Permasalahan Mk Manajemen Diklat

Pendidikan

dan

Pelatihan

(Diklat)

bagi

aparatur/PNS

meliputi

:

(1)

Diklat

Struktural/Kepemimpinan, yaitu Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur yang sesuai dengan jenjang; (2) Diklat Fungsional, yaitu Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsiional masing-masing; dan (3) Diklat Teknis, yaitu Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.

INDOPOS.CO.ID -Jabatan Sekretaris Dinas (sekdis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Joko Waluyo dipersoalkan sejumlah pihak, karena sebagai pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperbantukan di Pemprov

Banten

hingga

Februari

2018,

masa

jabatannya

tak

pernah

diperpanjang.
 
 Menurut informasi yang diterima INDOPOS, Joko diperbantukan di Pemprov Banten sejak tahun 2014 hingga 2016, ketika Gubernur Banten masih dijabat oleh Rano Karno. Setelah habis masa jabatannya, Rano kemudian menambah masa penugasan Joko hingga Februari 2018 lalu. Setelah itu, masa jabatan Joko tak pernah diperpanjang. Namun yang bersangkutan malah diberi jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Banten.”Setahu saya, masa penugasan Pak Joko dari BPKP ke Pemprov Banten sudah berakhir bulan Februari 2018 lalu dan hingga sekarang belum pernah diperpanjang,” ungkap sumber INDOPOS, Senin (29/10). 
 
 Dia mengungkapkan bahwa masa penugasan para pegawai BPKP di Pemprov Banten rata-rata hanya tiga tahun. Jika benar masa penugasan Joko di Pemprov Banten sudah berakhir sejak bulan Februari 2018, segala aktivitas dan uang tunjangan yang diterimanya patut dipertanyakan.
 
 Selain itu, sumber tadi juga menyebutkan kemungkinan adanya dugaan maladminstrasi dalam pengangakatan pejabat BPKP ke jabatan struktural yang tanpa melalui Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat 4 atau Dilkatpim tingkat 3, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 100 tahun 2000 jo PP 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
 
 Alif Budhi Kristianto dari LBH Patriot Pelopor Keadilan kepada INDOPOS, Senin (29/10) juga menyoroti masalah ini. Menurutnya, terkait pengangkatan pejabat di lingkungan birokrasi sesuai aturan adalah harus dilakukan tahapan demi tahapan yang telah diatur oleh Kementerian PAN dan RB, termasuk diatur dalam PP No 100 tahun 2000 yaitu harus mengikuti Diklatpim tingkat 4 atau Diklatpim

3.
 
 Apalagi, kata Alif, mengacu kepada PP nomor 15 tahun 1994 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural pada BAB III pasal 6 menyebutkan PNS yang menduduki jabatan strukturul tidak boleh merangkap menjadi pejabat fungsional. ”Artinya, jika tidak ada SK baru perpanjangan dari BPKP tantang penempatan pegawainya di Pemprov Banten, berarti dia diaggap masih menjadi pejabat fungsional di BPKP,” cetusnya. 
 
 Dikatakan, selain harus mengikuti Diklatpim tingkat 4 dan Diklatmpim III, para pejabat yang dipilih juga harus mengikuti fit and proper test, karena tidak bisa sekonyong-konyong diangkat menjadi pejabat esselon I, II dan III tanpa melalui proses. ”Kalau ini terjadi, maka LBH Patriot Pelopor Keadilan siap menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegasnya.
 
 Penjabat Sekda Banten, Ino S Rawita yang dikofirmasi terkait jabatan Sekdis Dindikbud Banten yang dijabat oleh pegawai BPKP ini meminta INDOPOS untuk menanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”Pastikan dulu ke BKD,” jawab Ino singkat.
 
 Kepala Bagian (Kabag) Kajian Hukum, Biro Hukum Pemprov Banten, Rachmadi yang dikonfirmasi enggan memberikan komentar terkait adanya penempatan pejabat BPKP di jabatan struktural yang belum mengantongi SK dari instansi induk dan belum ada permintaan surat perpanjangan dari Pemprov Banten kepada BPKP, serta belum mengikuti Diklatpim IV. ”Itu yang lebih tahu adalah BKD, silakan saja tanya BKD,” ujarnya.
 
