Petunjuk Teknis Permendagri Nomor 22 & 23 Tahun 2009 - Diy

KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DAN PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

I. LATAR BELAKANG 1. Konsep Kerja Sama

CARE

: Kepedulian/Kepekaan

SHARE : berbagi rasa FAIR

: keterbukaan jujur dan adil

2. Dimensi Filosofis

Fair OUTPUT :  Manfaat

Lingk

Internal

Resiko Rendah

Pemda

Care

Share

Dapat Diterapkan

2

3. Alur Pikir

KSD PP. NO 50 TH. 2007

KSD DA – DA DA – PIHAK KETIGA DA – LUAR NEGERI UR PEMERINTAHAN -WAJIB -PILIHAN (PP No. 38 Thn 2007) -POTENSI -NILAI TAMBAH -KEPENTINGAN MASY. DLM KERANGKA NKRI

ELEMEN DASAR -PRINSIP -SUBJEK -OBJEK TATA CARA : -PRAKARSA -KESEPAKATAN -SKPD, PAKAR -DPT SRT KUASA -PERJANJIAN PERAN DPRD

TUJUAN -MENINGKATKAN KESRA -MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR DAERAH -MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM 3

II. PERMENDAGRI NO. 22 TH 2009 A. TATA CARA KERJA SAMA 1. Tata Cara Kerja Sama Antardaerah, melalui tahapan: 1. -

PERSIAPAN PERSIAPAN Pembentukan Tim Inventarisasi obyek Rencana kerja

2. -

PENAWARAN Menentukan prioritas Menentukan daerah dan obyek

3. Penyiapan Kesepakatan Bersama, yang memuat: identitas para pihak, maksud dan tujuan, obyek dan ruang lingkup, bentuk, sumber biaya, tahin anggaran dimulai, jangka waktu dan rencana kerja 4.

Penandatanganan Kesepakatan, oleh Kepala Daerah

5. Penyiapan Perjanjian yang memuat: subyek, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan dan pengakhiran. 6. Penandatanganan Perjanjian oleh Kepala Daerah

7. Pelaksanaan

2. Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga a. Kerja Sama Daerah dengan Departemen/LPND, melalui tahapan: 1.

PERSIAPAN

-

Pembentukan Tim

-

Inventarisasi obyek

-

Obyek KS harus tercantum dalam RKPD sesuai prioritas

-

Menyiapkan kerangka acuan/proposal/kajian pra studi kelayakan

2. PENAWARAN -

Menentukan obyek

-

Menawarkan obyek melalui surat penawaran yg memuat: - Obyek yang akan dikerjasamakan - Manfaat - Tahun anggaran dimulai - Jangka waktu

3.

PENYIAPAN KESEPAKATAN, YANG MEMUAT:

- Identitas para pihak - Maksud dan tujuan - Obyek dan ruang lingkup kerja sama - Sumber biaya

- Tahun Anggaran - Jangka waktu - Rencana kerja

4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN Ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND 5. PENYIAPAN PERJANJIAN 6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN 7. PELAKSANAAN

b. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum, melalui tahapan: 1.

PERSIAPAN

-

Pembentukan Tim

-

Inventarisasi obyek

-

Obyek KS harus tercantum dalam RKPD sesuai prioritas

-

Menyiapkan kerangka acuan/proposal/kajian pra studi kelayakan

2. PENAWARAN -

Menentukan obyek

-

Menawarkan obyek melalui surat penawaran yg memuat: - Obyek yang akan dikerjasamakan - Manfaat - Tahun anggaran dimulai - Jangka waktu

3.

PENYIAPAN KESEPAKATAN, YANG MEMUAT:

- Identitas para pihak - Maksud dan tujuan - Obyek dan ruang lingkup kerja sama - Sumber biaya

- Tahun Anggaran - Jangka waktu - Rencana kerja

4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN Ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri/Pimpinan LPND 5. PENYIAPAN PERJANJIAN 6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN 7. PELAKSANAAN

c. Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas prakarsa Badan Hukum,

melalui tahapan: 1. PERSIAPAN -

Pembentukan Tim

-

Kepala Daerah menerima usulan dari Badan Hukum

-

Daerah melakukan evaluasi atas usulan kerja sama

-

TKKSD melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Daerah

-

Kepala Daerah menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab

-

SKPD menyusun kerangka acuan untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi

2. PENAWARAN -

Tim Seleksi mengumumkan renc KS dengan Badan Hukum

-

Pengambilan dokumen pra kualifikasi

-

Pemasukan dokumen

-

Evaluasi dokumen

-

Penetapan hasil pra kualifikasi

-

Pengumuman hasil

-

Masa sanggah

-

Penyampaian undangan

-

Pengambilan dokumen seleksi

-

Penjelasan (aanwijzing)

