Seminar Uu Minerba-komisi7

UU Minerba Oleh Tjatur Sapto Edy Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi PAN Jakarta, 12 Februari 2009

Pendahuluan • Pendiri NKRI yang dipelopori Teuku Moehammad Hasan (Mosi Teuku Moehammad Hasan ) telah membentengi pengaruh Mining Multinational Company (MMC) thd jiwa pasal 33 UUD 1945 dengan UU nomor 37 Prp/1960 ttg pertambangan umum dan UU nomor 44/Prp/1960 tentang pertambangan Migas. • Pokok Perjanjian Pertambangan menegaskan bahwa kuasa mineral milik negara, kuasa pertambangan milik Pemerintah, dan kuasa usaha pertambangan milik

• Peralihan Orde Lama ke Orde baru (1966), MMC berhasil menunmbangkan UU no. 37/Prp/1960 dengan mengganti dengan UU no. 11/1967 yang mendasari kontrak karya pertambangan umum, wewenang pemerintah hanya memberi izin usaha. Kuasa mineral, kuasa pertambangan, kuasa usaha penambangan diserahkan kepada MMC (Freeport, INCO, dll), granted to control mining operation diberikan kepada MMC. • Setelah Orde Baru berganti (1998), tahun 2001 MOC berhasil berhasil menumbangkan UU no. 44 Prp/1960 dengan memanfaatkan isu negatif PN. Pertamina dan tangan IMF & WB mengganti dengan UU no. 22/2001. • Tidak ada Previlage bagi BUMN.

• Pada tahun 2008, sektor pertambangan (mineral dan batubara) yang “hanya” memberikan sumbangan sebesar Rp. 42.12 trilyun atau sekitar 4,4% total penerimaan negara, meskipun memiliki kekayaan mineral dan batubara yang melimpah. • Dominasi asing sektor pertambangan mineral terlihat jelas dengan kemampuan produksi PT Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara dalam menguasai hampir 100% produksi konsentrat tembaga dan lebih dari 86% produksi emas dan perak di Indonesia. • Lemahnya penguasaan negara terhadap kekayaan alam diawali lemahnya UU 11/1967 kemudian dilanjutkan pada beberapa kontrak-kontrak yang “merugikan” negara.

Hal-Hal Mendasar UU Minerba

• Perubahan mendasar adalah mengganti sistem kontrak dengan “ijin” pertambangan. • Mengakomodasi kepentingan daerah • BUMN Dan BUMD Mendapat Prioritas dalam Mendapatkan IUPK • Fungsi Penting “Perencanaan” diemban Pemerintah • Pembatasan Luas Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) • Pembatasan Jangka Waktu WIUP dan WIUPK • Evaluasi terhadap Perpanjangan Jangka Waktu • Mekanisme Pengawasan dan Koreksi oleh

Mengakomodasi Peran Daerah • Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada : a. badan usaha b. koperasi; dan c. perseorangan 38)

(Pasal

• IUP diberikan oleh : a. Bupati/walikota b. Gubenur c. Menteri

(Pasal 37)

BUMN Dan BUMD Mendapat Prioritas dalam Mendapatkan IUPK

• Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan meperhatikan kepentingan daerah. (Pasal 74 (1)) • IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yag berbadan hukum Indonesia, baik berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. (Pasal 75 (2)) • BUMN dan BUMD mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK. (Pasal 75 (3))

• Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud Pasal 75

Fungsi Penting “Perencanaan” diemban Pemerintah • Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) (Pasal 13) • Penetapan WUP dilakukan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan disampaikan secara tertulis kepada DPR-RI. (Pasal 14 (1)) • Batas dan luas WIUP mineral logam dan batubara diterapkan oleh Pemerintah berkoordinas dengan Pemda berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah. (Pasal 17)

Pembatasan Luas WIUP dan WIUPK Pembatasan Luas WIUP dan WIUPK diharapkan tidak terjadi lagi eksploitasi besaran-besaran dan tanpa batas. IUP

Eksplorasi

Operasi Produksi

M Logam

5.000 sd. 100.000 ha

max. 25.000 ha

M Bukan Logam Batuan

500 sd. 25.000 ha

max. 5.000 ha

5 sd. 5.000 ha

max. 1.000 ha

Batubara

5.000 sd. 50.000 ha

max. 15.000 ha

IUPK

Eksplorasi

Operasi Produksi

M Logam

sd. 100.000 ha

sd. 25. 000 ha

Batubara

sd. 50.000 ha

sd. 15.000 ha

Sumber : Pengolahan Beberapa Pasal UU Minerba

Bandingkan : Area pertambangan PT FI berdasarkan KK-II adalah seluas 212.950 Ha, dibagi menjadi dua yaitu wilayah eksplorasi (Blok B) seluas 202.950 ha dan wilayah eksploitasi (Blok A) seluas 10.000 ha.

