Presentation 6 [compatibility Mode]

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

POLA PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 1 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

A. POLA PIKIR LANDASAN & TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA

KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA

MENINGKATNYA PENDAPATAN RAKYAT

PENINGKATAN PRODUKSI

PENGEMBANGAN SDM

PENINGKATAN JASA

PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

SISTEM EKONOMI KEMITRAAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

SISTEM EKONOMI SWASTA

Diagram Pola Pikir Landasan dan Tujuan Pembangunan Ekonomi melalui Pemberdayaan UMKM-K

Keterangan : Visi Meningkatnya Kesejahteraan melalui Peningkatan Pendapatan Rakyat (Pelaku UMKM-K) Misi Peningkatan Produksi dan peningkatan Jasa UMKM-K Kebijakan dan Strategi 1. Pengembangan SDM 2. Pengembangan Kapasitas Usaha 3. Pengembangan Infrastruktur (Fisik dan Non Fisik) Konsep Dasar 1. Sistem Ekonomi Kerakyatan : Berbasis Kelompok (Contoh : Koperasi dan Kelompok Usaha Masyarakat) 2. Sistem Ekonomi Swasta : Berbasis Individu dan Modal (Contoh : PT; CV; FIRMA) 3.Sistem Ekonomi Kemitraan : Berbasis Kerjasama (Contoh : Subkontrak;Waralaba, lisensi;PKS-IntiPlasma;dll.)

2 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

B. KOPERASI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

F A

U M K

Simpanan

B C

KOPERASI

D

Barang/ Jasa

E

Anggota Koperasi

P A S A R

Saham

G H

PERSEROAN TERBATAS Barang/ Jasa

I

P A S A R

J

Pelayanan & SHU SISTIM EKONOMI KERAKYATAN

Koperasi berorientasi pada pelayanan kepada anggota untuk meningkatkan kesejahteraanya

Laba SISTIM EKONOMI LIBERAL

PT berorientasi pada peningkatan laba untuk memperbesar perusahaan

3 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KOPERASI : JUMLAH 141.326 UNIT ANGGOTA 27,7 JUTA DAN TOTAL SIMPANAN ANGGOTA RP 16,79 TRILIUN TOTAL ASSET RP 38 TRILIUN VOLUME USAHA RP 62,7 TRILIUN. Jumlah KSP/USP-Koperasin dan KJKS /UJKS adalah 47.259 Koperasi yang terdiri dari 2.192 KSP/KJKS (4,64%) dan 45.067 USP-Kop./UJKS (95,36%).

KSP/USP KOP dan KJKS

Total asset Rp 8,917 triliun dengan jumlah anggota 5,47 juta.

Simpanan yang diterima 1.779 milyar, dengan volume usaha (total pinjaman yang diberikan) sebesar Rp 14.650 m.

4 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 M • Hasil Penjualan Lebih dari 50 M Usaha Menengah: • Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 M • Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M Usaha Kecil : • Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt • Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Mikro : Kekayaan Bersih/th < Rp 50 Jt Hasil Penjualan < Rp 300Jt

Kreteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM

Jumlah ± 4,37 ribu (0,01%)

Jumlah 39,66 ribu (0,08%)

Jumlah ± 520,22 Ribu (1,01%) Jumlah ± 50,70 juta (98,90%)

SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM TAHUN 2008, BPS 2009

5 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

USAHA MIKRO DAN KECIL ADALAH PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL

U S A H A M E N E N G A H

U S A U H S A A H M A E N M E E N N G E A N H G

U S A H A M E N E N G A H

A H

ATAP: USAHA BESAR ± 4,37 ribu (0,01%)

U S A H A M E N E N G A H

U S A H A M E N E N G A H

U S A H A M E N E N G A H

U S A H A M E N E N G A H

U S A H A M E N E N G A H

U S A H A M E N E N G A H

PILAR : USAHA MENENGAH ± 39,66 ribu (0,08%)

