Perencanaan Rumah Sakit Swadana

ADVOKASI RUMAH SAKIT SWADANA BAB I A. LATAR BELAKANG Reformasi pembangunan mendorong untuk segera dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian sejalan dengan tuntutan reformasi itu sendiri. Kejujuran, keterbukaan, kepatuhan terhadap hukum, profesionalisme dan keberpihakan kepada kebutuhan pelayanan publik serta sistem pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi agenda yang harus segera menjadi kenyataan. Upaya perubahan dan penyesuaian Rumah Sakit Daerah dapat berlaku dalam bentuk: kelembagaan, pengelolaan keuangan RSD dan lain sebagainya yang sebenarnya telah ditopang dengan berbagai kebijakan yang seharusnya berfungsi sebagai akselerasi transformasi bentuk kelembagaan dan perubahan manajemen keuangan Rumah Sakit Daerah dalam era otonomi ini. Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan UndangUndang No. 25 tahun 1999 ternyata bukan saja telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam tatanan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah; tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan yang merupakan tantangan bagi semua pihak yang menginginkan otonomi daerah berhasil dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, profesionalisme pelayanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kejujuran dan memegang amanah hasil musyawarah dalam pelaksanaan rencana anggaran d a nk e g i a t a nme r u p a k a n“ spot light”ma n a j e me nd a nj i war u ma hs a k i ts wa d a n a .Be r b a g a ip e r a t u r a n kebijakan telah mampu mengkondisikan perlunya transformasi manajemen kesehatan dan manajemen pengelolaan keuangan di rumah sakit daerah. Pergeseran paradigma pembangunan kesehatan dan maju pesatnya perkembangan “ i pt e k”me ny e ba bka nt i mbul ny ape r uba ha na s ums ima s y a r a ka tt e nt a ngba ga i ma na : 1. Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit 2. Profesionalisme tenaga pelayanan kesehatan 3. Pengertian sehat/sakit 4. Perubahan pola penyakit 5. Pergeseran nilai ekonomi 6. Dan lain sebagainya Tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu, murah, mudah, dan terjangkau dan atau telah menimbulkan berbagai pemasalahan dari berbagai komponen-komponen pelayanan kesehatan di RSD diantaranya: 1. Permasalahan penyediaan anggaran operasional 2. Permasalahan pengadaan obat dan bahan habis pakai 3. Permasalahan kinerja yang berhubungan dengan ada tidaknya perawat Salah satu sasaran pembangunan dan pengembangan perumahsakitan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pelayanan Medik adalah agar rumah sakit mampu mandiri dalam pembiayaan dan Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

1

rumah sakit pemerintah dapat mengelola secara langsung dana penerimaan fungsionalnya yang diperoleh dari jasa pelayanannya dan penerimaan dari berbagai sumber dana lainnya yang mengikat maupun yang tidak mengikat secara terpadu. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyempurnaan sitem akuntansi dan informasi keuangan rumah sakit untuk memungkinkan adanya penyusunan biaya suatu (unit cost), pengendalian dan perencanaan biaya yang memadai. 2. Penyempurnaan pola pembiayaan dengan menggunakan Pola Swakelola agar rumah sakit dapat mengelola secara langsung dana penerimaan fungsional yang diperoleh dari jasa pelayanannya. 3. Peningkatan pemulihan biaya (cost recovery) rumah sakit dengan penyempurnaan pola tarif rumah sakit dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam memikul biaya rumah sakit, serta peningkatan efisiensi pembiayaan. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang ada serta menyusun peraturan dan perundangan yang baru sesuai keperluan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko seperti tertera dalam PERDA Kabupaten Sarolangun Bangko No. 3 tahun 1996, maka rumah sakit daerah diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan dalam upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat yang membutuhkan. B. PERLUNYA RUMAH SAKIT MENJADI UNIT SWADANA Rumah sakit pemerintah menghadapi berbagai masalah yang merupakan faktor yang mempengaruhi/mendorong, kebutuhan akan rumah sakit sebagai unit swadana yaitu: 1. Sistem akuntansi yang berlaku tidak memungkinkan rumah sakit pemerintah mempunyai ruang gerak yang fleksibel guna mengembangkan pelayanan yang dibutuhkan dan sesuai dengan tuntutan situasi pada saat tersebut. 2. Pelayanan kesehatan akan semakin mahal karena pola penyakit yang berubah serta teknologi yang digunakan semakin canggih dengan perkembangan peralatan yang cepat dan diikuti dengan majunya jaringan informasi kesehaan di dunia. 3. Pola pentaripan dan sitem imbalan jasa yang belum mantap (belum mencerminkan reward positif rasional terhadap kompetensi profesi dan kemampuan ekonomi masyarakat). 4. Rumah sakit mencoba menggunakan pendapatan rumah sakit secara langsung diawal-awal tahun anggaran. Manajemen keuangan/anggaran yang baru terrealisasi pada bulan ketiga dan atau keempat pada tahun anggaran kerja untuk RSD telah menimbulkan hutang (masalah keuangan) demi menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat/pasien. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka RSD Kol. Abundjani membutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal adanya kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung. Penerimaan tersebut merupakan bagian unsur biaya yang diperlukan bagi pemberian jasa yang dibutuhkan masyarakat dan atau instansi pemerintah.

