Perda Nomor 2 Tahun 2002 Sekretariat Daerah

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. 4 SERI D

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

: a.

bahwa dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung , untuk efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah;

1

Mengingat

b.

bahwa susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

: 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

2

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah Belitung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3.

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.

adalah

Daerah

Propinsi

Kepulauan

Bangka

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

5.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

6.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah.

7.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9.

Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4

10.

Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

11.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2

(1)

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA merupakan unsur Staf Pemerintah Propinsi. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Wakil Gubernur apabila berhalangan tetap. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur atau Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

5

organisasi dan tatalaksana serta memberikan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Bagian Ketiga

pelayanan

Fungsi Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Propinsi; b.

penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;

c. pengelolaan sumber daya aparatur, prasarana dan sarana Pemerintah Propinsi;

keuangan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari: a.

Asisten : 1. Asisten Tata Praja; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi.

6

b.

6. 7. 8.

Biro : 1. Biro Pemerintahan; 2. Biro Hukum; 3. Biro Ekonomi dan Pembangunan; 4. Biro Kesejahteraan Sosial; 5. Biro Keuangan; Biro Kepegawaian; Biro Organisasi; Biro Umum dan Perlengkapan.

c.

Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV ASISTEN Bagian Pertama Asisten Tata Praja Pasal 6

Asisten Tata Praja mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, Pemerintahan Desa, Ketentraman dan Ketertiban serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundangundangan.

7

Pasal 7 (1)

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Tata Praja mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa dan hukum; b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa dan hukum; c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan desa dan hukum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) a. b.

Asisten Tata Praja terdiri dari : Biro Pemerintahan; Biro Hukum. Paragraf 1 Biro Pemerintahan Pasal 8

Biro Pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan 8

Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang perkembangan otonomi daerah, pemerintahan desa, pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkembangan otonomi daerah, pemerintahan desa, pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban;

b.

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang perkembangan otonomi daerah, pemerintah desa, pemerintah umum, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban;

c.

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang perkembangan otonomi daerah, pemerintah desa, pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, ketentraman dan ketertiban;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 10

Biro Pemerintahan terdiri dari : a.

Bagian Otonomi, membawahkan :

9

1. Sub Bagian Otonomi Daerah; 2. Sub Bagian Pemerintahan Desa; 3. Sub Bagian Bina Pendapatan. b. Bagian Pemerintahan membawahkan :

Umum,

1. Sub Bagian Pengembangan Wilayah; 2. Sub Bagian Perangkat Daerah; 3. Sub Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan. c.

Bagian

Kependudukan,

membawahkan : 1. Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 2. Sub Bagian Mobilitas Penduduk; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. d.

Bagian membawahkan : 1. 2.

Satuan

Polisi

Pamong

Praja,

Sub Bagian Pembinaan Operasional; Sub Bagian Pembinaan Pengembangan Kapasitas. Paragraf 2. Biro Hukum Pasal 11

Biro Hukum mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta hak azazi manusia.

10

Pasal 12 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Hukum mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundangundangan, dokumentasi dan hak azazi manusia; b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan serta dokumentasi dan hak azazi manusia; c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hak azazi manusia; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 13 Biro Hukum, terdiri dari : a. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Hukum; 2. Sub Bagian Rancangan Hukum; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. b.

Bagian Bantuan Hukum, membawahkan :

1. Sub Bagian Sengketa Hukum; 2. Sub Bagian Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia; 11

3. Sub Bagian PPNS.

c. membawahkan :

Bagian

Dokumentasi

Hukum,

1. Sub Bagian Inventarisasi; 2. Sub Bagian Pengumpulan dan Penggandaan; 3. Sub Bagian Publikasi dan Distribusi. Bagian Kedua Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pasal 14 Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi, pembangunan serta kesejahteraan sosial. Pasal 15 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial;

12

c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 16 Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : a. b.

