Rancangan Proper Yasir.docx

COVER

Isi Cover

KATA PENGANTAR

Isi kata pengantar

DAFTAR ISI COVER ......................................................................................................... i KATA PENGANTAR .....................................................................................ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iii A.

Judul Proyek Perubahan ..................................................................... 1

B.

Latar belakang..................................................................................... 1 1. Kondisi saat ini ............................................................................... 2 2. Kondisi yang diharapkan ................................................................ 3

A. JUDUL PROYEK PERUBAHAN Judul dari proyek perubahan ini adalah “Penerapan manajemen mutu terpadu di Lembaga Pelatihan Kerja melalui Panduan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja (PADAMU LPK)”

B. LATAR BELAKANG Dampak dari era globalisasi yang pada saat ini sudah dipastikan menjadi perhatian khusus terutama dengan diberlakukannya AFTA dan CAFTA akan menjadikan persaingan semakin ketat serta akan diikuti dengan keterbukaan dan peluang kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain, hal tersebut bepengaruh langsung terhadap bidang ketenagakerjaan. Ditinjau dari bidang ketenagakerjaan, agar bangsa Indonesia tetap bertahan dan memiliki daya saing terhadap bangsa lain, maka dituntut harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Peringkat daya saing Indonesia yang mengalami trend penurunan seharusnya menjadi instrospeksi bagi pemerintah untuk melaksanakan perbaikan pada sektor prioritas yang dapat mendongkrak peningkatan daya saing, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan mendorong

Lembaga Pelatihan Kerja di seluruh

Indonesia agar meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas. Peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini. Perbaikan

mutu keluaran lembaga pelatihan merupakan

tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan; pasal 176: Subdirektorat standar mutu Lembaga mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan,

pelaksanaan

1

kebijakan,

penyusunan

norma,

standar, prosedur dan

kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan mutu dan penjaminan mutu lembaga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan standar mutu dan penjaminan mutu lembaga; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar mutu dan penjaminan mutu lembaga; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan mutu dan penjaminan mutu lembaga; d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan mutu dan penjaminan mutu lembaga; e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan standar mutu dan penjaminan mutu lembaga; Sebagaimana yang diuraikan pada tugas dan fungsi tersebut, Subdit Standar Mutu Lembaga Pelatihan bertanggungjawab terhadap mutu Lembaga Pelatihan Kerja

1. Kondisi saat ini Berdasarkan data jumlah lembaga pelatihan kerja sampai dengan Maret 2019 (sumber : www.lemsar.net) adalah sebagai berikut : a. Milik Pemerintah  BLK UPTP

17 lembaga (terakreditasi 15 lembaga)

 BLK UPTD

291 lembaga (terakreditasi 206 lembaga)

Jumlah

308 lembaga

b. Milik Swasta  LPKS

8066 lembaga

(terakreditasi 851 lembaga)

 BLK-LN

395 lembaga

(terakreditasi 395 lembaga)

Jumlah

8461 lembaga

Dari data yang diperoleh ternyata masih banyak LPK yang belum diakreditasi hal ini disebabkan karena :

2

a.

Inisiatif upaya perbaikan kualitas LPK belum dilaksanakan secara berkesinambungan (Beberapa LPK melengkapi dokumen jika akan diakreditasi)

b.

Bimbingan Teknis Internal Auditor perlu ditingkatkan berdasarkan perbandingan jumlah LPK yang ada, masih dibutuhkan internal auditor sebagai pengawas mutu internal di LPK.

c.

Belum adanya Panduan Mutu sebagai guide bagi Lembaga Pelatihan Kerja dalam pengelolaan lembaga.

d.

Evaluasi dan Pelaporan Mutu LPK belum optimal dilaksanakan sampai dengan saat ini

2. Kondisi yang diharapkan Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja pasal 9; bagi LPK yang telah memperoleh izin dari kepala dinas kabupaten/kota dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, LPK wajib memenuhi standar mutu LPK yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Dalam melakukan Akreditasi, Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) mengacu kepada Kerangka Pelatihan Bermutu Indonesia (KMPI) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, pasal 23: Kerangka Pelatihan Bermutu Indonesia (KMPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1)

Kompetensi kerja;

2)

Kurikulum dan silabi;

3)

Materi pelatihan kerja;

4)

Asesmen pelatihan kerja;

5)

Instruktur dan tenaga pelatihan;

6)

Sarana dan prasarana pelatihan kerja;

7)

Tata kelola dan

8)

Keuangan.