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

2

C. DASAR HUKUM Penyelenggaraan Rumah Sakit Unit Swadana berpayung pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku diantaranya: 1. Undang-Undang RI. No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI. No. 43 Tahun 1997) Tambahan (Lembaran Negara RI. No. 3687 Tahun 1997) 2. Undang-Undang RI. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM; PASAL 68, 69) Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 (tambahan LNRI No. 4355 tahun 2004) 3. Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 1997 Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LNRI. No. 57 Tahun 1997) Tambahan LNRI. No. 3694 Tahun 1997) 4. Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah 5. Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Kep Pres RI No. 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya. 7. Kep Pres RI No. 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah 8. Keputusan Menteri Keuangan No. 478/KMK.03/1992 tanggal 14 Januari 1992 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Pusat. 9. Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.01/1992 tanggal 10 Januari 1992 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah menjadi Unit Swadana. 10. Keputusan Mendagri No. 92 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan serta Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah. 11. Keputusan Mendagri No. 900– 1101 tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah. 12. Kepmenkes RI No. 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; 13. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 14. Instruksi Mendagri No. 5 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Kepmendagri No. 92 tahun 1993 15. Instruksi Mendagri No. 29 tahun 1997 tentang Penyediaan Dana Pembinaan Manajemen Unit Swadana Daerah 16. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 16 Juni 1992 No. SE 71/A/513/0692 tentang Penambahan MAP dan MAK baru. 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 16 Juli 1992 No. SE 80/A/54/0792 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Pusat. 18. Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE– 140/A/54/1292 tanggal 17 Desember 1992 tentang Penata Usahaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana 19. Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE– 37/A/46/1393 tahun 1993 tentang Petunjuk Penyusunan Daftar Rencana Kerja Tahun Anggaran Rumah Sakit Swadana 20. Peraturan Daerah Sarolangun Bangko No. 3 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangko. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 11 tahun 2000 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSD BANGKO dan PUSKESMAS. 22. SK Gubernur Propinsi Jambi NO. 821.22/1375/UP tanggal 7 Oktober 2000 tentang Jabatan Direktur RSUD BANGKO; 23. Keputusan Bupati Merangin Nomor 265 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Perubahan Nama RSUD Bangko menjadi RSD Kol. Abundjani; 24. Keputusan Bupati Merangin No. SK. 821.24/35/UP/ tanggal 5-2-2000 tentang Pelaksana Harian Direktur RSUD BANGKO;

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

3

BAB II LANDASAN TEORITIS A. PENGERTIAN Beberapa pengertian yang diperlukan: 1. Unit Swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung. Satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah termaksud adalah bagian dari suatu instansi pemerintah yang dapat berupa LTD (Lembaga Teknis Daerah) dan atau Pelaksana Teknis Daerah atau bukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) 2. Pembentukan Unit Swadana pada hakekatnya adalah untuk lebih meningkatkan kelancaran/ optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Instansi Pemerintah tertentu dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugas pokoknya, baik berupa barang maupun jasa yang diminta masyarakat dan atau instansi pemerintah. Peningkatan/optimalisasi tugas dan fungsi termaksud dilaksanakan melalui pemberian kewenangan menggunakan secara langsung penerimaan fungsionalnya berdasarkan rencana tahunan kerja yang bersangkutan. 3. Tidak termasuk dalam pengertian termaksud pada butir 1 dan 2 adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah tertentu karena ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang yang bersangkutan. 4. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh satuan kerja dari Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah lainnya. 5. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Unit Swadana yang bersangkutan dari kegiatan pemberi pelayanan jasa. 6. Jasa Sarana adalah uang dan atau jasa yang diterimanya di Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit Daerah dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah. 7. Jasa Pelayanan adalah uang dan atau jasa yang diterima oleh petugas Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah. Dari pengertian diatas tercakup uraian tentang beberapa hal, yaitu: a)

Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh satuan kerja tersebut atas imbalan jasa yang diberikan dalam rangka tugas fungsionalnya untuk pelayanan masyarakat atau instansi lainnya.

b)

Imbalan jasa yang diberikan bersifat langsung kepada pihak yang membutuhkannya.

c)

Penerimaan yang diperoleh dari pelayanan tersebut cukup potensial untuk dikembangkan, sehingga pada suatu saat Unit Swadana tersebut dapat mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya.

d)

Penetapan Unit Swadana tidak mengurangi tugas pokok dari fungsi Satuan Kerja semula dan tidak terpisah dari Instansi induknya.

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

4

TUJUAN PENETAPAN UNIT SWADANA Penetapan Unit Swadana terhadap suatu instansi pemerintah bertujuan untuk: 1. Mendorong peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah sebagai akibat adanya azas penggunaan langsung PNBP. 2. Meningkatkan manajemen dan meningkatkan profesionalisme aparatur pada Satuan Kerja tersebut. 3. Memperlancar tugas-tugas pelayanan, mengingat dana operasional pelayanan harus selalu tersedia dan siap pakai / memenuhi segala kebutuhan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. 5. Meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan fungsinya. 6. Terlaksananya fungsi social RS Unit Swadana. PRINSIP-PRINSIP UNIT SWADANA 1. Tidak mengubah tugas dan fungsi serta tidak menambah formasi pegawai Satuan Kerja bersangkutan. 2. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dibidang pelayanan tetap mengutamakan fungsinya sebagai aparatur pemerintah dan karena itu dalam menyelenggarakan pelayanan tidak sematamata bertujuan mencari keuntungan. 3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Unit Swadana tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. SYARAT ATAU KRITERIA UMUM PENETAPAN UNIT SWADANA 1. Merupakan bagian dari instansi pemerintah yang berstatus UPT atau bukan UPT dengan susunan organisasi yang bersifat struktural. 2. Melaksanakan sebagian fungsi dan tugas pokok dibidang pelayanan dari suatu instansi pemerintah. 3. Penerimaan yang dihasilkan suatu Satuan Kerja tersebut merupakan unsur biaya yang diperlukan bagi produksi barang dan atau jasa yang diminta masyarakat atau instansi pemerintah yang memerlukannya dan bukan karena penyelenggaraan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Penerimaan fungsional yang dihasilkan tersebut bersifat tetap dan terus menerus yang digunakan untuk membiayai sebagian atau seluruh kegiatan operasioanal penyediaan pelayanan yang menjadi tugas pokoknya. 5. Kegiatan pelayanan tersebut tidak merupakan suatu usaha yang semata-mata bertujuan mencari keuntungan. 6. Kegiatan pemberian pelayanan (BOR) harus menunjukkan peningkatan dalam jangka 3 (tiga) tahun terakhir. B. MANAJEMEN SWADANA Persyaratan-persyaratan: a. Penerimaan tersebut merupakan unsur biaya yang diperlukan bagi produksi barang dan atau jasa yang diminta masyarakat atau instansi pemerintah yang memerlukannya, dan bukan semata-mata karena kewajiban penyelenggaraan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

5

b. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan fungsional yang tetap dan terus menerus; c. Kegiatan pemberian pelayanan tersebut tidak merupakan usaha yang semata-mata bertujuan mencari keuntungan; d. Kegiatan pemberian pelayanan tersebut dapat lebih mendorong, peningkatan kegiatan industri, perdagangan, dan perekonomian umumnya atau peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. C. PROSES USUL 1. Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD mengusulkan ke Mendagri dan tembusan kepada Menkeu RI, Menkes RI, dan Menpan RI 2. Menyertai Peraturan Daerah yang menjelaskan jenis pelayanan jasa yang diberikan 3. Tarif Pemerintah Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 4. Lampiran realisasi penerimaan 2 tahun terakhir dan tahun yang akan datang 5. Data kepegawaian 6. Surat Keputusan Bupati tentang type Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 7. Surat Keputusan Bupati tentang Nama Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 8. Surat Keputusan/Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko yang lama dan usulan baru 9. SK Bupati tentang Tim Pembina Unit Swadana 10. Kinerja pelayanan rumah sakit 2 tahun terakhir 11. Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 2 tahun terakhir D. KEUANGAN SWADANA a. Anggaran belanja pegawainya tidak mengalami perubahan b. Seluruh kekayaan rumah sakit daerah masih merupakan asset dan kekayaan daerah c. Dana swadana hanya dapat digunakan untuk membiayai: 1. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan jasa yang dinilai 2. Pemeliharaan 3. Program peningkatan sumber daya manusia 4. Dapat untuk membiayai investasi setelah mendapat persetujuan dari Pemda d. Penggunaan dana swadana dapat dilakukan setelah mendapat izin Pemda dengan persetuijuan Bupati Kepala Daerah e. Seluruh penerimaan dan pengeluaran merupakan bagian dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah f.

