Peraturan Menteri 86 Tahun 2017.docx

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Pemukiman Jumlah rumah layak huni/Jumlah penduduk Luas pemukiman layak huni/Luas wilayah permukiman Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentux100% Cakupan layanan rumah layak Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau hunidan terjangkau pada kurun waktu tertentu Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentux100% Persentase pemukiman yang Luas area permukiman tertataLuas area permukiman tertata keseluruhanx100 Persentase lingkungan Luas lingkungan permukiman kumuhLuas wilayah pemukiman kumuh x100% Persentase luasan permukiman Luasan pemukiman kumuh yang tertangani Luas kumuh di kawasan perkotaan pemukiman kumuhx100% Proporsi rumah tangga kumuh Jumlah rumah tangga kumuh perkotaanJumlah seluruh perkotaan rumah x100% Cakupan Lingkungan Yang Jumlah lingkungan yang didukung PSUpada kurun Sehat dan Aman yang didukung waktu tertentuJumlah lingkungan perumahan pada dengan PSU kurun waktu tertentux100%

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan Daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS. Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, meliputi: a. analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. analisis keuangan Daerah; c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;

d. KLHS; e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah; f. perumusan dan penjabaran visi dan misi; g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok; h. perumusan strategi dan arah kebijakan; i. perumusan prioritas pembangunan Daerah; j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah. Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah. Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah. Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah “ Analisa akar permasalahan adalah suatu penyelidikan / pengusutan yang terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab sesungguhnya dari suatu masalah, dan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mengeliminasi / menghilangkan”

Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup. Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat

dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.