Peraturan Kpu No 10 Ta 2008

6tS'S,

p i , f l r L , r i A , \ , - r a dJ M

PERATURAN KOMISI PEMITIHANUMUM NOMOR10 TAHUN2OO8 TENTANG TATACARAPENYT'SUNAN DAFTARPEMILIH UNTUKPEMILTHANUMUM ANGGOTADEWANPERWAKII.ANRAIffAT. DEWANPERWAKTLAN DAERAH,DANDEWANPERWAKILANMKYATDAERAH KOMISIPEMILIHANUMUM, Menimbang

l a. bahwa sesuai dengan ketentuanPasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal9 ayat(1) hurufe, dan Pasal10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor22 Tahun 2007tentang PenyelenggaraPemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi PemilihanUmum Provinsidan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memubkhirkan data oemilih berdasarkan data dan menebpkansebagaidaftar pemilih kependudukan yang merupakanpenggunaakhir data kependudukan yang disiapkandan diserahkanoleh Pemerintahdan Pemerintah Daerah; b. bahwauntuk melaksanakan ketenfuanPasal33 (aVat4) Nomorl0 Tahun2008tentangPemilihan Undang-Undang UmUm Anggota Dewan PerwakilanRalq/at, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Ralqat Daerah,perlu menebpkanPerafuranKomisiPemilihan Umum tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih unfuk PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan RakyatDaerah; Peruraklan

Mengingat

:1.

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Undang-Undang (LembaranNegara Pembentukan Perundang-Undangan RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4389) ; 2. Undang-UndangNomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraPemilihanUmum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 59, Tambahan NegaraRepublik Lembaran Indonesia Nomor4721); Nomor 02 Tahun2008 tentang Partai 3. Undang-Undang Politik(Lernbaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2008 Tambahan Nomor 02, LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4801); 4. Undang-Undang Nomor10Tahun2008tentangPemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan

-2-

PerwakilanDaerahdan DewanperwakilanRakyatDaerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun2008Nomor 51. TambahanLembardnNegara Republik Indonesia Nomor4836); 5. Peraturan KomidPemilihan UmumNomor05 Tahun2008 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi PemilihanUmumProvinsidan KomisipemilihanUmum KabupatenlKota; 6. PeraturanKomidPemllihan UmumNomor06 Tahun2008 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekrefariat lendeml Komisl PemlllhanUmum, Sekefdriat Komisi Pemililhan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi PemilihanUmumKabupaten/Kob; KPUNomor07 Tahun2008tentangOrgantsasi 7. PerahJran dan Tata Kerja PanidaPemillhanKecamatan,Panitia Pemungutan Suard dan Kelompok Penyelenggara PemungutanSuam dalam Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun2009. Memperhatikan : KeputusanRapat Pleno Komisi PemilihanUmum tanggal 04ADril2008 M Etll UTUSKAN :

Menetapkan

: PER TURAN KOMISI PEMIUHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMruSUilATI DAFTAR PEMIUH UNruK PEMILTHAil UMUM ANGGOTADEWAN PERWAKIIAN RAI(YAT, DEWAN PERWAKIIAN DAERAH,DAN DEWAN PERWAKILANRAI$AT DAERAH. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1

inifang dimaksuddengan: DalamPeraturan 1. PemilihanUmum,selanjuBtyadlsebutPemilu,adalahsarana pelaksanaan seca|t|langsung/ umum,bebas,rahasla' nkyat yangdllaksanakan kedaulatan jujur. dan adll dalam Negara KesatuanRepublikIndonesiaberdasarkan IndoneslaTahun1945. DasarNegaraRepublik danUndang-Undang Pancasila 2. PemlluanggotaDewanPerwakllanrirkyat,DewanPeMakllanDaerah,dan RakyatDaerahadalahPemiluuntuk memilih anggota DewanPerwakllan Daemh, Dewan Perwakllan rakyat Dewan Perwaldlan DewanPerwakllan Rakyat Daerdh Dewan Perwakllan dan Rakyat Daerah Provlnsl Indonesia berdasarkan dalam NegaraKesatuanRepubllk Kabupaten/Kota Tahun1945. Indonesia DasarRepublik danUndang-Undang Pancaslla kepada azas mandiri, Pemtlu berpedoman iujur, adil, 3. Penyelenggaraan umum, penyelenggaraan kepentingan Pemllu, kepastianhukum, tertib profeslonalitas, akuntabilitas,efisiensi,dan proporslonalitas, keterbukaan, efeRifitas.

