Se 7 Pj03 2008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT J EN DERAL PAJAK Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40'42

Jakarla

12'190

Kotak Pos I 24

Yth. 1. Para Kepala

Telepon

s2s0208, s2s1609;

Faksimile

5251658

Homepage DJP

m.pajak.go.id

Kantor Wilayah DJP;

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; di seluruh lndonesia

SURAT EDARAN

NOMOR

SE- 7

1PJ.0312008

TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21 O/PMK.O3/2OOB TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254lKMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254lKMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Palak Penghasilan Pasal 22,

Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya, dengan

ini

disampaikan lotokopi Peraturan Menteri Keuangan dimaksud. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. lndustri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok di dalam negeri mulai tanggal 1 Januari 2009.

2. 3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 ini maka Wajib Pajak distributor rokok yang selama ini dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final oleh industri rokok, mulai tanggal 1 Januari 2009 tidak dikenakan Palak Penghasilan yang bersifat final namun dikenakan Pajak Penghasilan sesuai tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

4.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan wajib melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh.

Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan

Menteri

Keuangan tersebut di atas, serta semua Kepala Kantor agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan diJakarta

padatanggal3l Desember 2008

Nasution

Tembusan : 1, Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 7. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.