3

Berdasarkan

pada

regulasi

tersebut

di

atas,

diperlukan

peningkatan pembinaan LPK dalam berbagai proses di lembaga yang mencakup pada 8 (delapan) standar mutu sehingga tercapai penjaminan mutu lembaga melalui akreditasi. Untuk mewujudkan kesiapan dari Lembaga Pelatihan Kerja dalam menyiapkan lembaganya dalam hal pengelolaan lembaga dengan menggunakan Standar Mutu yang dikenal dengan Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI), kondisi yang diinginkan atau ideal pada Subdit Standar Mutu Lembaga yaitu : a. Tersusunnya Panduan Mutu LPK dalam rangka peningkatan manajemen mutu LPK. b. Meningkatkan

kompetensi

Sumber

Daya

Manusia

melalui

penyelenggaraan Bimbingan Teknis Internal Auditor dalam rangka meningkatkan

kualitas

Lembaga

yang

berdaya

saing

dan

menghasilkan lulusan yang kompeten. c. Melakukan Penilaian Mutu LPK sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pelatihan. d. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Sistem Manajemen Mutu LPK Untuk melakukan identifikasi permasalahan lebih mendalam dilakukan

analisis

menggunakan

SWOT

(Strength

Weakness

Opportunity Threat), sebagai berikut : a. Analisis Faktor Internal dan Eksternal 1) Identifikasi Faktor-Faktor Internal Faktor kekuatan dan kelemahan yang akan ditemui dalam upaya mewujudkan sasaran prioritas adalah seperti diuraikan berikut ini : a) Faktor Kekuatan  Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mendapat

pelatihan

tentang

QMS

dari

Temasek

Singapura.  Tersedianya Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia  Tersedianya perangkat Akreditasi LPK

4

b) Faktor Kelemahan  Kurang tersedianya petunjuk/guide bagi LPK dalam mengelola lembaganya  Mutu LPK masih tidak sesuai dengan hasil Akreditasi  Belum

adanya

system

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan mutu di LPK 2) Identifikasi Faktor Eksternal Faktor – faktor peluang dan ancaman yang akan ditemui dalam upaya mewujudkan sasaran prioritas adalah seperti diuraikan berikut ini : a) Faktor Peluang  Sudah adanya Permenaker tentang peningkatan mutu LPK (Permenaker no. 34 tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja)  Adanya komitmen dari beberapa LPK yang berada dibawah binaan K/L selain kementerian ketenagakerjaan untuk melaksanakan akreditasi.  Luasnya jejaring kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta b) Faktor Ancaman  Persaingan antara LPK bukan pada kualitasnya tapi pada kuantitas  LPK dalam negeri tidak mampu bersaing LPK dari luar negeri Dari hasil identifikasi faktor-faktor yang telah diidentifikasi tadi, maka peta kekuatan internal dan eksternal dalam rangka mencapai sasaran prioritas adalah seperti tercantum sebagaimana tergambar dibawah ini :

5

Internal

Strength  Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mendapat pelatihan tentang QMS dari Temasek Singapura.  Tersedianya Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia  Tersedianya perangkat Akreditasi LPK

Weakness  Kurang tersedianya petunjuk/guide bagi LPK dalam mengelola lembaganya  Mutu LPK masih tidak sesuai dengan hasil Akreditasi  Belum adanya system monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu di LPK

External

Opportunity  Sudah adanya Permenaker tentang peningkatan mutu LPK (Permenaker no. 34 tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja)  Adanya komitmen dari beberapa LPK yang berada dibawah binaan K/L selain kementerian ketenagakerjaan untuk melaksanakan akreditasi.  Luasnya jejaring kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta

Threat  Persaingan antara LPK bukan pada kualitasnya tapi pada kuantitas  LPK dalam negeri tidak mampu bersaing dengan LPK dari luar negeri

Berdasarkan Analisa SWOT di atas, maka masalah utama yang diangkat dalam proyek perubahan ini adalah Kurang tersedianya petunjuk/guide bagi LPK dalam mengelola lembaganya sehingga tidak dapat bersaing dari segi kualitas. Untuk memecahkan masalah utama tersebut diatas berdasarkan hasil evaluasi keterkaitan faktor internal dan eksternal terlihat faktor yang menjadi kunci keberhasilan yaitu faktor yang dengan Total Nilai Bobot (TNB) terbesar dari masing-masing unsur yang mempengaruhi yaitu : Selisih faktor internal yaitu = 3 – 5 = -2 Selisih faktor eksternal yaitu = 4 – 5 = -1 Berdasarkan perhitungan tersebut, posisi kunci keberhasilan pencapaian sasaran yaitu diperlukan adanya petunjuk/guide bagi LPK untuk mengelola lembaganya agar dapat bersaing dari segi kualitas”.

