Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pns

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

1

Dasar Hukum 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2) berbunyi presiden menetapkan praturan pemerintah untuk menjalankan undang-udang sebagai mana mestinya.

2. Undang –Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

3

MANAJEMEN PNS Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi: • • • • • • • • • • • • • •

Penyusunan dan penetapan kebutuhan Pengadaan Pangkat dan jabatan Pengembangan Karier Pola karier Promosi Mutasi Penilaian kinerja Penggajian dan tunjangan Penghargaan Disiplin Pemberhentian Jaminan pensiun dan jaminan hari tua perlindungan

PENGERTIAN

Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan . (pasal 1 UU 5/2014 )

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara indonesia yg memenuhi syarat tertentu, yg diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas

 Pegawai Negeri Sipil  PPPK (pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja )

 Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara  Pegawai ASN Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah  Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Pegawai ASN bertugas

1. Melaksanakan kebijakan publik yg dibuat oleh PPK . 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak PNS 1. Gaji,tunjangan, dan pasilitas 2. Cuti 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 4. Perlindungan 5. Pengembangan kompetensi

Hak PPPK 1. Gaji dan tunjangan 2. Cuti 3. Perlindungan, pengembangan kompetensi 4. Jaminan sosial

 Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS  Menyeimbangkan antara pengembangan karier pns dan kebutuhan instansi  Meningkatkan kompetensi dan kinerja pns  Mendorong peningkatan profesionalitas pns

STRATEGIC ISSUESTARSSTRATEGIC ISSUES •

Penyusunan kebutuhan PNS secara nasional dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;

•

Pangkat dan jabatan, pengangkatan dalam jabatan semula berdasarkan eselonisasi diubah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pangkat melekat pada jabatan bukan pada orang, kedudukan dalam jabatan didasarkan pada standar kompetensi dan pengembangan kompetensi;

•

Pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, dan mutasi, karir ditentukan berdasarkan komitmen terhadap kinerja bukan hanya kedudukan, kewajiban PNS untuk melaksanakan pengembangan kompetensi;

•

Jabatan ASN tertentu dapat diduduki TNI/POLRI sesuai ketentuan UU TNI atau UU POLRI;

•

Pendidikan prajabatan diubah nomenklaturnya menjadi pendidikan terintegrasi selama 1 (satu) tahun;

•

Pembatasan masa jabatan (5 tahun) untuk jabatan pimpinan tinggi;

•

Seleksi terbuka untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi;

•

Batas usia pensiun diseragamkan, 58 tahun (pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsionl ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan), 60 tahun (pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya), dan 65 tahun (pejabat fungsional ahli utama);

•

Presiden dapat menetapkan cuti bersama serta cuti bersama tersebut tidak mengurangi

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan Anjab dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai

ANALISIS JABATAN PETA JABATAN

ya

Mendukung pencapaian indikator keberhasilan sasaran strategis (yg tertuang dlm Renstra Instansi sbg turunan RPJPN dan RPJMN)

Penetapan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN

ANALISIS BEBAN KERJA

KEBUTUHAN ASN

KEKURANGAN

KEBUTUHAN 12 PNS

5 Tahun Dirinci per tahun

RINCIAN KEBUTUHAN PNS PENETAPAN KEBUTUHAN • Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja • Peta jabatan dimasing-masing unit organisasi yg menggambarkan ketersedian dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang jabatan . • Memperhatikan kondisi geogerafis daerah, jumlah penduduk , dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

•

PENYUSUNAN & PPENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PENETAPAN KEBUTUHAN penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran.

• setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.

• Penyusunan dilakukan per jangka waktu 5 thn yang diperinci per 1 thn berdasarkan prioritas kebutuhan. • Untuk kebutuhan PNS secara nasional, ditetapkan oleh Menpan pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat Menkeu dan pertimbangan teknis Kepala BKN • Penetapan kebutuhan berdasarkan usul dari PPK Instansi Pusat; dan PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

(pp 11 pasal 12/13)

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Instansi pusat : Sususan organisasi dan tata kerja Jenis dan sifat urusan pemerintahan yg menjadi tanggung jawabnya Jumlah dan komposisi pns yg tersedia untuk setiap jenjang jabatan Jumlah pns yg akan memasuki batas usia pensiun Rasio jumlah antara pns yg menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan JF Rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan

(pp 11 pasal 12/13)

1. 2. 3. 4.

5.

Instansi daerah provinsi : Data kelembagaan Jumlah dan komposisi pns yg tersedia pada setiap jenjang jabatan Jumlah pns yg akan memasuki batas usia pensiun Rasio antara jumlah pns dengan jumlah kabupaten atau kota yg dikoordinasikan Rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan

(pp 11 pasal 12/13)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Instansi daerah kab./kota : Data kelembagaan Luas wilayah, kondisi geogerafis dan potensi daerah untuk dikembangkan Jumlah dan komposisi pns yg tersedia pada setiap jenjang jabatan Jumlah PNS yg akan memasuki batas usia pensiun Rasio antara jumlah pns dengan jumlah penduduk Rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan

PENGADAAN •

untuk menjamin kualitas PNS

•

dilakukan secara nasional

•

untuk mengisi kebutuhan: a. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana; b. Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda; dan c. Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.

•

Tahapan: a. perencanaan;

b. pengumuman lowongan; c. pelamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi;

f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan g. pengangkatan menjadi PNS.

I. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN CPNS 1.

Obyektif : Pendataan, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan

pada

persyaratan

dan

hasil

ujian/tes

sesuai

keadaan

yang

sesungguhnya. 2.

Transparan : Pendataan, pelamaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.

3.

Kompetitif :

Bersaing secara sehat didasarkan pada nilai ambang

batas tertentu (passing grade) dan/atau nilai terbaik dari seluruh peserta. 4.

Akuntabel :

Dapat dipertanggungjawabkan kepada Stakeholder

maupun masyarakat.

5. Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) :

Terhindar

dari unsur KKN. 6. Tidak Diskriminatif :

Tidak membedakan suku, agama,

ras, jenis kelamin, dan golongan. 7. Tidak dipungut biaya : Tidak dibebankan biaya apapun. 8. Efektif : Dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 9. Efisien : Dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PNS MEMPUNYAI TUGAS 1.

Mendesain sistem seleksi pengadaan PNS

2.

Menyusun soal seleksi kompetisi dasar

3.

Mengkoordinasikan

instansi

pembina

JF

dalam

penyusunan

materi

seleksi

kompetensi bidang 4.

Merekomendasikan kepada menteri tentang ambang batas kelususan selseksi

kompetensi dan untuk setiap instasi pemerintah 5.

Melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama sama dg instasi pemerintah

6.

Mengolah hasil seleksi kompetensi dasar

7.

Mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompentensi bidang

8.

Menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang

9.

Mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan PNS

PANITIA SELEKSI INSTANSI MEMPUNYAI TUGAS

PENGADAAN PNS

1.

Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS

2.

Mengumumkan jenis jabatan yg lowong , jumlah PNS yg dibutuhkan dan persyaratan pelamaran

3.

Melakukan

seleksi

administrasi

terhadap

berkas

lamaran

dan

dokumen

persyaratan lainya 4.

Menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang

5.

Melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan pns

6.

Melaksanakan seleksi kompetensi bidang

7.

Mengumumkan hasil seleksi administrasi hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang

8.

Mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional

PENGUMUMAN LOWONGAN 1.

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengumumkan low ongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyrakat ( nama jabatan , jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan )

2. Pengumuman meliputi a. nama jabatan b.Jumlah lowongan jabatan c.Unit kerja penempatan d.Kualifikasi pendidikan e.Alamat dan tempat lamaran ditujukan f.Jadwal tahapan seleksi g.Syarat yg harus dipenuhi oleh setiap pelamar

3. Penyiapan dan Pengolahan materi ujian dilakukan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi

Negeri atau dapat menggunakan Computer Assisted Test (CAT) apabila infrastruktur, sarana dan prasarana telah siap dan tersedia; dan 4. Pengolahan hasil ujian dengan komputer.

Seleksi pengadaan ada 3 tahap 1. Seleksi administrasi ( mencocokkan persyratan adm. Dengan dokumen

pelamaran yg disampaikan oleh pelamar ) 2. Seleksi kompetensi dasar ( menilai kesesuaian kompetensi dasar yg dimilki oleh pelamar dg standar kompetensi dasar PNS meliputi karateristik pribadi, intelegensia umum dan wawasan kebangsaan ) 3. Seleksi kompetensi bidang ( menilai kompetensi bidang yg dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan bidang )

 Pelamar yg lulus seleksi adm mengikuti seleksi kompetensi dasar  Seleksi kompetensi dasar dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS  Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai ba( pelamar yg dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar , mengikuti seleksi kompetensi bidang, jumlah peserta kom. Bidang ditentukan paling banyak 3

kali jumlah kebutuhan masing –masing jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar )

PENGANGKATAN CALAON PNS DAN MASA PECOBAAN CALON PNS 1. Calon CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun 2. Masa pecobaan yaitu masa prajabatan 3. Masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan 4. Proses

pendidikan

dilakukan

secara

terintegrasi

untuk

membangun

integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan

kebangsaan karakter kepribadian yg unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang 5. Pendidikan dan pelatihan diikuti 1 kali

PENGANGKATAN MENJADI PNS Syarat CPNS menjadi PNS

1. Lulus pendidikan dan pelatihan (prajabatan ) 2. Sehat jasmani dan rohani 3. CPNS yg telah memenuhi syrat yg ditentukan diangkat menjadi PNS oleh PPK kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

calon yg tidak memenuhi syarat diberhentikan sebagai calo

Cpns yg tewas diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesui dengan peraturan perundang undangan

SUMPAH /JANJI

1. Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah /janji 2. Pengucapan sumpah /janji dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK 3. Sumpah /janji dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada tuhan yang maha esa Pengambilan sumpah/janji didampingi rohaniawan, disaksikan oleh 2 orang yg jabatannya paling rendah sama dengan jabatan calon pns yg mengangkat sumpah /janji, semua orang yg hadir dalam upacara diwajibkan berdiri, cpns yg telah mengucapkan sumpah /janji ditetapkan menjadi PNS

SYARAT PELAMARAN SEBABAGAI PNS a. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun b.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

c.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pns prajurit tentara nasional indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

d.

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS perajurit tentara nasional indonesia atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia

e.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yg dilamar h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah

i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yg ditetapkan oleh PPK

CALON PNS DIBERHENTIKAN APABILA 1. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri 2. Meninggal dunia 3. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sed atau berat 4. Memberikan keterangan atau bukti yg tidak benar pada waktu melamar 5. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengendalian yg sudah mempunyai kekutan hukum yg tetap 6. Menjadi anggota atau pengurus partai politik 7. Tidak bersedia mengucapkan sumpah /janji pd saat diangkat menjadi pns

ORGANISASI PROFESI • Setiaf JF yg telah ditetapkan wajib memiliki 1 organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF • Setiaf JF wajib menjadi anggota prganisasi profesi JF

• Pembentukan organisasi profesi difasilitasi instansi pembina • Organisasi profesi JF wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi

• Tugas organisasi profesi JF yaitu menyusun kode etik dan kode prilaku profesi, memberikan advokasi dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi

AKUNTABILITAS JPT UTAMA • TERSUSUNYA KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