-

Pemasukan dan pembukaan penawaran

-

Evaluasi penawaran

-

Penetapan pemenang

-

Pengumuman pemenang

-

Masa sanggah

-

Klarifikasi dan negosiasi

-

Surat penunjukkan badan hukum

3. PENYIAPAN KESEPAKATAN, YANG MEMUAT: Kepala Daerah menerima surat penunjukkan badan hukum hasil seleksi Kesepakatan Bersama memuat: - Identitas para pihak

- Maksud dan tujuan - Obyek dan ruang lingkup kerja sama - Sumber biaya - Tahun Anggaran

- Jangka waktu - Rencana kerja

4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN

5. PENYIAPAN PERJANJIAN, MEMUAT: - Subyek dan obyek kerja sama - Ruang lingkup - Hak dan kewajiban - Jaminan - Alokasi resiko - Jangka waktu - Larangan penglihan perjanjian - Keadaan memaksa / force majeure - Penyelesaian perselisihan, dan - Pengakhiran

6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN 7. PELAKSANAAN

B. TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD) 1. TKKSD Provinsi mempunyai tugas: -

Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan

-

menyusun prioritas, objek yang akan dikerjasamakan

-

memberikan saran

-

menyiapkan kerangka acuan/proposal

-

membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan

-

menyiapkan materi kesepakatan

-

memberikan rekomendasi

-

melakukan pembinaan dan pengawasan

Lanjutan…

2. TKKSD Kab/Kota mempunyai tugas: -

Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan

-

menyusun prioritas, objek yang akan dikerjasamakan

-

memberikan saran

-

menyiapkan kerangka acuan/proposal

-

membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan

-

menyiapkan materi kesepakatan

-

memberikan rekomendasi

Lanjutan…

3. Keanggotaan TKKSD: - Ketua: Sekda - Wkl Ket 1: Asisten yg membidangi kerja sama - Wkl Ket 2: Kepala Bappeda - Sekretaris: Kepala Biro yang membidangi kerja sama/Kabag yang membidangi KS utk Kab/Kota - Anggota Tetap: - Karo Hukum/Kabag Hukum Kab/Kota, - Kepala SKPD yg membidangi pemerintahan/KabagPem Kab/Kota, - Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan pengelolaan aset, - Anggota tidak tetap: - Kepala SKPD yang melaksanakan KS - Kepala SKPD terkait - Tenaga Ahli/Pakar

C. CONTOH BENTUK KERJA SAMA PEMDA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kerja sama Pemda dengan Departemen/LPND 2. Kerja sama Pemda dengan badan hukum a). Kontrak Pelayanan 1).Kontrak Operasional/Pemeliharaan 2). Kontrak Kelola 3). Kontrak Sewa 4). Kontrak Konsesi 16

Lanjutan

b. Kontrak Bangun 1). Kontrak Bangun Guna Serah 2). Kontrak Bangun Serah Guna 3). Kontrak Bangun Sewa Serah c. Kontrak Rehabilitasi 1). Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah 2). Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah d. Kontrak Patungan

III. PERMENDAGRI NO. 23 TH 2009

BINWAS MENDAGRI

BINWAS

KSAD PROV

GUB

BINWAS

KSAD KAB/KOTA

TAHAPAN MENDAGRI

GUB

PENJAJAKAN NEGOSIASI PENANDATANGANAN PELAKSANAAN & PENGAKHIRAN

TATA CARA BINWAS MENDAGRI

membentuk

SEKBER

Unsur Anggota:

-DEPDAGRI -Wakil Dep/LPND terkait -Tenaga Profesional

(Berkedudukan di Ditjen PUM) (Ditetapkan dgn Kep. Mendagri)

Melaksanakan pembinaan

SEKBER

- Tahap Penjajakan - Tahap Negosiasi - Tahap Penandatanganan

Melaksanakan pengawasan

- Tahap Pelaksanaan & Pengakhiran

Melaporkan

MENDAGRI

TATA CARA BINWAS GUB

dibantu

TKKSD

Unsur Anggota TKKSD: -Sekda -Asisten yg membidangi KS -Kepala Bappeda -Kepala Badan/Biro yg membidangi KS -Karo Hukum -Karo Pemerintahan -Kepala SKPD yg membidangi keuangan & pengelolaan aset -Kepala SKPD yg terkait dgn objek KS (Berkedudukan di Setda) (Ditetapkan dgn Kep. Gubernur)

22

Melaksanakan pembinaan

TKKSD

- Tahap Penjajakan - Tahap Negosiasi - Tahap Penandatanganan

Melaksanakan pengawasan

- Tahap Pelaksanaan & Pengakhiran

Melaporkan

GUB

MARI KITA DISKUSIKAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

KALAU BUKAN SETETES TINTA TAK AKAN KUTULIS SYAIR INI

KALAU BUKAN KARENA CINTA KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAK AKAN HADIR KAMI DISINI

BURUNG PAPUA BURUNG CENDRAWASIH

CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH