Pnpm Mandiri

PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI (Studi Kasus di Pemerintah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali) A. Latar Belakang Masalah Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk maksud tersebut pemerintah pusat telah Melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak krisis ekonomi, seperti program IDT, P3DT, JPS,P2MPD dan PPK (Program Pengembangan Kecamatan)sebagai cikal bakal PNPM Mandiri. Pelaksanaan PNPM Mandiri berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia. Melalui program PNPM Mandiri dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan social bagi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta

program

pendukungnya

seperti

PNPM

Generasi,

program

1

penanggulangan

kemiskinan

di

perkotaan

(P2KP)

sebagai

dasar

bagi

pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayan (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi, maka PNPM Mandiri dikembangkan sebagai media untuk membangu kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan.PNPM Mandiri merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para perilaku pembanguna serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan konsep PNPM Mandiri ini juga diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik. Beberapa proses dan kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri selalu mempertimbangkan agar dapat mendukung pencapaian pemerintahan yang baik. Seluruh proses kegiatan PNPM Mandiri pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu: 1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepoada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbukaa dan penuh tanggung jawab. 2. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran

masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, 2007:1) Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa salah satu perhatian dari PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan disini mencakup aspek yang cukup luas salah satunya adalah bidang ekonomi, karena masalah ekonomi merupakan suatu masalah yang sifatnya makro dan mikro yang

2

digunakan sebagai barometer atau tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa. Menurut para ekonom, UKM-lah (Usaha Kecil dan Menengah) yang dominan dan potensia untuk menyelamatkan perekonomian nasional terutama saat-saat krisis seperti sekarang ini (Kompas,2 Januari 2009:13). Setelah diberlukannya Undang-Undang otonomi daerah NO. 32/2004, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri guna menyejahterakan rakyat. Di sini diartikan Usaha Kecil Menengah (UKM) sama dengan ekonomi kerakyatan. Jadi disini pemerintah mengajak kepada rakyat untuk menjadi subjek dan objek dari pembangunan bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan saja. Peran masyarakat dalam pembangunan dituntut semaksimal mungkin melalui ide, inovatif dan tindakan nyata untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu usaha kecil menengah adalah salah satu pilihan yang tepat bagi masyarakat pedesaan untuk dikembangkan. Hal ini sangat relevan dengan keadaan social ekonomi pada masyarakat pedesaan, misalnya: tingkat pengangguran yang tinggi, ketergantungan pada kota besar, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya sumber daya alam yang belum dikelola dan lainlain. Dengan adanya usaha kecil menengah di tingkat daerah khususnya kecamatan, kekurangan-kekurangan yang menjadi tuntutan masyarakat dapat terpenuhi, sehingga tercipta masyarakat yang berswadaya tinggi, mempunyai kepekaan terhadap lingkungan yang tinggi untuk memanfaatkan sumber daya yang belum dikelola secara optimal, sehingga usaha kecil menengah menjadi salah satu jalan bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Sedangkan peran pemerintah adalah menyelenggarakan PNPM Mandiri berdasarkan prinsip–prinsip yang jelas. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

3

a.

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggunggugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif

b.

Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya

c.

Keberpihakan pada Orang/Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung

d.

Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola

e.

Partisipasi/Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan

f.

Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas

g.

Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut

h.

Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan

i.

Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan.

4

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan PNPM Mandiri. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan antara lain, pembangunan infrastruktur untuk kegiatan perekonomian masyarakat, pembangunan pasar dan pemugaran rumah-rumah penduduk pra sejahtera. Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: Peranan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Studi Kasus di Pemerintah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali) B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: sejauhmana keterlaksanaan peranan Pemerintah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui sejauh mana keterlaksanaan peranan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dan solusi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ? D. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

5

E. Tinjauan Pustaka 1. Peranan Peranan menurut WJS. Poerwodarminto (1986:175) sebagai berikut: “Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”. Menurut soejono Soekanto (1990:268) mengatakan bahwa: ”Peranan diartikan sebagai suatu aspek yang dinamis dari pada kedudukan (status) sesuai dengan hak dan kewajiban”. Dari dua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa peranan adalah yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal dan aspek dinamis daripada kedudukan sesuai dengan hak dan kewajibanya. Miftah Thoha (1985:187) memberi batasan bahwa: “ Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang terwujud, yang ditimbulkan karena jabatan tertentu”. Dari pendapat diatas, maka peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang dilaksanakan menurut hand an kewajiban oleh individu sesuai dengan kedudukanya. Dalam suatu Negara, pemerintah memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan tujuan Negara. Pemerintah harus mampu menjebatani kepentingan yang ada dalam masyarakat, ia harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Sebagai pelayan yang baik bagi masyarakat seharusnya pemerintah dapt melalayani masyarakat dengan memuaskan. Peran dari pemerintah yang lain adalah sebagai penentu kebijakan. Hal ini dikatakan oleh Budi

