Pokok2-apbn

  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pokok2-apbn as PDF for free.

More details

  • Words: 2,914
  • Pages: 70
DIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN

POKOK-POKOK PELAKSANAAN APBN 1

UU No 17/03

Pasal 6

Ayat (1)

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

2

UU No 17/03

Pasal 6

Ayat (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): •







Dik uasak an k epad a Me nte ri Keuang an, selak u pengelola fis kal dan Wakil Pe meri nta han dalam k epemi li kan kekayaa n neg ara yan g d ipis ahk an; Dik uasak an k epad a mente ri /pimp in an lemb ag a selaku penggun a ang garan/peng guna barang kemen te ri an negara/ lemb aga yan g dipi mp inn ya; Dis erah kan kepada gub ernu r/bu pat i/wa likota selaku kepala pemeri ntahan dae rah un tu k meng elol a keuang an daerah d an mew aki li peme rin ta h daerah dalam kepemil ikan kekayaan daerah yang d ipisa hkan; Tid ak termas uk kewe nangan di bid ang mon eter, yang meli puti antara lain me ngeluark an uan g, y ang di atur 3 dengan und ang-un dang.

UU No 17/03

Pasal 9

Men teri /Pimp ina n le mbaga seb ag ai Pe ng gun a An gg ara n/ Pe ng guna Bar an g ke men ter ia n ne ga ra/le mbaga ya ng di pi mp in nya memp uny ai tug as seb ag ai be rik ut : a. Men yus un ran can gan an gga ra n kem en ter ia n ne ga ra/ le mba ga ya ng di pimp in nya; b. Men yus un doku me n pel ak san aa n an ggar an; c. Mel ak san akan ang ga ran ke men ter ian ne ga ra/le mba ga yan g dip imp inn ya . 4

UU No 17/03

Pasal 13

Ayat (1)

Pemerintah Pusat menyampaikan pokok pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambatlambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan 5

UU No 17/03

Pasal 13

Ayat (2)

Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. 6

UU No 17/03

Pasal 13

Ayat (3)

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara / lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. 7

UU No 17/03

Pasal 14

Ayat (2)

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai

8

UU No 17/03

Pasal 14

Ayat (4)

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

9

UU No 17/03

Pasal 14

Ayat (5)

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

10

UU No 17/03

Pasal 14

Ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11

UU No 17/03

Pasal 15

Ayat (5)

APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan  unit organisasi,  fungsi,  program,  kegiatan, dan  jenis belanja. 12

UU No 1/04

Pasal 4

Ayat (2) Men teri / pimpi na n le mba ga se lak u Pen ggu na An ggar an / Pe ngg una Bar ang ke men ter ian nega ra / le mba ga ya ng dip im pi nn ya ber wen an g: a. Men yusu n dokume n pe la ksa na an an gga ran ; b. Men unjuk Kua sa Pen ggu na Angg ar an / Pe ng guna Bar an g; e. Mel aku ka n tindak an yan g me ngak ib atk an pen ge lu ara n an gg ar an bel an ja; f. Men etap kan pejab at ya ng ber tugas mel ak uk an pen guji an da n p eri ntah pemba ya ra n 13

UU No 1/04

Pasal 7

Ayat (1)

Menteri Keuangan adalah Bendaharawan Umum Negara

14

UU No 1/04

Pasal 7

Ayat (2)

Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara berwenang a. Menetapkan Kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; b. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. 15

PP No. 20/03

Pasal 9

Ayat (1)

Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab dari segi kebijakan atas pencapaian kinerja Kementerian Negara/ Lembaga.

16

PP No. 20/03

Pasal 9

Ayat (2)

Kepala Satuan Kerja sebagai kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan/atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan. 17

PP No. 21/03

Pasal 10

Ayat (3)

Kementerian Negara/Lembaga membahas RKA-KL sebagaimana dimaksud ayat (1), bersama-sama dengan komisi terkait di DPR

18

PP No. 21/03

Pasal 10

Ayat (4)

Kementerian Perencanaan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan Rencana Kerja Pemerintah.

