Sejarah Dan Dinamika Mitra Bahari

Sejarah dan Dinamika Mitra Bahari Tentang Mitra Bahari - Sejarah dan Dinamika Jumat, 10 Oktober 2008 20:05

SEJARAH MITRA BAHARI

Proses kelahiran PMB melalui berbagai tahapan pembelajaran, pengenalan, pembahasan dan perumusan konsep yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini dimulai dari kunjungan Direktur Jenderal Pesisir dan PulauPulau Kecil (Dirjen P3K) ke Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk studi banding penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir (RUU-PWP) yang menyempatkan diri mempelajari konsep US Sea Grant secara langsung dan lebih mendalam. Mengingat konsep Sea Grant dipandang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, selanjutnya Direktur Jenderal P3K memperkenalkan konsep Sea Grant tersebut pada forum konsultasi publik penyusunan RUU-PWP dan pertemuan dengan perwakilan sejumlah perguruan tinggi yang berpotensi untuk menginisiasi kemitraan.

Pemikiran untuk menerapkan konsep tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan pembahasan yang lebih intensif dalam Lokakarya Nasional pertama pada tanggal 22 – 23 Oktober 2002 di Jakarta. Lokakarya tersebut dihadiri oleh berbagai pihak yang berpotensi sebagai mitra, yaitu kalangan perguruan tinggi, pemerintah daerah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan swasta dan kelompok masyarakat serta organisasi profesi. Lokakarya ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya adalah:

•

Konsep Sea Grant akan diterapkan di Indonesia dalam bentuk Program Kemitraan Bahari Indonesia (disingkat, PKBI) atau Sea Partnership Program.

•

Pihak-pihak yang bermitra adalah Departemen Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan provinsi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan swasta dan kelompok masyarakat.

•

Pada tahun pertama setelah diluncurkan (2003), kegiatan PMB diterapkan di 5 Regional Center, yaitu di Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

PMB diharapkan menjadi alat untuk mengharmoniskan penanganan isu prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan antara pusat dan daerah, yang dilaksanakan dengan kerangka semangat desentralisasi yang demokratis (Gambar 1 dan Gambar 2).

Gambar 1. Posisi Program Mitra Bahari dalam konteks penguatan kapasitas daerah untuk penanganan permasalahan pengelolaan kelautan dan perikanan

Gambar 2. Keterkaitan antara kemitraan, komponen utama kegiatan dan isu prioritas PMB Pada awalnya, PMB difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi (1) penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, (2) pengelolaan wilayah laut dan pesisir terpadu, (3) pemberdayaan pulau-pulau kecil, (4) pengelolaan konservasi laut, dan (5) pemberdayaan masyarakat pesisir (Gambar 3). Dalam perkembangannya, kegiatan PMB diharapkan mencakup aspek pembangunan kelautan dan perikanan lainnya, sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu.

Gambar 3. Relevansi Program Mitra Bahari dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan

DINAMIKA PERKEMBANGAN MITRA BAHARI

PMB berkembang secara bertahap sejak kelahirannya. Tahapan itu dapat dilihat dari pertambahan jumlah regional center dan mitra, keragaman dan jumlah kegiatan serta besaran dan sumber pendanaan. Tahapan ini dimulai dari uji coba dengan jumlah kegiatan yang masih sedikit dan masih fokus pada mekanisme penyelenggaraan sebagai pondasi kelembagaan.

A. Perkembangan jumlah regional center

Pada saat dilaksanakan pertama kali tahun 2003, Program Mitra Bahari secara resmi baru memiliki 5 Regional Center (RC PMB), yaitu RC Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun jumlah RC telah berkembang menjadi 33 RC PMB; saat ini terdapat satu RC untuk setiap setiap provinsi (Tabel 1). Dalam prosesnya, setiap calon RC (baru) mendapat sebutan Sub-RC dan mendapatkan bantuan teknis atau pendampingan dari satu diantara kelima RC tersebut, sesuai dengan kemudahan akses, khususnya dari segi posisi geografi. Pembentukan konsorsium PMB di setiap RC ditandai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi koordinator dengan dinas kelautan dan perikanan provinsi, dan diketahui Direktur Jenderal KP3K. Perguruan tinggi koordinator setiap konsorsium disajikan dalam Tabel.

No 1

Regional Center

Perguruan Tinggi Koordinator dan kota lokasinya

PMB Nanggroe

Aceh-

Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh)

Darussalam 2

Sumatera Utara

-

Universitas Sumatera Utara (Medan)

3

Sumatera Barat

-

Universitas Bung Hatta (Padang)

4

Riau

-

Universitas Riau (Riau)

5

Kepulauan Riau

-

Politeknik Batam (Batang)

6

Jambi

-

Universitas Batanghari (Jambi)

7

Bengkulu

-

Universitas Bengkulu (Bengkulu)

8

Sumatera Selatan

-

Universitas Sriwijaya (Palembang)

9

Kep.