Biro Ekonomi dan Pembangunan; Biro Kesejahteraan Sosial. Paragraf 1. Biro Ekonomi dan Pembangunan Pasal 17

Biro Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, kesenian, industri, perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan perhubungan serta badan usaha milik daerah. Pasal 18 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

13

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan perhubungan dan badan usaha milik daerah ; b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, perhubungan dan badan usaha milik daerah; c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan perhubungan dan badan usaha milik daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 19 Biro Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : a.

Bagian Ekonomi, membawahkan :

1. Sub Bagian Perusahaan Daerah dan BUMD; 2. Sub Bagian Penanaman Modal dan Perijinan 3. Sub Bagian Koperasi, Industri dan Perdagangan; b.

Bagian Produksi Daerah, membawahkan :

14

1. 2. 3.

Sub Bagian Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; Sub Bagian Kelautan dan Perikanan; Sub Bagian Tamben dan Pariwisata, Seni dan Budaya;

c.

Bagian Prasarana Daerah, membawahkan : 1. Sub Bagian Perhubungan, Permukiman dan Prasarana Wilayah; 2. Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Transmigrasi; 3. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; 4. Sub Bagian Transportasi.

d.

Bagian Perencanaan, membawahkan : 1. 2. 3. 4.

Sub Bagian Program; Sub Bagian Pendataan dan Statistik; Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi; Sub Bagian Tata Usaha Biro. Paragraf 2 Pasal 20 Biro Kesejahteraan Sosial

Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pemuda dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana. Pasal 21

15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pemuda dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana; b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pemuda dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana; c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat Daerah di bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja pemuda dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 22 Biro Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Bagian Kesehatan Pemberdayaan Perempuan, membawahkan : 1. Sub Bagian Program Kesehatan; 2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perempuan dan Keluarga Berencana; b. Kerja, membawahkan :

dan

Organisasi

Bagian Pendidikan dan Tenaga

16

1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 2. Sub Bagian Tenaga Kerja; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro. c.

Bagian Sosial, membawahkan :

1. Sub Bagian Masyarakat Tertinggal; 2. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama; 3. Sub Bagian Pengembangan Sarana. Bagian Ketiga Asisten Administrasi Pasal 23 Asisten Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan tugastugas Pemerintahan Daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi dan keuangan. Pasal 24 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Asisten Administrasi mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang administrasi dan keuangan; b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang administrasi, dan keuangan; c. pengendalian sumber daya aparatur, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang administrasi, dan keuangan;

17

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 25 Asisten Administrasi terdiri dari : a. b. c. d.

Biro Keuangan; Biro Kepegawaian; Biro Organisasi; Biro Umum dan Perlengkapan. Paragraf 1 Biro Keuangan Pasal 26

Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pendapatan daerah. Pasal 27 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Biro Keuangan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pendapatan daerah.

18

b.

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pendapatan daerah.

c.

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pendapatan daerah.

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 28

Biro Keuangan terdiri dari : a. Bagian Anggaran, membawahkan : 1. 2. 3.

Sub Bagian Anggaran Rutin; Sub Bagian Anggaran Pembangunan; Sub Bagian Tata Usaha Biro. b. Bagian Pembukuan, membawahkan:

1. 2. 3.

Sub Bagian Pembukuan Anggaran Rutin; Sub Bagian Pembukuan Anggaran Pembangunan; Sub Bagian Pembukuan Anggaran Daerah Bawahan. c. Bagian Perbendaharaan, membawahkan :

1. 2. 3.

Sub Bagian Perbendaharaan Rutin; Sub Bagian Perbendaharaan Pembangunan; Sub Bagian Pembinaan Kebendaharawanan. d. Bagian Verifikasi membawahkan 2 Sub Bagian, yaitu :

19

1. 2.

Sub Bagian Verifikasi Anggaran Rutin; Sub Bagian Verifikasi Anggaran Pembangunan. Paragraf 2 Biro Kepegawaian Pasal 29 Biro Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan. Pasal 30 Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan; b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan; c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat Daerah di bidang pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan;

20

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 31 Biro Kepegawaian terdiri dari : a. 1. 2. 3. 4.

Bagian Umum, membawahkan :

Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian; Sub Bagian Tata Usaha Biro; Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai; Sub Bagian Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai. b. Bagian Mutasi, membawahkan : 1. Sub Bagian Mutasi; 2. Sub Bagian Pengangkatan Dalam Jabatan; 3. Sub Bagian Pemberhentian. c.

