Prediksi-soal-uas-iii-pengantar-ilmu-ekonomi-2016-2017.pdf

  • Uploaded by: irham
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Prediksi-soal-uas-iii-pengantar-ilmu-ekonomi-2016-2017.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 6,576
  • Pages: 24
Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER III

TAHUN 2016/2017 MATA KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI Disusun oleh MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN NPM. 151000126 KELAS D

081223956738

UNIVERSITY KADER HmI KOMHUK UNPAS-BANDUNG KETUPLAK LK I/2016-II

muh.jamal08

16jamal

D070AF70

Muh_Nur_Jamal

muh.nurjamaluddin

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 1

Silakan follow ya    [email protected]

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id mnurjamaluddin.blogspot.co.id creativityjamal.blogspot.co.id

Muhammad Nur Jamaluddin

ASAL Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

SAAT INI Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja, RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 2

Renungan Ya Tuhan, saya lupa Saya benar-benar lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya Ingat: Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa? Ya Tuhan, karena saya lupa Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini Ingat: Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui? Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu? Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang lainnya Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini Ingat: Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku? Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku? Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan Ingat: Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 3

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG FAKULTAS HUKUM Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261 UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2016/2017 MATA KULIAH

: PENGANTAR ILMU EKONOMI

HARI, TANGGAL

: SENIN, 23 JANUARI 2017

KELAS/SEMESTER

: A-B-C-D-E-F-G-H/III

WAKTU

: 90 MENIT

DOSEN

: TIM DOSEN

SIFAT UJIAN

: CLOSE BOOK

SOAL 1. Pada dasarnya pendapatan masyarakat bersumber dari unsur-unsur produksi yang diakumulasikan. a. Uraikan secara jelas disertai dengan contoh unsur-unsur produksi tersebut dan pendapatan yang diperoleh dari unsur produksi tersebut? Uraikan dari berbagai macam pendapatan yang diperoleh dari unsur produksi tersebut? Uraikan dari berbagai macam teori upah, upah apakah yang diberlakukan? Jawaban: Unsur-unsur produksi, yaitu: 1) Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini meliputi segala sumber daya alam hayati misalnya air dan sumber daya alam nonhayati misalnya minyak bumi. 2) Sumber daya manusia (tenaga kerja manusia) adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja manusia terbagi atas: a) Tenaga kerja terdidik (skilled labour) adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Contoh guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti. b) Tenaga kerja terlatih (trained labour) adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman. Contoh montir, tukang kayu, tukang ukir, sopir, teknisi, dan lain-lain. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 4

c) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (unskilled and untrained labour) adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani daripada rohani. Contoh tenaga kuli pikul, tukang sapu, pemulung, buruh tani, dan lain-lain. 3) Sumber daya modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Misalkan orang membuat jala untuk mencari ikan. Dalam hal ini jala merupakan barang modal, karena jala merupakan hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lain (ikan). Di dalam proses produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan dan bahan-bahan. 4) Sumber daya pengusaha disebut juga kewirausahaan atau pelaku usaha. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Pengusaha berkaitan dengan managemen yang berfungsi sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan usaha. Kemudian pendapatan yang diperoleh dari unsur produksi, yaitu: 1) Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional diperoleh dari penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi meliputi: a) upah atau gaji (wage), diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja; b) sewa (rent), diterima pemilik faktor produksi tanah, gedung, atau harta tetap lainnya; c) bunga (interest), diterima pemilik faktor produksi modal (modal uang); d) keuntungan (profit), diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan. 2) Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional diperoleh dari penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri) meliputi: a) konsumsi (consumption = C), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga; b) investasi (investment = I), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan; c) pengeluaran pemerintah (government expenditure = G), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah; d) ekspor neto (ekspor - impor = X - M), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri, ekspor neto diperoleh dari nilai ekspor yang dikurangi nilai impor.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 5

Selanjutnya teori upah yang diterapkan, yaitu teori upah alami (natural wage) disebut juga teori upah normal. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang membagi upah menjadi dua macam, yakni upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Adapun yang sesungguhnya diterima pekerja adalah upah pasar. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami maka kemakmuran akan meningkat, sehingga angka perkawinan ikut meningkat.