19

Lata r Bel ak ang 

Reformasi;



Perkembangan teknologi



Tuntutan masyarakat



Kesenjangan 20

Lata r Bel ak ang (lanju tan ) 





Kurang terkaitnya antara Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaannya; Penganggaran yang ber-horizon satu tahun (jangka pendek); Terpisahnya penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan 21

ALASAN PE RUBAH AN SIS TEM P EN GAN GGARAN   



 

Kondisi infrastruktur & pelayanan publik Profil kegiatan/proyek APBN/APBD; Pelurusan tujuan dan fungsi anggaran pemerintah; Peningkatan peran Stakeholder;  Dunia usaha;  Daerah;  Kementerian negara/lembaga;  DPR/DPRD dan masyarakat; Perubahan sistem pemilihan. Respons terhadap pengaruh globalisasi.

22

Satuan Kerja (Satker) - PUSAT DIP A Satk er 1. eselon 2 Kegiatan a Kegiatan b 2. eselon 2 Kegiatan c 3. eselon 2 Dst. 23

Satuan Kerja (Satker) - DAERAH DIPA Satker A Kegiatan Kegiatan Satker B Kegiatan Kegiatan dst

1 DIPA 1 ESELON 1 1 PROPINSI

a b c d 24

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA (IDEAL MENURUT UU) MENTERI PENGGUNA ANGGARAN

SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA

PEGUJI TAGIHAN

PENERBIT SPM

UNIT AKUTANSI INSTANSI 25

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

MENTERI PENGGUNA ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM

SATKER

SATKER

KPPN

KPPN

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Bendara Umum

Kuasa Bendara Umum 26

SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PUSAT Sebagai SATKER ESELON 1 atau KETUA BADAN

LUAR NEGERI

DAERAH Sebagai SATKER ESELON 2, 3 atau 4

Sebagai SATKER DUTA BESAR, …., ……………………. ? 27

SATKER KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PUSAT SETJEN

BADAN

DITJEN

IRJEN

DAERAH ESELON 2

ESELON 3 28

SEKJEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA BIRO

PEMBUAT KOMITMEN

KARO KEUANGAN

BENDAHARA

PEGUJI TAGIHAN

KEPALA BIRO

PENERBIT SPM

UNIT AKUTANSI INSTANSI

29

DITJEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DIREKTUR

PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA

SEKDITJEN

PEGUJI TAGIHAN

DIREKTUR

PENERBIT SPM

UNIT AKUTANSI INSTANSI

30

IRJEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSPEKTUR

PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA

SETITJEN

PEGUJI TAGIHAN

INSPEKTUR

PENERBIT SPM

UNIT AKUTANSI INSTANSI

31

BADAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEPUTY / KEPALA PUSAT

PEMBUAT KOMITMEN

BENDAHARA

SEKBADAN

PEGUJI TAGIHAN

DEPUTY / KEPALA PUSAT

PENERBIT SPM

UNIT AKUTANSI INSTANSI

32

ESELON 2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA BIDANG

PEMBUAT KOMITMEN

KEPALA BIDANG

KABAG UMUM

BENDAHARA

PENERBIT SPM

PEGUJI TAGIHAN

PEMBUAT KOMITMEN

UNIT AKUTANSI INSTANSI 33

ESELON 3 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEPALA SEKSI PEMBUAT KOMITMEN

KASUBAG TU Penerbit SPM

BENDAHARA

KEPALA SEKSI

PEGUJI TAGIHAN

PEGUJI TAGIHAN

UNIT AKUTANSI INSTANSI

34

HU BUN GAN LE MB AGA DA N KI NERJ A KEBIJAKAN

COST EFFECTIVENES

menteri/pimpinan lembaga Gubernur/Bupati/Walikota

OUTCOMES EFEKTIFITAS

SATUAN KERJA

OUTPUTS PROSES

EFISIENSI

INPUTS SUMBERDAYA

EKONOMI

35

PE NGAN GGARAN BERB ASIS K INERJA 



Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan ket erkaitan ant ar a p enda na an denga n kel ua ra n da n ha si l ya ng diha rap ka n termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan ind ika tor k inerja , sta nd ar b iaya , sta nda r pela ya na n mi ni mal , da n eva lua si ki nerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