-3-

4.

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12, 13. 14. 15.

16.

DewanPenarakilan Rakyat,Dewan perwakilanDaerah,Dewan penrakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan pervvakllan Ratcyat Daerah Kabilpaten/Kota selanjutnfadisebut DpR, DpD, DPRDprovinsidan DPRD KabuDaten/Kota. KomlsiPemilihan Umum,Komisipemilihan Umumprovinsi, Komisipemilihan provinsi Umum Kabupaten/Kota, selanjutnyadisebutKpU, KpU dan KpU Kabupaten/Kota. BadanPengawasPemllu,selanjutnyadlsebutBawaslu,paniua pengawas PemiluProvinsiselanjuhfa disebut Panwasluprovinsi,panitia penqawas p-anitia PemiluKabupaten/Kota selanjutnya disebutpanwaslu Kabupaten/Kota panwaslu Pengawas PemiluKecamatan senjutnya Kacamatan, dan penqawas Pemilu Lapangan Panita Pemilihan Kecamatan,Panltia pemungutanSuara, Kelompok Pemungubn Penyelenggara Suaraselanjutnya disebutppK,ppSdanKppS. TempatPemungutan Suara,selanjutnya disebutTpS. Pendudukadalah WargaNegaraRepubliklndonesia yang berdomisilidi wilayahRepublikIndonesia ataudi luarnegeri. WargaNegaraRepubllkIndonesiaadalahorang-orang bangsaIndonesiaasli dan orang-orang bangsalalnyangdisahkandenganUndang-Undang sebagai WargaNegaraRepubllkIndonesla. PemlllhadalahWarga NegaraRepubllkIndonesiayang berusiasekurangkurangnya 17 ( tujuh belas) bhun atausudah/pemahkawin. Peserb Pemllu adalah Partal Pollflk untuk Pemllu anggota Dp& DPRD Provinsl, dan DPRDKabupabn/Kota dan perseorangan unfukpemlluanggota DPD. Pemutakhlran Petugas DataPemlllhselanjutnlE disebutPPDP, adalahpetugas yangdiangkatoleh PPSuntukmelakukan pemutakhlran dab pemilih. Data kependudukan adalahdata pendudukpotensialpemilihPemilu(DP4) yang disediakanoleh Pemerintahdan PemerlntahDaerahsebagalbahan penyusunan claftarpemlllh. Pemutakhlrandata pemlllh adalah keglatanpemutakhlrandata pemtlih darl Pemerintahdan PemerinbhDaerah berdasarkan data kependudukan yang untukdigunakansebagaibahanpenwsunandaftarpemlllhsementara dllaksanakan oleh KPUKabupaten/Kota dibantuolehPPKdanPPs. Tatactat penyusunan daftarpemllihadalahpedomanbaglKPU/KPU Provinsi/ sesualdengantugasdan wewenangnya KPUKabupaten/Kota/PPIqPPS/PPDP untuk melaksanakan keglatanfang mellpudpemutakhiGn data pemllihdan penyusunandaftar pemlllh sementara,daftar pemilih sementarahasil perbaikan, hasllperbalkanakhirdan daftarpemillh Caftarpemillhsementara danrekapltulasl tetapsertadaftarpemlllhtambahan daftarpemilihtetap. Pasal2

(1) Penyelenggara kepadaasas: Pemiluberpedoman a. mandiri; b. Jujur; c. adil; hukum; d. kepastian penyelenggaraan Pemilu; e. tertib umum; f. kepentin3an g. keterbukaan ; h. proporsionalitas ;

