Pergub Nomor 55 Tahun 2010 - Igd Rs.docx

-1-

GUBERNUR SULAWESI SELATAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 55 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN, Menimbang

: a. bahwa Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan penyelenggara rumah sakit; b. bahwa dalam rangka memudahkan pengelolaan dan tatalaksana Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit dimaksud maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

-24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun2001 Tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik;

-3-

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856 Tahun 2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 244); 23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1); 24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5); 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Regionalisasi Sistem

-4Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 115); 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139). Memperhatikan:

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2013.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PASAL 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan; 2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan; 3. Rumah Sakit selanjutnya disebut RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 4. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. 5. Instalasi Gawat darurat selanjutnya disebut IGD adalah fasilitas pelayanan kesehatan di RS yang memberikan pelayanan gawat darurat. PASAL 2 Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. PASAL 3 (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai salah satu pedoman pemberian izin operasional Rumah Sakit. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi seluruh Rumah Sakit baik milik pemerintah daerah maupun Swasta di Provinsi dan

-5kabupaten/kota serta pihak lain yang terkait dalam melaksanakan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). PASAL 4 Peraturan Gubernur diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 26 Agustus 2010 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. Diundangkan di Makassar pada tanggal 26 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

H. A. MUALLIM, S.H., M,Si. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 55

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2010 BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Landasan Hukum

BAB II

KETENTUAN KETENTUAN A. Ketentuan Umum B. Klasifikasi dan jenis pelayanan IGD C. Rujukan

BAB III

ORGANISASI DAN MANAJEMEN A. Struktur organisasi B. Tenaga C. Pendidikan dan pelatihan

BAB IV

ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN A. Persetujuan tindakan kedokteran B. Rekam Medis C. Tanda/ Rambu D. Alur pelayanan

BAB V

SARANA DAN PRASARANA A. Sarana B. Prasarana C. Transportasi D. Komunikasi dan Informasi

BAB VI

PENGENDALIAN MUTU A. Standar Pelayanan Minimal IGD B. Data dan Informasi

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VI

PENUTUP

-1-

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR

: 55 TAHUN 2010

TANGGAL

: 26 AGUSTUS 2010

TENTANG

:

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007, diperoleh gambaran bahwa prevalensi cedera secara keseluruhan di Sulawesi Selatan sebesar 8,3% yang sedikit lebih tinggi dibanding prevalensi Nasional yaitu 7,5%. Penyebab terbanyak kasus cedera tersebut adalah jatuh, kecelakaan transportasi darat dan terluka benda tajam/tumpul. Sedangkan untuk penyebab cedera yang lain bervariasi tetapi prevalensinya rata-rata kecil atau sedikit, seperti kontak racun, tenggelam, terbakar dan asfiksia. Prevalensi

cedera

tersebut

tentunya

secara

langsung

menggambarkan

besarnya kasus yang ditangani Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit karena

kasus

cedera

tersebut

termasuk

kasus

gawat

darurat

yang

memerlukan pelayanan yang cepat, tepat dan aman. Untuk meningkatkan peran Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai fasilitas penanganan kasus cedera yang masuk di RS maka diperlukan upaya pengaturan pada manajemen pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) sehingga kecacatan atau kematian akibat cedera dapat dieliminasi. Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit saat ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 856 Tahun 2009 sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen Instalasi Gawat Darurat (IGD). Peraturan tersebut menetapkan beberapa hal menyangkut manajemen Instalasi Gawat Darurat (IGD), seperti klasifikasi Instalasi Gawat Darurat (IGD), persyaratan tenaga serta persyaratan sarana dan prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD).

-2-

Agar manajemen Instalasi Gawat Darurat Rumah (IGD) Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih dioptimalkan maka masih diperlukan pengaturan menyangkut pelaksanaan pelayanan yang harus diberikan. Olehnya itu, disusun Pedoman Pelaksanaan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang akan digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pelayanan di IGD. B.

TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan a.

Tersedianya pedoman pelaksanaan bagi Rumah Sakit di dalam melaksanakan pelayanan Gawat Darurat yang cepat, tepat dan aman.

b.

Tersedianya pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam melaksanakan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan gawat darurat di RS. c.

Tersedianya tolok ukur untuk menentukan mutu pelayanan gawat darurat di RS.

2. Sasaran Seluruh Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah maupun Swasta di Provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

-3-

BAB II IGD, KLASIFIKASI DAN RUJUKAN A. IGD 1.

Berbagai nama untuk Instalasi pelayanan gawat darurat di RS diseragamkan menjadi INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD).

2.

Logo IGD untuk seluruh RS lingkup di Provinsi Sulawesi Selatan diseragamkan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Logo IGD di Rumah Sakit Lingkup Provinsi Sulsel

3.

Berbagai warna seragam yang digunakan petugas yang memberikan pelayanan kesehatan IGD di RS diseragamkan menjadi WARNA MERAH MARON.

4.

Agar pasien/masyarakat mudah mengenali gedung IGD di dalam RS, maka gedung IGD sebaiknya mempunyai tanda berupa pilar di depan IGD yang BERWARNA MERAH. Pada Gambar 2 dapat dilihat contoh pilar dimaksud.

Sebelum diberi pilar

Sesudah diberi pilar

Gambar 2. Contoh Pilar IGD di Rumah Sakit Lingkup Provinsi Sulsel

-4-

5.

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat RS harus dapat memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu secara terus menerus.

6.

RS tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat.

7.

Pasien gawat darurat (emergency) tidak perlu mengikuti prosedur rujukan untuk mendapatkan pelayanan tapi langsung menuju ke fasilitas pelayanan terdekat

walaupun fasilitas tersebut adalah RS

Tipe B atau Tipe A. B. KLASIFIKASI IGD Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari : 1. Pelayanan IGD Level IV sebagai standar minimal untuk RS Kelas A. 2. Pelayanan IGD Level III sebagai standar minimal untuk RS Kelas B. 3. Pelayanan IGD Level II sebagai standar minimal untuk RS Kelas C. 4. Pelayanan IGD Level I sebagai standar minimal untuk RS Kelas D.

Tabel 1. Jenis pelayanan yang diberikan sesuai level IGD

C. RUJUKAN Pelayanan rujukan RS adalah suatu proses terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan yang lebih baik.

-5-

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pelayanan rujukan, yaitu : 1.

Pelayanan rujukan dari IGD RS ke RS lain dilakukan jika tindakan lanjutan diperlukan sebagai upaya

penyembuhan pasien. Namun

sebelum rujukan dilakukan, RS bersangkutan harus terlebih dahulu menstabilkan kondisi ABC (Airway, Breathing, Circulation) pasien yang akan dirujuk. 2.

Jika diperlukan proses rujukan maka sarana pelayanan penerima kasus gawat darurat dapat melakukan prosedur rujukan ke sarana pelayanan kesehatan setingkat lebih tinggi disertai dengan surat rujukan dari dokter.

3.

Bentuk Surat rujukan dan tata cara pengisian surat rujukan dapat dilihat pada Format 1

4.

Dokter penerima rujukan di RS berkewajiban memberikan jawaban surat rujukan kepada dokter yang merujuk setelah pasien selesai dirawat/ pulang.

5.

Bentuk Surat jawaban rujukan dan tata cara pengisiannya dapat dilihat pada Format 2

6.

Pelayanan rujukan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dimulai dari Puskesmas (sarana pelayanan kesehatan tingkat dasar), kemudian RS Type C (RS rujukan Tingkat Pertama), selanjutnya ke RS Type B (RS Rujukan Tingkat Region ) dan akhirnya ke RS Type A (RS Rujukan Tingkat Akhir), Jenjang rujukan dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.

7.

Untuk memudahkan

proses rujukan

maka

warna

kertas

rujukan

dibedakan sebagai berikut : a. RS yang masuk dalam region timur berwarna Kuning b. RS yang masuk dalam region utara berwarna Hijau Muda c. RS yang masuk dalam region tenggara berwarna Kuning d. RS yang masuk dalam region Selatan berwarna Hijau Muda e. RS yang masuk dalam region gerbang selatan berwarna Merah Muda f.