PONDASI : USAHA MIKRO DAN KECIL ± 51,22 juta (99,91%)

6 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1

Sebagai mayoritas jumlah pelaku usaha (51,3 juta unit usaha atau 99,91%)

2

Penyerap tenaga kerja terbanyak (90, 9 juta pekerja atau 97,1%)

3

Kontribusinya terhadap PDB (Rp 2.609,4 triliun atau 55,6% )

4

Nilai investasi yang cukup signifikan (Rp 640,4 triliun atau 52,9%)

5

Penciptaan Devisa (Rp 183,8 triliun atau 20,2%) 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

JUMLAH UNIT USAHA UMKM MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 Total Jumlah Unit Usaha 51,257,537

A. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian

I. 2,178,749

H. 997,511 G. 3,205,025

C. Industri Pengolahan D. Listrik, Gas dan Air Bersih

F. 14,789,950

A. 26,400,869

E. Bangunan F. Perdagangan, Hotel dan Restoran G. Pengangkutan dan Komunikasi

D. 11,622 E. 174,359

B. 261,341

C. 3,238,111

H. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan I. Jasa-Jasa

Sumber data : BPS (diolah)

8 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT SKALA USAHA TAHUN 2008 Total Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha 93.672.484

B. 3,992,371

C. 3,256,188

D. 2,776,214 A. USAHA MIKRO 89.30 % B. USAHA KECIL 4.26 % A. 83,647,711

C. USAHA MENENGAH 3.47 % D. USAHA BESAR 2.97 %

Sumber data : BPS (diolah)

9 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PDB TAHUN 2008 (Miliar Rupiah) Total Kontribusi Usaha Terhadap PDB Rp. 4,696,481 Milyar

A. USAHA MIKRO 30.39 % A. 1,505,308 D. 2,087,121 B. 473,267 C. 630,785

B. USAHA KECIL 9.55 % C. USAHA MENENGAH 12.73 % D. USAHA BESAR 42.13 %

Sumber data : BPS (diolah)

10 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KONTRIBUSI UMKM DALAM PENCIPTAAN DEVISA TAHUN 2008 ( Miliar Rupiah ) Total Penciptaan Devisa Rp. 910,928 Milyar A. 20,247

B. 44,148 C. 119,364

A. USAHA MIKRO 2.22 % B. USAHA KECIL 4.85 %

D. 727,169

C. USAHA MENENGAH 13.10 % D. USAHA BESAR 79.83 %

Sumber data : BPS (diolah)

11 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KONTRIBUSI UMKM TERHADAP INVESTASI TAHUN 2008 ( Miliar Rupiah ) Total Kontribusi Usaha Terhadap Investasi Rp. 1,210.,96 Miliar A. 101,533

A. USAHA MIKRO 8.39 % B. 250,516

D. 570,320 C. 288,327

B. USAHA KECIL 20.70 % C. USAHA MENENGAH 23.81 % D. USAHA BESAR 47.10 %

Sumber data : BPS (diolah)

12 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

III. PELUANG DAN PERMASALAHAN UMKM A. POTENSI DAN PELUANG UMKM 1. UMKM merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia; 2. Masih besarnya pasar dalam negeri bagi produk UMKM; 3. UMKM lebih banyak menggunakan bahan baku lokal dengan dukungan Sumber Kekayaan Alam Indonesia; 4. Komposisi modal sendiri lebih besar dari pada modal luar; 5. Kebutuhan pembiayaan yang tidak terlalu besar; 6. NPL Kredit Perbankan UMKM masih dibawah 5 %; 7. Lebih lentur terhadap krisis gejolak ekonomi global;

13 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

B. PERMASALAHAN UMUM UMKM

1. Pengelolaan usaha umumnya masih tradisional; 2. Masih rendah kualitas SDM pengelola LKM; 3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern; 4. Kemampuan pemasaran yang terbatas 5. Akses informasi yang rendah 6. Legalitas formal dan perlindungan usaha yang belum memadai; 7. Terbatasnya akses kredit kepada lembaga keuangan,khususnya perbankan. 14 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