b. Dengan kenaikan BBM pada masa awal pemerintahan Jokowi, berimbas pada kenaikan harga barang dan menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang. Namun Presiden beranggapan program kartu sehat, dan kartu pendidikan (dianggap sebagai kenaikan upah konkret) yang dapat mengantisipasi pendapatan masyarakat kecil. Uraikan apakah kenaikan upah nominal signifikan dengan kenaikan upah konkret? Jawaban: Kenaikan upah nominal signifikan adalah kenaikan sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja, hal ini terjadi karena adanya kepentingan dari pelaku usaha terhadap pekerja. Contohnya bulan Januari

tahun

2016

Perusahaan

memberikan

upah

kepada

pekerja

sebesar

Rp4.000.000,00/bulan, kemudian di bulan Januari tahun 2017 menjadi Rp5.000.000,00/bulan. Selanjutnya kenaikan upah konkret adalah kenaikan upah yang konkret oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah konkret ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktorfaktor yang memengaruhinya, meliputi: 1) kondisi perekonomian negara; 2) nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada; 3) peraturan perpajakan; 4) standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri; 5) posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara. Contohnya bulan Januari Perusahaan memberikan upah kepada pekerja sebesar Rp4.000.000,00/bulan, kemudian di bulan Juli menjadi Rp5.000.000,00/bulan.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 6

2. Ruang lingkup pengaturan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. a. Uraikan disertai dengan 2 contoh bagaimana pendekatan/prinsip penilaian suatu perjanjian, kegiatan dan posisi dominan dilarang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999! Jawaban: Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa ada beberapa hal diatur meliputi: 1) Perjanjian yang dilarang, misalnya praktik oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang tercantum dalam pasal 4 s.d. pasal 16 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Shidarta dalam tulisannya yang berjudul Pengantar tentang Perjanjian yang Dilarang bahwa perjanjian yang dilarang dalam undang-undang ini mendefenisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian-perjanjian yang dilarang tersebut dianggap sebagai praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian hal-hal yang “tidak halal”, yang dilarang oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pasal 1320 dan pasal 1337 KUHPerdata diatur tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya suatu sebab yang halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, pasal 1135 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tetapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada. Contohnya yaitu perilaku oligopoli pada Industri Telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. Telkomsel, PT. Indosat, dan PT. Exelcomindo Pratama dalam mengibarkan bendera perang pemasaran dengan menawarkan tarif percakapan di bawah Rp1 per detik dan contoh dalam penetapan harga adalah perkara penetapan harga angkutan umum yang didukung oleh asosiasi pengusaha angkutan jalan raya (Organda DKI Jakarta).

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 7

Menurut prinsip perse illegal bahwa apabila pelaku usaha melakukan perjanjian yang dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 4 s.d. 16, maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kesalahannya melainkan dapat langsung diproses pemberian sanksi sebagaimana mestinya. 2) Kegiatan yang dilarang, misalnya praktik monopoli, praktik monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan tercantum dalam pasal 17 s.d. pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Fika dalam tulisannya yang berjudul Kegiatan yang Dilarang dalam Undangundang Antimonopoli bahwa dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas dan atau tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, tentu hal ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Contoh praktik monopoli adalah usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli karena PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki dan contoh praktik persekongkolan yaitu pelaku usaha bersekongkol dengan pimpinan proyek agar dimenangkan dalam tender. Atau pelaku usaha yang satu dibayar oleh pelaku usaha yang lain untuk sengaja mengalah dalam tender. Menurut prinsip perse illegal bahwa apabila pelaku usaha melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam pasal 17 s.d. 24, maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kesalahannya melainkan dapat langsung diproses pemberian sanksi sebagaimana mestinya. 3) Penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Adapun penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam pasal 25 s.d. pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 8

