Renop.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Pengertian Kebijakan Kesehatan menurut para ahli antara lain : 

Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do).



Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilainilai untuk masyarakat secara keseluruhan.”



Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).



Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal ), sasaran(objektive) atau kehendak(purpose).



H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.



Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved). Bukan suatu

tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor pendukung” yang diperlukan. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masyarakat.

Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tantang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI, 1992). Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.

1.2 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui apa itu kebijakan kesehatan. 2. Untuk mengetahui tentang formolasi kebijakan kesehatan, 3. Untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan kesehatan, 4. Untuk mengetahui tentang monitoring kebijakan kesehatan, 5. Untuk mengetahui evaluasi dan rekomendasi kebijakan kesehatan.

1.3 Manfaat Penulisan 1. Agar mahasiswa dapat mengetahui tentang apa itu kebijakan kesehatan 2. Agar mahasiswa dapat mengetahui tentang apa formulasi kebijakan kesehatan 3. Agar mahasiswa dapat mengetahui tentang implementasi kebijakan kesehatan 4. Agar mahasiswa dapat mengetahu tentang monitoring kebijakan kesehatan 5. Agar mahasiswa dapat mengetahui tentang evaluasi dan rekomendasi kebijakan kesehatan.

BAB II Tinjauan Pustaka

BAB III PEMBAHASAN

2.1 Formulasi Menurut Anderson (Dalam Winarno, 2007 : 93) formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalahmasalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah dalam aktivitas yang tidak linear. A.

Tahap-Tahap Formulasi Kebijakan Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno (1989, 53), dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat Winarno, maka Islamy (1991, 77) membagi proses formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah,

perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. B.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Proses Formulasi Kebijakan Menurut Nigro and Nigro (Islamy; 1991, 25), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

proses formulasi kebijakan adalah : a)

Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Walaupun comprehensive”

ada yang

pendekatan berarti

formulasi

administrator

kebijakan sebagai

dengan pembuat

nama

“rationale

keputusan

harus

mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semata, tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. b)

Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu diikuti, meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu yang salah sehingga perlu dirubah, apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.

c)

Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

d)

Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh, bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar proses formulasi kebijakan.

e)

Adanya pengaruh keadaan masa lalu Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan

atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering

membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan.

2.2 Implementasi Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa ; penyusunan agenda,formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasilsebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

2.3 Monitoring Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaiman mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaiman para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi (Asep, 2010). Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan. Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan supervisi. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) Menetapkan standar pelaksanaan; (2) Pengukuran pelaksanaan; (3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunya empat fungsi, yaitu (Dunn, 2003):

1.

Ketaatan

(compliance).

Monitoring

menentukan

apakah

tindakan

administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 2.

Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

3.

Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

4.

Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Adapun manfaat monitoring : 1. Bagi pihak penanggungjawab program : 

Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian dan supervisi.



Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.



Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentigan.



Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan keg. selanjutnya.



Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya.

2. Bagi pihak pengelola : 

Membantu untuk mempersiapkan laporan dlm waktu yang singkat.



Mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga kinerja yang sudah baik.



Sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi kegiatan.

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula

berapa jumlahtenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut (Soewardi, 1994). Fungsi monitoring yang pokok adalah mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan disepakati serta menganalisa semua hasil pemantauan (monitoring) untuk dijadikan bahan dalam mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan penyempurnaan (Soewardi, 1994). Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut (Suryana, 2010): 1.

Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus.

2.

Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi.

3.

Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.

4.

Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi.

5.

Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku.

6.

Monitoring harus obyektif.

7.

Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

2.4 Evaluasi Menurut American Public Health Association (Azwar, 1996) evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup langkah-langkah memformulasikan tujuan, mengidentifikasi kriteria secara tepat yang akan dipakai mengukur sukses, menentukan besarnya sukses dan rekomendasi untuk kegiatan program selanjutnya. Evaluasi adalah suatu proses yang menghasilkan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara keduanya dan bagaimana manfaat yang telah dikerjakan dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan

hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi merupakan alat penting untuk membantu pengambilan keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan program (Wijono, 1999). Evaluasi juga merupakan serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasi lan pencapaian tuj uan, kegiatan, hasil dan dampak serta biayanya. Fokus utama dari evaluasi adalah mencapai perkiraan yang sistematis dari dampak program.Dengan demikian evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur suatu pencapaian tujuan atau keadaan tertentu dengan membandingkan dengan standar nilai yang sudah ditentukan sebelumnya.Juga merupakan suatu usaha untuk mencari kesenjangan antara yang ditetapkan dengan kenyataan hasil pelaksanaan. Menurut Wijono (1997), evaluasi adalah prosedur secara menyeluruh yang dilakukan dengan menilai masukan, proses dan indikator keluaran untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut WHO (1990) pengertian evaluasi adalah suatu cara sistematis untuk mempelajari berdasarkan pengalaman dan mempergunakan pelajaran yang dipelajari untuk memperbaiki kegiatan-¬kegiatan yang sedang berjalan serta men ingkatkan perencanaan yang lebih baik dengan seleksi yang seksama untuk kegiatan masa datang. Pengertian lain menyebutkan, bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang memungkinkan administrator mengetahui hasil programnya dan berdasarkan itu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi evaluasi tidak sekedar menentukan keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga mengetahui mengapa keberhasilan atau kegagalan itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan terhadap hasil-hasil tersebut. Evaluasi terdiri atas dua macam, yaitu Evaluasi formative dan Evaluasi summative :

Evaluasi formative, adalah evaluasi yang dilakukan pada tahap pelaksanaan program dengan tujuan untuk mengubah atau memperbaki program. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan dan didasarkan atas kegiatan sehari-hari, minggu, bulan bahkan tahun, atau waktu yang relatif pendek .Manfaat evaluasi formative terutama untuk memberikan umpan balik kepada

manajer program tentang hasil yang dicapai beserta hambatan-hambatan yang dihadapi. Evaluasi formative sering disebut sebagai evaluasi proses atau monitoring. Evaluasi summative, adalah evaluasi yang dilakukan untuk melihat hasil keseluruhan dari suatu program yang telah selesai dilaksanakan.Evaluasi ini dilakukan pada akhir kegiatan atau beberapa kurun waktu setelah program, guna menilai keberhasilan program.

Sedangkan menurut Azwar (1996), jenis evaluasi antara lain :1 1. Evaluasi formatif (Formative Evaluation) yaitu suatu bentuk evaluasi yang yang dilaksanakan pada tahap pengembangan program dan sebelum program dimulai. Evaluasi formatif ini menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program, agar program bisa lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sasaran. 2. Evaluasi proses (Process Evaluation) adalah suatu proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan ada dan terjangkaunya elemen¬elemen fisik dan struktural dari pada program. 3. Evaluasi sumatif (Summative Evaluation) adalah suatu evaluasi yang memberikan pernyataan efektifitas suatu program selama kurun waktu tertentu dan evaluasi ini menilai sesudah program tersebut berjalan. 4. Evaluasi dampak program adalah suatu evaluasi yang menilai keseluruhan efektifitas program dalam menghasilkan target sasaran. 5. Evaluasi hasil adalah suatu evaluasi yang menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas atau indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu. Terkait dengan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan dapat dinilai dari informasi tentang penggunaan pengaruh (evaluasi hasil), tentang penampilan kegiatan¬kegiatan (evaluasi proses) atau tentang fasilitas-fasilitas dan penataanpenataan (evaluasi struktur). Evaluasi harus dipandang sebagai suatu cara untuk perbaikan pembuatan keputusan untuk tindakan-tindakan di masa yang akan datang.

Menurut Supriyanto (1988) tujuan evaluasi adalah : 1. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Sehubungan dengan ini perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain memeriksa kembali kesesuaian dari program dalam hal perubahan-perubahan kecil

yang terus-menerus, mengukur kemajuan terhadap target

yang

direncanakan, menentukan sebab dan faktor di dalam maupun di luar yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program. 2. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi akan memberikan pengalaman mengenai hambatan dari pelaksanaan program yang lalu dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program yang akan datang. 3.

Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana dan sumber daya manajemen saat ini serta di masa mendatang.