C. PERMASALAHAN PEMBIAYAAN UMKM 1. Terbatasnya fasilitasi kredit mikro bagi UMKM dari perbankan 2. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis 3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan 4. Tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi 5. Terbatasnyan jangkauan pelayanan kredit perbankan di daerah

15 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

C

VISI Pembiayaan KUMKM : terwujudnya aksesibilitas pembiayaan yang efektif, mudah dan terjangkau bagi KUMKM bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM sehingga berdaya saing tinggi dan mampu mendukung upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta membantu upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan . MISI Pembiayaan KUMKM ini mewujudkan lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai Koperasi Jasa Keuangan yang sehat, kuat dan mandiri dengan SDM Pengelola yang profesional; membangun kemitraan dan sistem pembiayaan KUMKM dengan berbagai lembaga keuangan yang serasi dan sinergi; memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM dari dalam dan luar negeri.

16 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1.

Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM;

2.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM; • Perluasan sumber pembiayaan; • Penanganan kesenjangan kredit UMKM

3.

Program Pembangunan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif;

4.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro;

• • 5.

Penyediaan skim pembiayaan alternatif Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan LKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 17

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Renstra

Kementerian KUKM

RPJP

1. Menciptakan Indonesia Yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi 3. Meningkatkan Kesejateraan Rakyat Indonesia

RPJM

Renja

RKP

Kementerian KUKM 2009

PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI • Agenda Pembangunan 2007

• Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 (Perpres No.7/2005)

• Agenda Pembangunan 2008

•Terdiri dari

• Agenda Pembangunan 2009

v 6 Bagian v 36 Bab •Bagian IV v Bab 16 v Bab 17 v Bab 19 v Bab 20

1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor 3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Perdesaan 4. Peningkatan Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 5. Penegakan Hukum dan HAM, Pemberant. Korupsi, dan Reformasi Birokrasi 6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan & Ketertiban Serta Penyelesaian Konflik 7. Mitigasi & Penanggulangan Bencana 8. Pembangunan Infrastruktur 9. Pengurangan Kesenj. Antar Wilayah

•Sasaran •Arah Kebijakan •Program Pokok •Program Penunjang

DIPA

Kementerian KUKM 2009

18

18 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1. Undang Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Peraturan Pemerintah No. 9/1995 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi 4. Permenkop Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 5. Permenkop Nomor : 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 6. Permenkop Nomor : 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 7. Permenkop Nomor : 03/PER/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Lingkage Program Antara Bank Umum dengan Koperasi 19 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemantapan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan memberikan masukan dalam penyusunan : 2. Amandemen Undang Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian (Bab tentang Simpan Pinjam) 3. Revisi PP No. 9/1995 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

20 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4

Cetak Biru Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) 1) Rating bagi KJK 2) Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK (LPPKJK) 3) Lembaga Penjamin Simpanan KJK (LPS-KJK) Pengembangan sistem tanggung renteng

5.

Pengembangan Sistem Jaringan LKM

6.

SKB Bank Indonesia dan Pemerintah ( Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

7. Memantapkan koordinasi kebijakan dan program pembiayaan bagi pemberdayaan KUKM baik secara lintas sektoral maupun wilayah dengan pemerintah daerah; 21 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8.

Memperkuat sistem pendukung usaha Koperasi dan UMKM Bidang Pembiayaan melalui : a) Perkuatan struktur permodalan LKM; b) Perkuatan SDM dan manajemen usaha; c) Perkuatan sistem monitoring dan evaluasi; d) Perkuatan sistem jaringan bisnis; e) Perkuatan sistem akuntabilitas; f) Pemantapan sistem tata laksana; g) Pemantapan sistem informasi;.