YG

MENDUKUNG

• PENINGKATAN KAPABILITAS ORGANISASI • TERWUJUDNYA SINERGI ANTAR MENCAPAI TUJUAN PEMBAGUNAN

INSTANSI

DLM

• TERSELESAIKANYA MASALAH YG MEMILIKI KOMPLEKSITAS DAN RISIKO TINGGI YG BERDAMPAK POLITIS

AKUNTABILITAS JPT MADYA • TERWUJUDNYA PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG MEBERIKAN SOLUSI • TERLAKSANANYA PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA UNTUK MENJAMIN PRODUKTIVITAS UNIT KERJA • TERLAKSANANYA PENERAPAN KEBIJAKAN DENGAN RISIKO YG MINIMAL • TERSUSUNYA PROGRAM YG DAPAT MENJAMIN PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI • TERLAKSANANYA PENERAPAN BERKESINAMBUNGAN

PROGRAM

ORGANISASI

YG

• TERWUJUDNYA SINERGI ANTAR PIMPINAN DI DALAM DAN ANTAR ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN YG EFEKTIF DAN EFISIEN

AKUNTABILITAS JPT PRATAMA • TERSUSUNYA RUMUSAN MEMBERIKAN SOLUSI

ALTERNATIF

• TERCAPAINYA HASIL KERJA UNIT ORGANISASI

KEBIJAKAN

YANG

SELARAS DENGAN TUJUAN

• TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN STRATEGI YG TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI • TERWUJUDNYA KAPABILITAS PADA MENCAPAI OUTCOME ORGANISASI

UNIT

KERJA

UNTUK

PERSYARATAN JPT • JPT UTAMA , JPT MADYA DAN JPT KALANGAN PNS

PRATAMA DIISI DARI

• SETIAP PNS YG MEMENUHI SYARAT MEMPUNYAI KESEMPATAN YG SAMA UNTUK MENGISI JPT YG LOWONG • JPT UTAMA DAN JPT MADYA TERTENTU DAPAT DIISI DARI KALANGAN NON -PNS DENGAN PERSETUJUAN PRESIDEN YG PENGISIANNYA DILAKUKAN SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF SERTA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN • JPT UTAMA DAN JPT MADYA DIKECUALIKAN UNTUK JPT UTAMA DAN MADYA DIBIDANG RAHASIA NEGARA, PERTAHANAN KEAMANAN, PENGELOLAAN APARATUR NEGARA, KESEKRETARIATAN NEGARA , PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BIDANG LAIN YG DITETAPKAN PRESIDEN • KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PRESIDEN

PERSYARATAN PNS

JPT UTAMA DARI KALANGAN

•

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PALING RENDAH SARJANA ATAU DIPLOMA IV

•

MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS, KOMPETENSI MANAJERIAL, DAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

•

MEMILIKI PENGALAMAN JABATAN DALAM BIDANG TUGAS YG TERKAIT DENGAN JABATAN YG AKAN DIDUDUKI SECARA KUMULATIF PALING SINGKAT 10 TAHUN

•

SEDANG ATAU PERNAH MENDUDUKI JPT MADYA ATAU JF JENJANG AHLI UTAMA PALING SINGKAT 2 TAHUN

•

MEMILIKI REKAM JEJAK JABATAN INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK

•

USIA PALING TINGGI 58 TAHUN

•

SEHAT JASMANI DAN ROHANI

PERSYARATAN JPT MADYA DARI KALANGAN PNS •

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PALING RENDAH SARJANA ATAU DIPLOMA IV

•

MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS, KOMPETENSI MANAJERIAL, DAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

•

MEMILIKI PENGALAMAN JABATAN DALAM BIDANG TUGAS YG TERKAIT DENGAN JABATAN YG AKAN DIDUDUKI SECARA KUMULATIF PALING SINGKAT 7 TAHUN

•

SEDANG ATAU PERNAH MENDUDUKI JPT PRATAMA ATAU JF JENJANG AHLI UTAMA PALING SINGKAT 2 TAHUN

•

MEMILIKI REKAM JEJAK JABATAN INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK

•

USIA PALING TINGGI 58 TAHUN

•

SEHAT JASMANI DAN ROHANI

PERSYARATAN KALANGAN PNS

JPT

PRATAMA

DARI

•

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PALING RENDAH SARJANA ATAU DIPLOMA IV

•

MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS, KOMPETENSI MANAJERIAL, DAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

•

MEMILIKI PENGALAMAN JABATAN DALAM BIDANG TUGAS YG TERKAIT DENGAN JABATAN YG AKAN DIDUDUKI SECARA KUMULATIF PALING SINGKAT 5 TAHUN

•

SEDANG ATAU PERNAH MENDUDUKI JPT PRATAMA ATAU JF JENJANG AHLI UTAMA PALING SINGKAT 2 TAHUN

•

MEMILIKI REKAM JEJAK JABATAN INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK

•

USIA PALING TINGGI 58 TAHUN

•

SEHAT JASMANI DAN ROHANI

PERSYARATAN JPT UTAMA NON - PNS

DARI KALANGAN

•

WARGA NEGARA INDONESIA

•

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PALING RENDAH PASCASARJANA

•

MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS, KOMPETENSI MANAJERIAL, DAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

•

MEMILIKI PENGALAMAN JABATAN DALAM BIDANG TUGAS YG TERKAIT DENGAN JABATAN YG AKAN DIDUDUKI SECARA KUMULATIF PALING SINGKAT 15 TAHUN

•

TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK PALING SINGKAT 5 TAHUN SEBELUM PENDAPTARAN

•

TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA

•

MEMILIKI REKAM JEJAK JABATAN , INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK

