A. KATA PENGANTAR 1. Gambaran Kesehatan di Kab.Kolaka Timur Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pada tahun 2013 melalui UU No. 8 Tahun 2013, Kabupaten Kolaka Timur dimekarkan dari Kabupaten Kolaka dengan ibu kota Rate-Rate Kecamatan Tirawuta. Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari 12 Kecamatan dan 133 Desa/Kelurahan, diantara Kecamatan dan Desa/Kelurahan ada beberapa diantaranya merupakan Kecamatan dan Desa/Kelurahan pemekaran baru Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2017 berdasarkan Data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI dan juga data hasil perhitungan angka proyeksi yang dilakukan oleh Sub. bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur tercatat sebanyak 176.495 jiwa, terdiri dari 86,138 jiwa penduduk laki-laki dan 90,357 jiwa penduduk perempuan. Jumlah rumah tangga/KK sebanyak 26,599 dengan rata-rata 6.64 jiwa per rumah tangga. Secara umum tingkat kepadatan penduduk kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2017 mencapai 0.43 Jiwa/km2 dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lambandia yakni sebesar 1.57 jiwa/km2. Sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Ueesi sebesar 0.03 jiwa/km. 2. Gambaran ketersediaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Kesehatan
a.
Jumlah sarana kesehatan tahun 2018 yang ada di Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kecamatan
RS
FKTP
Ladongi 1 1 Lambandia 1 Tirawuta 1 Mowewe 1 Uluiwoi 1 Tinondo 1 Lalolae 1 Poli-polia 1 Aere 1 Dangia 1 Loes 1 Ueesi 1 Jumlah 1 12 Sumber: Kabupaten Kolaka Timur Dalam Angka 2018 (BPS)
POSYANDU
POSBINDU
POSKESDES
7 5 8 5 0 6 5 7 4 3 4 0 54
7 5 8 5 0 6 5 7 4 3 4 0 54
3 5 9 9 8 8 2 6 7 3 6 3 69
b. Jumlah Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Kolaka Timur yang tersebar di 12 Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes yang ada di Kecamatan se-Kab.Kolaka Timur . Tenaga Kesehatan ini berasal dari berbagai profesi diantaranya dokter, dokter Umum, dokter gigi, bidan, perawat, gizi, sanitarian, farmasi, kesmas dan beberapa Profesi lainnya yang menyangkut bidang Kesehatan. Jumlah Tanaga Kesehatan (Nakes) yang ada yakni 241 Tenaga Kesehatan.
1 1
5
1
1
10
2
1 1
2
23 2
1
2 2 2 12 Puskesmas lalolae
6 1
2
2
7
0
6
2
40
1 1
3. Kenapa diperlukan Akreditasi Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan yang dilakukan melalui membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan Upaya Kesehatan, dan sistem pelayanan klinis untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dan peraturan perundangan serta pedoman yang berlaku. Saat ini telah ditetapkan Komisi Akreditasi FKTP berdasarkan Kepmenkes RI No. HK.02.02/MKES/59/015 tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, dan Permenkes No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan diterbitkannya peraturan ini, akreditasi FKTP siap untuk diimplementasikan secara Nasional.
5
Sumber: Dians Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Dalam Sub.Bagian Kepegawaian 2018
Total
Puskesmas Loea Puskesmas Aere Puskesmas PoliPolia
2
3 4
2
13
3 1
5
5 3
10
7 0 1 2 2
1 8 3 1 1
0
1 2 0 1
102
6
1 16 1 0 6
7 0 1 1
1 1
8 3 3 3 0 0 1
6 Puskesmas Dangia 7 Puskesmas Ueesi Puskesmas Sanggona 8 Puskesmas Lambandi 10 Puskesmas Tinondo 10 Puskesmas Tirawuta 11
9 2
1
1
0
1
2 0 3 10 8 1
9
3
7 1
0
2
1
1
1
0
1
1 2
2
7
1
1
1
1 1 3
2
1 1 2 0 0
1
1 1 2 3
1 1 2 1 10 3 1 5 1 1 1
NAMA Puskesmas Ladongi Jaya Puskesmas Mowewe NO
S1 DIII Keperawa Ners SMA SPK Kepwtn tan
PENDIDIKAN TERAKHIR D IV DIII D1 Kedokter Kedokter SI DIII S1 DIII DIII Kep. Kebidana Kebidana Kebidana n DIII Gizi D IV Gizi S1 Gizi Kesling Kesmas Farmasi Farmasi Apoteker an Umum an Gigi n n Gigi
S2
Data Kepegawaian di 12 Puskesmas Menurut Jenis Pendidikan
4. Pentingnya Akreditasi di Kab.Kolaka Timur Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, sistem manajemen penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.
Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, seperti kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Dukungan lintas sektor ini sangat diperlukan, untuk itu Puskesmas perlu mengadakan Pertemuan dan Penggalangan Komitmen Lintas Sektor. B. TUJUAN 1)
C. SASARAN TAHUN 2019 NO 1 2 3 4
NAMA FKTP PKM AERE PKM TINONDO PKM SANGGONA PKM UEESI
TARGET AKREDITASI MADYA MADYA MADYA UTAMA
KET
D. PENGORGANISASIAN 1. Tingkat Kabupaten Advokasi merupakan media atau cara yang di gunakan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks akreditasi, tujuan dinas kesehatan dalam advokasi adalah upaya sistematis agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk penganggaran pelaksanaan akreditasi. Proses penyusunan anggaran akreditasi alurnya dimulai dari mengumpulkan regulasi terkait akreditasi, membuat rencana road map, kemudian dimasukkan ke RPJMD dan Renstra SKPD yang nanti menjadi rencana kerja SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baru dibahas di DPRD Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Tingkat Puskesmas
hal-hal yang perlu dipersiapkan PUSKESMAS 1. Workshop pengertian akreditasi puskesmas atu klinik 2. Pelatihan akreditasi puskesmas dan klinik 3. Sosialisasi di puskesmas dan klinik 4. Kajian awal akreditasi puskesmas dan klinik 5. Penyusunan dokumen dasar 6. Pembakuan dokumen/implementasi 7. Kajian internal (self assessment) 8. Perbaikan/penyempurnaan dokumen 9. Audit internal 10. Tinajuan manajemen/ telaah mutu dan kinerja 11. Penyempurnaan 12. Pre audit 13. Penyempurnaan 14. Audit 15. Pembinaan dan dinkes/kab kota Langkah Persiapan PUSKESMAS untuk Akreditasi
1. Meminta pendampingan dari Kabupaten 2. Lokakarya (1 hari) 3. Pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment (2 hari) 4. Self assessment (1 hari) 5. Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP (perkiraan 3-4 bulan) 6. Implementasi (perkiraan 3-4 bulan) 7. Penilaian pra survei akreditasi (2 hari) 8. Pengajuan permohonan untuk disurvei 2 Meminta Pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kepala Puskesmas mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk meminta pendampingan akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Kesepakatan penjadualan pendampingan Lokakarya di PUSKESMAS untuk menggalang komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan menyiapkan akreditasi Pemahaman tentang akreditasi Pemahaman tentang Standar dan Instrument Akreditasi Pembentukan Panitia/Tim Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan Kelompok Kerja, yaitu kelompok kerja manajemen, kelompok kerja upaya puskesmas, dan kelompok kerja pelayanan klinis. Pemahaman Standar dan Instrumen Pelatihan pemahanan standar dan instrumen akreditasipuskesmas diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan selfassessment. Pelatihan dapat dilakukan oleh tim puskesmas yang telah dilatih atau oleh tim pendamping dari Kabupaten Pelaksanaan self assessment oleh staff didampingi pendamping 3 Self assessment oleh staf puskesmas didampingi/dipandu oleh pendamping (atau dilaksanakan oleh pendamping bersama staf) Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil self assessment bersama Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi. Penyiapan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP Identifikasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi, Penyiapan tata naskah penulisan dokumen Penyiapan dokumen akreditasi dokumen internal, meliputi : surat-surat keputusan (kebijakan) pedoman/manual mutu pedoman-pedoman yang terkait dengan pelayanan, upaya, program maupun kegiatan kerangka acuan standar prosedur operasional (SPO) rekaman-rekaman (dokumen sebagai bukti telusur) dokumen eksternal yang perlu disediakan Pengendalian dokumen akreditasi yang meliputi pengaturan tentang kewenangan pembuatan, pemanfaatan dan penyimpanan seluruh dokumen puskesmas. Perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP 4 Implementasi Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar akreditasi yang dipandu oleh regulasi internal (document-dokumen yang