 Sementara Kepala BKD Pemprov Banten, Komarudin yang dikonfirmasi mengatakan,hingga kini posisi Joko Waluyo masih menjadi pegawai BPKP yang diperbantukan di Pemprov Banten. ”Dia masih pegawai BPKP yang bekerja pada instansi Pemprov Banten,” ujar Komarudin kepada INDOPOS, Senin (29/10).
 
 Awalnya Komarudin menyebutkan, jika masa penugasan Joko Waluyo di Pemprov Banten dari BPKP sudah diperpanjang. Namun, saat ditanyakan nomor surat perpanjangannya, Komarudin menjawab akan dicek dulu. ”Nanti dicek datanya, karena dari BPKP ada beberapa orang, dan pada bulan Maret 2018 lalu itu kita sudah minta perpanjangan,” cetusnya.
 
 Ketika disinggung, apa alasan belum jelasnya perpanjangan masa penugasan sejumlah pegawai BPKP di Pemprov Banten. Komarudin mengatakan, hingga kini regulasi dari BPKP terhadap PNS yang diperbantukan di instasi lain sudah berubah. ”Regulasi dari

BPKP soal PNS yang dipekerjakan di instasi lain sudah berubah. Ini yang lagi kita cari kepastiannya,” kilahnya.
 
 Bahkan, Komarudin menyebutkan, jika dirinya mendapatkan informasi bahwa di instansi lain pegawai BPKP itu ditempatkan selama 10 tahun, bukan lagi 3 tahun. ”Hardcopy aturan ini yang kita belum dapatkan,” tukasnya.
 
 Sementara Sekdis Dindikbud Banten Joko Waluyo belum berhasil dikonfirmasi karena yang bersangkutan tidak berada di kantor. ”Bapak hari ini belum datang, saya juga nggak tahu beliau ke mana,” ujar Mayang, sekpri Sekdis Dindikbud Banten. Sementara ketika dihubungi via telepon, Joko Waluyo juga belum menjawab. (yas)