•

USIA PALING TINGGI 58 TAHUN

•

SEHAT JASMANI DAN ROHANI

•

TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA , ANGGOTA KEPOLISIAN RI ATAU PEGAWAI SWASTA

PERSYARATAN JPT MADYA NON - PNS

DARI KALANGAN

•

WARGA NEGARA INDONESIA

•

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PALING RENDAH PASCASARJANA

•

MEMILIKI KOMPETENSI TEKNIS, KOMPETENSI MANAJERIAL, DAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

•

MEMILIKI PENGALAMAN JABATAN DALAM BIDANG TUGAS YG TERKAIT DENGAN JABATAN YG AKAN DIDUDUKI SECARA KUMULATIF PALING SINGKAT 10 TAHUN

•

TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK PALING SINGKAT 5 TAHUN SEBELUM PENDAPTARAN

•

TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA

•

MEMILIKI REKAM JEJAK JABATAN , INTEGRITAS DAN MORALITAS YG BAIK

•

USIA PALING TINGGI 58 TAHUN

•

SEHAT JASMANI DAN ROHANI

•

TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI PNS, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA , ANGGOTA KEPOLISIAN RI ATAU PEGAWAI SWASTA

TAHAPAN PENGISIAN JPT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERENCANAAN PENGUMUMAN LOWONGAN PELAMARAN SELEKSI PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PERENCANAAN PENGISIAN JPT 1. PENENTUAN JPT YG AKAN DIISI 2. PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI 3. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PENGISIAN JPT 4. PENETUAN METODE SELEKSI DAN PENYUSUNAN MATERI SELEKSI 5. PENENTUAN SISTEM YG DIGUNAKAN PD SETIAP TAHAPAN JUMALAH PANITIA SELEKSI PALING SEDIKIT 5 DAN PALING BANYAK 9

PENGUMUMAN LOWONGAN JPT 1. NAMA JPT YG LOWONG 2. PERSYARATAN SESUAI YG DITENTUKAN 3. KUALIFIKASI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN YG LOWONG 4. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN BERKAS PELAMARAN 5. TAHAPAN, JADWAL DAN SISTEM SELEKSI 6. ALAMAT DN NOMOR TELEPON SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI YG DAPAT DIHUBUNGI

PELAMARAN JPT • PELAMARAN PENGISIAN JPT DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA SELEKSI • PELAMARAN YG DILAKUKAN OLEH PNS HARUS DIREKOMENDASIKAN OLEH PPK INSTANSINYA

• PANITIA SELEKSI DAPAT MENGUNDANG PNS YG DAPAT MEMENUHI SYARAT • DALAM SELEKSI PNS YG MENDAPAT UNDANGAN TETAP HARUS MENDAPAT REKOMENDASI DARI PPK INSTANSINYA

SELEKSI JPT • SELEKSI ADMINISTRASI DAN PENELUSURAN REKAM JEJAK JABATAN , INTEGRITAS DN MORALITAS • SELEKSI KOMPETENSI • WAWANCARA AHIR • TES KESEHATAN DAN KEJIWAAN

PENGISIAN JPT •

PENGISIAN JPT YG LOWONG MELALUI MUTASI DARI SATU JPT KE JPT YG LAIN DENGAN SYARAT KLASIPIKASI JABATAN , MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JABATAN , TELAH MENDUDUKI JABATAN PALING SINGKAT 2 TAHUN DAN PALING LAMA 5 TAHUN

PEMBERHENTIAN DARI JPT DIUSULKAN OLEH •

MENTERI YG MENGKOORDINASIKAN KEPADA PRESIDEN BAGI PNS YG MENDUDUJI JPT UTAMA

•

PPK KEPADA PRESIDEN BAGI JPT MADYA

•

PEJABAT LAIN KEPADA PRESIDEN BAGI JPT MADYA DILNGKUNGAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGAR A

•

MENTERI KEPADA PRESIDEN BAGI JPT MADYA LEMBAGA NON STRUKTURAL

•

PyB KEPADA PPK BAGI PNS YG MENDUDUKI JPT PRATAMA

JENIS CUTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cuti tahunan Cuti besar Cuti sakit Cuti melahirkan Cuti karena alasan penting Cuti bersama Cltn

 PNS dan calon PNS yg telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan 12 hari kerja 

CUTI YANG TIDAK DIAMBIL :  TAHUN YBS, DPT DIAMBIL THN BERIKUTNYA PALING LAMA 18 HK TMS CT YANG SEDANG BERJALAN  2 TAHUN ATAU LEBIH, DPT DIAMBIL THN BERIKUTNYA PALING LAMA 24 HK TERMASUK CT YG SEDANG BERJALAN  PENUH, MAX 18 HK TMS. CUTI YANG SEDANG BERJALAN  PENUH DALAM BEBERAPA TH, DAPAT DIAMBIL TH BERIKUNYA PALING LAMA 24 HK TERMASUK CT SEDANG BERJALAN

 

YANG DITUNDA, MAX 24 HK TMS CUTI DALAM TAHUN YANG SEDANG BERJALAN PNS, GURU DAN DOSEN TIDAK BERHAK CUTI



CUTI BERSAMA tidak MENGURANGI HAK CUTI TAHUNAN

 PNS 5 TAHUN MASA KERJA BERHAK CUTI BESAR 3 BULAN  5 TAHUN PNS MASA KERJA SECARA TERUS MENERUS DIKECUALIKAN UNTUK KEPENTINGAN AGAMA  PNS YG MENGGUNKAN CUTI BESAR TDK BERHAK ATAS CUTI TAHUNAN DALAM TAHUN YG BERSANGKUTAN  PNS YANG MENJALANI CUTI BESAR MENERIMA PENGHASILAN

PNS YANG SAKIT SELAMA :

a. PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 1 HARI SAMPAI DENGAN 14 HARI BERHAK ATAS CUTI b. HAK ATAS CUTI SAKIT DAPAT DIBERIKAN PALING LAMA 1