6

Proyek perubahan dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan utama tersebut dengan mengambil judul “Penerapan manajemen mutu terpadu di Lembaga Pelatihan Kerja melalui Panduan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja (PADAMU LPK)”.

C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN Tujuan dari proyek perubahan penerapan manajemen mutu terpadu di LPK melalui panduan mutu LPK adalah: 1. Tujuan Jangka Pendek Tujuan jangka pendek proyek perubahan ini adalah tersusun panduan mutu di Lembaga Pelatihan Kerja. 2. Tujuan Jangka Menengah Tujuan

jangka

menengah

proyek

perubahan

adalah

tersosialisasikannya dan terimplementasikannya panduan mutu di LPK. 3. Tujuan Jangka Panjang Tujuan jangka panjang proyek perubahan adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen mutu di LPK D. MANFAAT Adapun manfaat dari proyek perubahan ini adalah : 1. Bagi Project Leader sebagai Kasubdit Standar Mutu Lembaga a. Memberikan kemudahan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dalam peningkatan kualitas mutu LPK. b. Memberikan kemudahan dalam pembinaan mutu Lembaga di LPK

7

c. Meningkatkan kinerja Subdit dalam melaksanakan pelayanan berkaitan dengan standar dan penjaminan mutu LPK. 2. Bagi Pimpinan Memberikan

kemudahan

pada

pimpinan

dalam

mengambil

kebijakan terkait mutu dan pengembangannya untuk meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja. 3. Bagi LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) a. Memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pengendalian mutu. b. Memberi kemudahan bagi pimpinan dan staff dalam penilaian diri untuk mempersiapkan Akreditasi Lembaga. c. Memberi kemudahan bagi pimpinan LPK untuk mengetahui SOP yang ada pada pelatihan sehingga mampu dalam implementasi pengelolaan LPK. d. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga dalam pengelolaan pelatihan. 4. Bagi Organisasi : a. Memberikan kemudahan akses informasi kondisi BLK terkait pengelolaan lembaga. b. Memberikan kemudahan dalam menentukn program yang akan dijalankan dalam pengembangan pengelolaan mutu lembaga c. Menjamin bahwa proyek perubahan ini akan bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat pada umumnya. d. Meningkatkan capaian kinerja Subdit Standar Mutu Lembaga.

8

5. Bagi Stakeholders eksternal a. Memberikan kemudahan akses informasi terkait mutu. b. Memberi kemudahan mempersiapkan dokumen Mutu dan Akreditasi LPK. c. Memberi kemudahan untuk menentukan keputusan terkait Mutu dan Akreditasi dan prosedur yang akan dijalankan. E. RUANG LINGKUP Berdasarkan tugas dan fungsi Subdit Standar Mutu Lembaga, maka ruang lingkup rancangan proyek perubahan, meliputi : 1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pengelolaan lembaga pelatihan kerja. 2. Melakukan identifikasi kebutuhan fisik dan non fisik dari proyek perubahan. 3. Menyusun mekanisme proyek perubahan ini. 4. Membentuk team yang akan menyusun panduan mutu LPK. 5. Melakukan uji coba penerapan panduan mutu ke LPK (UPTP, UPTD, LPK Swasta dan LPK K/L masing-masing diwakili 1 lembaga) 6. Melakukan perbaikan dan finalisasi. 7. Mensosialisasikan dalam kegiatan workshop pengelolaan mutu LPK 8. Mengimplementasikan panduan mutu di LPK. F. PENTAHAPAN (MILESTONES) Untuk keberhasilan implementasi proyek perubahan perlu disusun perencanaan tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

9

No. Tahap dan Capaian Utama Jangka Pendek 1. Rapat Pembentukan Tim Efektif

Waktu

Capaian Utama : a. Surat undangan rapat b. Daftar hadir

1 hari (1 April 2019)

c. Dokumentasi 2.

Pembentukan Tim Efektif Capaian Utama: Surat Keputusan pembentukan tim dan deskripsi

1 hari (2 April 2019)

pekerjaan 3.

Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholders Capaian Utama : a. Notulen

Minggu II April 2019

b. Dokumentasi 4.

Pengumpulan Data dan Informasi Capaian Utama : a. Data tentang pelaksanaan kegiatan di LPK b. Regulasi dan aturan yang berkaitan dengan

Minggu III April 2019

pelaksanaan kegiatan di LPK 5.