Sedangkan tujuan dari evaluasi program

kesehatan adalah untuk

memperbaiki program-program kesehatan dan pelayanannya untuk mengantarkan dan mengarahkan alokasi tenaga dan dana untuk program dan pelayanan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Evaluasi harus digunakan secara konstruktif dan bukan untuk membenarkan tindakan yang telah lalu atau sekedar mencari kekurangan-kekurangan saja.Terdapat berbagai kesulitan dalam melaksanakan evaluasi kesehatan, antara lain

bahwa kebutuhan akan pelayanan kesehatan

melebihi dari yang diterapkan. Pendekatan sistematis dalam evaluasi dapat dilakukan untuk menilai suatu program kesehatan. Penilaian secara menyeluruh terhadap program kesehatan dapat dilakukan dengan menilai input, proses dan output. Pendekatan sistem pada manajemen memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang terdiri dari bagian¬bagian (sumber daya, masukan, proses, keluaran, umpan balik, dampak dan lingkungan). Dalam melakukan evaluasi suatu perencanaan program dan implementasinya, terdapat beberapa kendala, antara lain:

(a) Kendala psikologis, yaitu evaluasi dapat menjadi ancaman dan orang melihat bahwa evaluasi itu merupakan sarana untuk mengkritik orang lain; (b) Kendala ekonomis, yaitu untuk melaksanakan evaluasi yang baik itu mahal dalam segi waktu dan uang, serta tidak selalu sepadan antara ketersedian data dan biaya; (c) Kendala teknis, yaitu kendala yang berupa keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengolahan data dan informasi yang tidak dapat disediakan tepat pada waktu dibutuhkan. Kejadian ini biasanya timbul ketika informasi dan data itu belum dibutuhkan, maka biasanya hanya akan ditumpuk begitu saja tanpa diolah; (d) Kendala politis, yaitu hasil-hasil evaluasi mungkin bukan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, melainkan secara politis juga memalukan jika diungkapkan. Berbicara tentang evaluasi sering juga dikaitkan dengan supervisi.Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan dan pemecahan masalah serta tindak lanjut.Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin tercapaianya tujuan program. Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan dan pemecahan masalah serta tindak lanjut.Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program.Tujuan diadakannya supervisi adalah untuk meningkatkan cakupan secara merata dan berkesinambungan serta kualitas pelaksanaan program imunisasi.Sasaran supervisi adalah seluruh petugas yang terlibat dengan program imunisasi disesuaikan dengan jenjang supervisi. Evaluasi dari sisi manfaat, mempunyai beberapa manfaat antara lain : 1) menetapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam program yang sedang berjalan. 2) meramalkan kegunaan dari pengembangan usaha-usaha dan memperbaikinya. 3) mengukur kegunaan program-program yang inovatif. 4) meningkatkan efektifitas program, manajeman dan administrasi.

5) kesesuaian tuntutan tanggung jawab.

2.5 Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Definisi rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah pernah membeli produk atau jasa yang kemudian menceritakan berbagai pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. ( Luwis dan Harsini, 2010 Pengertian rekomendasi kebijakan adalah suatu proses untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai alternative kebijakan yang ada berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memberikan alternative kebijakan yang paling baik diantara alternative kebijakan lainnya. Langkah-langkah rekomendasi: 1. rumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan kebijkan 2. analisis efek dan dampak tiap alternatife kebijkan terhadap kriteria-kriteria tersebut 3. tetapkan alternative yag terbaik ( lebih banyak unsur positifnya sebagai tindakan kebijakan.

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN

B.

SARAN

DAFTAR PUSTAKA 1. https://www.pdfcoke.com/doc/50179357/FORMULASI-KEBIJAKANPUBLIK 2. 3. http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-rekomendasi-dancontohnya/ 4. 5. http://eprints.unlam.ac.id/1149/1/Buku_Ajar_DD_Mankes_fix.pdf http://rumahners.blogspot.co.id/2011/11/evaluasi-dan-monitoringpelayanan.html http://www.indonesian-publichealth.com/evaluasi-bidang-kesehatan/

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Formulasi Kebijakan Kesehatana 2.2 Implementasi kebijakan kesehatan 2.3 monitoring kebijakan kesehatan 2.4 evaluasi kebijakan kesehatan 2.5 Rekomendasi kebijakan kesehatan

BAB III PEMBAHASAN 3.1 Pengertian Formulasi kebijakan kesehatan 3.2 Pengertian Implementasi kebijakan kesehatan 3.3 Pengertian monitoring kebijakan kesehatan 3.4 Pengertian Evaluasi kebijakan kesehatan 3.5 Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

MAKALAH TENTANG Formulasi, Implementasi, Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kesehatan

Dosen Pengampu : Hubaybah, SKM.,MKM

Nama Kelompok : 1. Indri Silviani (G1D116097) 2. Afrida

( G1D116103)

3. Ulfia Rahmi ( G1D116114)

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 2017