-4-

i. akuntabilitas ; j. efisiensi ;dan k. efeKivitas. (2) Penyelenggara Pemilusebagalmanadimaksudpadaayat (1) adalah KPU, yang bersifathierarkisdan tetap, KPUProvinsidan KPUKabupaten/Kota PPKdanPPSberslfatad hoc. sedangkan BAB II HAK MEMILIH

Pasal3 (1) WargaNegaraIndonesiayang pada harl pemungubnsuara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau leblh atau sudahlpernahkawin hakuntukmemllih. memPunyai dlmaksudpadaayat (1) didaftaroleh sebagaimana (2) WaryaNegaraIndonesia penyelenggard Pemlludalamdaftar pemlllh' Pasal4 hak memlllh,WargENegaraIndonesiaharusterdaftar Untukdapatmenggunakan pemilih. sebagal Pasal 5 (1) SeorangpemilihhanyadldaftarI (satu)kalldalamdaftarpemilihdi PPSpada atausebulanlaln' setiapKelurahan/Desa (2) Apabilaseorangpemllihmempunyalleblh dari 1 (satu) tempat Unggal' pemilihtersebut harusmenenhrkansafu dhntardnyayang alamatnfa sesuai (KTP)untuk denganalamatyangbrtera dalamtandaidenutaskependudukan pemillh. yang daftar dalam dlcantumkan ditebpkansebagaltempatUnggal BAB ItI DATAPEIIIUH PEMUTAKHIRAN Baglan Kesatu ,

Data KePendudukan Pasal 6

(1) Pemerintah, Pemerintah Provlnsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kob datakependudukan' dan/ataumenyiapkan menyediakan dlmaksudpada ayat (1) harus sudah sebagaimana (2) Data kependudukan danKPUKabupaten/Kota kepadaKPU,KPUProvinsi, tersediadandiserahkan pemungutan suara. hari/tanggal (dua sebelum belas)bulan palinglambat12

-5-

Pasal7 Penyerahan datakependudukan sebagaimana dimaksuddalam Pasal6 ayat (2) PemerintahProvinsi, dilakukanolehPemerintah, dan Pemerintah Kabupaten/Kob kepadaKPU,KPUProvinsidanKPUKabupaten/Kota yangdltuangkandalamberita acara serah terima dan dilamplri data kependudukan dalarn bentuk cetakan (hardcopy)dandataelektronik (softcopy). Pasal8 KPU, KPUProvinsi,dan KPUKabupaten/Kota dalam penyusunandata pemilih mengadakankoordinasiteknis dengan Pemerintah, Pemerinbh Provinsi,dan Pemertntah Kabupaten/Kotasebelum penyerdhan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalamPasal7. Pasal9 (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakandata kependudukansebagai bahan penwsunan daftarpemllih. (2) Daftar pemilihsebagaimana dlmaksudpadaayat (1), sekurang-kurangnya memuatnomorIndukkependudukan, nama,tanggallahir,jenis kelamin,dan alamatWargaNegaraIndonesla'fang mempunyal hak memllih.Selaln itu perkawlnan kebrangan memuat status dan berupa anbra lain jenis Juga cacatyangdisandangolehpemlllh. (3) Dalamperwsunandaftar pemlllh sebagalmana dimaksudpada ayat (1), KPUKabupaten/Kota dibantuoleh PPS. Pasal l0 pemubkhlrandata pemilihdanpenyusunan (1) Untukkelancaran daftarpemilih. KPU, KPU Provlnsl,KPU lGbupaten/KobfPPK dan PPS mengadakan blmbingan teknis dan soslallsasi secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. (2) Blmbinganteknls dan soslallsaslsebagaimana dimaksudpada ayat (1), secaraberjenjangdan dllaksanakan sebelumpemutakhiran dllaksanakan data pemlllhdiselenggarakan olehKPUKabupaten/Kota. Bagian Kedua Pemutakhlran Data Pemilih Pasal11 pemubkhlran (1) KPUKabupaten/Kota melakukan datapemillhberdasarkan data dan Pemerintah kependudukan darlPemerintah Daerah, pallnglama 3 (tiga) bulan setelah (2) Pemutakhlran data pemilihdlselesalkan datakependudukan dlterlma. Dalamp€muakhlran datapemilih,KPUKabupaten/Kota dibantuolehPPSdan PPK. (4) Hasilpemutakhiran datapemilihdigunakan sebagai bahanpenyusunan daftar pemilihsementara.

