Presentasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pajak Penghasilan

Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Kelompok Duck : 2.Candy Wulan Mahardhika 3.Ibnu Sheedy 4.Sulaiman Maharshiyam 5.Tonny B.W 6.Yohannes S.Z.M

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN A.DASAR HUKUM • Undang-undang No. 12 Tahun 1985 • Undang-undang No. 12 1994

B. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN • Pajak adalah kewajiban daripada orang atau badan untuk menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman dan ditetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan jasa. • Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. • Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. • Pajak Bumi dan Bangunan adalah kewajiban daripada orang atau badan untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara karena secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atau mendapatkan kenikmatan atas sebidang tanah dan atau sebuah bangunan. • Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat bangunan dan disebut juga Wajib Pajak.

C. Tata Cara Pendaftaran Obyek PBB • Subyek pajak mendaftarkan/mengisi data obyek pajaknya sendiri dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) dengan jelas, benar dan lengkap dan harus dikembalikan ke KP PBB (Jl. Cendana 1/2 Yogyakarta) paling lama 30 hari sejak diterima SPOP. • Pengisian SPOP harus dilampiri foto copy : • KTP • Surat tanah dan surat ijin bangunan kalau tidak ada surat keterangan dari Lurah dan Camat • Kontrak sewa menyewa, bila yang bersangkutan menyewa.  dari SPOP tersebut KP PBB dapat menentukan atau menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

D. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Unsur dalam penghitungan Pajak : 1. Tarip : sebesar 0.5%  2. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transasksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau nilai NJOP pengganti 3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Ditentukan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1994 bahwa untuk obyek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih besar Rp. 1 milyard ditetapkan sebesar 40%, sedang diluar yang dimaksud diatas ditetapkan sebesar 20%. 4. Nilai Jual Obyek Tidak Kena Pajak Untuk setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Obyek Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa obyek pajak yang diberikan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu obyek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan obyek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.

E. KEBERATAN/PENGURANGAN Dari pengisian SPOP maka KP PBB dapat menetapkan SPPT tidak ada permasalahan wajib pajak wajib melunasi pajaknya sebelum 6 bulan sejak diterimanya SPPT, jika setelah 6 bulan belum dibayar maka dikenakan sanksi denda 2%/bulan sampai jangka waktu 24 bulan   • KEBERATAN Apabila dalam SPPT tersebut terdapat kesalahan data maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Syarat pengajuan keberatan : • Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan dijelaskan alasan-alasannya bagaimana seharusnya • Melampirkan photo copy SPPT yang bersangkutan serta surat-surat bukti resmi lain yang memperkuat • Dikirimkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT • Satu surat keberatan hanya untuk satu SPPT dan untuk satu tahun pajak • Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran

1) PENGURANGAN Wajib pajak diperbolehkan mengajukan permohonan pengurangan apabila : • Obyek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa • Karena kondisi tertentu dimana obyek pajaknya terletak dilokasi yang nilai jualnya tinggi sedang mata pencahariannya hanya didapat dari satu tempat dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya   Syarat Pengajuan Pengurangan • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dijelaskan alasan-alasannya • Melampirkan photo copy SPPT yang bersangkutan dan bukti-bukti lain yang memperkuat • Surat pengajuan pengurangan hanya untuk 1 (satu) tahun pajak dan satu obyek yang ditempati • Dikirim selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak

F. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB berdasarkan PP No.47 Tagun 1985 dan SK Men.Keu. No. 1009 Pemerintah Pusat Pemerintah