TAHUN DAN DAPAT DITAMBAH UNTUK PALING LAMA 6 BULAN

C. PNS WNT YG.GUGUR KAND. BERHAK CS PL.LAMA 1½ BULAN.

 SALAH SATU KELUARGA ADA YANG SAKIT KERAS / MENINGGAL DUNIA  ASN YBS MELANGSUNGKAN PERKAWINAN  PALING LAMA 1 BULAN

 DALAM HAL YANG MENDESAK SEHINGGA PNS TDK DPT MENUNGGU KEPUTUSAN DAPAT MINTA IZIN SEMENTARA

 CUTI BERSAMA TIDAK MENGURANGI HAK CUTI TAHUNAN ;  PNS YANG KARENA JABATANNYA TIDAK DIBERIKAN HAK ATAS CUTI BERSAMA, HAK CUTI TAHUNANNYA DITAMBAH SESUAI DENGAN JUMLAH

CUTI BERSAMA YANG TIDAK DIBERIKAN



PNS YANG TELAH BEKERJA PALING KURANG 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS KARENA ALASAN PRIBADI DAN MENDESAK DAPAT DIBERIKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN .



BUKAN HAK OLEH SEBAB ITU CLTN DAPAT DITOLAK ATAU DIKABULKAN



HANYA DAPAT DIBERIKAN DENGAN SK SETELAH ADA PERSETUJUAN DARI BKN



CUTI SAKIT, CUTI MELAHIRKAN , CLTN DAN CUTI BERSAMA BERLAKU PULA UNTUK CALON PNS



CUTI PNS YG MENJABAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA , JAKSA AGUNG DAN PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN YG DIJABAT OLEH BUKAN PEGAWAI NEGERI DIATUR DALAM PERATURAN TERSENDIRI

P E R AT U R A N P E M E R I N TA H N O M O R 5 3 TA H U N 2 0 1 0 T E N TA N G

DISIPLIN PNS

56

DISIPLIN ASN a. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. b. Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan. c. Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu : 1)

Faktor kesadaran

2)

Faktor keteladanan

3)

Faktor motivasi

4)

Faktor penegakan peraturan

d. Maka peningkatan punishment

disiplin

PNS

didasarkan

kepada

reward

and 57

1. YURIDIS Pasal 29, 30 UU No. 8/1974 jo UU No. 43/1999 Dengan tidak mngurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana, untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan peraturan Disiplin ASN ditetapkan dengan PP PP No. 30/1980

PP No. 53/2010

58

2. FILOSOFIS •

ASN sebagai Aparatur Negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan & pembangunan.

*

PNS harus Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara & Pemerintah, wajib menjaga persatuan & kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI

59

3. SOSIOLOGIS • PP No. 30/1980 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan • Penerapan jenis HD sangat variatif, pelanggaran sama, HD berbeda • Pedoman menegakkan disiplin • Paket/bagian dari reformasi birokrasi • Mewujudkan ASN yg handal, profesional, bermoral • Menjamin terpeliharanya tata tertib & kelancaran pelaksanaan tugas • Mendorong kinerja, perubahan sikap, produktivitas

60

1)

POKOK-POKOK PERUBAHAN PP 30 TAHUN 1980 MENJADI PP 53 TAHUN 2010 Pada Pasal 2 mengenai kewajiban (26 butir) dan Pasal 3 mengenai larangan (18 butir) disempurnakan dgn merumuskan kembali kewajiban dan larangannya. a. Adapun penyempurnaan tersebut meliputi : 

7 butir kewajiban/larangan dimasukkan sebagai etika.



penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai kewajiban.



penambahan butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana amanat dalam UU No. 10 Thn 2008 dan UU No. 42 Thn 2008.



penambahan butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selama ini ditetapkan di dalam S.E. Menpan.

b. Dengan demikian, maka butir-butir kewajiban dari 26 butir menjadi 17 butir, sedangkan butir larangan dari 18 butir menjadi 15 butir 61 61

PENILAIAN KINERJA ASN obyektif, transparan, akuntabel, partisipatif dan terukur

M E N G G A B U N G K A N

SKP (60%) - Aspek Kuantitas - Aspek Kualitas - Aspek Waktu - Aspek Biaya Perilaku Kerja (40%) - Integritas - Komitmen - Disiplin - Orientasi Pelayanan - Kepemimpinan - Pelayanan

62

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS No

LARANGAN

1

2

1

2

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

 Ikut serta sebagai pelaksana kampanye  Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS

Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota

KET 6

Sebagai peserta kampanye dengan menggunaka n fasilitas negara

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntung kan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

63

N o

LARANGAN

1

2

Tingkat Hukuman/jenis pelanggaran

KET

Ringan

Sedang

Berat

3

4

5

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah 3 dengan cara memberikan surat dukungan disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;

Memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau 4 merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

 Terlibat dalam kegiatan  Menggunaka kampanye untuk n fasilitas mendukung calon yang terkait Kepala Daerah/Wakil dengan Kepala Daerah jabatan  Mengadakan kegiatan dalam yang mengarah kepada kegiatan keberpihakan terhadap kampanye pasangan calon yang  Membuat menjadi peserta pemilu keputusan sebelum, selama, dan dan/atau sesudah masa tindakan kampanye meliputi yang pertemuan, ajakan, menguntung himbauan, seruan, kan atau atau pemberian barang merugikan kepada PNS dalam salah satu lingkungan unit calon 64 kerjanya, anggota pasangan

6

2) Tujuan penjatuhan HD pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin agar ybs mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yg akan datang. Juga dimaksudkan agar ASN lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin. 3) Penjatuhan hukuman disiplin berupa jenis hukuman ringan, sedang dan berat sesuai dengan berat ringannya perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan dengan mempertimbangkan : a. latar belakang dilakukannya pelanggaran; b. protap/SOP yang ditetapkan oleh instansi; c. dampak dari pelanggaran yang dilakukan terhadap unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan pemerintah/ negara; 4) Klausul baru yang mengatur mengenai klasifikasi tingkat HD terhadap butir-butir kewajiban dan larangan.