Menurut Arie Siswanto dalam tulisannya yang berjudul Definisi Penyalahgunaan Posisi Dominan bahwa penyalahgunaan posisi dominan merupakan praktik yang memiliki cakupan luas. Ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominasi ekonomi melalui kontrak mensyaratkan supaya konsumenya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Demikian juga apabila pelaku usaha yang memegang posisi dominan dengan basis “take it or leave it” membuat penentuan harga di luar kewajaran. Kemudian bila ditinjau dari segi struktur pasar, secara konseptual posisi dominan ini seperti jembatan diantara struktur monopoli dan oligopoli (pasar yang dikuasai beberapa perusahaan sejenis yang memiliki kemampuan yang sama). Pada struktur monopoli, pelaku usaha menguasai 100% pangsa pasar sebab bertindak sebagai pelaku usaha tunggal (monopolis). Pada struktur pasar dimana terdapat pelaku usaha yang memiliki posisi dominan ditandai penguasaan 50% sampai mendekati 100% pangsa pasar, sementara pangsa pasar pesaing terbesar lainnya kurang dari separuh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut. Pada struktur oligopoli, beberapa pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang berdekatan. Terakhir pada struktur persaingan sempurna (murni), hampir semua pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya bila ditinjau dari segi perilaku pasar, posisi dominan menurut Wihana Kirana Jaya dan Ditha Wiradiputra dapat diinventarisasi sebagai berikut: a) Pelaku usaha posisi dominan perlu memperhatikan reaksi konsumen sebab mungkin dengan menaikan tingkat harga akan memicu konsumen pelaku usaha posisi dominan tersebut untuk beralih ke pesaingnya. b) Pelaku usaha posisi dominan dapat dikatakan masih memberikan sedikit ruang bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi di pasar. Contohnya kasus Carefour di Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo Tbk. Dengan mengakuisisi 75% saham PT Alfa Retailindo Tbk dari Prime Horizon Pte Ltd dan PT Sigmantara Alfindo dan kasus PT. Sususegar merupakan peternakan sapi terbesar di Batam dengan kemampuan untuk memasok seluruh kebutuhan susu segar di Batam yang dijual seharga Rp.10.000/liter. Menurut prinsip rule of reason bahwa apabila pelaku usaha melakukan posisi dominan sebagaimana tercantum dalam pasal 25 s.d. 28, maka hal tersebut perlu dibuktikan kesalahannya sehingga pemberian sanksi dapat diberikan sebagaimana mestinya.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 9

b. Apakah perbedaan antara praktik monopoli dan monopoli? Jelaskan dan berikan contoh? Jawaban: Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan kata lain bahwa suatu perusahaan tertentu memiliki kemampuan bersaing dalam hal penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang/jasa di pasaran. Contohnya produk Microsft Windows, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan lain-lain, sedangkan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain bahwa hal ini dapat terjadi bilamana hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli dan hal ini dapat membuat perusahaan lain sukar untuk menyaingi dalam pemasaran, selain itu semakin banyak produk yang diproduksi akan menimbulkan semakin mahal harga produk tersebut, begitupun sebaliknya, contohnya kasus PT Carefour Indonesia, kasus PT Indofood Sukses Makmur, Kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004 Kasus Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu 2004, Kasus Penjualan VLCC PT. Pertamina, Kasus Proyek Logo Baru PT. Pertamina, dan Kasus Retail PT. Indomarco Prismatama (Indomaret).

c. Apakah dalam dunia usaha diperlukan persaingan? Apakah aspek positif dan aspek negatif monopoli? Dan jelaskan pengecualian dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan monopoli? Jawaban: Tentu iya, selama persaingan itu berjalan secara sehat dan tidak bertentangan dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni tidak melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu dengan persaingan usaha dapat mencegah untuk berlama-lama di zona aman dan menghindarkan dari sifat malas serta persaingan berkonotasi positif dengan motivasi untuk selalu kreatif dan inovatif.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 10

Kemudian aspek positif yang didapatkan dari monopoli, yaitu: 1) Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 2) Dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. 3) Mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. 4) Dapat meningkatkan inovasi (penemuan baru) bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Selanjutnya aspek negatif yang didapatkan dari monopoli, yaitu: 1) Ketidakadilan karena monopoli memberi keuntungan diatas normal. 2) Perusahaan lain sulit masuk pasaran. 3) Timbulnya eksploitasi terhadap barang produksi. 4) Jumlah dan harga tergantung monopolis. 5) Mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Adapun pengecualian dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan monopoli diantaranya: 1) Pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh negara, misalnya PT Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Kerata Api Indonesia. 2) Pengecualian terhadap perbuatan atau kegiatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pelaksanaan waralaba yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengecualian ini terdiri atas: a) Pengecualian terhadap perjanjian, misalnya perjanjian antara franchisee dengan franchisor dalam usaha franchise atau waralaba. b) Pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu, misalnya KFC, Pizza Hut dan lain-lain.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 11

