Sda Milik Bersama)

• • • • • • • • • • •

Pendahuluan Kebijakan hutang yang optimal Defisit dan pemilihan Konflik sosial Hutang sebagai variabel strategis The common pool problem (Masalah SDA milik bersama) Redistribusi antargenerasi Pencarian sewa Aturan Anggaran Lembaga Anggaran Kesimpulan

Kebijakan fiskal terkait dengan politik karena terkait redistribusi lintas individu. 18 negara OECD dari 18% GDP pada tahun 1980 menjadi 26% di tahun 2014. Kebijakan moneter dan peraturan keuangan. Politik kebijakan fiskal (sentralisasi dan desentralisasi, struktuk perpajakan, sistem pensiun, perancangan ansuransi, perpajakan optimal modal, koordinasi sistem pajak internasional, hutang) Negara negara resesi besar krisis hutang, Yunani, Itali dan Portugal berisiko bahkan kelangsungan hidup moneter. Jepang 140% dari GDP

Kelancaran pajak

Stabilisasi keynesian

Hutang kontingen

Akumulasi aset pemerintah

Bukti kebijakan optimal

1. Kelancaran Pajak Pemulusan pajak menurut baro (1979) dalam model dimana hutang tidak bersifat kontingen dan bebas resiko, kebutuhan, pembelanjaan diberikan dan diketahui secara eksogen, pajak memiliki biaya cembung.

2.

3.

Stabilisasi Keynesian Adalah pengeluaran pemerintah lebih tinggi atau lebih rendah pajak selama resesi dapat membantu pemulihan ekonomi. Alasan garis pengangguran dan utilisasi kapasitas rendah, Pengeluaran Pemerintah lebih tinggi dari pajak yang lebih rendah tarif dapat meningkatkan permintaan agregat. Defisit bersifat Countercylical. Hutang Kontingen Lucas dan Stokey tak sependapat dengan Barro (1979), perbedaannya berada pada rangkaian instrument tersedia bagi pemerintah untuk memperlancar biaya distorsi perpajakan. Sedangkan Barro (1979) hanya berfokus pada satu instrumen, yaitu obligasi satu periode non-kontingen, Lucas dan Stokey (1983) mempertimbangkan sebuah model dengan pasar yang lengkap, tidak ada modal, Markov eksogen, pengeluaran pemerintah, pajak kontinjensi negara dan hutang pemerintah. Tarif pajak yang optimal dan utang pemerintah tidak berjalan secara acak, dan korelasi serial pajak optimal terkait erat dengan pengeluaran pemerintah.

4.

5.

Akumulasi Hutang Pemerintah Pemerintah tidak dapat menggunakan transfer lump-sum dan guncangan pengeluaran di batasi, dari pada pajak tenaga kerja yang menyimpang menyatu menjadi nol dalam jangka panjang. Solusi optimal menentukan pengurangan hutang di saat yang tepat, sehingga pada akhirnya pemerintah telah mengumpulkan cukup banyak aset untuk membiayai kejutan pengeluaran setinggi mungkin dengan bunga yang di peroleh dari persediaan asetnya. Bukti kebijakan optimal Rasio pendapatan hutang di perkirakan akan konstan rata-rata, namun akan meningkat pada periode pengeluaran pemerintah yang tidak normal atau pendapatan agregat rendah. Utang pemerintah naik saat perang resesi besar.

Ilusi fiskal

• menurut argumen ini para pemilih tidak memahami gagasan tentang anggaran intemporal untuk pemerintah. • Ilusi fiskal menyebabkan defisit yang terus menerus dan tingkat hutang yang eksplosif.

Siklus anggaran politik:Teori

• Irasionalitas atau ketidaktahuan dari pihak pemilih. Anggaran politik dapat diturunkan dalam model menjadi benar benar rasional seperti pernyataan rogof dan Sibert (1998) pemerintah yang kompeten dapat mengurangi pajak untuk penyediaaan barang publik.

Siklus anggaran politik: Bukti

• Siklus anggaran politik cenderung tidak pada sistem mayoritas dan bukan sistem perwakilan proposional • Gonzales menguji pentingnya transparansi yang pada akhirnya probabilitas.

Perang Atrisi (Teori)

• Dua kelompok yang berprnghasilan sama (eksogen) yang tidak menyetujui bagaimana membagi biaya stabilisasi • Perang gesekan berlalunya waktu menyebabkan negara menstabilisasi dan satu kelompok telah mengalami kebobolan

• Perang Atrisi menyiratkan strategi rasional individual menyebabkan akumulasi sub optimal dari hutang. • Kelompok yang akan berakhir menjadi pecundang adalah orang dengan biaya tertinggi memperpanjang perang gesekan

• Model kompetisi politik yang memiliki hu bungan dengan perang atrisi dengan perbedaan subtansial.

• Kelompok yang melakukan tindakan politik huruhara yang mahal bila mereka merasa tidak memperoleh alokasi yang adil.

Utang pemerintah adalah variabel negara yang menghubungkan beberapa pemerintah berturut-turut. Model ini defisit tidak mempengaruhi probalitas pemilihan kembali pada pemilih benar-benar rasional Tawar menawar dilegislatif dan utang pemerintah dapat mempengaruhi otoritas fiskal pusat untuk membuat transfers bersih pada item target kelompok pada tingkat yang diinginkan .

Secara khusus banyak dinegara demokrasi anggaran di buat oleh pemerin tah , dipresentasikan, dilegislatifkan dan disetujui jika para pemerintah memiliki mayoritas dengan atau tanpa amandemen. Setiap menteri pengeluaran pada umumnya ingin mendapatkan lebih banyak pengeluaran untuk pelayanannya sendiri yang seringkali didorong oleh birokrasi kedua negara.

Generasi sekarang melalui hutang pemerintah mendistribusikan dari generasi kemasa depan ke diri mereka sendiri. Mempertimbangkan kerangka standar dengan model pembangkitan yang tumpang tindih pajak lump sum. Kebijakan fiskal yang meningkatkan pendapatan seumur hidup mereka dengan mengorbankan generasi masa depan . Individu yang tidak diberi wewenang dibatasi tidak peduli dengan alokasi

Politisi yang mementingkan diri sendiri menciptakan distorsi yaitu dia ingin mendapatkan uang sewa dari jabatannya. Hal ini menambah kendala ekonomi kendala ekonomi politik .

Ada Insentif bagi pemerintah untuk menjalankan defisit yang berlebihan, dengan aturan ini . Agar target numerik seperyi aturan anggran yang seimbang atau batas tingkat defisit , disesuaikan dengan siklus atau termasuk item seperti investasi publik.

Adalah proses yang kompleks untuk dicapai dibalik kesepakatan adegan atau untuk mengenalkannya dibeberapa sudut ketentuan anggran dengan cara yang yang tidak jelas dalam mendeteksi pemilih.. Tiga fase dalam proses anggaran. Perumusan proposal. Presentasi dan tujuan, pelaksannan anggran dan birokrasi.

Bahwa negara-negar besar yang terjadi perang resesi memiliki hutang yang banyak dan di tanggung pemerintah. Dengan segala sistem dan cara untuk mengembalikan kejayaan negar masing-masing. Entah dari segi politik ekonomi dalam pengambilan sebuah kebijakan yang mengikut sertakan masyarakat dengan berbagai polemik kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang di canangkan pemerintah.