RS yang masuk dalam region gerbang utara berwarna Biru Muda

g. RS yang termasuk RS Pusat Rujukan Region berwarna Putih

-6-

FORMAT 1 KOP SURAT Nomor :

SURAT RUJUKAN

Kepada Yth : TS Dokter Spesialis : ………………… RS : …………………….

1)

Mohon pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut penderita : Nama : ……………………………. Umur : …. Tahun/ Bulan Alamat

Jenis kelamin : L / P

*)

: ………………………………………..

ANAMNESA DAN RIWAYAT PENYAKIT : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… PEM. FISIK : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… PEM. PENUNJANG : ……………………………………………………………………………………………………… DIAGNOSIS SEMENTARA : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… TERAPI/ OBAT YANG TELAH DIBERIKAN : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… TINDAKAN TELAH DIBERIKAN : ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Atas Bantuannya diucapkan terima kasih Kab/ Kota, Tanggal, Bulan, Tahun DOKTER PEMERIKSA Puskesmas/ RS ………………..

2)

*)

-7-

KETERANGAN TATA CARA PENGISIAN FORMAT 1 : Keterangan 1) : a. Jika Puskesmas yang akan merujuk maka surat rujukan harus ditujukan ke RSUD masing masing dan dapat menyebutkan dokter spesialisnya. b. Jika RSUD yang akan merujuk maka Surat rujukan harus ditujukan ke RS Pusat Rujukan Region dengan menyebutkan dokter spesialisnya. c. Jika RS Pusat Rujukan Region yang akan merujuk maka surat rujukan harus ditujukan ke RS Pusat Rujukan akhir dengan menyebutkan dokter spesialis/ Subspesialisnya. Keterangan

2)

: Dokter harus mencantumkan nama jelas

Keterangan *) : Coret yang tidak perlu

-8FORMAT 2 KOP SURAT Nomor :

JAWABAN RUJUKAN

Kepada Yth : TS Dokter : ………………… RS : ……………………. Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut penderita : Nama : ……………………………. Umur : …. Tahun/ Bulan Alamat

Jenis kelamin : L / P

*)

: ………………………………………..

HASIL PEMERIKSAAN : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… DIAGNOSIS : …………. TERAPI YANG TELAH DIBERIKAN : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… TINDAKAN TELAH DIBERIKAN : ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………… ANJURAN TINDAK LANJUT : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Atas perhatiannya diucapkan terima kasih Kab/ Kota, Tanggal, Bulan, Tahun DOKTER PEMERIKSA RS ………………..

KETERANGAN : *) Coret yang tidak perlu

-9-

GAMBAR 1

JENJANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

BAB III ORGANISASI DAN MANAJEMEN A. STRUKTUR ORGANISASI Instalasi

Gawat

Darurat

(IGD)

merupakan

organisasi

fungsional

yang

mempunyai struktur yang secara umum terdiri dari unsur pimpinan dan unsur staf pelaksana. Struktur dan bagan organisasi IGD ditetapkan oleh pimpinan/ Direktur RS, dengan susunan sebagai berikut : 1. Unsur pimpinan -

Kualifikasi : dokter/ dokter spesialis anastesi/ bedah

-

Bekerja purna waktu

-

Pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kegawatdaruratan dengan memperoleh sertifikat

2. Unsur pelaksana, minimal terdiri dari : 2.1.

Koordinator pelayanan/ perawatan -

Kualifikasi : Perawat

-

Bekerja purna waktu

-

Pernah mengikuti pelatihan gawat darurat dengan memperoleh sertifikat

-

Terdiri

dari

unit

triase,

resusitasi,

observasi

dan

unit

tindakan/ ruang operasi minor 2.2.

Koordinator penunjang -

Kualifikasi : Perawat

-

Bekerja purna waktu

-

Pernah mengikuti pelatihan gawat darurat dengan memperoleh sertifikat

-

Terdiri dari unit radiologi, farmasi, laboratorium dan unit evakuasi

2.3.

Tata usaha -

Kualifikasi : Sarjana Kesehatan Masyarakat

-

Bekerja purna waktu

-

Pernah mengikuti pelatihan gawat darurat dengan memperoleh sertifikat

-

Terdiri dari unit pencatatan pelaporan/ rekam medis, logistik/ inventaris, survailans dan kolektor/ keuangan

- 11 -

Adapun bagan struktur organisasi IGD seperti dibawah ini :

Agar setiap unsur/ tenaga IGD mengetahui peran dan fungsinya dalam organisasi IGD maka Direktur RS harus membuat job specification/ rincian tugas masing-masing unsur/ tenaga IGD. Selain itu, agar pelayanan di RS dapat terintegrasi maka Direktur RS harus pula menetapkan mekanisme hubungan kerja dengan unit kerja lain, misalnya dengan rawat inap, Intensive care Unit dan instalasi/ unit lainnya. B. TENAGA Untuk memberikan pelayanan gawat darurat maka IGD harus memenuhi standar tenaga, yaitu : 1. Jenis petugas 2. Tingkat kemampuan 3. Jadwal jaga 1. Jenis petugas Jenis petugas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi IGD adalah : a. Dokter ahli (Penyakit dalam, anak, bedah, Obsgin, anastesi, Radiologi dan dokter ahli lainnya) b. Dokter umum terlatih/ mahir gawat darurat c. Perawat terlatih/ mahir gawat darurat d. Petugas farmasi e. Petugas laboran f. Dokter ahli/ Penata Radiologi g. Tenaga kesehatan masyarakat/ administrator h. Perekam medis

- 12 -

Namun variasi keberadaan tenaga tersebut disesuaikan dengan level IGD, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kualifikasi Tenaga Berdasarkan Level IGD 2. Tingkat kemampuan Semua dokter dan tenaga keperawatan harus mempunyai keterampilan khusus untuk melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support). Untuk itu, Semua dokter telah terlatih PPGD DAN ATLS dan tenaga keperawatan telah terlatih PPGD dan BTLS. Sedangkan tenaga lainnya harus mempunyai keterampilan melakukan RKP. 3. Jadwal jaga Jadwal jaga bagi semua petugas IGD harus dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan/ Direktur RS sehingga ritme pelayanan IGD tetap cepat, tepat dan aman.

- 13 -

Hal yang harus dipertimbangkan menyangkut jadwal jaga adalah : a. Jadwal jaga dibuat/ di revisi setiap bulan tapi lebih baik dibuat setiap minggu. b. Adanya kemungkinan tenaga yang berhalangan untuk bertugas. Olehnya itu, setiap petugas harus siaga untuk menjadi pengganti petugas yang berhalangan tersebut. c. Operan jaga harus dilakukan 15 menit sebelum perpindahan jaga dilakukan d. Operan jaga dilakukan dengan cara mengunjungi pasien sambil membawa rekam medis masing-masing pasien. e. Materi operan jaga minimal menyangkut : - Jumlah pasien - Keadaan Umum - Tindakan yang telah dan akan dilakukan kepada masing masing

pasien (penjelasan menggunakan Rekam Medis masing masing pasien) f.

Jadwal jaga sebaiknya terbagi 3 kelompok (shift), yaitu : : - Kelompok pagi (Morning Shift)

: 07.00 – 14.00

- Kelompok siang (Afternoon Shift)

: 14.00 – 21.00

- Kelompok malam (Night Shift)

: 21.00 – 07.00

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi seluruh petugas IGD sangat penting dilakukan agar keilmuan dan keterampilan masing-masing pertugas dapat update dan bermutu. Untuk itu, Kepala IGD harus membuat program diklat yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan sumber daya dari pihak luar. Program

pelatihan

sebaiknya

direncanakan

setiap

tahun

sehingga

penganggarannya dapat dapat diperhitungkan sejak awal. Agar program pelatihan dan pendidikan dapat berjalan secara efisien dan efektif maka Kepala IGD harus membuat standar Prosedur operasional diklat yang diikuti dengan program monitoring dan evaluasinya.