Sumber:https://www.indopos.co.id/read/2018/10/30/154046/jabatan-sekdis-bantendipermasalahkan INDOPOS.CO.ID - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin membantah tudingan pengangkatan dan promosi tiga guru SMKN 1 Kragilan, Kabupaten Serang, menjadi pejabat struktural di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan bermuatan politis balas budi. ”Promosi jabatan tiga orang guru SMKN 1 Kragilan menjadi pejabat struktural di KCD Pendidikan, murni kebutuhan organisasi. Sama sekali tidak ada muatan politis, karena pengangkatan itu mengacu kepada PP Nomor 11 tahun 2017,” terang Komarudin kepada INDOPOS, Senin (25/2/2019). Menurut Komarudin juga, selain mengacu kepada PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), promosi jabatan ketiga guru tersebut juga berpedoman kepada surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Nomor 800/3569BKD/2017 yang menegaskan bahwa guru dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan yang serumpuan. Jabatan itu antara lain, pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala dinas/cabang dinas, kepala bidang (kabid) dan jabatan lain yang mengelola bidang pendidikan. ”Jadi pengangkatan tiga orang guru menjadi pejabat struktural tidak ada aturan yang dilanggar. Apalagi, ketiganya sudah lebih dari delapan tahun menjadi guru. Mereka juga pernah menjadi staf di Pemprov Banten,” tuturnya juga. Selain itu, katanya lagi, jabatan yang sekarang diamanahkan kepada tiga guru itu masih serumpun, yaitu sama-sama di bidang pendidikan. Terkait adanya kekurangan tenaga guru di SMKN 1 Kragilan pasca ditariknya tiga orang guru di sekolah tersebut, Komarudin berjanji akan segera mencarikan solusinya. Agar sekolah tersebut tidak terjadi kekurangan guru demi kelancaran proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah kejuruan unggulan di Kabupaten Serang tersebut. ”Itu sudah kita pikirkan, dan dalam waktu dekat ini kita akan segera mengisi kekosongan guru yang terjadi di SMKN 1 Kragilan,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial Banten Uday Suhada berharap agar Gubernur Banten segera mengisi kekurangan guru di sekolah yang tiga orang gurunya ditarik menjadi pejabat struktural agar tidak mengganggu KBM di sekolah kejuruan tersebut. ”Memang agak aneh juga kebijakan Gubernur Banten, satu sekolah tiga orang gurunya ditarik sekaligus menjadi pejabat struktural,” kata Uday. Menurut Uday lagi, meski kebijakan promosi dan mutasi PNS adalah hak preogratif gubernur sebagai kepala daerah, namun harus juga diperhatikan jenjang karir dan aturan yang ada, agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. ”Sepanjang PNS itu memenuhi syarat pangkat, golongan dan memiliki kompentensi saya rasa tidak ada masalah,” cetus Uday yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Banten ini. Sedangkan Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P Sumo mengatakan, sebetulnya bila masih di lingkup instansi kependidikan, promosi atau mutasi guru diperbolehkan. Namun, katanya juga, bila peralihan jabatan guru ke jabatan non guru di instansi non kependidikan tidak boleh karena masih ada kekurangan tenaga kependidikan. Terpisah, Unro Al Juhri seorang akademisi dan Pengamat Pendidikan Banten kepada koran ini, mendukung kebijakan Gubernur Wahidin Halim karena persoalan mutasi dan rotasi gubernur memiliki otoritas sebagai kepala daerah yang berpijak kepada otonomi daerah. Dimana bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan dari kepala daerah. ”Saya men-support pengangkatan kepala KCD Pendidikan Lebak, karena dia jadi simbol anak muda yang berprestasi. Dia dapat menjadi inspirasi anak-anak muda Banten yang lain. Begitu pun kalau ada anak muda Banten lainnya yang tampil juga akan tetap saya support,” terangnya. Terkait dengan aturan, terang Unro juga, tentunya gubernur punya dasar yang kuat. Sementara Sirojudin, kepala KCD Pendidikan Kabupaten Lebak yang baru dilantik ketika dikonfirmasi INDOPOS membantah dirinya pernah meminta kenaikan pangkat istimewa kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten. ”Kalau pribadi saya tidak pernah meminta kenaikan pangkat istimewa kepada pak kadis, nggak tahu kalau teman yang lain,” jelasnya. Bahkan, kata Sirojudin juga, usai dilantik dia langsung mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Kepala Dindikbud untuk mengucapkan terimakasih atas bimbingannya sehingga dia bisa dipercaya menjadi kepala KCD Pendidikan Kabupaten Lebak. ”Pak Engkos (Kepala Dindikbud) itu sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, jadi tidak mungkin saya bersikap tidak sopan kepada beliau,” paparnya. Sedangkan Pjs Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita yang dihubungi INDOPOS meminta kepada para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri pada tempat tugas yang baru dan memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jadi tanggung jawabnya. Selain itu, mantan Pjs Bupati Lebak ini juga menekankan, agar pejabat yang baru dilantik termasuk tiga orang guru yang menjabat sebagai pejabat struktural dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berdampak kepada masyarakat.

”Jika dibutuhkan, lakukan kajian terhadap berbagai outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan OPD (organisasi perangkat daerah, Red) untuk mengukur efektivitas dan efisiensi yang berdampak program dan kegiatan pembangunan terhadap masyarakat,” terangnya. Sebagaiman diberitakan koran ini sebelummnya, pengangkatan tiga orang guru SMKN 1 Kragilan, Kabupaten Serang, menjadi pejabat struktural dan langsung dipromosikan menjadi pejabat di KCD Pendidikan disoal oleh Pengamat Pendidikan Banten Mochamad Ojat Sudrajat. Ojat menilai, pengangkatkan tiga orang guru dari sekolah yang sama menjadi pejabat struktural sarat muatan politik balas budi. Karena ketiga orang guru tersebut, dianggap sukses mengantarkan pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada Banten 2017 lalu. (yas)

Sumber :