-5-

Pasaltz pasal11ayat(2), WaKupemubkhiran datapemillh sebagalmana dimaksud dalam berlkut: diatursebagai a. KeElatan di Kabupateni KotadanKecamatan olehKpUKabuoaten/Kota dan PPKberlangsung selama 60 (enampuluh)hari,antaralain: 1) Pengolahan/pemlndahan datakependudukan menJadl datapemilihyang RT/RW pemllahan berbasis bermasuk untuksedapTpS; 2) Pengadaan formullr-formullr untuk pemubkhlrandata pemillh dan penyusunan daflarpemlllh; 3) Blmblngan teknlsPPKPPSdanoperilbor slsbmlnformasi. 4) Penglriman dab pemlllhtermasuk softcopydantormulir-fomullr kepada PPKuntrk dlsampalkan kepadaPPS. b. t(eglatandl t(elurahan/Desa atau sebutanlatnnyaoleh ppS dan ppDp (Uga puluh) selama berlangsung 30 hari,antamlaln: 1) Pembagran tugaskepadamaslng-maslng PPDPuntuk seflapTpS di wilayahkedaPPS; 2) Pelaksanaanpemutakhlrandata pemlllh dengan pencocokandan penelltian(cokllt)PPDP sesualdengantugassebagalmana dimaksudpada anglc 1) ; 3) PPDP dalam melaksanakanpencocokan dan penelldan (coklit) sebagaimana dlmaksudpadaangka(2) maslng-masing mengelompoldcan pallngbanyak500(limaEthrs)onng yangdlperklrakan untuksetiapTpS, Pasal13 (1) KPUlGbupai€n/Kota menyu$rndatapemlllhberdasarkan datakependudukan sebagaimana dimaksud dalamPasalU ayat(1). (2) KPU KabupatenTxota memlndahkanclaE kependudukansebagaimana pada (1) ayat ke dalamdatapemlllhdenganmenggunakan dimaksud frormulir (ModelA). dalambentukdab elekbonlksebagalmana data kependudukan .(3) Pemlndahan dimaksudpada dlmaksuddalamPasal5 ke dalamdab pemillhsebagalmana slstemkomputerlsasl. ayat(2) menggunakan bimblngan teknlspemutakhinndata pemilih (4) KPUKabupaten/Kob melakukan kepadaPPI(,PPSdantenagaoperator. (5) KPU Kabupaten/Kota data pemlllh (Model A) sebelum menandatanganl kepadaPPS disampaikan, daE pemllihkepadasemuaPPSdi (6) KPUKabupaten/Koh menyampalkan

PPK kerjanya wilayah melalul

sebagalmana dlmaksudpada ayat (5) (7) Data pemllihfang dlsampalkan

ketentuan : 3 (Uga)nngkapdengan diberlkansebanyak (satu) dl PPK; rangtop arslp unhrk a). 1 1 (satu)rangkap sebagal PPS, maslng-masing arslp unu.rk b).2 (dua)rangkap pencocokan peneliuan (cokllt)data untuk dan dl PPSdan1 (sau)rangkap pemlllh olehPPDP. oleh KPUKabupaten/Kota kepadaPPS (8) Data pemilihyang disampalkan pada (5) formulir Daftar ayat dlsertai dengan blanko dlmaksud sebagaimana ' (DPS) HasilPerbaikan ModelA1,DaftarPemilih Sementara Pemllih Sementara Akhir (DPSHP) HasilPerbaikan ModelA2.1danDaftarPemlllhSementara (DSHP Akhlr) Model A.2.2 yang jumlahnya dltentukan oleh KPU sesuaidengankebutuhan. Kabupaten/Kota