- 14 -

Pendidikan dan pelatihan harus pula diberikan bagi petugas baru di IGD dalam

bentuk

Orientasi

kerja.

Olehnya

itu,

Kepala

IGD

harus

pula

menetapkan dan membuat program orientasi bagi petugas baru, dengan materi yang diberikan, minimal tentang : a.

Pengenalan RS.

b.

Pengenalan tugas dan tata laksana di IGD.

- 15 -

BAB IV ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN A. PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN Hal yang harus diperhatikan menyangkut tindakan kedokteran dan atau tindakan medis yang dilakukan di IGD adalah : I.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa : (1)

Persetujuan

tindakan

kedokteran

adalah

persetujuan

yang

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. (2)

Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

(3)

Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.

(4)

Penjelasan secara lengkap tentang tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien sekurangkurangnya mencakup :

(5)

a.

Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;

b.

Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;

c.

Altematif tindakan lain, dan risikonya;

d.

Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

e.

Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

f.

Perkiraan pembiayaan.

Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau

keluarga

terdekatnya

setelah

menerima

penjelasan

tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan. (6)

Penolakan tindakan kedokteran tersebut harus dilakukan secara tertulis

(7)

Akibat penolakan tindakan kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien.

(8)

Penolakan

tindakan

kedokteran

hubungan dokter dan pasien.

tersebut

tidak

memutuskan

- 16 -

Adapun format persetujuan dan penolakan tertulis atas tindakan yang akan dilakukan dapat dilihat seperti pada Format 3. Format persetujuan dan penolakan tersebut harus ditetapkan pemberlakuannya oleh direktur RS masing-masing. Namun

pada

keadaan

gawat

darurat,

ada

pengecualian

menyangkut

persetujuan tindakan kedokteran, seperti berikut ini, yaitu : I.

Dalam penjelasan pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa : (1)

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan. Namun, setelah pasien sadar atau dalam kondisi

yang

sudah

memungkinkan,

segera

diberikan

penjelasan dan dibuat persetujuan. II.

Dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran disebutkan bahwa : (1)

Dalam

kondisi

dimana

pasien

tidak

mampu

memberikan

persetujuan dan tidak memiliki pendamping, maka dengan tujuan untuk penyelamatan hidup (life safing) atau mencegah kecacatan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat, tindakan medik dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien. III.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa : (1)

Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau

mencegah

kecacatan

tidak

diperlukan

persetujuan

tindakan kedokteran. (2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik. (3)

Dalam

hal

dilakukannya

tindakan

kedokteran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasie setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

- 17 -

B. REKAM MEDIS Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat, sekurang-kurangnya memuat : a.

identitas pasien;

b.

kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan;

c.

identitas pengantar pasien;

d.

tanggal dan waktu;

e.

hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;

f.

hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

g.

diagnosis;

h.

pengobatan dan/atau tindakan;

i.

ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut;

j.

nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;

k.

sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain; dan

l.

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Adapun bentuk Kartu/ Rekam Medis pasien IGD dapat dilihat seperti pada Format 4. C. TANDA/ RAMBU Agar pelayanan IGD lebih cepat, mudah dan tertib maka dipelukan tanda/ rambu yang menunjukkan arah, lokasi dan cara mencapai unit/ instalasi Gawat Darurat dari jalan maupun dari dalam RS. Tanda/ Rambu tersebut bersifat sebagai : a.

Perintah yang wajib dilaksanakan dengan Logo berdasar biru

b.

Perbuatan yang dilarang dilakukan dengan logo berdasar merah

Adapun beberapa tanda/ Rambu yang harus ada di dalam atau disekitar IGD Rumah Sakit seperti pada Tabel 4.

- 18 -

Papan Nama IGD Salah satu cara untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan IGD adalah dengan membuat papan nama IGD. Adapun spesifikasi papan nama IGD, sebagai berikut : a. Ukuran: 120 -150 Cm Lebar : 90 -100Cm b. Bahan : Terbuat dari papan atau fiber c. Warna : Dasar putih polos dan huruf warna hijau tua d. Penulisan/ Fontasi: -

1/3 bagian atas . Tertulis UGD Dibagian bawahnya tertulis (Unit Gawat Darurat ) Ukuran huruf menyesuaikan.

-

1/3 bagian tengah Tergambar : Jumlah bintang sesuai klasifikasi UGD Dibawah dituliskan “24 Jam”

-

1/3 bagian bawah Tertulis nama rumah sakit, Dibawahnya tertulis nomor telepon Hot line UGD

e. Asesories

f.

-

Menggunakan lampu penerang

-

Rotator warna kuning dipasang dibagian atas papan, dibagian tengah

Penempatan Papan nama : -

Papan nama ditempatkan didepan pintu masuk rumah sakit atau Unit Gawat Darurat

-

Papan nama dipasang dengan menggunakan tiang dengan tinggi menyesuaikan.

D. ALUR PELAYANAN Hal yang harus dipertimbangkan menyangkut alur pelayanan adalah : 1.

Direktur

harus

menetapkan

kebijakan,

prosedur

tertulis

serta

pelaksanaan Triase. Kebijakan ini harus diikuti dengan penetapan program, evaluasi serta tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan. 2.

Direktur harus menetapkan Standar prosedur operasional kegiatan pelayanan RS

- 19 -

Prosedur ini harus diikuti dengan pelaksanaan evaluasi dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi yang telah dilakukan. 1.

Triase

Triase adalah tata cara seleksi untuk melakukan pengenalan yang tepat dan cepat kondisi pasien yang butuh pelayanan segera dengan cara menempatkan pasien secara tepat diwaktu yang tepat dengan pemberi pelayanan yang tepat. Triase sangat diperlukan terutama pada keadaan pasien datang dalam jumlah banyak pada waktu bersamaan di IGD (misalnya pada bencana atau kecelakaan massal/ gawat darurat massal). Pada keadaan biasa (bukan kondisi bencana/ kecelakaan massal), triase dilakukan untuk mengarahkan pasien menuju ruangan sesuai pelayanan yang dibutuhkan Ruangan resusitasi, tindakan atau observasi). Triase dilakukan dengan cara memprioritaskan pasien menjadi : (a)

Prioritas Pertama (Merah) : -

Pasien yang masuk pada kelompok ini adalah pasien yang akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat jika tidak diberikan tindakan seperti gangguan ABC (Airway, Breathing, Circulation) atau pasien yang mengalami cedera berat.

-

Pasien

yang

mengalami

gangguan

ABC

(Airway,

Breathing,

Circulation) masuk ke ruang Resusitasi. Pasien yang masuk pada kelompok ini antara lain gagal nafas, Henti jantung, Chest Pain, Sock anafilaktik atau Diare berat disertai shock. -

Pasien yang mengalami cedera berat masuk ke ruang Tindakan/ OK. Pasien yang masuk pada kelompok ini antara lain pasien cedera torakoabdominal, cedera kepala / maksilo-fasial berat, shok atau perdarahan berat, luka bakar berat.

(b)

Prioritas Kedua (Kuning) : -

Pasien yang mengalami Cedera / gangguan kesehatan yang dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam

waktu dekat, misalnya :

cedera abdomen tanpa shok, cedera dada tanpa gangguan respirasi, fraktura mayor tanpa shok, cedera kepala / tulang belakang leher, luka bakar ringan, Diare berat/ sedang yang tidak disertai shock. -

Pasien kelompok ini dimasukkan ke ruang Tindakan/ OK

- 20 -

(c)

Prioritas Ketiga (Hijau) : -

Pasien yang masuk pada kelompok ini antara lain : pasien diare ringan, gawat darurat psikologis.

(d)

Prioritas Nol (Hitam) : -

Pasien meninggal dunia saat tiba di IGD.