Pembahasan dan identifikasi tentang Pengelolaan Mutu Lembaga Pelatihan Capaian Utama : a. Notule rapat pembahasan

2 hari (22 – 23 April 2019)

b. Konten dari panduan mutu 6.

Pembahasan dan penyusunan draft panduan mutu LPK Capaian Utama : a. Notulen rapat pembahasan

Minggu IV April 2019

b. Draft awal Panduan mutu LPK

10

No. Tahap dan Capaian Utama 7. Ujicoba di UPTP, UPTD, LPK Swasta, LPK K/L Capaian Utama : a. Hasil ujicoba

Waktu

Minggu I - III Mei 2019

b. Doumentasi 8.

Finalisasi panduan mutu LPK a. Notulen hasil finalisasi b. Panduan Mutu Final

Minggu IV Mei 2019 s/d Minggu III Juni 2019

Jangka Menengah 9. Sosialisasi dan Implementasi Panduan Mutu LPK Capaian Utama :

1 tahun

Laporan Hasil Sosialisasi Jangka Panjang 10. Monitoring dan Evaluasi penerapan panduan mutu LPK Capaian Utama :

3 tahun

Hasil monitoring dan rekomendasi

G. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER 1. Identifikasi Stakeholders Untuk mencapai tujuan proyek perubahan penerapan manajemen mutu di LPK melalui Panduan Mutu LPK (PADAMU LPK), perlu melibatkan stakeholder internal dan eksternal yang memiliki peranan dan pengaruh terhadap keberhasilan proyek perubahan tersebut, sebagai berikut : a) Stakehoder Internal ( 10 stakeholders ) 1) Dirjen Binalattas 2) Sesditjen Binalattas

11

3) Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan 4) Direktur Bina Stankomlatker 5) Direktur Bina Intala 6) Direktur Bina Pemagangan 7) Kasubdit Perizinan dan Akreditasi 8) Kasubdit Sarana dan Prasarana 9) Kasubdit Kemitraan dan Pendanaan 10) Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri b) Stakeholder ekternal ( 9 stakeholders ) meliputi : 1) Ketua LA-LPK 2) Anggota LA-LPK 3) KA-LPK 4) Asesor 5) Kepala LPK 6) Kepala BLKLN 7) Ka. Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota 2. Hubungan antar Stakeholders Berkenaan dengan pola hubungan semua stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini dapat digambarkan dalam NETMAP sebagai berikut :

12

NET MAP

3. Nilai Peran Stakeholder Besarnya pengaruh stakeholder digambarkan dalam besarnya nilai atau tingginya tower pengaruh, yang dikategorikan sebagai berikut : a. Rendah 0 – 2 b. Sedang 3 – 5 c. Tinggi 6 – 8 d. Sangat Tinggi ≥ 9 Pengaruh Stakeholders No.

Stakeholders 1

Stakeholder

Nilai Pengaruh

Posisi Dukungan

Internal

(10 stakeholder)

9

+

a. Dirjen Binalattas

9

+

b. Sesditjen Binalattas

9

+/-

4

+/-

4

+/-

4

+

7

+

7

+

7

+

8

+

8

+

c. Direktur

Bina

Kelembagaan Pelatihan d. Direktur

Bina

Stankomlatker e. Direktur Bina Intala f. Direktur

Bina

Pemagangan g. Kasubdit Perizinan dan Akreditasi h. Kasubdit

Sarana

dan

Prasarana i.

Kasubdit Kemitraan dan Pendanaan

j.

Kabag Hukum dan KLN

13

2

Stakeholder Eksternal(9 Stakeholder )

6

+

a. Kapusdatin

5

+

b. Ketua LA-LPK

5

+

c. Anggota LA-LPK

5

+

d. KA-LPK

5

+

e. Asesor

3

+/-

f. Kepala LPK

3

+/-

g. Kepala BLKLN

3

+/-

5

+/-

h. Ka.

Dinas

Propinsi/Kabupaten/Kota i.

Temasek Foundation/SPI

Berdasarkan identifikasi stakeholder tersebut di atas terdapat 4 (empat) kelompok Stakeholder : 1. Kelompok Promoters : Adalah mereka yang memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, yaitu : a. Dirjen Binalattas b. Setditjen Binalattas c. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan d. Kabag HKLN

14

2. Kelompok Defenders : Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan, yaitu: a. Kasubdit Perizinan dan Akreditasi b. Kasubdit Sarana dan Prasarana c. Kasubdit Kemitraan dan Pendanaan d. Kapusdatin. e. Ketua LA-LPK f. Anggota LA-LPK g. KA-LPK h. Asesor i.