36

INDIKATOR KINERJA Ukur an ku anti ta ti f dan kuali tatif yang meng gamb ark an ti ng kat ca paian suatu sas aran ata u tuju an yg te lah dit etapk an. Fun gsi I ndik ator Kinerja : 4. Memperjelas apa, berapa & kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan. 5. Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud. 6. Menciptakan konsensus yg dibangun bersama oleh pihak terkait utk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya. 7. Membangun dasar utk pengukuran, analisis & evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. 37

INDIKATOR KINERJA (con’t) 



In dik at or hasi l  Pernyataan dan target yang akan dicapai oleh suatu proram pada jangka waktu menengah sesuai dengan tujuan dan sasaran program. In dik at or ke lu ar an  Pernyataan dan target yang akan dicapai secara langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan, terdiri dari: 







Harg a ( Pri ce )  Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat keluaran tertentu; Kuan titas ( Quant ity )  Jumlah unit barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; Kual itas ( Quali ty )  Tingkat barang dan atau jasa yang dihasilkan berdasarkan kepuasan penerima manfaat, dan ketep atan wak tu .

38

INDIKATOR KINERJA OUTPUT Contoh: 



KUA NTIT AS (qu ant ity) :  Jumlah peraturan yang dikeluarkan;  Jumlah km jalan yang diaspal;  Jumlah pegawai yang dilatih;  Jumlah dokumen yang diproses;  Jumlah pasien yang dilayani; KUA LITA S (qual it y) :  Pegawai terlatih dengan hasil memuaskan;  KM jalan setingkat propinsi;  % Tingkat kesalahan penyelesaian dokumen;  % Tingkat kepuasan pasien;  Biaya pelayanan per dokumen;  Biaya pelayanan per pasien

39

INDIKATOR KINERJA OUTPUT (Lanjutan)





KETEP ATAN WAKTU (ti mel ine ss) :  6 bulan penyusunan draft perda;  2 minggu pelatihan pegawai;  8 jam proses persetujuan dokumen;  15 menit waktu tunggu pasien; HARGA (p rice ):  Biaya penyusunan per draft keputusan;  Biaya pelatihan per pegawai;  Biaya pengaspalan per KM jalan;  Biaya pelayanan per dokumen;  Biaya pelayanan per pasien 40

INDIKATOR KINERJA OUTCOME 









Berkurangnya % tingkat kecelakaan di jalan raya dari 10% menjadi 8% pada akhir 2008 Berkurangnya tingkat kematian bayi dari 3% pada tahun 2005 menjadi 1% pada akhir tahun 2009 Berkurangnya defisit anggaran dari 10% pada tahun 2005 menjadi 3% pada tahun 2009; Meningkatnya penghasilan per kapita dari $650 pada tahun 2006 menjadi $1.000 pada tahun 2010; Menurunnya tingkat buta huruf dari 7% jumlah penduduk pada tahun 2003 menjadi 2% pada tahun 2007

41

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA 

Ex ist in g 



Ke Depan: 





Program  Kegiatan  Anggaran (Volume x Standar harga masuk an ) Program  Kegiatan  Anggaran (Volume x Standar harga keluar an Output  Kuantitas, Kualitas, Harga & waktu.