65 65

5) Tingkat dan jenis hukuman disiplin: a. Hukuman disiplin ringan: i. Teguran lisan ii. Teguran tertulis iii. Pernyataan tidak puas secara tertulis b. Hukuman disiplin sedang: i. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ii. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun iii. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih selama 1 (satu) tahun c. Hukuman disiplin berat: i. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih selama 3 (tiga) tahun ii. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan dalam setingkat lebih rendah iii. Pembebasan Jabatan iv. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS v. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

rendah

rendah jabatan

sendiri

66 66

6) Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja, dirumuskan secara rinci untuk menjaring PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah adalah sebagai berikut : a. Tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan. i.

5 hari kerja dijatuhi hukuman teguran lisan;

ii. 6 s/d 10 hari kerja dijatuhi hukuman teguran tertulis; iii. 11 s/d 15 hari kerja dijatuhi hukuman pernyatan tidak puas secara tertulis. b. Tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang. i.

16 s/d 20 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

ii. 21 s/d 25 hari kerja dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; iii. 26 s/d 30 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 67 67

c. Tidak masuk kerja selama 31 s/d 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman berat. i.

31 s/d 35 hari kerja dijatuhi hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

ii. 36 s/d 40 hari kerja dijatuhi hukuman pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; iii. 41 s/d 45 hari kerja dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan bagi ASN yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; iv. 46 hari kerja atau lebih dikenai hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Setiap ASN wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam. Dalam hal ASN tidak masuk kerja secara terus-menerus meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali tetapi tetap tidak hadir, ASN tersebut dijatuhi HD tanpa melalui pemeriksaan dan jenis hukumannya berdasarkan jumlah hari ketidakhadiran secara kumulatif. 68 68

PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENTAATI JAM KERJA NO

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

KETIDAKHADIRAN

KETERANGAN

1. HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis

5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari

5 – 15 hari

2. HUKUMAN SEDANG a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 Th. b. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Th. c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 Th.

16 – 20 hari 21 – 25 hari 26 – 30 hari

16 – 30 hari

3. HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 Th. 31 – 35 hari b. Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan 1 36 – 40 hari tingkat. 41 – 45 hari c. Pembebasan Jabatan 46 hari atau d. Pemberhentian dgn hormat/tidak dgn hormat lebih Catatan : Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan

31 atau lebih

69

7) Ketentuan baru yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. a. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi HD oleh atasannya. b. Ketentuan penjatuhan HD oleh atasan kepada pejabat yang seharus-nya menghukum berlaku juga bagi atasan secara berjenjang. c. Penjatuhan HD oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan HD, dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP. d. Tingkat dan Jenis HD yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sama dengan jenis HD yang seharusnya dijatuhkan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum, juga menjatuhkan HD terhadap ASN yang melakukan pelanggaran.

70 70

KRITERIA PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN a. Dilihat dari jumlah ketidak-hadirannya

b. Dilihat dari niat-nya melakukan pelanggaran - Ringan : secara tidak sengaja. - Sedang : secara sengaja. c. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran - Ringan : dampak negatif terhadap unit kerja ybs. - Sedang : dampak negatif terhadap instansi ybs. - Berat : dampak negatif terhadap pemerintah/ negara. d. Pelanggaran yang dilakukan terkait dengan penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi jenis hukuman disiplin berat. 71

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

72

Presiden Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat bagi pejabat JPT dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden 73

Pejabat Pembina Kepegawaian Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dan sedang (berupa Penurunan Pangkat selama 1 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c) bagi ASN Eselon II, III, IV dan V serta jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum. 74

KETENTUAN TERHADAP PYB MENGHUKUM APABILA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin yang sama yang seharusnya dijatuhkan kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tersebut dan tanpa proses BAP. 75

BKN



Pangkat : kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

JABATAN PIMPINAN TINGGI

UTAMA MADYA

PRATAMA

JABATAN ADMINISTRASI ADMINSTRATOR PENGAWAS

JABATAN FUNGSIONAL  Utama  Madya  Muda  Pertama

 Penyelia  Mahir  Terampil  Pemula

PELAKSANA

KEAHLIAN

KETERAMPILAN

BKN

Pengisian Jabatan administrator, jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, Jf Keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir dan/atau JPT dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia baik yg berasal dari internal instansi pemerintah maupun PNS yang berasal dari instansi pemerintah lain

A D M I N I S T R A T O R

 Berstatus PNS  Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau DIV  Memiliki integritas dan moralitas yang baik  Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 tahun atau JF yg setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yg akan diduduki  SKP 2 tahun bernilai baik  Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yg dibuktikan berdasrkan hasilevaluasi oleh tim penilai kinerja PNS diinstansinya  Sehat jasmani dan rohani  bagi pns yg berasal dari daerahter tinggal,perbatasan atau terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan (dalam waktu 5 tahun sejak diangkat )

P E N G A W A S

 Bersatatus PNS  Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah DIII atau yg setara  Memiliki integritas dan moralitas yang baik  Memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 tahun atau JF yg setingkat dengan jab. Pelaksana  SKP 2 tahun terahir bernilai baik  Memiliki kompetensi teknis , kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yg dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya

P E L A K S A N A

 Bersatatus PNS  Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau yg setara  Memiliki integritas dan moralitas yang baik  Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi  Memiliki kompetensi teknis , kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yg ditetapkan  Sehat jasmani dan rohani

T A T A C A R A P E N G A N G K A T A N A D M I N I S T R A T O R

1. 2. 3.

4. 5.

6.