Daftar Rencana Kerja dan rencana anggaran disusun dan diketahui Pemda setempat

g. Tim Pembina Swadana memiliki wewenang dalam monitoring dan evaluasi kinerja unit swadana. E. PENGAWASAN a) Dilakukan oleh Tim Pembina dan instansi/dinas terkait secara berkala b) Laporan keuangan dilakukan pada akhir tahun anggaran c) Dana berlebih adalah saldo awal tahun berikutnya Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

6

PENGELOLAAN KEUANGAN Berlaku semua ketentuan mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. CIRI-CIRI UNIT SWADANA ADALAH: a) Kekayaan yang dikelola Satuan Kerja tersebut merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan daerah. b) Biaya operasional dan investasi yang diperlukan masih disediakan dari DIK/DIKDA dan DIP/DIPDA. c) Penerimaannya tercatat dalam APBN/APBD. d) Pengendalian anggaran tetap dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, sedangkan anggaran daerah oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur KDH TK. I/Kepala Daerah Tingkat II. e) Pengendalian operasional dari Satuan Kerja tersebut masih tetap merupakan tanggung jawab dan satu kesatuan dengan instansi induknya maupun pembinaan teknisnya. f) Saldo lebih dana Unit Swadana yang terdapat pada akhir tahun anggaran merupakan saldo awal tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan setelah dimuat dalam DRK yang disahkan oleh Menteri Keuangan. PENGGUNAAN DANA SWADANA 1. Penggunaan dana swadana yang berasal dari penerimaan fungsional tersebut dibatasi hanya untuk membiayai: a) Kegiatan operasional yang berkenaan dengan produksi barang dan atau jasa yang diminta b) Kegiatan pemeliharaan c) Program peningkatan sumber daya manusia pada unit swadana yang bersangkutan. 2. Penggunaan dana swadana untuk investasi prasarana dan sarana Unit Swadana yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Dari keterangan di atas bahwa pengadaan peralatan investasi dan belanja modal masih merupakan beban pemerintah daerah; kecuali nilai saldo telah dapat digunakan untuk belanja investasi dan masih bersisa untuk modal kerja pada tahun anggaran berikutnya; yang kesemuanya dengan aturan perundangan yang jelas.

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

7

BAB III LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN SWADANA RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO Langkah-langkah Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko yang telah, sedang dan akan dilaksanakan terhitung bulan April 2004 diantaranya adalah: 1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dana konsentrasi tahun anggaran 2003 2. Rapat persiapan pelaksanaan studi banding ke RSD Pasar Rebo 3. Pelaksanaan studi banding ke RSD Pasar Rebo diikuti oleh 17 orang 4. Pelaksanaan studi banding ke RSD Banyumas 5. Pelatihan Persiapan Perilaku Swadana 6. Rapat Evaluasi Studi banding, pelatihan dan analisa biaya (unit cost) 7. Menyusun perencanaan pembangunan dan operasional Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 2004 8. Rapat-rapat struktural dan fungsional 9. Penyusunan dan pembuatan Surat-surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 10. Pengumpulan Data Kinerja Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko selama 5 (lima) tahun 11. Melakukan analisa biaya (Unit Cost) 12. Pelatihan RSD By LAWS, RENCANA STRATEGIS, MANAJEMEN KEPERAWATAN di RSUD Muara Bungo diikuti oleh 29 peserta 13. Menyusun Advokasi dan Menginvetarisasi Peraturan Perundangan yang berlaku umum dan khusus 14. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan 15. Menyusun Daftar Rencana Anggaran 16. Menyusun Daftar Usul Rencana Kegiatan 17. Menyusun Daftar Usul Rencana Anggaran 18. Menyusun Draft Keputusan Bupati 19. Menyusun Draft Peraturan Daerah 20. Menyampaikan hasil kerja Panitia Persiapan Ke Direktur Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 21. Memperbaiki draft hasil koreksi dan menyusun redaksional hasil kerja Panitia Persiapan 22. Menyampaikan hasil kerja Panitia Persiapan Ke Direktur Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko 23. Sosialisasi dan pengawasan 24. Penyelelesaian administrasi hukum dan kebijakan lainnya 25. Uji Coba Pelaksanaan Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko Swadana