-7-

Pasal 14 (1) PPKmelakul:an bimbingan teknls pemubkhirandatapemilih kepadapps dan PPDPdi wilayahkerjaPPK. (2) PPKmenyampaikan DataPemtlih(ModelA) besertaformutirDpS(ModelA1), DPSHP(ModelA2.1)danDPSHPAkhir (ModetM.2) sebagaimana dimaksud dalamPasal13ayat(7) kepadaFPS. Pasal 15 (1) PPSsetelahmenerima dab pemtllhdari PPKsebagaimana dimaksuddalam Pasal14ayat(2) melakukan keglatansebagalberikut: a. menyusundab pemlllhyang berbaslsRT/RWatau sebutanlain yang dlbagi ke dalam seuap TPS, dengan ketentuan paling banyak 500 (limaratus)oranguntuk seflapTPS; pemubkhlrandatapemllihmelaluippDpkepada sosialisasi b. melaksanakan pengurusRT/RWabu sebutanlaln; (2) PPSdalam menyusundata pemlllhsebagaimana dimaksudpada ayat (1) dlbantuoleh PPDP. Pasal16 (1) Dalampemutakhlran data pemlllhsebagaimana dtmaksuddalampasal 15, PPSdibantuoleh PPDPyang brdlrl atas peranglGtKelurahan/Desa, Rukun Warga,RukunTetanggaatau sebutanlalnnfa,danwargamaqrarakat. (2) PPDPsebagalmana dimalcudpadaayat (1) diangkatdan dlberhertikanoleh PPS. (3) PPSmelaksanakan teknispencocokan bimbingan dan penelltian(coldit)data pemlllhkepadaPPDP, (4) PPSmengeluarkan pencocokan suftrttugas bagl PPDPuntukmelaksanakan pemlllh. peneliUan (coklit) dab dan Pasal17 (1) Dalamkeglatanpencocokan dan penelltian(coklit)data pemilih,PPSdan perbalkan dab pemlllh,antaralalnmellputi: terhadap PPDPmengadakan pemllih apakah telah memenuhlsyarat usia pemilih a. meneliti usia dimaksudPasal3 dan Pasal4 atau mencoreflmengurangl sebagalmana yangudakmemenuhl qaarart sebagalpemlllh; b. mencatatpemlllhyang telah memenuhisyarat,tetapl tidak terdaftar pemlllh; dalamdatakependudukan/data pemilih yang dunla; telahmenlnggal c. mencoret d. plndahdomislllkedaerahlalnl e. perubahanstatusanggotaTentara NaslonalIndonesladan Kepolisian Negara RepublikIndonesla menjadl status sipll atau purnatugas. sbtus anggotaTNI dan POLRImenjadlstahrssiplupumabaKi, Perubahan dari pejabat dibuktikandengansurat keputusanpensiun/pengangkatan anggofd dan memberhentikan TNI dan POIRIyangberhakmengangkat TNI dan POLRi;

-8-

f. perubahan statusdari slpil menjadianggotaTentaraNasionalIndonesia dan KepolisianNegara Republik Indonesia,dibuktikandengan surat keputusanpenslun/pengangkatan darl pejabat TNI dan pOLRI yang berhakmengangkat dan memberhentikan anggotaTNI dan POLRI;atau Kepolisian NegaraRepublikIndonesla; atau g. perbaikan penullsan ldentltaspemlllh. Pasal18 pencocokan (1) PPDPdalamrnelaksanakan (coklit)data pemilih dan peneliUan berkoordlnasl dengan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya setelah pengarahan mendapat dariPPS. (2) PPDPmelakukanpencocokandan peneliuan(coklit)dab pemilihdengan menggunakan formullrdatapemilih( ModelA). (3) Apabiladalam pencocokandan penellUan(coklit) sebagaimana dimaksud padaayat (2), terdapatpemlllhyang belumterdaftardalam data pemilih belum mempunyai NIK agar dlcatat untuk dilaporkan kepada KPUKabupaten/Kota. Pasal 19 (l) (2) (3) (4) (5) (6)