telah disusun:kebijakan, kerangka acuan, SPO, dsb) Memastikan rekaman proses dan hasil kegiatan Penyediaan sumber daya untuk implementasi Melanjutkan Perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, sistem pelayanan UKP Penilaian Pra Survei Akreditasi Penilaian Pra survei akreditasi oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian akreditasi. Tim pendamping akan membuat rekomendasi hasil penilaian pra survey akreditasi sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengusulkan dilakukan survei akreditasi ke lembaga akreditasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Pengajuan Penilain Akreditasi Berdasarkan hasil penilaian pra survey akreditasi, Tim pendamping membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan survey akreditasi puskesmas kepada Lembaga Akreditasi FKTP melalui Dinas 5 Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen eksternal dan internal Telusur: Wawancara: Pimpinan puskesmas Penanggung jawab program Staf puskesmas Lintas sektor Masyarakat Pasien, keluarga pasien Observasi: Pelaksanaan kegiatan Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/ Pencapaian terhadap elemen-elemen penilaian pada setiap kriteria diukur dengan tingkatan sebagai berikut: 1). Terpenuhi : bila pencapaian elemen 80 % dengan nilai 10, 2). Terpenuhi sebagian : bila pencapaian elemen 20 % 79 %, dengan nilai 5
Dinkes)
E. PENTAHAPAN KEGIATAN Step by step Pelaksanaan Akreditasi NO
KEGIATAN
TUJUAN
8
Pembenahan Struktur Organisasi Puskesmas
Struktur sesuai PMK 75 (SK Kadinkes)
Struktur sesuai PMK 75 (SK Kadinkes)
9
Pembenahan regulasi dan dasar hukum penyelenggaraan Puskesmas
Diperoleh acuan/regulasi penyelenggaraan Puskesmas
UU Kesehatan UU Nakes UU Pradok Permenkes 75 Permenkes 5
10
Staf membuat rencana kegiatannya
Sesuai dengan penyelenggaraan Puskesmas, diajukan untuk Rencana 5 thn, RUK, RPK
Rencana Kegiatan mulai dari kebijakan, kerangka acuan, SOP, capain/target dan sasaran kinerjanya
11
Pelaksanaan kegiatan sesuai program (buat pencatatan kegiatan sehari-hari (buku log dan buku visum
Sebagai bahan masukan kegiatan untuk menetapkan program/ penyelenggaraan puskesmas
Masukan staf (buku log/visum) di periksa Kapus, menjadi data/bahan kegiatan puskesmas
12
Melaksanakan Lokmin
Hasil kegiatan dan temuan dimasukkan dalam Lokmin
Analisis masalah, perencanaan pemecahan, evaluasi, rekomendasi, tindak lanjut (date line, kapan di closing)
13
Masukan hasil kegiatan Puskesmas
Sebagai bahan untuk pembuatan RUK/RPK tahun selanjutnya
Bahan RUK/RPK
HASIL
1
Lokakarya Akreditasi
Menyatukan pemahaman akreditasi
KAK, undangan, Notulen, Laporan Kegiatan, Absensi
2
Penggalangan Komitmen
Kesepakatan untuk menyiapkan puskesmas terakreditasi
Dokumen dan Dokumentasi Komitmen
Membentuk Panitia Persiapan Akreditasi
Terbentuknya panitia yang mengatur jalannya akreditasi, termasuk revisi dokumen
Panitia : Koordinator Perlengkapan dan Dokumen, Revisi Dokumen
14
Masukan pada kegiatan Musrembang
Sebagai bahan untuk mengintegrasikan kegiatan secara lintas sektor
Bahan masukan musrembang
4
Pembentukan/ penguatan Pokja
Tugas dan Fungsi Pokja, pemahaman instrumen
Pembagian penanggungjawab per EP
15
Umpan balik ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Mengintegrasikan program penyelenggaraan di Puskesmas
5
Pertemuan/ Workshop
Meningkatkan pemahaman (konsentrasi Elemen Penilaian)
Staf menguasai Elemen Penilaian
Puskesmas menetapkan penyelenggaraan Program yang terstandar dan sesuai Kebutuhan dan harapan Masyarakat, didukung oleh Dinas Kesehatan
16
Monitoring dan Evaluasi
Pengawasan terhadap semua kegiatan Puskesmas
Hasil evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut dan bahan untuk PKP
3
6
Pemahaman Tupoksi dan Kompetensi
Staf memahami Tupoksi dan kompetensi
Staf paham Tupoksi dan kompetensi sesuai perannya dalam penyelenggaraan Puskesmas
7
Pemahaman Sistem di Puskesmas (RPJMD, Renstra, Visi, Misi
Semua staf paham dan dapat menyesuaikan tugas dengan Kebijakan
Menyelaraskan kebijakan dengan tugas masing2
F. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN G. PENUTUP