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

8

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI JALAN KESEHATAN NO.20 TELP (0746) 21459 –21118 BANGKO

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO NOmor: 09 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SWADANA PERSIAPAN RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja daerah lainnya, Rumah Sakit Daerah (RSD) Kolonel Abundjani Bangko dimungkinkan untuk ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah (USD); b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf (a) diatas perlu dibentuk Tim Swadana persiapan RSD Kolonel Abundjani Bangko menjadi USD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Mengingat : 1.UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 2755); 2.UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839); 3.UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041), juncto (UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890)); 4.UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3903); 5.UU RI. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM; PASAL 68, 69) Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 (tambahan LNRI No. 4355 tahun 2004) 6.Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952); 7.Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan; 8. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

9

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWADANA PERSIAPAN RUMAH

SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO MENJADI UNIT SWADANA DAERAH Pasal 1 Membentuk Tim Swadana Persiapan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko menjadi Unit Swadana Daerah, dengan susunan personalia sebagai berikut: a. Ketua : Dr. Yusmei Joni Uyun, SpA b. Wakil Ketua : Dr. Ida Adhayanti c. Sekretaris : Ns. Khaidir, SKep d. Wakil Sekretaris : M. Halim, AMKL e. Anggota : 1. Dr. Khusairi, SpOG 2. Joni Rasmanto, SKM 3. M. Saman 4. Arismen, Ssi, Apt 5. Nining Maryani, SE 6. H. Tamami, AMKep 7. Z. Arifin, AMKep 8. Ismail, AMKep 9. Roni Hutagalung, AMR Pasal 2 Tugas dan tanggung jawab Tim Swadana sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini adalah sebagai berikut: a. Mengikuti Pelatihan dan Ketrampilan Pengelolaan Unit Swadana Daerah/Rumah Sakit Swadana yang diberikan oleh berbagai nara sumber; b. Melaksanakan dan mengembangkan hasil Pelatihan dan Keterampilan Pengelolaan Unit Swadana Daerah/Rumah Sakit Swadana ke lingkungan kerja Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko; c. Mempersipakan segala sesuatu yang berhubungan dengan aministrasi persipan Rumah Sakit Swadana d. Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko. Pasal 3 Setiap penyelenggaraan mulai dari persiapan sampai dengan terlaksananya uji coba Rumah Sakit Swadana Daerah Kolonel Abundjani Bangko menjadi Unit Swadana Daerah yang menimbulkan biaya dibebankan pada anggaran rutin, dana dekosentrasi dan sumber –sumber lain yang tidak mengikat. Pasal 4 Masa kerja Tim Swadana Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko adalah sejak dikluarkannya keputusan ini sampai dengan terlaksananya uji coba Rumah Sakit Swadana Daerah Kolonel Abundjani Bangko menjadi Unit Swadana Daerah. Pasal 5 Tim Swadana Rumah Sakit Daerah Kolonel Bangko diberikan wewenang untuk mengadakan kerjasama yang tidak mengikat antara Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani dengan Instansi/Organisasi/Dinas Instansi lain dalam rangka persiapan menjadi Unit Swadana Daerah.

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

10

Pasal 6 Agar semua satuan kerja/unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko serta dapat membantu Tim Swadana dalam mempersiapkan Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko menjadi Unit Swadana Daerah. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI: BANGKO PADA TANGGAL: 16 MARET 2004 DIREKTUR RSD. KOL. ABUNDJANI BANGKO Dto, Dr. DJARIZAL, SpM PEMBINA Nip. 140 169 963 Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Bupati Merangin (sebagai laporan). 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin di Bangko. 3. Sdr. yang bersangkutan. 4. Pertinggal.

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

11

DAFTAR PUSTAKA 1. Kaho Riwu Kaho, MPA, Drs, Prospek Rumah Sakit di Negara RI, Fisipol Universitas Gajah Mada, Rajawali Pers, Jakarta, 1988. 2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Perumahsakitan. 3. Rakerkesda tahun 1999, Rangkuman Rapat Kerja Kesehatan Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 1999. 4. Rakerkesda tahun 1999, Konsep dan pelaksanaan Desentralisasi Pembangunan Kesehatan. 5. Persiapan RSD Swadana Muara Bungo 6. Persiapan RSD Swadana Sungai Penuh 7. Persiapan RSUD Pasar Rebo 8. Pedoman Unit Swadana, Menteri Keuangan RI.

Panitia Persiapan Swadana Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko

12