9.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terarah dan terintegrasi melalui suatu sistem informasi pembiayaan Koperasi dan UMKM; Mengembangkan kerjasama internasional dalam perluasan sumber-sumber pembiayaan.

10.

22 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

KONDISI EKSISTING

POLA PEMBIAYAAN

LAYAK GO PUBLIC

± 4,37 ribu (0,01%)

KLASTER 6

± 4 Rb (10%) Jumlah:*) ± 35,69 Rb (90%)

KLASTER 5

LAYAK USAHA DAN BANKABLE KLASTER 4

KLASTER 3

KLASTER 2

BELUM LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE

KLASTER 1

Jumlah:*) ± 23,80 Rb (60%)

Jumlah:*) ± 208,9 Rb (40%)

LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE

• Pasar Modal • Perbankan • Sumber Lainnya

USAHA

BESAR

Jumlah:*) ± 15,21 Jt (30%)

Jumlah:*) ± 35,49 Jt (70%)

PENDUDUK MISKIN ± 34,69 juta jiwa (Data BPS 2007) Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari berbagai sumber

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

USAHA MENENGAH ± 39,66 ribu (0,08%)

USAHA KECIL

± 520,22 Ribu (1,01%)

USAHA MIKRO

± 50,70 juta (98,90%) MISKIN FAKIR MISKIN

•

• •

Perbankan Plafon 2009:129,428 milyar • UM 30,91% • UK 32,34% • UMi 36,75% Program KUMK SUP 005 Program LPDB KUKM • Perbankan • Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) • Program LPDB KUKM • Program Pemberdayaan Usaha Mikro • Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (PNPM)

• Program Pemberdayaan Sosial • Program pemberdayaan Fakir Miskin

23

PERKIRAAN KEBUTUHAN PERMODALAN DAN POLA PEMBIAYAAN KOPERASI DAN UMKM Dengan asumsi modal sendiri sebesar 40% dan kebutuhan dukungan permodalan sebesar 60%, maka perkiraan kebutuhan permodalan dan pola pembiayaan KUMKM dapat dijelaskan berdasarkan klaster sebagai berikut : Ø Klaster 1 adalah kelompok usaha mikro yang kondisinya belum layak usaha dan belum bankable sehingga mempunyai resiko tinggi dalam pengembalian modal yang diberikan. Usaha mikro dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 70% atau 35,49 juta unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 212,93 trilyun. Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain : 1) Memperluas program PNPM – Mandiri khususnya kepada kelompok usaha mikro yang belum layak usaha dan belum bankable.

24 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2)

Meningkatkan dan mempermudah penyediaan bantuan langsung berupa modal bagi usaha mikro yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait.

3)

Mengembangkan model pembiayaan lainnya bagi usaha mikro melalui anggaran belanja sosial atau hibah dan dikelola dalam bentuk kelompok usaha ekonomi produktif.

4)

Mendorong penerbitan regulasi penyediaan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

5)

Penyediaan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pendampingan

6)

Mempercepat penerbitan SKB mengenai transformasi LKM menjadi Koperasi, BPR dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

25 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ø

Klaster 2 adalah kelompok usaha mikro yang layak usaha dan belum bankable dan mempunyai resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Usaha mikro dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 30% atau 15,21 juta unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 91,26 trilyun.

Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain : 1) Dukungan program (KUR)

PNPM – Mandiri melalui Kredit Usaha Rakyat

a) Penurunan suku bunga KUR, dengan acuan SBI + 3% untuk ke koperasi dan SBI + 5% untuk ke UMK langsung (end user) b) Perluasan lembaga keuangan penyalur program antara lain ke BPD, Bank Swasta dan Koperasi. c) Meningkatkan dana penjaminan untuk meningkatkan kapasitas dan perluasan nasabah KUR d) Agar debitur yang pernah mendapatkan modal melalui Program KUR dimungkinkan mengakses kredit kembali 26 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2) Dukungan melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi/LKM 3) Dukungan Melalui Program Sertifikasi Tanah Untuk Usaha Mikro a) Penyediaan dana APBD program sertipikasi tanah

untuk

mendukung

pembiayaan

b) Peningkatan sosialisasi program kepada & Usaha Mikro debitur dan calon debitur perbankan/koperasi yang agunannya belum bersertipikat. c)