3. Badan usaha terdiri atas badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. a. Jelaskan perbedaan bentuk badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum! Jawaban: Perbedaan yang mendasar dari bentuk usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum adalah sebagai berikut: 1) Usaha berbadan hukum adalah: a) Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking). b) Mempunyai harta kekayaan sendiri, bahwa harta perusahaan dan harta pribadi dipisahkan secara jelas. c) Mempunyai hak dan kewajiban. d) Dapat digugat dan menggugat didepan pengadilan. e) Contohnya Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (Prusda), Koperasi, dan Yayasan. 2) Usaha tidak berbadan hukum adalah: a) Tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum. b) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakan pada mitra atau sekutu dari bentuk usaha tersebut, dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undangundang. c) Harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas, atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri. d) Tidak mempunyai hak dan kewajiban. e) Tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini tetapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena merekalah secara tidak langsung yang melakukan hubungan hukum. f) Contohnya adalah Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 12

b. Uraikan secara jelas karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan yang berbadan hukum meliputi: 1) Pendirian Jawaban: a) Pendirian badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu: 

Pembuat badan usaha harus memiliki anggaran dasar (AD) dan dalam pebuatannya dibantu oleh notaris yang berisi nama perusahaan, bidang garapan badan usaha, pengurus dan alamat pengurus badan usaha, dan hak serta kewajiban pengurus usaha.



Setelah adanya anggaran dasar (AD), notaris akan menyampaikan anggaran dasar tersebut kepada PPN (Panitera Pengadilan Negeri).



Kemudian PPN akan mengeluarkan dua hal, yaitu TLN (Tambahan Lembaga Negara) dan TBN (Tambahan Berita Negara).



Selanjutnya akan mendapatkan nomor pendaftaran pendirian badan usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

b) Pendirian badan usaha berbadan hukum, pada prinsipnya sama dengan pendirian badan usaha yang tidak berbadan hukum, tapi yang menjadi perbedaannya itu bahwa setelah melaporkan dan atau pendaftaran bahwa badan usaha berbadan hukum mendapatkan izin dari Depkuham (Departemen Hukum dan HAM), sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak mendapatkannya.

2) Pelaksanaan Jawaban: Pelaksanaan badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum terdapat dua hal yaitu organ perusahaan dan harta kekayaan. Namun, yang menjadikan perbedaannya bahwa harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pengurus/pemilik perusahaan, sedangkan harta kekayaan dalam badan usaha berbadan hukum terdapat pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pengurus/pemilik perusahaan sebagaimana contohnya diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 13

3) Berakhir Jawaban: Mengenai berakhirnya badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum, yaitu: a) Kadaluarsa, artinya sudah lewat (habis) jangka waktunya dalam melakukan badan usaha tersebut. b) Musnahnya objek bidang garapan dalam usaha yang dilakukan. c) Keluarnya salah satu atau beberapa sekutu. d) Pailit,

dalam

hal

kepailitan

badan

usaha

tidak

berbadan

hukum

akan

dipertanggungjwabkan seutuhnya oleh pengurus/pemilik badan usaha karena tidak ada pemisahan harta kekayaan, sedangkan dalam badan usaha berbadan hukum kepailitan hanya dari harta perusahaan, apabila perusahaan berjalan lagi harus mengembalikan biaya pengurus yang telah dikeluarkan.

4) Tanggung jawab Jawaban: Tanggung jawab dalam badan usaha tidak berbadan hukum sepenuhnya hanya oleh pemilik badan usaha, sedangkan tanggung jawab dalam badan usaha berbadan hukum hukum oleh semua pengurus badan usaha tersebut.

c. Sebutkan dan jelaskan mengenai badan usaha! Jawaban: Badan usaha yang berbadan hukum terdiri atas: 1) Badan usaha milik negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya

dimiliki

oleh

Negara

Republik Indonesia.