Pembatasan Jangka Waktu WIUP dan WIUPK

Pembatasan Jangka Waktu WIUP dan WIUPK memungkinkan Pemerintah dan Pemda dapat mengevaluasi IUP dan IUPK yang telah dikeluarkan. IUP

Eksplorasi

Operasi Produksi

M Logam

Max. 8 thn

20 thn (dapat diperpanjang 2 x 10 thn)

M Bukan Logam M Bukan Logam Jenis Tertentu Batuan

Max. 3 thn

10 thn (dapat diperpanjang 2 x 5 thn)

Max. 7 thn

20 thn (dapat diperpanjang 2 x 10 thn)

Max. 3 thn

5 thn (dapat diperpanjang 2 x 5 thn)

Batubara

Max. 7 thn

20 thn (dapat diperpanjang 2 x 10 thn)

IUPK

Eksplorasi

Operasi Produksi

M Logam

Max. 8 thn

20 thn (dapat diperpanjang 2 x 10 thn)

Batubara

Max. 7 thn

20 thn (dapat diperpanjang 2 x 10 thn)

Sumber : Pengolahan Beberapa Pasal UU Minerba

Evaluasi thd Perpanjangan Jangka Waktu • Dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan Kontrak karya Freeport : IUPK tersebut berakhir. - Kontrak I 7 April 1967 : Jangka waktu 30 thn (1973 – 2003) (Pasal 120) - Kontrak II 30 Desember 1991 : Jangka Waktu 30 thn & dapat diperpanjang 2 x 10 thn (1991 – 2041)

Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian di DN

• Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. (Pasal 102) • Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di

•

Mekanisme Pengawasan dan Koreksi oleh Pemerintah dan Pemda Gubenur dan bupati/waikota wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya sekurangkurangnya sekali dalam 6 bulan kepada Menteri. (Pasal 142 (1))

•

Pemerintah dapat memberi teguran kepada Pemda apabila dalam pelaksanaan keweangannya tidak sesuai dengan ketentuan UU ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. (Pasal 142 (2))

•

Menteri, gubenur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sesuai UU ini. (Pasal 151 (1))

•

Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan

Kekurangan UU Minerba • Tidak eksplisit ditentukan besarnya DMO. Hal ini sangat penting bagi batubara sebagai sumber energi. • Nonretroaktif (tidak seperti UU Migas) Perbaikan mekanisme pengelolaan sektor pertambangan yang ditawarkan UU ini tidak dapat menyentuh dan “memperbaiki” kontrak-kontrak pertambangan yang telah ada. (kalau menguntungkan

• Tidak ada pemisahan mineral dan batubara (Batubara adalah sumber energi untuk ketahanan ekonomi dan politik nasional) • Bersifat eksploitatif, tidak ada perencanaan strategis jangka panjang • Meskipun BUMN/BUMD mendapat prioritas tetapi tidak ada privelage khusus • Perlindungan lingkungan hidup dan

Tidak eksplisit ditentukan besarnya DMO, hanya menjamin tersedianya mineral dan batubara untuk kebutuhan DN. • Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinanbungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah : … c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi

Tidak eksplisit ditentukan besarnya pajak dan penerimaan negara. Cenderung melemparkan ketentuan pada peraturan di bawahnya (IUP dan IUPK).

• Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dri pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (Pasal 131) • Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.

Perbaikan mekanisme pengelolaan sektor pertambangan yang ditawarkan UU ini tidak mampu menyentuh dan “memperbaiki” kontrak-kontrak pertambangan yang telah ada. • Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. (Pasal 169 (a)) kontradiktif dengan butir berikutnya • Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diumdangkan kecuali

•

Implementasi UU Minerba Sangat Tergantung pada Komitmen dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Pemerintah dandiemban Pemda Fungsi Penting “Perencanaan” Pemerintah

mulai ditetapkan WP, WPN, dan WUP. • Implementasi kekuasaan negara tergantung pada Pemerintah dan Pemda menuangkan prinsip-prinsip “nasionalisme” dalam IUP dan IUPK. • IUP Operasi Produksi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : … d. Lokasi pengolahan dan pemurnian; e. Pengangkutan dan penjualan; … o. Perpajakan; p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; …. (Pasal 41)

Kesimpulan • UU Minerba ini menawarkan konsep pengelolaan pertambangan yang lebih baik dan cukup detail daripada UU Pertambangan sebelumnya. • Namun, konsep pengelolaan yang baik tersebut tidak berarti apa-apa karena “mandul” tidak mampu menyentuh dan “memperbaiki” kontrak-kontrak pertambangan yang ada. • Implementasi UU Minerba Sangat Tergantung pada Komitmen dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di Pemerintah dan Pemda. (Hal ini tercermin pada “kualitas” item-item IUP dan IUPK) • Distribusi kewenangan “pengelolaan” pertambangan membutuhkan “kemauan

Terima Kasih