Gambar 2. Alur Triase IGD Kebijakan triase yang telah ditetapkan Pimpinan/ Direktur RS harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh petugas IGD. Olehnya itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan triase maka di setiap IGD harus tersedia membuat dokumentasi pelaksanaan triage dan setiap petugas mengisi dokumen tersebut setelah melakukan pelayanan. 2.

Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Di IGD

SPO adalah tahapan-tahapan yang baku untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu sehingga proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten dan aman. Dengan penyusunan SPO maka tenaga IGD mempunyai pedoman baku untuk melakukan tindakan/ pelayanan di IGD. Selain itu, DPO dapat membatu RS untuk mengurangi kesalahan karena SPO berisi langkah-langkah yang benar dan terbaik yang disusun berdasarkan konsensus bersama. Olehnya itu, IGD sebagai fasilitas pelayanan di RS harus pula mempunyai SPO untuk setiap langkah/ tahapan pelayanan yang diberikan. Adapun format SPO dapat dilihat pada Format 5 dan contoh SPO pelayanan di IGD dapat dilihat pada Format 6.

- 21 -

E. SISTEM KEAMANAN IGD Pada saat berada di Instalasi Gawat darurat, beberapa keadaan sering dihadapi oleh pasien/ keluarga pasien atau petugas kesehatan antara lain : 1. Kurangnya kontrol keamanan 2. Kurangnya privasi 3. Rasa takut terhadap serangan dari keluarga pasien 4. Rasa cemas terhadap keluarga yang mengalami gawat darurat Keadaan tersebut diatas menyebabkan pasien/ keluarga pasien atau petugas kesehatan di IGD mengalami tekanan mental atau masuk pada keadaan bahaya terutama pada saat pasien/keluarga pasien kurang mengontrol emosi terhadap keadaan yang dialaminya di IGD. Olehnya itu, IGD harus di tata agar keamanan dan kenyamanan dapat diberikan sehingga pasien, keluarga pasien atau tenaga kesehatan tidak merasa ketakutan atau cemas. Beberapa cara untuk mengatur keamanan IGD, yaitu : 1. Penggunaan kamera 2. Penggunaan kunci elektronik 3. Penempatkan polisi yang dilengkapi dengan detektor metal di pintu masuk IGD 4. Penyediaan ruangan khusus untuk melindungi pasien yang mungkin mendapat serangan dari luar 5. Triase harus pula menjamin kerahasiaan data pasien dan keamanan pasien. Untuk mengurangi kecemasan keluarga pasien maka IGD harus memberi rasa nyaman dengan cara : 1. Ruang tunggu pasien ditata sehingga keluarga pasien sedapat mungkin melihat ke dalam IGD dan tenaga kesehatan dapat melihat/ mengontrol keluarga pasien di ruang tunggu 2. Pengeras

suara

di

ruang

tunggu

harus

disediakan

sehingga

memudahkan keluarga untuk dipanggil jika diperlukan 3. Televisi, majalah, surat kabar atau bahan bacaan lainnya sebaiknya disediakan di ruang tunggu sehingga keluarga pasien mempunyai kegiatan selingan

- 22 FORMAT 3 RUMAH SAKIT ……………. Jl. ……. KABUPATEN/ KOTA ………

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

………………………………………………………………………………………

Umur/ Kelamin

:

……………………………………….. tahun, laki-laki/ perempuan *)

Alamat

:

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Bukti diri/ KTP

:

………………………………………………………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan :

PERSETUJUAN Untuk dilakukan tindakan kedokteran berupa **) :

…………………………………………………………

Terhadap diri saya sendiri/ Isteri/ Suami/ Anak/ Ayah/ Ibu *) saya dengan : Nama

:

………………………………………………………………………………………

Umur/ Kelamin

:

…………………………………… tahun, laki-laki/ perempuan *)

Alamat

:

……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Bukti diri/ KTP

:

………………………………………………………………………………………

Dirawat di

:

………………………………………………………………………………………

Nomor Rekam Medis

:

………………………………………………………………………………………

Yang tujuan, sifat dan perlunya tindakan kedokteran tersebut diatas, serta resiko yang ditimbulkan telah cukup dijelaskan oleh Dokter dan telah mengerti sepenuhnya. Demikian pernyataan persetujuanini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. ………………Tgl……. Saksi Tanda tangan

Bulan …………… Dokter Tanda tangan

Tahun ………… Yang membuat pernyataan Tanda tangan

1……………………….. (…………………………) Nama jelas

(…………………………) Nama jelas

2……………………….. (…………………………) Nama jelas **) *)

Isi dengan jenis tindakan kedokteran yang akan dilakukan Coret yang tidak perlu

(…………………………) Nama jelas

- 23 -

RUMAH SAKIT ……….. Jl. ……. KABUPATEN/ KOTA …………..

PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: ………………………………………………………………………………………

Umur/ Kelamin

: ……………………………………….. tahun, laki-laki/ perempuan *)

Alamat

: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Bukti diri/ KTP

: ………………………………………………………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan :

PENOLAKAN Untuk dilakukan tindakan kedokteran berupa **) : ………………………………………………………… Terhadap diri saya sendiri/ Isteri/ Suami/ Anak/ Ayah/ Ibu *) saya dengan : Nama

: ………………………………………………………………………………………

Umur/ Kelamin

: …………………………………… tahun, laki-laki/ perempuan *)

Alamat

: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Bukti diri/ KTP

: ………………………………………………………………………………………

Dirawat di

: ………………………………………………………………………………………

Nomor Rekam Medis

: ………………………………………………………………………………………

Saya juga telah menyatakan dengan sesungguhnya dengan tanpa paksaan bahwa saya : Telah diberikan informasi dan penjelasan serta peringatan akan bahaya, resiko serta kemungkinankemungkinan yang timbul apabila tidak dilakukan tindakan kedokteran berupa **) ………………….. telah saya pahami sepenuhnya informasi dan penjelasan yang diberikan oleh dokter. Atas tanggungjawab dan resiko saya sendiri telah menolak untuk dilakukan tindakan kedokteran yang dianjurkan dokter. Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. ………………Tgl……. Saksi Tanda tangan

Bulan …………… Dokter Tanda tangan

Tahun ………… Yang membuat pernyataan Tanda tangan

1……………………….. (…………………………) Nama jelas

(…………………………) Nama jelas

2……………………….. (…………………………) Nama jelas **) *)

Isi dengan jenis tindakan kedokteran yang ditolak Coret yang tidak perlu

(…………………………) Nama jelas

- 24 FORMAT 4 No :

KARTU INSTALASI RAWAT DARURAT RUMAH SAKIT ………………

Tanggal :

Hari :

Datang

:

Jam :

Ambulance/ Sendiri / Diantar oleh Kelaurga / Tetangga / Teman / Polisi

IDENTITAS PASIEN : 1. N a m a

: ............................................

2. U m u r

: .....................

3. A g a m a

: ............................................

4. A l a m a t

: ............................................................

Laki / Wanita Telepon : ........................

IDENTITAS PENGANTAR PASIEN : 1. N a m a 2. U m u r

: ............................................ : ..................... Laki / Wanita

3. A g a m a

: ............................................

4. A l a m a t

: ............................................................

Telepon : ........................

ANAMNESE : 3. Keluhan Utama

:

...........................................................................

4. Riwayat Penyakit PEMERIKSAAN FISIK :sebelumnya : ................................................................. 5. Lainnya : .....................................................................................................

1. K U :

Kesadaran : CM / Apatis / Seporos / Komatus / Koma T : ...................Mm Hg N : ..................x / mm O S : ................... C P : ..................x / mm

2. Kepala :

Mata Pupil

: Cekung +/‐, Conjuktiva Anemis : +/‐, Skelera Ikterus +/‐ : Isokor ki dan ka +/‐ Midriasis / Miosis Ukuran ..........cm Refleks cahaya ki +/‐, ka +/‐ Lain‐lain : ......................................................................................................

3. L e h e r :

4. Thorax

BB : .......................... TB : ..........................