Perubahan data pemllihsebagalmana dlmaksuddalamPasal18 afat (2), ditullsatau dikedkdalambrmullr data pernlllh(ModelA) denganmemberi panf PPDP padaseuaphalamannya. Peflcocokan dan penelftian(cokllt)datapemlllhyangdllaksanakan oleh PPDP berlangsung sejakdata pemillhdlterha dartPPS. PPS/PPDP menandatangani clatapemllih(ModelA) yang sudahditeliti dan dicocokkan. PPDPmerryenhkan hasllpemutakhlran data pemillh(ModelA) berdasarkan pencocokan penelluan (cokllt) kepadaPPS. Can PPSmenghlmpun hasll pemutakhlmndata pemlllhsebagatmana dimaksud padaayat(3) dariseluruhPPDPdl wllafahkerjaPPS. DataPemillhyang ada dl PPSdlsesualkan denganhasllpemubkhirandata pemilihsebagaimana dlmaksudpadaayat(4), Pasal 20

pemutakhiran yang dibantuoleh data pemillholeh KPUKabupaten/Kota Kegiatan PPKdan PPStermasukPPDP,harus memperhaukan waKu yang ditentukan sebaoaimana dimaksud dalamPasal12.

-9-

BABW PENYUSUNAN DAFTARPEi.IIUH SEMENTAM Bagian Kesatu Daftar Pemilih Sementara Pasal21 (1) Hasil pemutakhlran data pemlllh (ModelA) sebanyakZ (dua) rangkap sebagaimana dimaksuddalamPasal19 ayat (5) dtgunakan oteh pps untuk menyusunDPSmenggunakan (Model formullr A1), denganmemperhatikan ketenbran sebagalmana dlmaksudPasal15ayat(1) hurufa. (2) DPSdisusunoleh PPSdlbantu PPDPberdasarkan hastlpemutakhimndata pemilihsebagaimana dimaksudpadaaydt (1) palinglambatI (satu)bulan pemutakhlran sejakberakhlmya data pemllihsebagaimana di maksuddalam Pasal18. (3) DPS)rdngtelah dlsusunsebagalmana dlmaksudpada ayat (2) di tanda tanganiolehKehlaPPS. Pasal22 (1) DPSsebagaimana dlmaksuddalam Pasal21 ayat (3) diumumkanselama 7 (tujuh) harioleh PPSpadaEmpat yangmudahdfangkaumasTarakatuntuk mendapat masukan danbrqgapan darlmaqfaGkaL (2) DPSsebagalmana dlmaksudpadaayat(1) berupasallnannya harusdiberikan PartaiPoliukmaupun oleh PPSkepadaPesertaPemllubatk yang mel^/aklli perseonngan(CalonAnggotaDPD)dl ungkat lclurahan/Desaatau sebutan lalnnyasebagal dantanggapan. bahanuntukmendapatlcnmasukan (3) PPSmenyemhkansallnanDPS sebagalmana dimaksudayat (2) kepada pesertaPemlluataurang mewaklllpesertaPemiluseFlahmendapatrnandat secardtertulisdaripesertaPemllu. (4) SalinanDPSyangdlbedkankepadaPesertaPemllubalkyangmewakiliPartal (CalonAggotaDPD)sebagaimana PolitjkmaupunperseoGngan dlmaksud padaayat(z) olehPPSdlberllcntandaterimapenyerahan. Pasal 23 (1) Masukandan tanggapandarl masyarakatdan PesertaPemilusebagalmana dlmaksuddalarnPasal22 ayat (2) dan ayat (3) sudahdlterlmaPPSpallng lama14(empatbelas)harlsejakharlpertamaDPSdlumumkan. (2) PPSwajlb mempefialklDPS berdasarlanmasukandan tanqgapandari danPesetaPemilu. masvarakat padaayat(1) dantanggapansebagalmana dlmaksud (3) PPSmenerlma masukan yang yang satu catatan dlbukukan dalam llsan tertulis maupun secara pemberi masukan nama denganmencantumkan dibndatang.niolehPPSdan secaralengkapdanjelas. maslng-masing