BUMN dapat

pula

berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2) Yayasan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 14

3) Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 4) Persoran terbatas (PT) adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham Perseroan Terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 5) Badan layanan umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri atas: 1) Perusahaan persektuan adalah suatu kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk secara bersama menjalankan perusahaan dengan tujuan memperoleh laba. Sebagaimana diatur dalam pasal 1618 s.d. 1652 KUHPerdata. 2) Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 16 s.d. 35 Kitab Undangundang Hukum Dagang. 3) CV adalah persekutuan dengan setoran uang, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Sebagaimana diatur dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

4. Peredaran uang yang tidak terkontrol dapat menimbulkan fenomena ekonomi berupa inflasi dan deflasi. a. Uraikan makna pernyataan tersebut, dan bagaimana pemerintah menangani inflasi dan deflasi agar tidak menganggu perkembangan perekonomian di Indonesia! Jawaban: Inflasi adalah suatu keadaan harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri, sedangkan deflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 15

Kemudian kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menangani inflasi dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan pengaturan tingkat suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal menyangkut pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara langsung memengaruhi permintaan total dan memengaruhi harga. Adapun cara menangani deflasi yang bisa dilakukan pemerintah dengan cara: 1) Menurunkan tingkat suku bunga. 2) Memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuidasi ke sektor bisnis. 3) Memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. 4) Dari sisi bank sentral pemerintah dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarnya dengan uang tunai.

b. Apakah perbankan dapat turut serta untuk menjaga keseimbangan uang yang beredar di masyarakat?

Bagaimana

perbankan

menjalankan

peranananya

sebagai

lembaga

“intermediary”! Jawaban: Perbankan dapat turut serta dalam menjaga keseimbangan uang yang beredar di masyarakat karena peranan bank sangat penting sebagai otoritas moneter, mencakup kebijakan menjaga stabilitas moneter melalui pasar terbuka. Kemudian proses perbankan menjalankan peranananya sebagai lembaga “intermediary”, melakukan beberapa hal yaitu: 1) Menerima simpanan, yaitu kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat disebut dengan simpanan. Simpanan ini lazim pula dalam dunia perbankan disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK adalah dana yang berasal dari simpanan masyarakat baik dalam bentuk: a) Tabungan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan tabungan (saving deposit). b) Deposito menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dan bank. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 16

c) Giro menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. 2) Menyalurkan dana, kegiatan menyalurkan dana yang dilakukan oleh Bank sebagai lembaga intermediary adalah kegiatan memberikan kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

5. Dalam kehidupan sehari kita tidak akan terlepas dari mempergunakan uang dalam bertransaksi. a. Jelaskan dan berikan contoh tentang fungsi uang dan jenis uang? Jawaban: 1) Fungsi uang, yaitu sebagai: 1) Satuan hitung (unit of accaunt), artinya uang dapat memberikan harga komoditas berdasarkan satu ukuran umum. Contohnya dalam proses transaksi jual beli. 2) Alat transaksi (medium of exchange), artinya untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus dapat diterima atau mendapat jaminan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya alat bayar untuk mendapatkan barang menggunakan uang. 3) Penyimpan nilai (store of value), artinya kemampuan uang untuk menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga transaksi tidak perlu dihabiskan pada saat itu juga. Contohnya menyimpan uang di Bank, atau menyimpan emas dan barang berharga lainnya. 4) Standar pembayaran di masa mendatang (standard of deferrend payment), artinya mempermudah untuk menghitung pembayaran yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Contohnya dulu dengan barter, sekarang transaksi jual beli menggunakan uang.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 17

2) Jenis uang terdiri atas: a) Uang komoditas (full bodied money) adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Contohnya barang yang ada di gudang penyimpanan sebelum di ekspor. b) Uang fiat (token money), artinya nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai bahannya. Jadi uang itu tidak bernilai penuh dan dapat langsung dilihat oleh orang yang memegangnya. Serta dijamin oleh pemerintah. Contohnya uang logam dan uang kertas. c) Folding money, uang yang dapat dilihat orang yang memegangnya. Contohnya uang kertas dan uang logam. d) Uang giral, uang bukan dalam bentuk nyata. Contohnya cek Giro. e) Near money, uang ini merupakan time deposit (salah satu produk bank berupa simpanan dengan jangka waktu tertentu yang berbunga tinggi) dan obligasi pemerintah (instrumen hutang).

