Perubahan Ruu Pornografi

PERUBAHAN RUU PORNOGRAFI JIKA DIBANDINGKAN DENGAN RUU SEBELUMNYA

NO

RUU-P LAMA (23 Juli 2008)

1.

Pasal 5: Setiap orang dilarang melibatkan anak sebagai objek atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 5: Setiap orang dilarang

(Dalam UU Baru Pasal ini dipindah pada Pasal 11)

(Pasal ini merupakan Pasal 6 dalam RUU yang lama)

Pasal 6 : Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

2.

(Pasal ini naik menjadi Ps.5 pada RUU yang baru)

3.

Pasal 7: Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan. (Pasal ini naik menjadi Pasal 6 pada RUU yang baru)

4.

5.

RUU-P BARU (4 September 2008)

meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(Pasal ini merupakan Pasal 7 dalam Undang Undang yang lama) Pasal 7: Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(Pasal ini adalah Pasal 8 dalam RUU yang lama)

Pasal 8: Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

(Pasal ini naik menjadi Pasal 7 pada RUU yang baru)

(Pasal ini adalah Pasal 9 dalam RUU yang lama)

Pasal 9: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan

Pasal 9 : Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

pornografi. (Pasal ini naik menjadi Pasal 8 pada RUU yang baru) 6.

7.

Pasal 10: Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

(Pasal ini adalah Pasal 10 dalam RUU yang lama) Pasal 10 : Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

(Pasal ini naik menjadi Pasal 9 pada RUU yang baru)

(Pasal ini adalah Pasal 11 dalam RUU yang lama)

Pasal 11 : Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau dipertontonkan dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 : Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

(Pasal ini naik menjadi Pasal 10 pada RUU yang baru)

8.

Pasal 14 Pembuatan,penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk: a. tujuan dan kepentingan pertunjukan seni dan budaya; b. kepentingan adat istiadat dan tradisi yang bersifat ritual;

(Pasal ini adalah Pasal 5 dalam RUU yang lama, hanya saja materi yang mengatur pornografi terhadap anak diperluas, tidak hanya mencakup Pasal 4 saja, tetapi juga pasal 5,6,8,9 atau pasal 10.

Pasal 14 Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: c. seni dan budaya; d. adat istiadat;dan e. ritual tradisional

(Pada RUU yang baru seni dan budaya tidak hanya meliputi pertunjukan saja, tetapi diperluas untuk kepentingan seni dan budaya. Kemudian ritual tradisional tidak menjadi satu kesatuan dengan adapt istiadat). 9.

Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut

Pasal 15

mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan lembaga pendidikan dan lembaga pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(UU Lama mengatur mengenai materi seksualitas dan produk pornografi, tetapi dalam RUU yang baru hanya disebutkan produk pornografi dan memberikan ruang bagi ketentuan dalam Pasal 13

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan ) untuk 10.

Pasal 32 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 33 Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 34

pemberian

ijin

Pasal 32 Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). Pasal 33 Setiap orang yang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).

Pasal 34 Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara Setiap orang yang mendanai atau paling lama 10 (sepuluh) tahun atau memfasilitasi perbuatan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 8 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pasal 36 paling lama 15 (lima belas) tahun Setiap orang orang yang menjadikan atau pidana denda paling sedikit orang lain sebagai objek atau model yang Rp1.000.000.000,00 (satu miliar mengandung muatan pornografi lima ratus juta rupiah) dan paling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh dipidana dengan pidana penjara paling miliar lima ratus juta rupiah). singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda Pasal 36 paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima Setiap orang yang dengan sengaja ratus juta rupiah) dan paling banyak atau atas persetujuan dirinya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 37 9 dipidana dengan pidana penjara Setiap yang mempertontonkan diri atau paling lama 10 (sepuluh) tahun atau orang lain dalam pertunjukan atau di pidana denda paling banyak muka umum yang menggambarkan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ketelanjangan, eksploitasi seksual, rupiah). persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 37 dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana Setiap orang yang menjadikan orang penjara lama 10 (sepuluh) tahun atau lain sebagai objek atau model yang pidana denda paling banyak mengandung muatan pornografi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun Pasal 38 atau pidana denda paling sedikit Setiap orang yang melibatkan anak dalam Rp500.000.000,00 (lima ratus juta kegiatan dan atau sebagai obyek

rupiah) dan paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Rp6.000.000.000,00 (enam miliar dipidana dengan pidana yang sama rupiah). dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal Pasal 38 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, ditambah Setiap orang yang mempertontonkan 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman diri atau dipertontonkan dalam pidananya. pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 32 dalam RUU lama pindah menjadi Pasal 38 dalam RUU yang baru, sehingga ruang lingkup sanksi untuk pornografi anak diperluas, dan pasal2 dalam RUU lama dari Pasal 33 naik menjadi Pasal 33 pada RUU yang baru. 11.

Pasal 40 Pasal 40 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (1) Dalam hal tindak pidana pornografi Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, dan dilakukan oleh atau atas nama suatu Pasal 38 melibatkan anak korporasi, tuntutan dan penjatuhan dipidana dengan pidana yang pidana dapat dilakukan terhadap sama dengan pidana sebagaimana korporasi dan/atau pengurusnya. dimaksud dalam Pasal 33, Pasal (2) Tindak pidana pornografi dilakukan 34, Pasal 37, dan Pasal 38 oleh korporasi apabila tindak pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari tersebut dilakukan oleh orang- orang, maksimum ancaman pidananya. baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama- sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus

korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. 12.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 41 Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Pasal 41 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;dan atau d. pencabutan status badan hukum;

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. 14.

Jumlah Pasal Pada RUU ini adalah 45 Pasal

Jumlah Pasal Dalam RUU ini adalah 44 Pasal