JPV. 5 ± : ....................................................................................................... Lain‐lain : .......................................................................................................

: ‐ Jantung : Bunyi I dan II Jelas/Tidak, Bunyi Tambahan +/‐, Murmur +/‐ ‐ Paru : Ronkhi basah halus / kasar / nyaring / tak nyaring Ronkhi Kering +/‐ ‐ Lain‐lain : ........................................................................................................

5. Ekstremitas

: Sianosis +/‐, Clubing +/‐, Jari keriput +/‐ Dingin +/‐ Edema +/‐, Sendi bengkak +/‐ di ................................................................ Paraparese +/‐ Superior / Interior, Hemiparese +/‐ kiri / kanan

- 25 -

6. Abdomen

:

7. Kemampuan

Datar / Cekung / Kembung / Lemas / Tegang Nyeri tekan +/‐ Defans Muscoler +/‐, Turgor Normal / Turun Belotemen +/‐, Bising Usus : ↓ / ‐ / normal / n / ↑ / ↑↑ Hepar tidak teraba / membesar ................................. jpx ..............................jpa Kenyal / Lunak / Keras / Rata / Tidak Rata Nyeri Tekan +/‐ Limpa : ............................................ Ginjal : ............................................ Kandung Kencing : ................................ Lain‐lain : ............................................ : GCS : E .............................. M : ............................... V : .................................

8. Pemeriksaan Tambahan - Laboratorium : - Foto Ronggent : - USG Abdomen : E K–Gluka 9. -Luka - Lain – lain

: :

:

- 26 -

10.Tindakan : ............................................................................................................................. 11. Diagnosa Sementara :

1. ....................................................................................................... 2. .......................................................................................................

12. Pengobatan : 1. Oksigen .......................... lt / mnt, jam : ...................................... 2. Infus .................................. Tetes / menit, jam : .......................... 3. Obat Oral : a. ......................................................................... b. ......................................................................... c. ......................................................................... 4. Obat Suntik

13. Keterangan

:

: a. ......................................................................... b. ......................................................................... c. .........................................................................

1.

Dipulangkan / sembuh / belum sembuh

2.

Alih Rawatan ke Bagian .......................................................................

3.

Alih Rawatan ke Rumah Sakit .............................................................. Karena tempat penuh / permintaan OS / Kel. Jam .............Tgl.............

4.

Alih Rawat Jalan ke Poliklinik Bagian ..................................................

5.

Meninggal sesudah dirawat ..................... Jam : ...........Hari : ............... Sebab Kematian : ……………………………..........................................

6.

Keluar dari IRD Tgl ………….…. Hari ..................... Jam.....................

Perawat Yang Bertugas,

Dokter Tang Bertugas,

(.........................................)

(........................................)

- 27 -

FORMAT 5 FORMAT STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL= SPO JUDUL SOP

RUMAH SAKIT DAN LOGO

Nomor Dokumen

PROSEDUR TETAP

Tanggal ditetapkan

PENGERTIAN

TUJUAN

KEBIJAKAN

PROSEDUR

UNIT TERKAIT

nomor revisi

Jumlah halaman

Ditetapkan, Direktur

- 28 -

TATA CARA PENGISIAN 1.

RUMAH SAKIT DAN LOGO : Diberi nama RS dan Logo (Jika RS mempunyai logo)

2.

JUDUL SOP : Diberi judul/ nama SOP sesuai proses kerjanya, contoh : Konsultasi medis, biopsy ginjal, persiapan pasien operasi)

3.

Nomor Dokumen : Diisi sesuai dgn ketentuan penomoran yang berlaku di RS Ybs yang dibuat sistematis agar ada keseragaman)

4.

NOMOR REVISI : Diisi dengan status revisi, bias menggunakan HURUF atau ANGKA.

5.

JUMLAH HALAMAN : Diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SOP tersebut. Jika SOP mempunyai 5 halaman maka pada halaman 1 ditulis 1/5, halaman kedua ditulis 2/5, dst

6.

TANGGAL DITETAPKAN : Diberi tgl sesuai dengan tgl terbitnya yang harus disesuaikan dengan tgl diberlakukannya SOP tersebut.

7.

DITETAPKAN : Diberi tanda tangan direktur dan nama jelas

8.

PENGERTIAN : Berisi penjelasan dan atau defenisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian

9.

TUJUAN : Tujuan pelaksanaan SOP secara spesifik. Kata kunci : “sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk ……….”

10. KEBIJAKAN : Bersi kebijakan (RS atau bidang/ departemen) yang menjadi dasar dan garis besar dibuatnya SOP tsb. Dapat berisi (terkait dengan) beberapa kebijakan yang mendasasi SOP tersebut. Dapat juga terjadi satu kebijakan menjadi dasar beberapa SOP sehingga tercantum dalam beberapa SOP yang “dipayungi” 11. PROSEDUR : Bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah2 kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu, dan staf/ petugas yang berwenang. Didalamnya dapat dicantuntumkan alat/ formulir/ fasilitas yang digunakan, waktu, frekwensi dalam proses kerja yang digunakan. Bila memungkinkan, diuraikan secara lengkap unsur2 yang menyangkut : SIAPA, DIMANA, KAPAN & BAGAIMANA (5W 1H) 12. UNIT TERKAIT : Berisi unit2 yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut CATATAN : a. Heading (berwarna biru muda) diulang pada setiap halaman

- 29 -

FORMAT 6

RUMAH SAKIT DAN LOGO PROSEDUR TETAP PENGERTIAN TUJUAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL OPERAN JAGA PETUGAS Nomor : ………

nomor revisi :

Tanggal ditetapkan 21 Januari 2010

Jumlah hal : 2/3

Ditetapkan, Direktur

Pengaturan operasi jaga adalah tata cara serah jaga

terima

1. Menjaga kesinambungan pelayanan/ tindakan/ tugas secara menyeluruh 2. Agar

petugas

jaga

tetap

mempunyai

detail

pelayan/ tugas/ tindakan yang telah dan akan dilakukan KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis

PROSEDUR

1. Petugas pengganti datang 15 menit sebelum waktu perpindahan jaga dilakukan. 2. Petugas pengganti selanjutnya datang langsung ambil buku laporan harian dan petugas jaga sebelumnya memberikan

waktunya

untuk

menjelaskan

tugas/

pelayanan/ tindakan yang telah dan akan dilakukan 3. Kedua

petugas

laporan jaga

UNIT TERKAIT

Keperawatan

selanjutnya

menandatangani buku

- 30 Tabel 4 Tanda/ Rambu di didalam dan sekitar IGD RS TANDA/ RAMBU

KEGUNAAN

Rambu yang berada di dalam IGD yang berfungsi untuk mengarahkan pasien ke Ruang Tunggu IGD

Rambu yang berada di dalam IGD yang berfungsi untuk membatasi akses pengunjung

Tanda/ Rambu yang mendapatkan"I nformasi"

memberitahukan

Rambu yang mengarahkan menggunakan tangga darurat

tempat

pengunjung

untuk

Rambu yang melarang kendaraan roda 4 dan 2 masuk ke area pintu gerbang IGD

Rambu yang menyatakan bahwa IGD harus bebas hambatan

Rambu yang melarang untuk belok kiri atau kanan ( Melarang kendaraan ke IGD kecuali Ambulance )

Rambu penanda tempat parkir

- 31 -

- 32 BAB V SARANA DAN PRASARANA A. SARANA 1. Lokasi a. Instalasi gawat darurat harus mudah diakses tanpa adanya hambatan oleh kendaraan roda empat. Olehnya itu Lokasi RS harus berada di bagian depan RS dengan alur jalan masuk dan keluar yang tersendiri dan mempunyai tanda-tanda/ rambu yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah sakit. b. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan

kemungkinan

penanganan

korban

massal/

bencana. c. Instalasi gawat darurat harus terpisah secara fisik dan atau fungsional dengan pelayanan lain. Hubungan IGD dengan unit pelayanan lainnya melalui koridor. d. Pada keadaan ruangan laboratorium dan Radiologi tidak disediakan di dalam IGD maka gedung IGD harus berdekatan dengan gedung Laboratorium dan Radiologi. Selain itu diupayakan pula lokasi ruang ICU dan kamar operasi tidak jauh dari IGD. e. Ambulans / kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat (ramp). f.

Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS)

g. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar 2.

Persyaratan kesehatan lingkungan ruang IGD a)

Dinding Dinding IGD terbuat dari bahan porselin (tidak mudah menyerap air) atau vinyl setinggi langit-langit atau dicat dengan cat epoxi yang tidak luntur dan aman, berwarna terang. Dengan bahan tersebut maka dinding mudah dibersihkan dan tidak menjadi tempat sarang debu dan kotoran.

- 33 b)

Langit-langit Bahan langit langit IGD terbuat dari bahan yang kuat dan aman, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai. Bahan langit-langit harus dipasang dengan rapat dan kuat sehingga tidak menghasilkan kotoran atau debu.

c)

Pintu 1)

Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 meter, dan semua pintu kamar harus selalu dalam keadaan tertutup.

2)

Pintu IGD harus cukup untuk dilewati kereta/ brankar serta terdiri dari 2 daun pintu dan selalu dalam keadaan tertutup. Lebar minimal 1,40 meter dengan tinggi minimal 2,10 meter,

3)

Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan / pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2.

4)

Harus disediakan pintu keluar tersendiri untuk jenazah dan bahan kotor yang tidak terlihat oleh pasien dan pengunjung.

d)

Lantai Bahan lantai IGD dapat terdiri dari bahan vinyl yang rata atau keramik dengan nat yang rata, dan mudah dibersihkan, kedap air, dan berwarna terang.

e)

Sumber air Saluran air bersih PAM atau sumur BOR

f)

Air kotor Dilengkapi dengan saluran air kotor yang dihubungkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

g)

Listrik 1)

Sumber daya listrik dari PLN, sebagai Sumber Listrik Utama.

2)

Sumber

daya

listrik

dan

Genset

sebagai

sumber

listrik

cadangan. 3)

Kapasitas panel harus mampu melayani beban dengan minimal 1,5 kali dari beban yang terpasang pada saat gedung mulai digunakan

4)

Perhitungan Listrik, diperhitungkatn dengan jumlah alat dan penerangan yang terpasang.

- 34 5)

Pemasangan instalasi listrik, instalasi kotak kontak biasa, kotak kontak khusus, harus mengacu PUIL 2000 khusus panel sistim instalasi listrik pada fasilitas pelayanan kesehatan

h)

Pendingin Ruangan 1)

Ruang operasi dipasang pendingin untuk menciptakan ruangan bersih/steril denagan Suhu ruangan berkisar 19 – 240 C

2)

Ventilasi

atau

penghawaan

sebaiknya

menggunakan

AC

tersendiri yang dilengkapi filter bakteri, untuk setiap ruang operasi yang terpisah dengan ruang lainnya. Pemasangan AC minimal 2 meter dari lantai dan aliran udara bersih yang masuk ke dalam kamar operasi berasal dari atas ke bawah. Khusus untuk ruang bedah ortopedi atau transplantasi organ harus menggunakan pengaturan udara UCA (Ultra Clean Air) System. i)

Pada ruang operasi di IGD, harus disediakan gelagar (gantungan) lampu bedah dengan profil baja double INP 20 yang dipasang sebelum pemasangan langit-langit.

j)

Tersedia rak dan lemari untuk menyimpan reagensia siap pakai.

k)

Tidak dibenarkan terdapat hubungan langsung dengan udara luar, untuk itu harus dibuat ruang antara.

l)

Hubungan dengan ruang scrub-up untuk melihat ke dalam ruang operasi perlu dipasang jendela kaca mati, hubungan ke ruang steril dari bagian cleaning cukup dengan sebuah loket yang dapat dibuka dan ditutup.

m)

Pemasangan gas medis secara sentral diusahakan melalui bawah lantai atau di atas langit-langit.

n)

Dilengkapi dengan sarana pengumpulan limbah medis.

o)

Tingkat kelembaban ruangan IGD sebesar 45 – 60%

p)

Ruangan IGD menggunakan tekanan Positif

3. Jumlah ruangan a. Instalasi gawat darurat minimal memiliki ruangan : -

triase,

-

resusitasi,

-

Ruangan tindakan/ operasi

-

ruang observasi,

- 35 -

ruang petugas

-

ruang tunggu

-

ruang administrasi

Namun demikian, jumlah ruangan berdasarkan level IGD bervariasi, dengan rincian sebagai berikut :

- 36 -

4. posisi ruangan a. Agar pasien dapat memperoleh pelayanan yang cepat maka seyogyanya IGD juga mempunyai ruangan : - Laboratorium - Radiologi - Farmasi b. Agar penempatan pasien yang masuk IGD dapat dilakukan secara cepat sesuai hasil triase (Penilaian keadaan gawat darurat pasien) maka posisi ruangan IGD seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Posisi masing masing ruangan IGD

Pada gambar skematis diatas terlihat bahwa posisi ruang yang harus dekat dengan pintu masuk IGD secara berurutan sebagai berikut : 1. Ruang resusitasi 2. Ruangan tindakan 3. Ruangan observasi 4. Ruangan penunjang (Radiologi, Laboratorium, Farmasi, ruang petugas, ruang administrasi, ruang tunggu, WC dan ruang penunjang lainnya)

- 37 -

B. PRASARANA Fasilitas prasarana yang dibutuhkan disesuikan dengan level IGD masing, sperti pada tabel dibawah ini.

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

Pemeriksaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat Hal yang penting diperhatikan menyangkut peralatan IGD menyangkut pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan alat. Olehnya itu, hal yang harus dilakukan agar pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan alat dapat berjalan, yaitu : a.

Ada protap/ Juklak pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat secara berkala

b.

Ada jadwal pemeriksaan & pemeliharaan semua alat

- 43 c.

Ada bukti pelaksanaan pemeliharaan semua alat

d.

Ada bukti kalibrasi semua alat

e.

Ada prosedur penggantian kerusakan alat

C. TRANPORTASI Tranportasi

penderita

yang

dilakukan

melalui

darat

menggunakan

ambulance yang harus memenuhi persyaratan/ spesifikasi, yaitu : 1)

Kendaraan roda empat atau lebih dengan suspensi lunak

2)

Tanda pengenal kendaraan : -

di bagian depan tertulis : gawat darurat/ emergency

-

disamping tertulis : Ambulans dengan logo IGD PROVINSI SULSEL

3)

Menggunakan pengatur udara AC dengan pengendali di ruang pengemudi.

4)

Pintu belakang dapat dibuka ke arah atas.

5)

Ruang penderita tidak dipisahkan dari ruang pengemudi

6)

Tempat duduk petugas di ruang penderita dapat diatur/ dilipat

7)

Dilengkapi sabuk pengaman bagi pengemudi dan pasien

8)

Ruang penderita cukup luas untuk sekurangnya dua tandu. Tandu dapat dilipat.

9)

Ruang penderita cukup tinggi sehingga petugas dapat berdiri tegak untuk melakukan tindakan

10) Gantungan infus terletak sekurang-kurangnya 90 sm di atas tempat penderita 11) Stop kontak khusus 12 V DC di ruang penderita 12) Lampu ruangan secukupnya/ bukan neon dan lampu sorot yang dapat digerakan 13) Meja yang dapat dilipat 14) Lemari obat dan peralatan 15) Tersedia peta wilayah dan detailnya 16) Penyimpan air bersih 20 liter, wastafel dan penampungan air limbah 17) Sirine dua nada 18) Lampu rotator warna merah dan biru 19) Radio komunikasi dan telepon genggam di ruang kemudi 20) Buku petunjuk pemeliharaan semua alat berbahasa Indonesia 21) Peralatan rescue 22) Lemari obat dan peralatan

- 44 23) Tanda pengenal dari bahan pemantul sinar 24) Tabung oksigen dengan peralatan bagi 2 orang 25) Alat resusitasi manual/automatic lengkap bagi dewasa dan anak/ bayi 26) Suction pump manual dan listrik 12 V DC 27) Peralatan monitor jantung dan nafas 28) Alat monitor dan diagnostik 29) Peralatan defibrilator untuk anak dan dewasa 30) Minor surgery set 31) Obat-obatan gawat darurat dan cairan infus secukupnya 32) Kantung mayat 33) Sarung tangan disposable 34) Sepatu boot Agar pelayanan dapat berlangsung pada saat proses tarsportasi maka petugas

pendamping

(dokter

atau

perawat)

dan

pengemudi

harus

mempunyai kemampuan PPGD . Tata tertib berkendara 1.

Saat menuju ke tempat penderita, pengemudi boleh menghidupkan sirine dan lampu rotator. Namun selama mengangkut penderita hanya lampu rotator yang dihidupkan.

2.

Mematuhi

peraturan

lalu

lintas

yang

berlaku

Kecepatan kendaraan kurang dari 40 km di jalan biasa, 80 km di jalan bebas hambatan. 3.

Petugas membuat/ mengisi laporan selama perjalanan yang disebut dengan lembar catatan penderita yang mencakup identitas, waktu dan keadaan penderita setiap 15 menit.

4.

Petugas memakai seragam ambulans dengan identitas yang jelas.

Agar dapat diketahui perkembangan pasien yang berada di Ambulance, maka sebaiknya ambulance mempunyai alat komunikasi yang terhubung ke RS tempat merujuk.

-45D. SISTEM KOMUNIKASI (1) Setiap RS harus mempunyai Unit informasi dan Komunikasi Rujukan yang berfungsi untuk memberikan informasi dan atau menerima informasi tentang pasien yang akan dirujuk. (2) Fasilitas komunikasi yang harus dimiliki RS : Intercom,telepon langsung, radio band (3) RS harus mempunyai hubungan komunikasi antar unit dengan konsulen, antara rumahsakit, unit pemadam kebakaran, kepolisian, dll (4) Sebelum merujuk pasien, petugas terlebih dahulu menghubungi RS yang dituju untuk menyampaikan kondisi pasien, indikasi merujuk, cara pengiriman pasien dan informasi lain yang perlu. (5) Pelaksanaan system ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Sistem informasi dan komunikasi RS. Dengan adanya sistem komunikasi yang dimiliki RS maka pertolongan dapat segera diberikan sehingga dapat meminimalkan resiko-resiko penyulit lanjutan seperti syok hipovolemia akibat kehilangan darah yang berkelanjutan, hipotermia akibat terpapar lingkungan dingin dan sebagainya.

-45-

BAB VI PENGENDALIAN MUTU A. Standar Pelayanan Minimal IGD Untuk mengukur mutu pelayanan RS termasuk pelayanan di IGD maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan melalui penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi Instalasi Gawat Darurat (IGD), sebagai berikut : NO.

INDIKATOR

STANDAR

1.

Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

100 %

2.

Jam buka Pelayanan Gawat Darurat

24 Jam

3.

Pemberi pelayanan gawat darurat yang 100 % bersertifikat yang masih berlaku BLS/ PPGD/ GELS/ALS

4.

Ketersediaan tim penanggulangan bencana

5.

Waktu tanggap pelayanan Dokter di Darurat

6.

Kepuasan Pelanggan

≥ 70 %

7.

Kematian pasien< 24 Jam

≤ dua per seribu

8.

Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka

100%

Satu tim Gawat

≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang

- 46 -

Adapun penjelasan tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut : 1. Kemampuan menangani lifesaving anak dan dewasa Judul

Kemampuan menangani life saving di Gawat darurat

Dimensi Mutu

Keselamatan

Tujuan

Tergambarnya kemampuan Rumah memberikan Pelayanan Gawat Darurat

Definisi Operasional

Life Saving adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation

Frekuensi Pengumpulan Data

Setiap bulan

Periode Analisa

Tiga bulan sekali

Numerator

Jumlah kumulatif pasien yang mendapat pertolongan life saving di Gawat Darurat

Denominator

Jumlah seluruh pasien yang membutuhkan penanganan life saving di Unit Gawat Darurat

Sumber Data

Rekam Medik di Gawat Darurat

Standar

100 %

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat

Sakit

dalam

2. Jam buka pelayanan gawat darurat Judul Dimensi Mutu

Jam buka pelayanan Gawat darurat Keterjangkauan

Tujuan

Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam di setiap Rumah Sakit Jam buka 24 jam adalah Gawat Darurat selalu siap memberikan pelayanan selama 24 jam penuh. Setiap bulan

Definisi Operasional Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisa

Tiga bulan sekali

Numerator

Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam satu bulan

Denominator

Jumlah hari dalam satu bulan

Sumber Data

Laporan Bulanan

Standar

24 Jam

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat

- 47 -

3. Pemberi

pelayanan

kegawat

daruratan

yang

bersertifikat

BLS/PPGD/GELS/ALS Judul

Tenaga kegawat daruratan yang bersertifikat

Dimensi Mutu

Kompetensi teknis

Tujuan

Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat oleh tenaga kompeten dalam bidang ke gawat daruratan

Definisi Operasional

Tenaga kompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan BLS/PPGD/GELS/ALS

Frekuensi Pengumpulan Data

Setiap bulan

Periode Analisa

Tiga bulan sekali

Numerator

Jumlah tenaga GELS/ALS

Denominator

Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawat daruratan

Sumber Data

Kepegawaian

Standar

100 %

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit

yang bersertifikat BLS/ PPGD/

4. Ketersediaan tim penanggulanagan bencana Judul

Ketersediaan tim penanggulanagan bencana

Dimensi Mutu

Keselamatan dan efektifitas

Tujuan

Kesiagaan rumah sakit untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana

Definisi Operasional

Tim penanggulangan bencana adalah tim yang dibentuk di rumah sakit dengan tujuan untuk penanggulangan akibat bencana yang mungkin terjadi sewaktu - waktu

Frekuensi Pengumpulan Data

Setiap bulan

Periode Analisa

Tiga bulan sekali

Numerator Denominator

Jumlah Tim penanggulangan bencana yang ada di rumah sakit Tidak ada

Sumber Data

Instalasi gawat darurat

Standar

satu tim

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat / Tim Mutu / Panitia Mutu

- 48 -

5. Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat Judul

Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat

Dimensi Mutu

Keselamatan dan efektifitas

Tujuan

Terselenggaranya pelayanan yang cepat, responsif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat

Definisi Operasional

Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat adalah Kecepatan pasien dilayani sejak pasien datang sampai mendapat pelayanan dokter (menit)

Frekuensi Pengumpulan Data

Setiap bulan

Periode Analisa

Tiga bulan sekali

Numerator

Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejakkedatanagan semua pasien yang di sampling secara acak sampai dilayani dokter

Denominator

Jumlah seluruh pasien yang di sampling (minimal n = 50)

Sumber Data

Sample

Standar

≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat / Tim Mutu / Panitia Mutu

6. Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Judul

Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat

Dimensi Mutu

Kenyamanan

Tujuan

Terselenggaranya pelayanan gawat darurat mampu memberikan kepuasan pelanggan

Definisi Operasional

Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang di berikan Setiap bulan

Frekuensi Pengumpulan Data

yang

Periode Analisa

Tiga bulan sekali

Numerator

Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien Gawat Darurat yang di survey Jumlah seluruh pasien Gawat Darurat yang di survey (minimal n = 50)

Denominator Sumber Data

Survey

Standar

≥ 70 %

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat / Tim Mutu / Panitia Mutu

- 49 -

7. Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat Judul

Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat

Dimensi Mutu

Efektifitas dan Keselamatan

Tujuan

Terselenggaranya pelayanan yang efektif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat

Definisi Operasional

Kematian ≤ 24 jam adalah kematian yang terjadi dalam periode 24 jam sejak pasien datang

Frekuensi Pengumpulan Data

Tiga bulan

Periode Analisa

Tiga bulan

Numerator

Jumlah pasien yang meninggal dalam periode ≤ 24 jam sejak pasien datang

Denominator

Jumlah seluruh yang ditangani di Gawat Darurat

Sumber Data

Rekam Medik

Standar

≤ 2 perseribu

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat

8. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka Judul

Tidak adanya keharusan untuk bayar uang muka

Dimensi Mutu

Akses dan Keselamatan

Tujuan

Terselenggaranya pelayanan yang mudah diakses dan mampu segera memberikan pertolongan pada pasien gawat darurat

Definisi Operasional

Uang muka adalah uang yang diserahkan kepada pihak rumah sakit sebagai jaminan terhadap pertolongan medis yang akan diberikan

Frekuensi Pengumpulan Data Periode Analisa

Tiga bulan

Numerator

Jumlah pasien gawat darurat yang tidak membayar uang muka

Denominator

Jumlah seluruh pasien yang datang di Gawat Darurat

Sumber Data

Survei

Standar

100 %

Penanggung jawab Pengumpulan data

Kepala Instalasi Gawat Darurat

Tiga bulan

- 50 -

Sedangkan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit khusus di IGD yang sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009, sebagai berikut : a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa Untuk mengetahui jumlah penanganan life saving yang mampu ditangani di Unit Gawat Darurat (UGD) maka dibutuhkan pengumpulan data di UGD dengan format seperti pada tabel 5. Adapun yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data penanganan life saving di UGD adalah Kepala UGD. Tabel 5. Jumlah penanganan Life saving di Unit gawat Darurat RS

b. Jam buka pelayanan Gawat Darurat Untuk

mengetahui

jumlah

jam

buka

UGD

RS

maka

dibutuhkan

pengumpulan data di UGD dengan format seperti pada tabel 6. Untuk itu diperlukan penetapan oleh Direktur RS tentang jam buka UGD. Adapun yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data jumlah jam buka UGD RS adalah Kepala UGD. Tabel 6. Jumlah jam buka Unit gawat Darurat RS …………

- 51 -

c. Pemberi

pelayanan

kegawat

daruratan

yang

bersertifikat

BLS/PPGD/GELS/ALS Untuk mengetahui jumlah tenaga yang bersertifikat BLS/ ALS/ PPGD/ GELS di UGD maka dibutuhkan pengumpulan data dengan format seperti pada tabel 7. Adapun yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data jumlah tenaga bersertifikat UGD RS adalah Kepala Tata Usaha RS. Hal yang perlu diperhatikan pada indikator jumlah tenaga bersertifikat di UGD RS ini adalah : a. Semua tenaga yang bertugas di GD ditetapkan melalui Keputusan Direktur RS. b. Tenaga dimaksud adalah dokter, perawat dan bidan. c. Foto kopi bukti sertifikat yang masih berlaku harus tersimpan di UGD RS. Tabel 7. Jumlah tenaga bersertifikat di UGD RS …………

d. Ketersediaan tim penanggulangan bencana Untuk mengetahui adanya Tim Penanggulangan Bencana di UGD maka dibutuhkan pengumpulan data dengan format seperti pada tabel 8. Hal yang perlu diperhatikan pada indikator jumlah tenaga bersertifikat UGD RS ini adalah : 1. Tim bencana yang dibentuk harus ditetapkan oleh Direktur RS. 2. Tim dimaksud telah mendapatkan pelatihan : ATLS/ BTLS/ PPGDT.

- 52 -

3. Foto kopi bukti sertifikat yang masih berlaku harus tersimpan di UGD RS. Tabel 8. Jumlah Tim Bencana di UGD RS …………

Adapun struktur Tim Bencana di UGD RS sebagai berikut : Penanggungjawab : Direktur RS …… Ketua : Kepala UGD Sekretaris : Kepala TU Anggota 1. Dokter spesialis : 2. Dokter umum : 3. Perawat UGD : 4. Bidan UGD : 5. Sopir Ambulance : 6. Apotek : 7. Survailans RS : 8. Sistem informasi dan komunikasi : 9. Kepala Bangsal/ perawatan : 10. Brigade Siaga Bencana (Jika ada) : 11. Security RS :

e. Waktu tanggap pelayanan Dokter di UGD Untuk menghitung waktu tanggap pelayanan dokter di UGD maka hal yang perlu diperhatikan adalah : a. Tatacara pengambilan sampel Pengambilan sampel sebanyak 50 pasien (n= 50) dapat dilakukan dengan cara Random Sampling pada hari yang sama atau pada hari yang berbeda. Sampel dapat juga diambil dengan menetapkan 50 pasien pertama yang datang di UGD.

- 53 -

b. Petugas penilai Petugas yang melakukan perhitungan waktu tanggap ditetapkan oleh Direktur RS yang berasal dari tenaga administrasi RS. c. Prosedur perhitungan waktu tanggap. Perhitungan waktu tanggap dilakukan sekali setiap bulan untuk sampel n = 50 dengan menggunakan alat ukur yaitu stopwatch. Diharapkan stopwatch yang sama selalu dipakai selama melakukan perhitungan waktu tanggap. d. Sebagai penanggungjawab untuk mengumpulkan data waktu tanggap pelayanan dokter di UGD RS adalah Kepala UGD RS. Adapun format pengisian waktu tanggap pelayanan dokter di UGD RS dapat dilihat pada pada tabel 9. Tabel 9. Waktu tanggap pelayanan dokter di UGD RS …………

f. Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Untuk menghitung tingkat kepuasan pasien di UGD maka hal yang perlu diperhatikan adalah : a. Pemilihan metode survey kepuasan yang akan digunakan Ada beberapa metode yang dapat digunakan misalnya Servqual, Quality function deployment atau cara lainnya. b. Petugas yang akan melakukan Survey kepuasan harus ditetapkan oleh Direktur RS yang berasal dari tenaga administrasi RS. c. Prosedur / Tata cara survey. Prosedur yang digunakan dalam menilai kepuasan pasien adalah prosedur yang telah ditetapkan sesuai metode survey yang digunakan.

- 54 -

g. Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat Untuk mengetahui jumlah kematian ≤ 24 jam di UGD maka dibutuhkan pengumpulan data di UGD dengan format seperti pada tabel 10.

Tabel 10. jumlah kematian ≤ 24 jam di UGD RS …………

h. Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka Untuk mengetahui data tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka di UGD maka dibutuhkan pengumpulan data dengan format seperti pada tabel 11. Tabel 11. jumlah pasien yang tidak membayar uang muka di UGD

- 55 -

B.

Data dan Informasi 1.

Data

dan

informasi

tentang

pelayanan

gawat

darurat

serta

analisisnya harus disediakan dan disampaikan kepada unit lain yang terkait 2.

Data dan informasi disampaikan ke dalam RS dan ke luar RS

3.

Informasi ke dalam RS diberikan pada saat pertemuan dalam RS, atau dimasukkan ke dalam Bulletin.

4.

Informasi ke luar RS dengan cara dipublikasikan atau di tempel di papan pengumuman.

5.

Dilakukan

penyusun

laporan

tentang

jumlah

kunjungan,

penggunaan pemeriksaan penunjang, pola penyakit dan kecelakaan, (10 kasus terbanyak), angka kematian Death On Arrival (DOA) serta kematian di IGD.

- 56 -

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Agar Pelaksanaan pelayanan Instalasi Gawat Drurat sesuai dengan pedoman pelaksanaan ini maka Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja IGD di Rumah Sakit. Kegiatan pembinaan dan penagwasan dapat berbentuk bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan pemberdayaan lain. Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan pada: 1. Kepatuhan semua RS untuk melaksanakan Peraturan ini. 2. Manajemen dan organisasi pelayanan IGD 3. Peningkatan mutu pelayanan IGD

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.