Setiap PNS yg memenuhi syarat jab. Mempunyai kesempatan yg sama untuk diangkat dalam JA yg lowong Pyb mengusulkan pengangktan PNS dalam JA kepada PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pd instansi pemerintah Pertimbangan tim penilai dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi syarat jabatan,penilaian atas prestasi kerja, kepemi mpinan, kerjasama, kretivitas tampa membedakan jender , suku,agama , ras dan golongan . PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JA Tata cara pemberian kuasa akan diatur dalam peraturan menteri

P e m b e r h e n t I a n J A

a. Mengundurkan diri dari jabatan b. Diberhentikan sementara sebagai PNS c. CLTN d. Tugas belajar lebih dari 6 bulan e. Ditugaskan secara penuh diluar JA f. Tidak memenuhi persyratan jabatan

1. PENGANGKATAN PERTAMA KALI MELALUI FORMASI (CPNS ) 2. PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 3. INPASSING/PENYESUAIAN

ys

JF K M p E N Y E S U A I A n

    

Bersatatus PNS Memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Ijazah paling rendah sarjana atau diploma IV Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yg akan diduduki paling kurang 2 tahun  Nilai prestasi kerja 2 tahun bernilai baik  Syarat lain yg ditetapkan oleh menteri

P

E R P I N D A H A N d A R I

   



j A B A T A N

  

L A I



n

Bersatatus PNS Memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Ijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yg dibutuhkan Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi Manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun Nilai prestasi kerja 2 tahun bernilai baik Berusia paling tinggi 53 tahun untuk pertama dan muda ,55 ahli madya dan 60 ahli utama Syarat lain ditentukan oleh menteri

J F K e a h l I a n

   

Bersatatus PNS Memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Ijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yg dibutuhkan  Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi Manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi  Nilai prestasi kerja 1 tahun bernilai baik  Syarat lain yg ditetapkan oleh menteri

J F K e t e r a m pil an

   

Bersatatus PNS Memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yg dibutuhkan  Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi Manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi  Nilai prestasi kerja 1 tahun bernilai baik  Syarat lain yg ditetapkan oleh menteri

P

E R P I N D A H A N d A R I j A B A T A N L A I

N tera mpil

   



   

Bersatatus PNS Memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas/ setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yg dibutuhkan Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi Manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi Memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun Nilai prestasi kerja 2 tahun bernilai baik Berusia paling tinggi 53 tahun Syarat lain ditentukan oleh menteri

JF Kt M p E N Y E S U A I A n

   

Bersatatus PNS Memiliki integritas dan moralitas yang baik Sehat jasmani dan rohani Ijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara  Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yg akan diduduki paling kurang 2 tahun  Nilai prestasi kerja 2 tahun bernilai baik  Syarat lain yg ditetapkan oleh menteri

PERPINDAHAN JABATAN

 Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama.  Vertikal yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi.

 Diagonal  perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional.  perpindahan dari jabatan funsional ke dalam jabatan struktural. perpindahan jabatan struktural antar instansi dilaksanakan dengan cara pindah instansi, dipekerjakan, atau diperbantukan.

tidak boleh perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke eselon lebih rendah.

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN  DIBERHETIKAN SEMENTARA SEBAGAI PNS  CLTN  TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN  DITUGASKAN SECARA PENUH DILUAR JF  TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN JABATAN

TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  PPK KEPADA PRESIDEN UNTUK JF AHLI UTAMA  PyB KEPADA PPK SELAIN JF AHLI UTAMA

ORGANISASI PROPESI  Setiap JF yg telah ditetapkan wajib memilki 1 organisasi profesi JF dlm jangka waktu paling lama 5 tahun  Setiaf Pejabat F wajib menjadi anggota organisasi propesi JF  Dipasilitasi oleh instansi pembina  Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi

PENGHARGAAN Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya

Penghargaan berupa : a. Tanda Kehormatan b. Kenaikan pangkat istimewa c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya • Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi

PENILAIAN KINERJA  Penilaian kinerja bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier  Didasarkan pada perencaan kinerja pada indipidu dan unit organisasi dan memperhatikan target, capaian, hasil dan mampaat yg dicapai serta prilaku PNS  Secara objektif , terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan  Penilaian secara berjenjang ( dpt mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahanya  Hsil penilaian kinerja disampaikan kepada tim penilai kinerja ( sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat , pemberian tunjangan , mutasi dan promosi dan pendidikan dan pelatihan

TIM PENILAIAN KINERJA PNS

 Tim penilai kinerja PNS pd instansi pemerintah dibentuk oleh PyB  Tim penilai kinerja terdiri atas PyB, pejabat yg menangani bidang kepegawaian , pejabat yg menangani bidang pengawasan internal dan pejabat pimpinan tinggi terkait  Tim penilai kinerja berjumlah paling sedikit 5 orang

DASAR PEMBERHENTIAN I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI BUP PERAMPINGAN ORGANISASI TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI MENINGGAL DUNIA , TEWAS ATAU HILANG TINDAK PIDANA /PENYELEWENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK/ANGGOTA TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI PEJABAT NEGARA

PEMBERHENTIAN KARENA BUP .

1

58 TAHUN BAGI PEJABAT ADM, FUNGSIONAL AHLI MUDA , PERTAMA DAN KETERAMPILAN 2. 60 TAHUN BAGI JPT dan JABATAN FUNGSIONAL MADYA 3. 65 TAHUN BAGI PNS JABTN FUNG. AHLI UTAMA

a. Permohonan berhenti sebagai PNS b. Permohonan pemeberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda atau ditolak diberikan setelah mendapat rekomondasi dari Pyb c. Permohonan berhenti ditunda atau ditolak PPK menyampaikan alasan penundaan atau Penolakan secara tertulis kepada PNS d. Keputusan pemberian persetujuan penundaan penolakan sendiri paling lama 14 hari kerja

a. Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan b. Terikat kewajiban bekerja pd instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan c. Dlm pemeriksaan pejabat yg berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS d. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dng hormat tdk atas permintaan sendiri sebaga PNS e. Sedang menjalani hukuman disiplin atau alasan lain menurut pertimbangan PPK