Winarno

(2007:123-127)

bahwa

presiden(eksekutif),

Lembaga

Yudikatif, Lembaga Legislatif bahkan badan-badan administrasi mempunyai tugas masing-masing dalam penentuan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yamg diambil biasanya dapat meminimelisir masalah-masalah yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Sehingga dapat dilihat bagaimana peran pemarintah dalam menanggulangi masalah yang menjamur dalam masyarakat.

6

2. Pemerintah Kecamatan Kecamatan

adalah

wilayah

kerja

Camat

selaku

Perangkat

Daerah/Kota. Ada perbedaan mendasar pengertian Kecamatan dari UU No 5/74 dengan UU 32/2004. Dalam UU 5/74 Kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka pelaksanaan dekonstrasi. Sedangkan Kecamatan menurut UU 32/2004 adalah perangkat daerah. Oleh karena itu Kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Dari penjelasan diatas dapat dilihat Kecamatan memiliki keunikan khusus, yaitu Kecamatan menjadi koordinator diwilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagaian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Kecamatan dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas pokok membantu tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Sedangkan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut: a. Penyelenggara pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan di bawahnya, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum. b. Pengkoordinasi

pelaksanaan

pemerintahan

umum,

pemerintah

kelurahan/desa, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan umum. c. Peleksanaan tugas lain yang diberikann oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan fungsi dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan tersebut, tugas pokok dari kecamatan meliputi: a. Menyusun program kerjadi bidang pemerintahan dan pertanahan, ketentraman dan keteriban, pembangunan masyarakat dan desa atau kelurahan, kesejahteraan social dan pelayanan umum

7

b. Menjabarkan perintah bupati secara terinci dan jelas sesuai petunjuk, pedoman yang berlaku agar mudah dipahami sebagai pedoman kerja. c. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintah

baik

yang

dilaksanakan oleh instansi vertikal, perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan. 3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan

sebagai

dasar

dan

acuan

pelaksanaan

progran-program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:11). Pendekatan dalam PNPM Mandiri atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

8

a. Menggunakan

kecamatan

mengharmonisasikan

sebagai

perencanaan,

lokus

pelaksanaan,

program dan

untuk

pengendalian

program. b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis. e. Melalui

proses

pemberdayaan

kemandirian, dan keberlanjutan

yang

terdiri

atas

pembelajaran,

(Pedoman Umum PNPM Mandiri,

2007:11). Pada dasarnya ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi : a. Penyediaan dan persediaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya. b.

Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekomomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini.

c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:11).

9

Penempatan papan informasi tidak hanya di dalam ruangan, tetapi juga terbuka dan diletakkan di tempat-tempat umum yang biasa dikunjungi orang, seperti : pasar, balai desa, pos ojek, Puskesmas, tempat ibadah dan lain-lain. Berkatian dengan papan informasi, hal-hal yang perlu diperhatikan ; a. Informasi

yang

ditempelkan

di

papan

informasi

diusahakan

menggunakan bahasa sederhana dan dapat dimengerti masyarakat umum. b. Dalam papan informasi selalu dituliskan nomor kotak pos 612 JKP Jakarta, nama dan alamat FK sebagai media pengaduan masttarakat. Hal itu dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan oleh masyarakat, disarankan papan informasi disediakan kotak saran dan pengaduan yang secara periodic dibuka oleh FK. Setiap pengaduan agar segera ditindak lanjuti sesuai prinsip dan prosedur penanganan pengaduan, terbuka serta adanya partisipasi masyrakat. Permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan agar selalu dilalaporkan ke jenjang di atasnya, untuk memastikan penangananya telah sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri. c. Sekali waktu warga masyarakat dikumpulkan dikumpulkan di depan papan I nformasi. Fasilitator Kecamatan, pendamping Lokal, FD atau TPK menjelaskan apa yang diinformasikan dalam papan informasi tersebut. 4. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri a. Sosialisasi Sebagai langkah awal ketika akan dilaksanakan suatu program tentunya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi dalam PNPM adalah upaya memperkenalkan atau memberi pemahaman kepada perangkat pemeritah, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi

10

kebijakan,

pengertian,

tujuan,

konsep,

mekanisme

dan

hasil-hasil

pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri. Dalam

tahap

ini

pemerintah

kecamatan

berperan

dalam

mensosialisasikan PNPM Mandiri kepada organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi ini adalah dimengerti dan dipahami secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri oleh pelaku-pelaku pendukung PNPM Mandiri dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. b. Pelaksanaan Program Pelaksanaan program adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan program dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan dan pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang atau jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personel tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Tim pengelola kegiatan yang diajukan oleh masyarakat kemudian disahkan oleh Pemerintah Kecamatan. c. Pengendalian Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, dan

tindak

lanjut

yang

dilakukan

untuk

menjamin

pelaksanaan

11

pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Dalam tahap ini Pemerintah Kecamatan memastikan kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. d. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa-desa di Kecamatan Teras termasuk di dalamnya para pelaku PNPM Mandiri. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala baik oleh Pemerintah Kecamatan, masyarakat maupun pihak independen seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan. Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. F. Kerangka Berpikir Kerangka pemikiran adalah landasan berfikir seseorang tentang bagaimana ia berusaha menjelaskan suatu fakta atau hubungan antara faktor dapat juga menjelaskan suatu variable atau hubungan antar variable dengan mengacu pada landasan teori. Untuk mempermudah pemahaman mengenai peranan kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Peranan Pemerintah Kecamatan dalam PNPM Mandiri : 1. Tahap sosialisasi 2. Tahap pelaksanaan program

Keberhasilan PNPM

3. Tahap pengendalian 4. Tahap evaluasi

12

G. Definisi Konseptual Definisi konseptual adalah untuk menegaskan batasan-batasan atau konsep-konsep yang digunakan agar tidak terjadi salah penafsiran antara peneliti dengan pembaca. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: a. Peranan merupakan aspek dinamis dan kedudukan. Seseorang atau suatu organisasi dapat dikatakan telah menjalankan peranannya apabila oran atau organisasi tersebut telah melaksanakan hak-hak atau kewajibannya. Terkait dengan adanya kewajiban, kewajiban yang dimaksud dalam organisasi adalah segala sesuatu yang ada dalam tugas dan fungsi yang diemban organisasi tersebut. b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan perwujudan nyata dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

13

BAB III METODE PENELITIAN 1. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah staf pemerintah kecamatan dan masyarakat Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Adapun sampel dalam penelitian dibagi dalam dua katagori responden yaitu staf pemerintah kecamatan dan masyarakat kecamatan Teras kabupaten Boyolali yang terlibat dalam dan merupakan peserta program PNPM Mandiri. 2. Jumlah Sampel dan Teknik Sampling Jumlah sampel pada masing-masing kategori responden serta teknik sampling yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: a. Staf pemerintah kecamatan: seluruh staf kecamatan Teras kabupaten Boyolali yang terlibat secara langsung dalam program PNPM Mandiri, yaitu staf kecamatan pada seksi pemerintahan terdiri dari 30 orang. b. Masyarakat kecamatan Teras kabupaten Boyolali peserta PNPM terdiri dari 13 desa yaitu: No Desa 1. Kopen 2. Doplan 3. Kadireso 4. Nepen 5. Sudimoro 6. Bangsalan 7. Salakan 8. Teras 9. Randusari 10. Mojolegi 11. Gumukrejo 12. Tawangsari 13. Krasak Jumlah

Jumlah Penduduk Desa 3.753 3.720 3.854 2.660 2.674 2.319 3.778 5.106 5.703 3.367 2.811 3.041 2.401 14

delapan desa (50% x n + 1 = 50% x 13 = 1 = 6.5 + 1 = 7,5, dibulatkan menjadi 8) dengan jumlah responden pada masing-masing desa terpilih adalah 10 orang yang dipilih secara acak (random). Dengan demikian, jumlah sampel untuk kategori responden masyarakat dalam penelitian ini adalah 80 orang. 3. Jenis dan Sumber Data a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten dengan pelaksanaan penelitian ini, dalam hal ini adalah staf pemerintah kecamatan pelaksana dan masyarakat peserta Program PNPM Mandiri b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-catatan, arsip, serta dokumentasi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan baik dari Kecamatan maupun Biro Pusat Statistik. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi: pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk melihat kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Angket / kuisioner: pengumpulan data melalui seperangkat pertanyaan dan atau pernyataan secara tertulis kepada responden mengenai hal yang akan diteliti. Melalui angket ini juga akan dapat dikumpulkan karakteristik responden dan data pendukung penelitian. Angket penelitian ini tersedia dalam lampiran c. Studi Dokumentasi: pengumpulan data dengan mencatat data-data, dokumendokumen, arsip-arsip yang ada di kantor, surat kabar, dan dokumentasi lainnya. 5. Teknik Analisis Data Penelitian ini akan menggunakan Analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara systematic semua data dan bahan lain yang terkumpul agar peneliti mengerti benar makna yang telah ditemukannya, dan dapat menyajikan