Pemberian fasilitas Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Usaha Mikro peserta program berupa : (1) Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) paling sedikit Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) (2) Pemberian pengurangan BPHTB terhutang.

sebesar 75% dari pajak

27 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4) Dukungan Fasilitasi Pembiayaan Pembiayaan Daerah

K-

UMKM

Melalui

Anggaran

a) Mendorong berdirinya Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) pada setiap Provinsi atau Kabupaten/Kota (Perpres No. 2/2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Permenkeu No. 222/PMK 010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit) b) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura (Perpres No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan) c) Mendorong Pemerintah daerah agar dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk Pembiayaan bagi UMKMK d) Pemberian subsidi bunga bagi produk-produk di sektor pertanian. e) Penyediaan dana bergulir bagi usaha mikro dan koperasi disertai pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 5) Pendirian Bank Usaha Mikro dan Kecil (Bank UMK) khususnya yang dapat melayani kebutuhan pembiayaan bagi sektor pertanian, perikanan, kelautan dan kelompok perempuan pelaku usaha mikro serta mengembangkan pelayanan dengan pola pendampingan 28 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ØKlaster 3 adalah kelompok usaha kecil yang layak usaha dan belum bankable dan mempunyai resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Untuk usaha kecil dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 40% atau 208,9 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 12,48 trilyun. Dalam klaster ini pola pembiayaan diupayakan atara lain :

dan kebijakan yang

perlu

1)

Dukungan program PNPM – Mandiri melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khususnya untuk Kredit bagi Usaha Kecil;

2)

Dukungan melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi/LKM

3)

Dukungan Pembiayaan Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) a) Memantapkan kelembagaan dan peraturan peraturan dalam pelaksanaan program LPDB 29

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada LPDB c) Meningkatkan

infrastruktur/jaringan

melalui

pendirian

cabang-cabang LPDB di daerah d) Menerbitkan ketentuan/rambu-rambu agar dana LPDB dapat 4)

diakses dengan mudah, murah dan cepat

Linkage Program Keuangan (KJK)

Bank

Umum

dengan

Koperasi

Jasa

a) Sosialisai pedoman linkage program antara bank umum dengan koperasi kepada perbankan, Dinas Koperasi dan UKM serta lintas pelaku lainnya; b) Pengembangan kerjasama (Mou) dengan keuangan perbankan dengan koperasi

lembaga

30 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

c) Memperkuat kelembagaan KJK agar mampu dan layak/bankable dalam melaksanakan linkage program melalui (1) Pengembangan konsep rating (pemeringkatan) KJK (2) Pengembangan konsep Lembaga Simpanan KJK (LSP-KJK) serta

Penjaminan

(3) Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KJK (LPP-KJK) (4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian KJK melalui penilaian kesehatan secar reguler setiap tahun d) Fasilitasi bersama BI, Pemerintah Daerah, perbankan dan koperasi agar linkage program berjalan maksimal e) Temu konsultasi dengan seluruh lintas pelaku terkait malelui media bazar perbankan

31 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5) Dukungan Konsultan Keuangan Mitra Bank ( KKMB ) a)

Menerbitkan regulasi terkait dengan peran KKMB dan menjembatani KUMKM dalam rangka akses kepada lembaga keuangan perbankan.

b)

Sosialisasi peran KKMB sebagai lembaga pendamping bagi KUMKM

c)

Peningkatan kapasitas KKMB melalui pembinaan, pemberdayaan dan optimalisasi peran dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia

d)

Pengembangan intermediasi lembaga keuangan perbankan bekerjasama dengan KKMB, Dinas Koperasi dan UKM sertya Perbankan di daerah.

e)

Fasilitasi dan Temu Konsultasi bersama Pemda, perbankan, asosiasi UKM dan gerakan koperasi.