 PNS meninggal dunia apabila a. Meninggalnya tidak dlm dan karena menjalankan tugas b. Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu c. Meniggalnya pd waktu menjalani cuti diluar tanggungan negara • PNS dinyatakan tewas apabila a. Dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya b. Dlm keadaan lain yg ada hubunganya dng dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dlm huruf a c. Langsung diakibatkan oleh luka /atau cacat jaasmani atau rohani yg didapat dlm dan karena menjalankan tugas kewajibannya dengan kedinasan d. Karena perbuatan anasir yg tdk bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu

Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah 1. PPK menginventarisasi kelebihan PNS 2. Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS pada instansi pemerintah yg membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurkan pada instansi pemerintah, pns yg bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Apabila pns tidak dapat disalurkan pada instansi lain , belum mencapai usia 50 tahun , masa kerja kurang dari 10 tahun , diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun

Tidak cakap jasmani / atau rohani  pemberhentian dengan hormat PNS yg tidak cakap jasmani atau rohani apabila a. Tdk dpt bekerja lagi dlm semua jabatan karena kesehatanya b. Menderita penyakit atau kelainan yg berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya c. Tdk mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit  Ketentuan mengenai tdk cakap jasmni/rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yg dibentuk oleh menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, beranggotakan dokter pemerintah  PNS yg diberhentikan dengan hormat mendapat hak kepegawaian sesuai dng ketentuan peraturan perundangundangan

Pemberhentian karena melakukan tindak pidana /penyelewengan 

psl 247 pns dpt diberhentikan dng hormat atau tdk diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yg dilakukan tdk berencana



Psl 248 PNS yg dipidana dng pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tdk dengan berencana tdk diberhentikan sebagai PNS apabila a. Perbuatanya tdk menurunkan harkat dan martabat dari PNS b. Mempunyai prestasi kerja yg baik c. Tdk mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali d. Tersedia lowongan jabatan PNS yg dipidana dng pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tdk dengan berencana tdk diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan



Psl. 250 pns diberhentikan tdk dengan hormat apabila a. Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia thn 1945 b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yg ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidana umum c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yg dilakukan dengan berencana  Psl 251 pns yg dipidana dng pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dng berencana diberhentikan dengan hormat tdk atas permintaan sendiri sebagai pns  Pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yg telah memiliki kekuatan hukum tetap

PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN DISIPLIN Psl. 253 PNS diberhentikan dengan hormat tdk atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ( sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg mengatur mengenai disiplin PNS )

Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, ketua,Wakil Ketua dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat,ketua,Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur,Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan wakil bupati dan wakil Walikota

• PNS wajib mengundurkan diri sebagai sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calonpresiden,wakil presiden,ketua,wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat,ketua,wakil ketua dan wakil ketua anggota dewan perwakilan daerah ,gubernur,wakil gubernur,bupati/walikota dan wakil bupati/walikota • Pernyataan pengunduran diri tdk dpt ditarik kembali • Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS yg mengundurkan diri • Melanggar kewajibanya diberhentikan dengan hormat sebagai PNS • Pemberhentian mulai berlaku terhitung mulai ahir bulan bulan sejak PNS yg bersangkutan

PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK (PSL 255) 1. PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik 2. PNS wajib mengundurkan diri secara tertulis 3. PNS yg mengundurkan diri diberhentikan dng hormat sebagai PNS terhitung ahir bulan pengunduran diri sebagai PNS yg bersangkutan 4. PNS yg melanggar larangan sebgai mana ayat 1 diberhentikan tdk dengan hormat sebagai PNS 5. PNS yg menjadi anggota/pengurus partai politik diberhentikan tdk dengan hormat sebagai PNS sebagai mana pada ayat 4 terhitung mulai akhir bulan PNS yg bersangkutan menjadi anggota atau pengurus partai politik

pemberhentian karena tdk Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara (psl. 256) 1. PNS yg tdk menjabat lagi sebagai ketua,wakil ketua,dan anggota

2.

3.

Mahkamah Konstitusi , ketua ,wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan , ketua wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial , ketua dan wakil ketua Komisi pemberantasan Korupsi , menteri dan jabatan setingkat menteri , kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yg berkedudukan sebagai duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dlm waktu paling lama 2 dua tahun tdk tersedia lowongan jabatan Selama menunggu tersedianya lowongan jabatan sesuai dng kompetensi dan kualifikasi PNS diaktifkan kembali sebgai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50 % dari penghasilan jbtn terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai Pejabat negara sesuai dng ketentuan Peraturan perundang-undangan Pemberhentian dng hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tdk tersedia lowongan Jabatan

Pemberhentian karena hal lain

(psl 257)

1. PNS yg telah selesai menjalankan CLTN wjb melaporkan

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

diri secara tertulis kpd instansi induknya Batas waktu melaporkan diri paling lama 1 bulan PNS yg tdk melaporkan diri secara tertulis diberhentikan dng hormat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan PNS yg tdk dpt diangkat dlm jbtn pd instansi induknya di salurkan pd instansi lain PNS diaktifkan kembali sesuai jbtn yg tersedia Penyaluran pd instansi lain dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dng Kepala BKN PNS yg tdk dpt disalurkan paling lama 1 tahun diberhentikan dng hormat sebagai PNS Diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dng ketentuan peraturan perundang-undangan

Psl. 258 PNS yg terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tdk atas permintaan sendiri Psl. 259 PNS 1. PNS yg telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas ) hari kerja sejak berahirnya masa tugas belajar 2. Dalam hal PNS tdk melapor keada PPK ,PNS yg bersangkutan diberhentikan dng hormat tdk atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dng ketentuan peraturan perundang-undangan .

PERLINDUNGAN Jaminan kesehatan

Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian

Bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya

diberikan on top dari program jaminan sosial nasional