15

kepada orang lain secara jelas (HB. Sutopo, 1988:38). Mengacu pada pendapat diatas, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sajian terjalin (model interaktif), dengan tiga komponen analisis utama, yaitu: a.

Reduksi data: proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan dan abstraksi

data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian. b.

Sajian data : rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian

dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan dapat mengerti tentang apa yang sedang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis/tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. c.

Penarikan kesimpulan : penarikan kesimpulan berdasarkan analisa dari data-

data yang sudah dikumpulkan.

16

6. No

Jadwal Penelitian: Kegiatan

.

April I I II I

IV

Mei I II

III

IV

Juni I II

III

IV

I

1.

Penyusunan

X

X

X

2.

Proposal Penyusunan

X X

3.

Instrumen Seminar

X X

proposal dan

X

instrumen 4.

penelirian Pengujian

X

X

validitas dan

X

X

5.

reliabilitas Penentuan

X

6.

sampel Pengumpulan

X

X X

X

7.

data Analisis data

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

8.

Pembuatan

X

X

X

X

9.

draft laporan Penyempurna

an Laporan 10. Penggandaan

X

X

X

X X

laporan

X

penelitian BAB IV PEMBAHASAN A. Peranan Pemerintah Kecamatan Teras dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

17

1. Tahap Sosialisasi Sosialisasi dalam PNPM Mandiri adalah upaya untuk memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi tentang PNPM Mandiri kepada masyarakat dan para pelaku atau instansi pendukung PNPM Mandiri. Proses sosialisasi di Kecamatan Teras dilakukan melalui musyawarah antar desa yang dihadiri oleh wakil dari masing-masing desa yang terdapat dalam Kecamatan teras Kabupaten Boyolali. Dalam proses sosialisasi ini dijelaskan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan hal-hal yang berkaitan dengan PNPM Mandiri. Musyawarah ini juga merupakan forum pertama di tingkat Kecamatan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam proses sosialisasi adalah telah mengadakan pemberitahuan kepada masyarakat secara umum. Adapun cara yang dilakukan dalam pemberitahuan PNPM Mandiri dilakukan melalui berbagai cara. Seperti Penyampaian informasi program pada masyarakat melalui rapat atau musayawarah desa, penyuluhan, kotak saran dan papan informasi dianggap lebih efektif, karena melalui pertemuan langsung. 2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program. Tahap ini dimulai dengan penggalian gagasan di tingkat kelompok dan dusun. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat Kecamatan Teras a. Perencanaan Dalam perencanaan ini dilakukan dalam musyawarah desa pertama. Dalam musyawarah tersebut membahas gagasan-gagasan kegiatan kelompok atau dusun untuk memenuhi kebutuhanya. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa kedua yang merupakan suatu forum pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan. Pada tahap ini, Pemerintah Kecamatan Teras

18

adalah sebagai mediator tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh masyarakat penerima program. Dengan demikian setiap rencana yang ada adalah hasil dari musyawarah antara fasilitator desa dengan pihak kecamatan, disamping itu sebagai instansi yang mengesahkan hasil keputusan musyawarah. b. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah antar desa, hasil desain dan RAB serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Pada tahap ini, Pemerintah Kecamatan berperan sebagai pemberi motivasi agar program berlangsung secara berkelanjutan sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai 3. Tahap Pengendalian Tahap pengendalian PNPM Mandiri di Kecamatan Teras dilakukan melalui pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut pelaksanaan program. a. Pemantauan Pemantauan adalah pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM. Selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perancanaan. b. Pengawasan Pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan.

