Prosedur Penanganan Pangan Hewan Impor

PRODUSER PEMASUKAN PRODUK PANGAN HEWANI DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA I.

Pendahuluan

Produk Pangan Hewani (daging, susu, telur dan produk olahannya) merupakan bahan makanan yang mudah rusak atau mudah tercemar oleh bakteri yang berbahaya, oleh karena itu diperlukan penangan khusus, agar produk yang tercemar tidak mengganggu kesehatan masyarakat konsumen. Prosedur pemasukan produk pangan hewani bertujuan agar aparat pemerintah maupun masyarakat memperhatikan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sesuai peraturan perundangan yang berlaku, khususnya persyaratan keamanan serta ketentraman batin masyarakat. Tindakan tersebut meliputi : mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) yang dapat ditularkan melalui produk yang diimpor, mencegah penyakit zoonosa yang dapat menulari konsumen melalui produk yang tercemar, menjaga ketentraman batin konsumen dari ancaman residu dan cemaran mikroba dan produk pangan hewani yang tidak halal. Itu sebabnya, setiap pemasukan produk pangan hewani ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

II.

Dasar Hukum

Undang-Undang : ¾ No. 6 Tahaun 1967 tentang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. ¾ No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ¾ No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia Khususnya Perjanjian SPS ¾ No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan ¾ No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ¾ No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah : ¾ No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan ¾ No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ¾ No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ¾ No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan

Keputusan Menteri Pertanian : ¾ No. 284/Kpts/OP/4/1980 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan adalah Direktur Jenderal Peternakan ¾ No. 745/Kpts/TN.220/12/1988 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri ¾ No. 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ¾ No. 445/Kpts/TN.540/7/2001 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara Tertular Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE). Surat Edaran Menteri Pertanian : ¾ TN.510/94/A/IV/2001, tanggal 20 April 2001 tentang Tindakan Penolakan Penyakit PMK Surat Keputusan Dirjen BP Peternakan : ¾ No. 71/TN/690/Kpts/DSP/Deptan/2000 tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan Asal Hewan ¾ No. 49/TN/530/Kpts/DJBPP/12.02 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Pemasukan Daging Unggas dari Luar Negeri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

III.

Syarat Teknis

1. Kajian awal situasi penyakit calon negara pengekspor bahan asal hewan dilakukan berdasarkan laporan rutin Office International des Epizooties (OIE). a. Untuk ruminansia, importasi hanya dari negara yang bebas (Penyakit Hewan Menular) PHMU list A-OIE yaitu : Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Rinderpest dan penyakit eksotik lainnya yaitu BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy). b. Untuk babi, importasi hanya dari negara yang bebas PHMU yaitu : Swine Vesicular Disease, Teschen Disease, African Swine Fever, Transmisible Gastro Enteritis, Trichinosis dan Cysticercotis. c. Untuk unggas, importasi hanya dari negara bebas Highly Phatogenic Avian Influenza (HPAI), Duck Viral Hepatitis dan Duck Viral Enteritis. d. Informasi tentang kesehatan farm dan lingkungan juga diperlukan sebagai bahan evaluasi. 2. Penilaian di negara pengekspor untuk melakukan evaluasi epidemologi penyakit di negara pengekspor.

3. Dilakukan kesepakatan bilateral antara kedua negara dalam bentuk kerjasama “Memorandum of Understanding” (MOU) dan/atau Protokol Persyaratan Kesehatan Hewan, berdasarkan pada keuntungan bersama. 4. Importasi (pemasukan) dilaksanakan berdasarkan pada kesimpulan teknis dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Produksi Peternakan dan perlakuan halal oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). 5. Pengawasan Karantina di Indonesia terhadap Surat Persetujuan Pemasukan (SPP), Sertifikat Kesehatan Hewan dan dokumen lain yang ilegal yang memuat tentang negara asal bahan asal hewan, keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan berwenang dan sertifikat halal dari Lembaga Islam di negara pengekspor yang telah disetujui oleh MUI. 6. Pengawasan terhadap distribusi dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat.

IV.