Pent aha pa n: 

Analisa Standar Biaya  Standar Biaya atas keluaran

42

Jen is Bel an ja        

Bela nja Bela nja Bela nja Bela nja Bela nja Bela nja Bela nja Bela nja

Pe ga wai Bara ng Mo da l Bunga Huta ng Su bs id i Bantua n So sia l Hi bah Lai n l ain 43

Be lanj a Moda l Pengeluaran dlm Rangka Pembentukan Modal  

  

Pengeluaran untuk Perolehan Asset tetap Pengeluaran yg setelah perolehan asset mengakibatkan bertambahnya :  Masa Manfaat;  Kapasitas;  Kualitas & Volume Pengeluaran untuk Asset yg tidak ditujukan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat Biaya pendukung dalam perolehan asset Pengeluaran untuk belanja perjalanan & jasa yg terkait dengan perolehan asset tetap / asset lainnya (konsultan pengawas, konsultan perencana dll) 44

Be lanj a ba ra ng

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang & jasa yang habis pakai



Bela nja Bara ng & Jas a



Bela nja Pe meli hara an



Bela nja Pe rjala nan Dinas 45

Bela nja Bar ang & Ja sa    

Keperluan kantor sehari-hari ATK Langganan daya & jasa Pekerjaan non fisik yg langsung menunjang tupoksi

46

Bela nja Pem elihar aan Untuk mempertahankan asset tetap/asset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal

47

Bela nja Per ja la nan Dina s Untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan

48

STRUKTUR APBN Budget Formulation

Klasifikasi ORGANISASI

FUNGSI BELANJA (EKONOMI)

LOKASI

Budget Implementation &Reporting

UU APBN Keppres Rincian

SRAA/DIPA

DEPARTEMEN UNIT ORGANISASI

SATUAN KERJA

FUNGSI, SUB FUNGSI PROGRAM KEGIATAN

SUB KEGIATAN

JENIS BELANJA

PUSAT/ PROVINSI

JENIS PENGELUARAN RINCIAN PENGELUARAN KELOMPOK MAK MAK KABUPATEN/KOTA

49

PELAKSANAAN APBN 2.

3.

PELAKSANAAN PEMBUATAN KOMITMEN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

50

PELAKSANAAN PEMBUATAN KOMITMEN (PK) 1. 2. 3.

BIDANG KEPEGAWAIAN BIDANG PELAKSANAAN TUPOKSI BIDANG PBJ

51

PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN KOMITMEN 1. 2.

3.

KEPEGAWAIAN = KEPALA SATKER PELAKS. TUPOKSI = KEPALA SATKER/ KPA/PK PELAKS. PBJ = KPA/PK

52

PELAKSANAAN PEMBAYARAN 1.

2.

PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN PEMBAYARAN LANGSUNG

53

PENAGIHAN PEMBAYARAN 1. 2.

BENDAHARA PENGELUARAN (UP) PEMBUAT KOMITMEN (LS)

54

Jenis-Jenis Bendaharawan 1.

2.

Bendahara Umum Negara (Menteri Keuangan), yaitu orang atau badan yang bertugas menerima setoran penerimaan negara, dan melakukan pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar dari ordonatur. Bendahara Khusus, yaitu orang atau badan yang melaksanakan salah satu tugas bendahara, yaitu khusus penerimaan atau pengeluaran. 55

Jenis-jenis Bendaharawan Umum Negara 1. 2.

Bendahara Umum Negara (KP DJBPN) Bendahara Umum Negara (KPPN), dengan kantor bayar: a. Bank Operasional b. Kantor Pos

56

Jenis-jenis Bendaharawan Khusus •



Bendahara Penerimaan, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah. Bendahara Pengeluaran, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah. 57

Contoh Bendahara Penerima 1. 2.

3. 4. 5.

Bendahara Bendahara Kesehatan Bendahara Bendahara Dst.

penerimaan BPN penerimaan Dept. penerimaan Kejari/Kejati penerimaan Dept. Agama

58

Contoh Bendahara Pengeluaran 1.

Bendahara Pengeluaran pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang melaksanakan semua jenis belanja dalam DIPA yang bersumber dari: a. Rupiah Murni b. PHLN c. PNBP 59

Pengangkatan Bendaharawan Bendaharwan Umum Negara adalah Menteri Keuangan 2. Bendahara Penerimaan diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota. 3. Bendahara Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ bupati/walikota. 1.