https://republika.co.id/berita/koran/podium/16/11/02/ofzxsf1-permasalahan-pns-

sangat-banyak

Mejayan – Tim Kenaikan Pangkat BKD menyelenggarakan rapat koordinasi proses verifikasi kenaikan pangkat periode Oktober 2018, bertempat di Ruang Rapat Kantor BKD Kabupaten Madiun Jalan Alunalun Timur No. 1 Mejayan, Senin siang 16 Juli 2018. Rapat dilaksanakan untuk konsolidasi, sekaligus memantau sejauh mana kinerja tim dalam memproses berkas kenaikan pangkat PNS periode Oktober 2018. Rapat ini juga dimanfaatkan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang masih ada, kemudian mencari solusi bersama-sama. Rapat dipimpin oleh Ibu Sri Diana Dewi Kusumaningrum, SH., M.Si., Kabid Mutasi BKD ini dihadiri juga oleh Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si, Sekretaris BKD, Kasubbid Mutasi Pegawai dan Kasubbid Mutasi Jabatan, Kasubag Umum, Analis Kepegawaian, Tim Teknis, Verifikator dan Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Madiun. Ibu Sri Diana Dewi menyampaikan, bahwa untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, maka kita putuskan untuk memproses kenaikan pangkat dengan tegas. Setiap ketidaksesuaian persyaratan, baik karena kekurangan berkas maupun ketidaksesuaian dengan berkas yang disyaratkan dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dan kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan tidak diproses.

Bapak Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si. menyampaikan, jika terjadi permasalahan saat ini dan tidak segera diselesaikan, akan bisa berbuntut panjang pada data di dalam Simpeg. Artinya ada ketidaksesuaian antara data dengan fakta. Efek jangka panjangnya adalah masalah penataan sumber daya PNS di Kabupaten di Kabupaten Madiun, dimana penempatan personil bisa jadi tidak sesuai dengan potensi dan jabatan masing-masing. Dalam hal ini bidang mutasi adalah eksekutor penataan PNS, dengan demikian sebelum pengambilan setiap keputusan di Bidang Mutasi, harus berdasar pada data yang sesuai dengan fakta di lapangan demikian tegas Sigit Budiarto. Yang masih menarik dalam pembahasan Rapat ini adalah masalah penamaan jabatan di mana masih sering terjadi perubahan jabatan menyesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, untuk itu nantinya semua jabatan akan disesuaikan dengan penamaan jabatan yang resmi. Adapun terkait solusi dan penetapan jabatan yang benar sesuai regulasi akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan BKN dan MENPAN.

Mengapa penamaan jabatan ini penting? Ini karena mutasi pegawai nantinya akan disesuaikan berdasarkan jabatan seseorang. Jabatan yang berlebih di satu OPD sangat mungkin dikurangi dengan proses mutasi ke OPD lain yang membutuhkan jabatan tersebut, meskipun di OPD lama pejabat yang

bersangkutan masih dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar jabatannya. Hestu Wiradriawan, SH., Kasubbid Mutasi Jabatan BKD mengatakan bahwa mutasi seseorang disesuaikan dengan jabatan yang dimiliki, Jadi seandainya seseorang di mutasi dari satu OPD ke OPD yang lain, maka jabatan itu tetap akan melekat pada dirinya. Bagi yang menduduki jabatan fungsional, SK kenaikan jabatan fungsional harus dilampirkan sebagai salah satu syarat Kenaikan Pangkat. Pentingnya penamaan jabatan ini juga terkait sedang dilakukannya perbaikan SAPK di BKN terkait dengan jabatan, golongan dan hal-hal yang terkait agar semua urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan terproses sebagaimana mestinya. Data-data kepegawaian yang tidak sesuai akan menghambat proses kepegawaian seseorang di BKN melalui aplikasi SAPK, untuk itu perlu dilakukan updating data untuk keperluan tertib administrasi kepegawaian. Setelah seluruh persiapan selesai, Tim akan dibagi untuk memverifikasi semua pengajuan kenaikan pangkat PNS di Kabupaten Madiun, baru kemudian akan diproses penerbitan SK kenaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber:

https://bkd.madiunkab.go.id/2018/07/rapat-koordinasi-proses-verifikasi-kenaikan-

pangkat-pns-periode-01-oktober-2018/

TAPAKTUAN – Usulan kenaikan pangkat 100 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Aceh Selatan (Asel) ditolak. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Selatan, Hj Hayatun mengatakan, berkas usulan kenaikan pangkat PNS tersebut dikembalikan BKPP karena tidak memenuhi persyaratan yang diminta Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Berkas yang dikembalikan itu rata-rata tidak paham mengisi penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), Penetapan Angka Kredit (PAK) dan bukti fisik kinerja. Sebaiknya, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau dinas teknis melaksanakan Diklat pelatihan SKP sehingga para PNS bisa menguasai pengisian dan memenuhi persyaratan usulan kenaikan pangkat untuk diajukan ke BKN Regional VI Banda Aceh,” ujarnya kepada Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Rabu (3/2). Dia berharap berkas lebih kurang 100 PNS yang dikembalikan itu secepatnya dilengkapi dan diperbaiki. Mengingat pengajuan usulan kenaikan pangkat hanya dua kali dalam setahun, yaitu April dan Oktober. Selain belum menguasai