Bangka-

Universitas Bangka Belitung (Pangkal Pinang)

Belitung 10 Lampung

-

Universitas Lampung (Bandar Lampung)

11 Banten

-

Sekolah Tinggi Perikanan (Jakarta)

12 DKI Jakarta

-

Universitas Indonesia (Jakarta)

13 Jawa Barat

-

Institut Pertanian Bogor (Bogor)

14 Jawa Tengah

-

Universitas Diponegoro (Semarang)

15 DI Yogyakarta

-

Universitas Gajah Mada (Yogyakarta)

16 Jawa Timur

-

Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (Surabaya, 2003 s.d. Jan 2007); Universitas Brawijaya (Malang, sejak Jan 2007)

17 Bali 18 Nusa

-

Universitas Warmadewa (Denpasar)

Tenggara-

Universitas Mataram (Mataram)

Tenggara-

Universitas Nusa Cendana (Kupang)

Barat 19 Nusa Timur 20 Kalimantan Timur

-

Universitas Mulawarman (Samarinda)

21 Kalimantan Barat

-

Universitas Tanjungpura (Pontianak)

22 Kalimantan Selatan -

Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin)

23 Kalimantan Tengah -

Universitas Palangkaraya (Palangkaraya)

24 Gorontalo

Universitas Negeri Gorontalo (Gorontalo)

-

Organisasi Mitra Bahari Tentang Mitra Bahari - Organisasi Jumat, 10 Oktober 2008 20:11

Organisasi pengelola PMB terdiri dari Sekretariat Nasional PMB (Seknas PMB) dan satu Konsorsium PMB di setiap regional center yang berbasis provinsi dengan menempatkan perguruan tinggi lokal sebagai focal point dan leading unit dari konsorsium (Gambar 1). Komposisi anggota konsorsium hingga saat ini masih konsisten dengan hasil Lokakarya Nasional pertama (2002).

Gambar 1. Struktur umum organisasi PMB saat ini (tahun 2007)

Organisasi PMB Di Tingkat Pusat Seknas PMB beralamat di Kantor Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil – Departemen Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari-II lantai-9, Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat 10110. Sekretariat ini bertugas:

•

Melaksanakan pembinaan teknis.

•

Menetapkan institusi penyelenggara PMB di daerah dan perguruan tinggi sebagai mitra.

•

Menyiapkan sumber ‘dana pancingan’ atau ‘seed money’.

•

Menyiapkan dokumen panduan pengajuan usulan kegiatan (Request for Proposal).

•

Menetapkan kriteria untuk evaluasi usulan kegiatan.

•

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

•

Memberikan alternatif solusi penanganan masalah yang ditemui.

•

Menyusun kebijakan dan rencana strategis PMB dalam pengelolaan wilayah dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

•

Mengkoordinasikan kegiatan PMB dengan program pembangunan kelautan dan perikanan lainnya.

•

Mengembangkan jaringan kerjasama regional dan internasional, serta jaringan kemitraan lainnya.

•

Menyelenggarakan lokakarya tingkat nasional.

Struktur organisasi pengelola Program Mitra Bahari di tingkat pusat disajikan pada Gambar 2. Seknas PMB dipimpin oleh Koordinator PMB, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K. Seknas PMB ini didampingi oleh Tim Penasehat Perguruan Tinggi (Advisory Board), Kelompok Kerja, dan Pembina Regional Center, yaitu para pejabat eselon II lingkup Ditjen KP3K. Jika di awal masa perkembangannya, pengelola Sekretariat Nasional PMB terbatas pada pejabat dan staf lingkup Ditjen KP3K, dengan bertambahnya jumlah Regional Center (RC), peningkatan jenis dan jumlah kegiatan, serta kebutuhan komunikasi yang semakin intensif, Seknas PMB memerlukan sejumlah tenaga lepas untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai staf Tim Sekretariat. Kelancaran pelaksanaan tugas Seknas PMB ditentukan oleh ketersediaan tenaga sekretariat yang dapat bekerja secara penuh (full time), komitmen waktu anggota POKJA, dukungan waktu untuk melakukan pertemuan terjadwal, dan sebagainya.

Gambar 2. Struktur organisasi pengelola Program Mitra Bahari di tingkat pusat pada tahun 2007

Gambar 3. Struktur organisasi pengelola Program Mitra Bahari di tingkat daerah pada tahun 2007