b. Jelaskan dan berikan contoh bahwa uang memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal dari uang? Jawaban: Nilai intrinsik merupakan nilai uang berdasarkan pada bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu. Nilai intrinsik lebih menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan uang. Contohnya sebuah uang dibuat dari emas maka nilai intrinsiknya adalah sebesar kadar dan berat emas yang terkandung dalam mata uang tersebut, sedangkan nilai nominal adalah nilai nilai uang yang tertulis atau tertera pada setiap mata uang. Contohnya pada mata uang logam tertulis Rp. 100,00 dan Rp. 1000,00 berarti nilai nominalnya adalah seratus rupiah dan seribu rupiah walaupun bahan membuatnya sama.

6. Jika kita membeli barang di toko dan kita membayar listrik melalui ATM. Disitu akan terlihat perbedaan fungsi uang. a. Uraikan perbedaan fungsi uang tersebut? Dan macam-macam uang yang beredar di Indonesia! Jawaban: Ketika kita membeli barang di toko maka pembayaran akan dilakukan secara langsung yakni kita sebagai pembeli mendapatkan barang dan penjual mendapatkan uang, hal tersebut merupakan fungsi uang sebagai alat transaksi (medium of exchange), artinya untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 18

Sedangkan ketika kita membayar listrik melalui ATM, hal tersebut merupakan pengejawantahan fungsi uang sebagai satuan hitung (unit of accaunt), artinya uang dapat memberikan harga komoditas berdasarkan satu ukuran umum. Selanjutnya macam-macam uang yang beredar di Indonesia, yaitu: 1) Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sirkulasi. Yang termasuk uang kartal adalah: a) Uang kertas (di Indonesia) adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat tukar dan alat pembayaran. Pecahan uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia saat ini bernilai nominal Rp 1.000,00; Rp 5.000,00; Rp 10.000,00; Rp 20.000,00; Rp 50.000,00; dan Rp 100.000,00. b) Uang logam, sama halnya dengan uang kertas, Bank Indonesia juga mengeluarkan uang logam sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Bahan yang digunakan untuk membuat uang logam terdiri dari emas, perak, perunggu, dan aluminium. Pecahan uang logam yang beredar di Indonesia adalah Rp 5,00; Rp 10,00; Rp 25,00; Rp 50,00; Rp 100,00; Rp 500,00 dan Rp 1.000,00. Secara praktis uang logam Rp 5,00 telah hilang dari peredaran tapi secara teoritis masih digunakan. 2) Uang giral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Dua bentuk uang giral yang paling banyak ditemui adalah: a) Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang namanya ditunjuk pada surat tersebut. b) Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang rekening orang atau badan yang ditunjuk oleh nasabah tersebut. Dengan mengeluarkan cek atau giro, uang giral dapat diubah menjadi uang kartal.

b. Jika uang yang beredar di masyarakat tidak seimbang maka bank akan melakukan kebijakan baik pemberian kredit maupun menaikan suku bunga bank. Uraikan secara jelas bagaimana akibatnya jika bank terlalu banyak menyimpan dananya atau sebaliknya terlalu banyak memberikan kredit! Jawaban: Jika bank terlalu banyak menyimpan dananya, maka berakibat deflasi yakni keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 19

Kemudian jika bank terlalu banyak memberikan kredit, maka berakibat inflasi yakni keadaan harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.

7. Bank dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank dalam memberikan kredit harus memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan memperhatikan prinsip 5 C. a. Jelaskan dan berikan contoh bank dalam menerapkan prinsip 5 C tersebut! Jawaban: 1) Character merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarganya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon-calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Contohnya pendataan pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah. 2) Capacity, dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Contohnya kemampuan seseorang dalam pengkreditan. 3) Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equality (kembali kepada kesetaraan), return on investment (laba atas investasi). Contohnya kekayaan yang dimiliki Bank BNI sebesar 1 triliyun. 4) Condition of economy, artinya kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Contohnya Bank BNI memberikan kredit kepada nasabah atas dasar nasabah tersebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 20

5) Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benarbenar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Contohnya nasabah menggunakan jaminan rumah dan tanah serta segala yang ada di atasnya apabila melakukan wanprestasi.