Bagian Pengembangan Pegawai, membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Pegawai; 2. Sub Bagian Penyaringan; 3. Sub Bagian Pengembangan Karier. Paragraf 3 Biro Organisasi Pasal 32 Biro Organisasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi daerah dalam organisasi dan kelembagaan. 21

Pasal 33 Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Biro Organisasi mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan kebijakan perangkat daerah;

pengkoordinasian

perumusan

b.

penyiapan bahan dan dasar pembentukan organisasi Lembaga Teknis, Dinas dan Biro di Sekretariat Daerah;

c.

menyiapkan bahan tugas dan fungsi Lembaga Teknis, Dinas dan Biro di Sekretariat Daerah;

d.

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang organisasi pemerintahan daerah;

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 34

Biro Organisasi terdiri dari : a.

Bagian Kelembagaan, membawahkan : 1. Sub Bagian Kelembagaan Dinas; 2. Sub Bagian Kelembagaan Setda dan Lembaga Teknis Daerah; 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b.

Bagian Tata Laksana, membawahkan : 1.

Sub Bagian Sistem dan Prosedur Kerja; 22

2. c.

Sub Bagian Waskat dan Akuntabilitas. Bagian Analisa Jabatan, membawahkan :

1. Sub Bagian Data dan Informasi Jabatan; 2. Sub Bagian Analisa Jabatan Sekretariat Daerah; 3. Sub Bagian Analisa Jabatan Dinas-dinas dan Lembaga Teknis.

Paragraf 4 Biro Umum dan Perlengkapan Pasal 35 Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dibidang urusan umum dan penyusunan program kebutuhan perbekalan, pengelolaan, perawatan serta bahan-bahan pembinaan administrasi perlengkapan. Pasal 36 Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang urusan umum dan perlengkapan;

23

b.

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang urusan umum dan perlengkapan;

c.

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasara dan sarana perangkat daerah di bidang urusan umum dan perlengkapan;

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

oleh

Pasal 37 Biro Umum dan Perlengkapan terdiri dari : a.

Bagian Umum dan Rumah Tangga, membawahkan : 1. 2. 3. 4.

b. 1. 2.

Sub Bagian Rumah Tangga; Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi; Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; Sub Bagian Tata Usaha Biro. Bagian Keuangan Setda, membawahkan :

Sub Bagian Urusan Gaji; Sub Bagian Perjalanan. c.

Bagian Telekomunikasi, membawahkan : 1.

Sub Bagian Administrasi dan Pelayanan Telekomunikasi; 2. Sub Bagian Pengadaan Prasarana dan Pemeliharaan Telekomunikasi. 24

d.

Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan : 1.

Sub Bagian Pemberitaan, Distribusi; 2. Sub Bagian Protokol; 3. Sub Bagian Perpustakaan.

Dokumentasi

dan

Kebutuhan

dan

e. Bagian Perlengkapan, membawahkan : 1.

Sub

Bagian

Perencanaan

Inventarisasi; 2. 3.

Sub Bagian Pengadaan, Distribusi Pemeliharaan; Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan.

dan

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 38 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 39 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.

25

(2)

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Pasal 40

(1)

Jumlah

jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas.

(2)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuanketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 43 Ketentuan mengenai tata kerja, uraian tugas dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. 26

Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Juni 2002 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, cap/dto A. HUDARNI RANI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 20 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 27

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, cap/dto ROBUAN ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D

28

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NO. 3

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

29

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM Dengan terbentuknya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditandai dengan diundangkannya Undang – undang Nomor 27 Tahun 2000 dan sejalan dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Propinsi, Sekretariat Daerah melaksanakan tugas pemerintahan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Propinsi kepada Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas : a. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. pembinaan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk 30

teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat; c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; d. koordinasi Perumusan Peraturan Perundang – undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan lembaga. II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 31

Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 32

Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 33

Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Yang dimaksud dengan hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ketentuan pelaksana lainnya yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

34

Pasal 43 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3

35