60

PENGAJUAN UP 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Setiap satker dapat diberikan Uang Persediaan Untuk mengelola UP diangkat pejabat fungsional Bendahara Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan dapat mengangkat seorang Bendahara Pengeluaran Untuk membantu pengelolaan UP, kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka Bendahara pengeluaran membagi UP kepada PUM Apabila di antara PUM telah merealisasikan UP sekurang-kurangnya 75 %, KPA dapat mengajukan SPM-GUP bagi PUM berkenaan tanpa menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai 75 %. 61

PERTANGGUNGJAWABAN UP 









Berdasarkan SPM-UP dari KPA, KPPN menerbitkan SP2D-UP Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. UP bersifat revolving sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA. Pengajuan SPM-UP dilAmpiri rincian uang yang dikelola oleh masing-masing PUM. Sisa UP pada akhir tahun anggaran disetor ke Kas Negara (tanggal 31 Desember) 62

BESARAN UP UP dib er ikan dal am bat as -ba ta s se ba ga i ber ik ut : 2. Untuk klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811. 3. Pengecualian diatas ijin Dirjen PBN/Kanwil DJPBN 4. Batas-batas UP: a. 1/12 pagu klasifikasi belanja UP maksimal 50 juta untuk pagu s.d. 900 juta b. 1/18 pagu klasifikasi belanja UP maksimal 100 juta pagu >900 juta s.d. 2,4 M c. 1/24 pagu klasifikasi belanja UP maksimal 200 juta untuk pagu >2,4 M

63

PENGAJUAN TUP 4. Diluar diatas ditetapkan Dirjen PBN 5. UP revolving jika digunakan minimal 75 % 6. Jika belum mencapai 75 %, tetapi ada kebutuhan mendesak mengajukan TUP. 7. Izin pemberian TUP: a. Kepala KPPN s.d. 200 juta untuk klasifikasi belanja UP b. Kepala Kanwil DJPBN >200 juta untuk klasifikasi belanja UP.

64

PERSYARATAN TUP 1. 2. 3. 4.

5.

Untuk kebutuhan mendesak Paling lama satu bulan Sisa dana disetor ke Kas Negara Sanksi pelanggaran nomor 3 tidak diberikan lagi TUP Pengecualian nomor 4 ditentukan oleh Kepala Kanwil DJPBN 65

LAMPIRAN SPP TUP 1. 2. 3. 4.

Rincian Rencana Penggunaan Dana Rincian sisa MAK TUP Rekening Koran saldo terakhir Surat Pernyataan tidak dapat dibayar dengan SPM-LS.

66

KODE UP/TUP SPM-UP/TUP menggunakan kode: a. RM 0000.0000.825111 b. PLN 9999.9999.825112 c. PNBP 0000.0000.825113. 2. Pembayaran kepada satu rekanan maksimal Rp10 juta, kecuali honor 1.

67

MEKANISME PENCAIRAN (LS) KPP N

7

KAS NEGARA

KANWIL DJPb

DJPb 8 REKENING

5

4 6

DAERAH KO NT RAKTO R DAERAH / SUPPL IER

SP2D

SPM KUASA PENGGUNA ANGGARAN

3

BERITA ACARA SERAH TERIMA

2

PENYELESAIAN PEKERJAAN

1

68

MEKANISME PENCAIRAN (UP) DAERAH DAERAH SUPL IER

KPP N KAS NEGARA

3

SPM/GU

REKENING

2 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

5

SP2D

4

1

6

DAERAH DAERAH BENDA HARA BUKTI2 69

BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA PEMBUAT KOMITMEN

PE NG UJI TAGI HA N

BENDAHARA PENGELUARAN

PENERBIT SPM

UNIT AKUNTASI SATKER

Bayar SK SP K KON TR AK

Da ft ar Lemb ur DA FT AR GAJI BA PK BA PB BA SER AH TE RIM A

Draft SPM GU

SPM G U BUKTI

Proses SAI

SPM LS

Draft SPM LS

BUKTI

Transfer UP/GU PEMBEB ANAN

Benar BU KTI DAN TA GIHAN

LAP OR AN KE UA NG A N

UJ I DA N PE RIKS A Salah

Transfer pihak III

SP2D SPM

KPPN

70