tibo Cs. Tentena, 6 September 2006 Atas nama Masyarakat Kristen Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah

Pdt. Rinaldy Damanik, MSi Ketua Umum

Pdt. Irianto Kongkoli, MTh. Sekretaris Umum