Hasil

pemeriksaan digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan pemberian dukungan teknis kepada para pelaku PNPM Mandiri dan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh fasilitator Kecamatan atau Pendamping. Lokal pada setiap kunjungan kedesadesa untuk memeriksa administrasi dan hasil pelaksanaan di delapan desa di Kecamatan Teras. Hal-hal yang diperiksa antara lain : proses pelaksanaan tiap jenis kegiatan, ketersediaan dan kualitas bahan atau material, jumlah angkatan kerja yang

19

menunjang kelancaran pekerjaan, administrasi dan rencana kerja TPK, tingkat partisipasi masyarakat, realisasi sumbangan masyarakat dan lain-lain. c. Pelestarian Pelestarian PNPM Mandiri diarahkan kepada pelestarian sistem, kelembagaan dan pengembangan berbagai hasil

pelaksanaan kegiatan agar dapat dimanfaatkan

masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tahap pengendalian, peran Pemerintah Kecamatan Teras adalah mengirim staff/fasilitator kecamatan untuk melakukan kunjungan ke desa-desa penerima program untuk melakukan proses pemantauan, pengawasan dan pelestarian secara berkala dan berkelanjutan. Dan melaporkan hasilnya untuk proses perbaikan. 4. Tahap Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada berbagai kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap evaluasi, peran Pemerintah Kecamatan Teras adalah membentuk sebuah tim dari staf kecamatan dan pihak-pihak terkait yang bertugas untuk menilai dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa-desa penerima program PNPM Mandiri di Kecamatan Teras.

Dari hasil analisis diagram, maka dapat disimpulkan : a. Peran Pemerintah Kecamatan Teras pada tahap sosialisasi, menurut Pemerintah Kecamatan Teras sudah terlaksana dan menurut masyarakat juga

20

sudah terlaksana. Akan tetapi masih ada peran yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang menilai bahwa sosialisasi belum dilaksananakan secara maksimal. b. Peran Pemerintah Kecamatan Teras pada tahap pelaksanaan, menurut Pemerintah Kecamatan Teras sudah terlaksana dengan baik. Menurut masyarakat tahap pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa tahap pelaksanaan belum terlaksana dengan baik. c. Peran Pemerintah Kecamatan Teras pada tahap pengendalian, menurut Pemerintah Kecamatan Teras terlaksana dengan baik. Menurut masyarakat, tahap pengendalian sudah terlaksana. Namun masih ada masyarakat yang menilai bahwa tahap pelaksanaan belum terlaksana dengan baik. d. Peran Pemerintah Kecamatan Teras pada tahap evaluasi, menurut Pemerintah Kecamatan Teras sudah terlaksana dengan baik. Sedangkan menurut masyarakat juga sudah terlaksana. Akan tetapi masih ada masyarakat yang menilai bahwa tahap evaluasi belum terlaksana dengan baik. .

BAB V KESIMPULAN

21

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya : a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. b. Pemerintah Kecamatan adalah perangkat daerah yang menjadi kordinator di wilayah kerjanya dengan melaksanakan sebagian pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) c. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri dapat dilihat pada tahap sosialisai, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi d. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam proses sosialisasi adalah telah mengadakan pemberitahuan kepada masyarakat secara umum. Yang dilakukan melalui : musyawarah desa, penyuluhan, papan informasi e. Tahap pelaksanaan adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program. Pada tahap perencanaan, Pemerintah Kecamatan berperan sebagai mediator tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh masyarakat penerima program. Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Kecamatan berperan sebagai pemberi motivasi agar program berlangsung secara berkelanjutan sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai . f. Dalam tahap pengendalian, peran Pemerintah Kecamatan adalah mengirim staff/fasilitator kecamatan untuk melakukan kunjungan ke desa-desa penerima program untuk melakukan proses pemantauan, pengawasan dan pelestarian secara berkala dan berkelanjutan. Dan melaporkan hasilnya untuk proses perbaikan. g. Pada tahap evaluasi, peran Pemerintah Kecamatan adalah membentuk sebuah tim dari staf kecamatan yang bertugas untuk menilai dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh desa-desa penerima

program PNPM Mandiri di Kecamatan Teras.

22

h. Peran Pemerintah Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, menurut Pemerintah Kecamatan Teras sudah terlaksana dengan baik dan menurut masyarakat juga sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menilai peranan pemerintah belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA Departemen Dalam Negeri, 2007, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri

23

Departemen Dalam Negeri, 2007, Pedoman Umum PNPM Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri Miftah Thoha, 1985, Perilaku Organisasi, Rajawali, Jakarta Soejono Soekanto, 1990, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, ZR. Lestiaza, Jakarta WJS. Poerwodarminto, 1986, Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

24