32 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ø

Klaster 4 adalah kelompok usaha kecil yang layak usaha dan bankable serta memiliki resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan. Untuk usaha kecil dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 60% atau 23,80 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 18,73 trilyun.

Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain : 1) Dukungan Pembiayaan Melalui Bisnis Plan Perbankan a) Penyediaan informasi skim-skim kredit perbankan yang dapat diakses oleh KUMKM b) Meningkatkan akses UMKM terhadap skim kredit perbankan melalui kerja sama / kemitraan melalui linkage program atara bank umum dengan koperasi c) Menurunkan bunga kredit perbankan

33 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana Surat Utang Pemerintah No. 005 ( SUP – 005 ) a) Peningkatan plafon bagi BUMN Pelaksana dan Lembaga Keuangan Pelaksana b) Penurunan suku bunga yang dirasakan UMKM masih tinggi . 3) Dukungan Pembiayaan Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir ( LPDB ) a)

Pembiayaan kepada KUKM melalui perusahaan Modal Ventura

b)

Pemberian pinjaman kepada KUKM tenant inkubator

c)

Pemberian pinjaman kepada UMK melalui Koperasi

d)

Pemberian pinjaman kepada KUKM strategis.

e)

Mengkaji perubahan hukum LPDB memiliki/menjadi Bank Usaha Mikro dan Kecil

4) Pengembangan Lembaga Modal Ventura dan Anjag Piutang 5) Pengembangan Pembiayaan bagi UKM Ekspor 34 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ø

Klaster 6 adalah kelompok usaha menengah dan besar yang layak usaha dan bankable serta memiliki resiko rendah dalam pengembalian modal yang diberikan dan layak go public. Untuk usaha menengah dalam klaster ini diperkirakan sebanyak ± 10% atau 4 ribu unit, sehingga dibutuhkan modal sebesar Rp. 2,38 trilyun.

Dalam klaster ini pola pembiayaan dan kebijakan yang perlu diupayakan atara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi berskala usaha besar dan para pelaku usaha menengah dan besar dalam mengakses pembiayaan melalui pasar modal dan perbankan internasional.

35 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

GAGASAN PROGRAM KREDIT PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA RAKYAT Belum optimalnya pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh usaha mikro dan kecil di luar sektor perdagangan dan jasa sektor pertanian saat ini, diperlukan suatu trobosan pengembangan program KUR dengan penambahan skema subsidi bunga kredit dan pendampingan program dari para sarjana. Gagasan pengembangan program ini, diprioritaskan pada lima sektor pertanian dengan nama program sebagai berikut : Sektor

Nama Kredit

Singkatan

Agribisnis

Kredit Usaha Agribisnis

KUA

Perikanan

Kredit Budidaya Perikanan

KBP

Kelautan

Kredit Usaha Kelautan

KUK

Pertenakan

Kredit Usaha Pertenakan

KUP

Perkebunan

Kredit Usaha Perkebunan Rakyat

KUPR 36

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sumber-Sumber Permodalan UMK

Pemerintah

S

Bank

U M B

Non Pemerintah

APBN

UMK belum-bankable

APBD

UMK belum-bankable

SUP-005

UMK bankable

Kredit Komersial

UMKM bankable

Kredit Mikro Kecill

UMK bankable

Lemb. Keuangan

Non Bank

E

TARGET/SASARAN

R

Pemerintah dan Non Pemerintah Laba BUMN

(Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura dan Pegadaian)

UMK bankable & UMK belum--bankable

KSP/USP-Kop

UMK non-bankable

Per. Swasta : CSR

UMK belum-bankable

Perbankan/KUR

UMK bankable & UMK belum-bankable

Sertifikat Tanah

UMK belum-bankable

BUMN/PKBL

UMK belum-bankable

37 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

38 38 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com