Ka BLK

3. Kelompok Latents : Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik, yaitu a. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi b. Direktur Bina Intala c. Direktur Pemagangan d. Temasek Foundation/SPI

15

4. Kelompok Apathetics : Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan, yaitu : a. Ka. LPK b. Ka. Dinas Prop/Kab/Kota H. TIM EFEKTIF DAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA Pembentukan tim efektif harus diikuti dengan pembagian tugas tugas pekerjaan dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan. Pembagian tugas, kewenangan, dan mekanisme kerja, dapat tergambar dari Struktur Organisasi Tim Efektif, sebagai berikut : STRUKTUR TEAM EFEKTIF Keterangan : 1. Mentor

: Wiwit Windiana, SPd, MM

2. Project Leader

: Muhammad Yasir, SSi., MSi

3. Coach

: Ir. Sovia Emmy, M.M.Agr

4. Tim Pelaksana

:

a.

Eko Harjanto (Kasi Penjaminan Mutu Lembaga)

b.

Andhiko (Kasi Penyusunan Standar Mutu Lembaga)

c.

Robert Liwu (Instruktur BLKI Singosari)

d.

Berton Pasaribu (Kasi Penyelenggara BLK Banyuwangi)

e.

Arif Hafidianto (Staff Direktorat Stankom)

f.

Parsaoran Maruli (Penyusun Bahan Penjaminan Mutu)

g.

Nita (Penyusun Bahan Standar Mutu)

h.

Hendratno (Kominfo)

i.

Eka Hari Suparman (Kementerian Pertanian)

j.

Intan (Kementerian Perhubungan)

k.

Fina (Kemensos)

16

l.

Syaiful Syarifuddin (anggota LA - LPK)

m. Ir. Hasan Muchlis, MM (Praktisi Pelatihan) 5. Tim Pendukung

:

a.

Agung Cahyana (Kasi Perizinan)

b.

Nasrun (Kasi Akreditasi)

c.

Slamet Riyadi (Penyusun Bahan Akreditasi Lembaga)

Tugas Struktur Tata Kelola Proyek 1. Mentor memiliki tugas: a. Memberikan

motivasi

dan

dukungan

penuh

dalam

mempersiapkan proposal atau Rancangan Proyek Perubahan yang akan dilakukan dan implementasinya; b. Memberikan persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan dan rancangan proyek perubahan; c. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan organisasi yang merupakan terapi melalui proyek perubahan; d. Memberikan solusi dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses gagasan, perencanaan serta implementasi; e. Memantau capaian pelaksanaan Proyek Perubahan sesuai dengan milestones yang telah ditetapkan. 2. Project Leader memiliki tugas: a. Mempersiapkan

dan

mengusulkan

Gagasan

Proyek

Perubahan; b. Mempersiapkan dan mengusulkan Rancangan Proyek Perubahan; c. Berkonsultasi

dengan

mentor

dan

coach

dalam

melaksanakan Rancangan Proyek Perubahan; d. Memberikan arahan kepada anggota Tim Efektif; e. Menggalang

komunikasi

dan

kesepakatan

dengan

stakeholder (ekternal & internal ) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan;

17

f.

Melakukan eksekusi seluruh tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;

g. Membuat laporan implementasi Proyek Perubahan. 3. Tim Pelaksana memiliki tugas : Bersama-sama

dengan

project

leader

untuk

melaksanakan proyek perubahan seperti : a. Pengumpulan bahan dan data dalam penyusunan panduan mutu LPK; b. Membantu penyusunan panduan mutu LPK; c.

Mempersiapkan kegiatan uji coba dan finalisasi Panduan Mutu LPK;

d. Melakukan identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dan bisa menghambat pelaksanaan project. 4. Tim Pendukung memiliki tugas : Bersama-sama dengan Tim Pelaksana dan project leader untuk melaksanakan proyek perubahan seperti : a. Membantu menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan pedoman; b. Mendokumendasikan kegiatan proyek perubahan; c.

Mencatat hasil pembahasan

d. Mengarsipkan dokumen dan kelengkapan administrasi secara keseluruhan. 5. Stakeholder Internal memiliki tugas : Memberikan

masukan

terkait

penyempurnaan

dan

keberhasilan pelaksanaan project. 6. Coach/Pembimbing memiliki tugas : Memantau dan mengarahkan project leader dalam merealisasikan project.

18

I. ANGGARAN

J. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA/MASALAH

K. RENCANA KEGIATAN (TIMESCHEDULE)

19

RENCANA KEGIATAN (TIME SCHEDULE)

1