b. Seringkali bank memberikan penawaran kartu kredit melalui telemarketing. Bagaimana tanggapan saudara terhadap fenomena tersebut? Jelaskan! Jawaban: Menurut MNJ bahwa penawaran kartu kredit melalui telemarketing yang dilakukan oleh bank kurang tepat karena dikhawatirkan ada beberapa identitas rahasia bocor atau diketahui banyak orang. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan pada Pasal 17h bahwa informasi pribadi, termasuk aset dan nomor telpon pribadi seseorang merupakan informasi yang dikecualikan, atau rahasia, bahkan ada ancaman pidana hingga 2 tahun penjara bagi pihak-pihak yang membocorkan informasi pribadi.

c. Jelaskan bagaimana perbedaan antara pinjaman kredit perbankan dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata! Jawaban: Berdasarkan dasar hukum bahwa pinjaman kredit perbankan diatur dakan Pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sedangkan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1754 s.d. pasal 1769 KUHPerdata. Adapun perbedaan antara pinjaman kredit perbankan dengan perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata, yaitu pada pinjaman kredit perbankan objek persetujuan pasti berupa uang, sedangkan perjanjian pinjam-meminjam, objek persetujuan boleh berupa barang yang habis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 21

8. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, maka yang mengawasi lembaga keuangan semuanya tertumpu pada Otoritas Jasa Keuangan. a. Uraikan secara jelas apakah yang dimaksud dengan lembaga keuangan, dengan menyebutkan macam-macam lembaga keuangan tersebut? Jawaban: Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama ialah sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana nasabah atau masyarakat ataupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. 1) Lembaga keuangan bank teridri atas: a) Bank sentral (bank Indonesia). Di Indonesia Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai Bank Sentral. Bank sentral memiliki tanggung jawab terhadap setiap kebijakan moneter yang diberlakukan oleh setiap negara yang memiliki lembaga ini. Dibandingkan dengan perbankan lainnya maka bank sentral tidak memiliki kepentingan profit dalam menjalankan tugasnya karena bank sentral memiliki tugas sebagai penjaga kebijakan moneter dari pemerintahan yang sangat berbeda jelas dengan bank bank konvensional di setiap negara. Tugas dari bank sentral yang utama yaitu menjaga kestabilan dari nilai kurs dalam negeri dalam hal ini kurs mata uang dari suatu negara, menjaga kestabilan bisnis perbankan dan juga sistem perekonomian negara secara menyeluruh sehingga bank sentral menjadi lembaga yang penting dari suatu negara. b) Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan bank komersial dan dikelompokan ke dalalm 2 jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank non devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 22

c) Bank pengkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. BPR ini berasal dari bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya yang kemudian dilebur menjadi BPR. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPR relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR, seperti giro dan ikut kliring. 2) Lembaga keuangan bukan bank, yaitu: a) Pasar modal pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi (modal jangka panjang). b) Pasar uang (money market) sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek. Di pasar ini transaksi lebih banyak dilakukan dengan mengunakakn media elektronika, sehinga nasabah tidak perlu datang secara langsung. c) Koperasi simpan pinjam membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Oleh petugas koperasi uang tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkanya. d) Perusahaan penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Nilai jaminan menentukan besarnya nilai pinjaman. Sementara ini usaha pengadaian ini secara resmi masih dilakukan oleh pemerintah. e) Perusahaan sewa guna (leasing) bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Sebagai contoh jika seseorang ingin memperoleh barang-barang modal secara kredit, maka kebutuhan ini pembayaranya dapat ditutupi oleh perusahaan leasing. Pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. f) Perusahaan

asuransi

merupakan

perusahaan yang

bergerak

dalam

bidang

pertanggungan. Setiap nasabah diberikan polis asuransi yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian dan perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dengan menggantikanya apabila nasabahnya terkena musibah atau terkena risiko seperti yang telah diperjanjikanya.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 23

g) Anjak piutang (factoring) dimana usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain. Atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang memerlukanya. h) Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan berupa kredit tanpa ada jaminan. i) Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatanya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja arau perusahaan itu sendiri.

b. Salah satu perangkat OKJ adalah devisi perlindungan konsumen. Siapakah yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen manakah yang diatur oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Jawaban: Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian konsumen yang diatur oleh Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produklah yang dilindungi oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester III Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id Halaman 24

More Documents from "irham"