pengisian SKP, sejumlah PNS Aceh Selatan juga dinilai belum bisa mengoperasikan komputer atau buta informasi teknologi (IT). “Kecenderungan dua hal itu semestinya harus segera diperbaiki dengan pemanfaatan Diklat SKP dan les komputer. Jika PNS masih kurang peduli, maka pelayanan publik akan mengalami kendala. Di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi ini, orang lebih praktis menggunakan IT untuk mengakses informasi,” katanya. Disampaikan, berkas yang dikembalikan mayoritas milik PNS pada Dinas Kesehatan, peringkat kedua Dinas Pendidikan. Hanya sebahagian kecil dialami jajaran struktural. “Ini menjadi cacatan dan pekerjaan rumah, supaya ke depan dapat dilakukan perubahan untuk mengoptimaliasi kenerja perangkat daerah,” harap Hayatun. (dir/rbb/sam/jpnn Sumber: https://www.jpnn.com/news/beberapa-hal-penyebab-usulan-kenaikan-pangkat-pnsditolak

AKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan sambutan kepada Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II,III,IV, Peserta Diklat Barang dan Jasa bertempat di Auditorium Gedung F. Lantai IV BPSDM Kemendagri Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No.08 Jakarta Selatan, Senin 18/02/2019.“ Bagaimana menerapkan kebijakan politis tanpa menyimpang dari aturan hukum yang ada tetapi sesuai dengan bidang tugasnya dan wajib dicermati dalam setiap proses pengambilan kebijakan politik pembangunan dalam lingkup Kemendagri pada khususnya.” “Mewaspadai Racun Demokrasi yang membahayakan diantaranya Politik Uang, Kampanye Berujar Kebencian, Fitnah, Isu Sara dan Hoaks.” Sebagai penutup, Mendagri menegaskan, “Sebagai pejabat eselon diharapkan tidak hanya memahami bidang tugas masing – masing saja, tetapi wajib memahami dan mencermati tiga hal; pemahaman secara Komprehensif integral, pemahaman aspek Hukum terkait bidangnya serta memahami aspek Politis. Dengan tidak melanggar prinsip pada peraturan yang ada”. Sumber : http://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/139

Ternyata Mutasi Guru ke Struktural Melanggar SE Men PAN

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ternyata Mutasi Guru ke Struktural Melanggar SE Men PAN, http://www.tribunnews.com/regional/2015/02/15/ternyata-mutasi-guruke-struktural-melanggar-se-men-pan.

Editor: Budi Prasetyo Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru TRIBUNNEWS.COM,NUNUKAN- Sorotan terhadap mutasi guru menjadi pejabat struktural di Kabupaten Nunukan ternyata bukan hanya karena terkait dengan kekurangan guru di daerah ini. Mutasi dimaksud jelas melanggar aturan karena bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.

Dalam edaran bertanggal 26 April 2004 itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Feisal Tamin menyebutkan, dari hasil PUPNS tahun 2003, secara umum pada saat ini masih terdapat kekurangan tenaga guru di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kekurangan guru tersebut melingkupi jumlah dan kualifikasi/kompetensi serta penyebarannya yang tidak merata sesuai dengan beban kerja. "Keadaan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan menurunkan mutu anak didik," bunyi edaran itu. Di Kabupaten Nunukan sendiri, sesuai pernyataan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, masih terdapat kekurangan sekitar 1.500 guru untuk mengajar disemua jenjang pendidikan mulai dasar hingga menengah. Selain itu dalam SE Men PAN disebutkan, dengan adanya pemekaran atau pembentukan propinsi, kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan baru, banyak terjadi pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan non guru terutama untuk mengisi jabatan-jabatan struktural atau jabatan-jabatan lain. Pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain tersebut dinilai akan menambah kekurangan jumlah guru yang ada. Hal ini justru akan menambah permasalahan di bidang pendidikan. Dilain pihak, dari segi kompetensi, guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi. "Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta kepada saudara Gubernur, Bupati dan Walikota-, untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain," ujarnya. Para Gubernur, Bupati dan Walikota diminta melakukan penataan kepegawaian agar dapat diketahui formasi yang dibutuhkan serta adanya kekurangan atau