10 % 18 %

Daerah Tk. I Pemerintah Daerah Tk. II

72 %

G. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAKSA/PENYITAAN 2) SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PAKSA • Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP), akan dilaksanakan penagihan paksa dengan mengeluarkan Surat Tagihan Paksa Sesudah lewat jatuh tempo STP yaitu 1 (satu) bulan ditunggu 7 hari untuk diterbitkan Surat Tegoran.  Surat Tegoran akan diterbitkan 3x terbit selama 21 hari berarti 7 hari belum dilinasi diterbitkan Surat Penagihan Paksa.  Surat Tagihan Paksa adalah surat perintah dengan paksa kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi pajaknya. Surat Tagihan Paksa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai surat Keputusan Menteri Keuangan No. 158638/J.N tanggal 26 Agustus 1967 4) SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENAGIHAN PENYITAAN/SITA • Penagihan Sita merupakan kelanjutan dari surat paksa.  Jika dalam tempo 1 x 24 jam wajib pajak/penanggung pajak belum melunasi pajaknya akan diterbitkan Surat Sita.  • Surat Sita adalah surat perintah untuk menyita harta/kekayaan wajib pajak karena tidak melunasi pajaknya. Surat perintah melakukan penyitaan ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.  Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang wajib pajak/penanggung pajak perlu mempelajari data mengenai harta kekayaan/aktiva yang akan disita  

PPh 21 Pajak Penghasilan Setiap orang yang mendapatkan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa atau kegiatan dikenakan pajak penghasilan

A. Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan • Penghasilan Bruto Semua kenikmatan yang diterima seperti Gaji, Bonus, THR, uang Pensiun •  PTKP Pendapatan Tidak Kena Pajak, pengurangan yang berdasarkan jumlah tanggungan keluarga Tidak Kawin Rp. 2.880.000,pertahun Istri/Suami Rp. 1.440.000,Tanggungan Rp. 1.440.000,• Biaya Jabatan 5 % dari gaji bruto maksimum 1.296.000,- pertahun

  B. PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) Status K/-

Tarif 4.320.000

K/1

5.760.000

K/2

7.200.000

K/3

8.640.000

TK/-

2.880.000

TK/1

4.320.000

TK/2

5.760.000

TK/3

7.200.000

C. Perhitungan PPh 21 Gaji setahun Rp. 1.500.000,18.000.000,Premi Asuransi Rp. 60.000,720.000,Penghasilan bruto 18.720.000,Pengurangan Biaya Jabatan 936.000,Iuran THT

Rp. Rp. Rp.

5% * 18.720.000,-

Penghasilan Neto 17.184.000,PTKP 5.760.000,PKP

Rp. Rp. Rp.

600.000,1.536.000,Rp. Rp.

Rp. 11.424.000,- 

PPh 21 5% * 11.424.000,- = Rp. 571.200,- 

1) Karyawan bekerja di tengah tahun atau berhenti bekerja di tengah tahun : • Perhitungan pajak dijumlahkan untuk selama satu tahun • Perhitungan biaya jabatan berdasarkan bulanan dikali dengan jumlah bulan bekerja 2) Karyawan meninggal dunia atau pergi keluar negeri selamanya : • Gaji bruto di setahunkan, bila ada bonus/THR dikeluarkan terlebih dahulu • Tambahkan bonus • Hitung Pajak • Hitung sesuai dengan bulan kerja n/12 3) Karyawan Perempuan : • Perhitungan status pajak selalu T/0 • Kecuali mendapatkan surat dari kelurahan yang menyatakan bahwa suaminya tidak bekerja 4) Karyawan pindah cabang : • Bila cabang yang baru mempunyai PTKP yang sama, perhitungan sama seperti karyawan tidak pindah • Bila KPP cabang baru dan lama tidak sama maka, perhitungannya di setahunkan • Pada kantor cabang yang baru, jumlah pajak yang sudah dibayar ikut diperhitungkan

D. Perhitungan Pajak Pesangon

Dari

Sampai

Tarif

-

S/D

25.000.000

=

0%

25.000.001

S/D

50.000.000

=

5%

50.000.001

S/D

100.000.000

=

10%

100.000.001

S/D

200.000.000

=

15%

Diatas 200.000.001

S/D

seterusnya

=

25%

E. Dasar Perhitungan PPh 21 per Bulan • Dasar perhitungan pajak adalah penerimaan gaji setahun • Pembayaran PPh 21 dilakukan setiap bulan • Harus dilakukan perhitungan setiap bulan agar pembayaran pajak tidak lebih F. PPh 21 dibayar perusahaan • Bila pajak penghasilan karyawan di bayarkan oleh perusahaan dan akan dimasukan kedalam biaya perusahaan, harus berupa tunjangan •

Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum Wr.Wb