Kelengkapan Administrasi dan Teknis

SIUP, STDP, APIU, NPWP, KTP/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan, Akta Perusahaan, Data Penanggung Jawab Pengawas Cold Storage dan Distribusi, Rekomendasi Dinas Propinsi/Kab/Kota, Rekomendasi keanggotaan ASPIDI, Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

V.

Prosedur Permohonan

Permohonan secara tertulis disampaikan kepada Dirjen B.P. Peternakan. Dalam Permohonan dicantumkan : ™ Negara asal produk hewan ™ Jenis komoditi produk pangan hewan (daging, susu, telur, serta olahannya) secara rutin. ™ Jenis kelompok kualitas daging atau jenis olahan ™ Jumlah yang akan dimasukkan (ton) ™ No. Establisment (Est) negara asal yang telah disetujui oleh pemerintah RI ™ Tempat pelabuhan pemberangkatan dan pemasukan ™ Alamat cold storage ™ Nomor Kontrol Veteriner ™ Rencana peredaran/distribusi produk hewani

VI.

Pemberian Persetujuan

a. Permohonan pemasukan yang telah disampaikan tertulis di evaluasi keabsahan dan kelayakan dari segi teknis kesmavet. b. Apabila memenuhi seluruh persyaratan teknis akan diberikan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) dalam waktu 14 hari sejak surat diterima Dirjen B.P. Peternakan.

c. Apabila bahan informasi atau data yang disampaikan belum memenuhi kelengkapannya maka diberikan waktu selama 14 hari kerja untuk melengkapinya. Apabila tidak dapat dipenuhi akan diberi surat penolakan. d. Apabila produk tersebut berasal dari negara yang dilarang atau yang membawa resiko penyakit hewan, maka akan dilakukan penolakan.

VII.

Pengawasan dan Pelaporan

1. Pengawasan proses pemasukan daging dari luar negeri dilakukan oleh Dirjen Bina Produksi Peternakan bersama instansi dan institusi terkait. 2. Setiap bahan baku yang tiba dipelabuhan pemasukan wajib dilakukan tindak karantina hewan oleh petugas karantina hewan yang bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan di Indonesia. Dokumen yang diperiksa yaitu : SPP, Certifikate, Khusus produk susu ditambah Certifikate of Analysis 3. Setiap pemasukan daging dari luar negeri diwajibkan menyampaikan laporan kepada Dirjen Bina Produksi Peternakan c.q. Direktorat Kesmavet selambatlambatnya 1 (satu) minggu setelah realisasi. 4. Pengawasan peredaran dilaksanakan oleh Dinas Peternakan setempat.

VIII. Prosedur Pemasukan Produk Pangan Hewani

Importir pemohon

Ditjen BPP Menilai 14 hari Diterbitkan SPI

Syarat teknis : - Negara asal : bebas PHMU Est.A. bebas BSE untuk babi bebas beberapa Est B dan C tertentu - Est diakui pemerintah RI (No. NKV) - Pemotongan syariat Islam dan Sertifikat Halal - Bebas pengawet dan bahan2 lain berbahaya - Masa simpan tidak lebih dari 3 bulan - Angkut langsung 9kecuali Izin Ditjen BPP)

Surveilance BPMPP

Pelaporan

Tempat-tempat: Penyimpanan Penjajaan, Alat angkut, Fisik Produk (organoleptik lab)

Pengawasan Dinas

Ditolak : - Tdk sesuai SOP - Wabah

Negara Asal : - COH, CO, HC, AC, Tercantum No. NKV, Processing Plant, Labeling

Dikeluarkan Sertifikat Pembebasan Produk

Ditolak/dimusn ahkan bila menyimpang

Karantina

Pemeriksaan : Dokumen, No. NKVorganolepti k laboratorium (Ditjen BPP).

IX.

Informasi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub Direktorat Produk Pangan Hewani, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Alamat : Jl. Harsono RM. No. 3 Gedung Lt. 8 Telp. (021) 9116354 (021) 7815380-84 Pes : 4844 Fax : (021) 7827466