kelebihan PNS yang sesungguhnya baik yang menduduki jabatan guru, maupun yang menduduki jabatan teknis atau administratif. Hasil penataan kepegawaian tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan tertulis formasi PNS daerah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Disebutkan pula, apabila terjadi kekurangan tenaga guru yang diakibatkan oleh pengalihan guru ke jabatan non guru, maka usul penambahan guru tidak akan dipertimbangkan. Mutasi terhadap 177 pejabat struktural eselon II, III, IV dan pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menuai sorotan dari masyarakat. Sorotan diantaranya diarahkan kepada Asnawi, salah seorang guru SMA 1 Nunukan Selatan yang dilantik menjadi pejabat struktural sebagai Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Nunukan.

Inilah Penjelasan Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Terkait Permasalahan ‘Inpassing’ PNS Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Inpassing Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jakarta, Rabu (1/2) lalu, Deputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan sejumlah permasalahan yang akan muncul dalam proses inpassing tersebut. Permasalahan tersebut misalnya bagaimana PNS yang sudah pernah diangkat menjadi jabatan fungsional tetapi diberhentikan lalu menjadi pelaksana. Terhadap masalah ini Setiawan menjelaskan, inpassing dari jabatan pelaksana hanya untuk PNS yang belum pernah duduk sebagai jabatan fungsional (tidak mencapai kinerja dan terkena disiplin/pidana). Setiawan juga menjelaskan, bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana dapat mengikuti inpassing menjadi jabatan fungsional, dengan syarat telah dan masih menjalankan tugas sebagai jabatan fungsional minimal 2 tahun (secara komulatif dan masih menjalankan tugas). “Formasinya bukan sebagai jabatan fungsional,” tambah Setiawan sebagaimana bahan paparan yang disampaikan dalam Rakor tersebut. Bagi PNS yang formasinya sebagai Jabatan fungsional namun belum diangkat, menurut Setiawan, bisa diinpassing sepanjang sudah pernah naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi, dan masih menjalankan tugas sebagai jabatan fungsional. Sedangkan PNS yang sudah menjadi jabatan fungsional tetapi diberhentikan, menurut Deputi bidang SDM Aparatur itu, tidak bisa ikut inpassing karena diangkat pada saat menjadi jabatan fungsional kurang berkinerja, sehingga tidak mencapai angka kreditnya. Untuk PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, Setiawan menegaskan, dapat diangkat kembali jika belum ada surat pemberhentian. “Namun jika ada surat pemberhentian tidak bisa diangkat,” ujarnya. Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB itu menegaskan, PNS yang saat ini menduduki jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB (Permenpan) Nomor 26 Tahun 2016 tidak boleh pindah ke jabatan fungsional lainnya melalui inpassing.

Untuk pemegang Jabatan Pemimpin Tinggi (JPT) Pratama yang sudah diberhentikan pada usia lebih 58 tahun, menurut Setiawan, berdasarkan PP 32 Tahun 1979 jo SE Kepala BAKN No. 04/SE/1980 bahwa pejabat Pimpinan Tinggi untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setara diberikan batas waktu sampai dengan 6 bulan. Setiawan menegaskan, pengangkatan melalui inpassing berdasarkan dilakukan kebutuhan instansi di masing-masing jenjang jabatan fungsional. “Setiap instansi pembina membuat pedoman penyusunan kebutuhan per janjang,” ujarnya. Batasan Usia Sementara itu Sekretaris Deputi SDM Aparatur Aba Subagja mengemukakan, bahwa usia paling tinggi bagi PNS yang akan mengikuti inpassing ke jabatan fungsional adalah 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dan 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. Untuk jabatan fungsional keahlian, menurut Aba, ketentuannya adalah (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya. “Dan 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi,” pungkasnya. (Humas Kementerian PANRB/ES)

Sumber: https://setkab.go.id/inilah-penjelasan-deputi-sdm-aparatur-kementerian-panrbterkait-permasalahan-inpassing-pns/

https://harispito.wordpress.com/2017/01/05/47/ http://ahok.org/berita/isu-isu-strategis-di-bidang-kepegawaian-negara/