-10-

(4) Masukandan fdnggapandari masyardkatsebagaimanadimaksudpada ayat(1), antaralainmellputi: a. tidak terdaftardalamDPS,tetapi telah memenuhisyarat usia pemilih, sebagaimana dlmaksuddalam pasal3 dan pasal4 atau mencoretyanq tidakmemenuhl syaratsebagaipemllih; b. telahmeninggal dunia; c. pindahdomisili kedaerahlain; perubahan status anggotaTenbra NasionalIndonesiadan Kepolisian d. Negara RepublikIndonesla menjadtsbatts sipil atau pumatugas. Perubahan statusanggotaTNI dan POLRImenJadi s1atussipil/pumabaku seballknya, dlbukukan dengan surat atau kepufusan pensiun/pengangkabn darl pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat danmemberhentlkan anggotaTNI danPOLRI; e, perubahansbtus dad slpll menjadlanggohTentardNasionalIndonesia dan KepolislanNegara RepubllkIndonesla,dlbuktikandengan sumt keputusanpenslun/pengangkaban dari pejabat TNI dan pOLRIyang berhakmengangkat danmemberhenukan anggotaTNI dan POLRI; f. perbaikanpenullsanldentitaspemllih (5) ApabllaUdak ada masukandan tanggapansebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkantullsan NIHIL pada formulir DpSHp (ModelA2.1). Baglan l(edua Daftar PemilihSementaraHasil Perbalkan Pasal 24 (1) PPSmemperbalklDPSberdasarkanmasukandan tanggapandari maqrardkat danPesertaPemllusebagaimana dlmaks.ddalamPasal23 ayat(1), (2) DPSsebagaimana dlmaksudayat (1) oleh PPSdlsusunke dalamDPSHP (ModelA2.1). padaayat(2) ditandatangani (3) DPSHP sebagalmana dimaksud oleh KetuaPPS. (4) DPSHP sebagalmana dlmaksudpadaayat (2) diumumkanoleh PPSselama masukandan tanggapandari masyarakat 3 (Uga)hari untuk mendapatkan danPeserlaPemllu. yangtelahdlumumkansebagalmana (5) ApabilaDPSHP dimaksudpadaayat(4) masukah mendapatkan danbnggapandarl maq/amkatdan PesedaPemilu, perbalkan brhadapDPSHP PPSwajib melakukan seJakharl perbma DPSHP dlmaksudpadaayat(4). dlumumkan sebagalmana (6) ApabllaHdakadamasukan dantanggapansebagalmana dimaksudpadaayat pada (4), PPSmembubuhkan (ModelA2.1). NIHIL tullsan formullrDPSHP Pasal25 (1) PPSmelakukanperbalkanterhadapDPSHPsebagaimana dimaksuddalam (5) masukan dan darl masyarakat dan bnggapan Pasal24 ayat berdasarkan pengumuman. PeserbPemilupallnglama3 (tiga) harlsetelahberakhlmya (2) PPSmenerimamasukan dimaksudpadaayat(1) dantanggapansebagaimana secdratertulis maupunlisan yang dlbukukandalam satu catatanyang nama ditandatangani olehPPSdanpemberlmasukandenganmencantumkan lengkap dan,elas. maslng-masing se{ara

-11 -

(3) PerbaikanDPSHPsebagaimana dimaksudpadaayat (1) disusunke dalam DPSHP Akhlr(ModelA2.2). (4) DPSHPAkhir sebagalmana dimaksudpada ayat (3) ditandatanganioteh KetuaPPS. (5) PPSharusmemberikansalinanDpSHpAkhir sebagaimana dimaksudpada ayat (4) kepadaPeserbPernllubaik yang mewakilipartai potitik maupun perseorangan (CalonAnggotaDpD)di fingkatKelurahan/Desa atau sebutan lalnnya. (6) PPSmenyerahkan sallnanDPSHPAkhir sebagaimana dimaksudayat (5) pesertapemllusetelahmendapat kepadaPesertaPemiluatau yang meu/akill mandatsecaratertullsdariPesertaPemllu (7) SalinanDPSHPAkhk yang dlberlkankepadapesertapemilu baik yang mewakjllPartaiPolltk maupunperseottrngan (DPD)sebagaimana dlmaksud padaayat(5) olehPPSdiberikantandaterimapenyerahan. Pasal26 PenulisanDPS (ModelA1) sebagalmana dimaksuddalam Pasal2L ayat (Z), perubahanDSHP(ModelA2.1)sebagalmana dhaksud dalampasal24 ayat (2) Akhir (ModelM.2) sebagalmana dan DPSHP dlmaksuddalampasal25 ayat (3), dengandiketlkmenggunakan dilakukan maslnkeulvkomputer. Pasal 27 (1) PPSrnenglrimDPS(ModelA1), DPSHP(Model A2.1) dan DPSHPAkhir (ModelA2.2)sebanyak I (satu)rangkapkepadaKPUKabupaten/Kota melalui PPKdlgunakan sebagaibahanpenyusunDPT. (2) PPSmenyimpanD,PS(ModelA1), DPSHP(rnodelA2.1) dan DPSHPAkhlr (ModelA2.2)sebagaldokumen/arslp.

BABV PENYUSUMT{ DAFTARPEI'IILIHTETAPDAN PEMILIHTAMBAHAN DAFTAR BaglanKesatu DaftarP€milihTetap Pasal28 DPTdenganmenggunakan (1) KPUKabupaten/Kob menwsundanmenetapkan DPS,DPSHPdan DPSHPAkhlr yang fu,rmulir(Model43) berdasarkan dalamPasal27 dlmaksud disampaikan olehPPSmelalulPPKsebagalmana ayat(t). padaayat(1)disusun TPS. dalamsatuan (2) DPTsebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan dalam dlmaksud DPTsebagaimana (3) Penetapan olehKetuaKPU' Rapat PlenoKPUdandlhndatangani dimaksudpada ayat (3) ditetapkanpaling lambat (4) DP-l sebagaimana DPSHP danDPSHP AkhirdariPPS' DPS, 20(duapuluh)harisejakditerlmanya

-12-

Pasal 29 (1) DPT sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 28 disampaikanoleh KpU Kabupaten/Kota kepadaKPU,KPUprovinsi,ppK,danppS. (2) Penyampaian DPTkepadaKPU dan KPUprovinsisebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalambentuk copy peranulunak(softcopy),cakrampadat (compactdisc),ataufoto copy. (3) DPTyangdlsampaikan oleh KpU Kabupaten/Kota kepadappS sebagaimana pada (1) dimaksud sebanyak2 (dua) rangkap untuk kepertuan ayat pengumumandi PPS dan 1rang akan dlgunakanoleh KppS dalam pemungutan melaksanakan suaradanpenghifungan suaradi TpS. (4) KPUKabupaten/Kota harusmemberikan sallnanDPTsebagaimana dimaksud ayat (1) kepadaParbl Poliflk PesertaPemiludi Ungkat Kabupaten/Kota, dalam bentukcopyperantllunak (softcopy),cakrampadat(compactdisc), abu foto copy,SallnanDPTatau foto copyDPTdapatdiperolehdi tGntor KPUt€bupaten/Kob. (5) KPU lGbupaten/Kobdalam menyet'ahkansalinan DPf sebagaimana dimaksudayat(4) kepadaParlalPollUkPeserta Pemlluyangtelah mendapat mandatsecarirtertullsdarl PartalPollflkPesertaPemlludan diberikantanda terimapenyerahan. Baglan Kedua PengumumanDaftar PemllihTetap Pasal 3O (1) DPf yang dibrlmadarl KPUKabupaEn/lGbsebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (3), oleh PPS dlumumkan sejak diterima dari KPU suara. sampalhari/tanggalpemungutan Kabupaten/Kota padaayat(1) dengan dlmaksud (2) PPSdalammengumumkan DPTsebagalmana pengumuman dan/ataudi tempat sallnanDPTdi papan carit menempelkan yangmudahdljangkau olehmaq/"rakat. KPPSuntuk digunakan (3) DPTsebagalmana dlmaksudpac,aayat(1) dlgunakan pemungutan suara' dalammelaksanakan Eagian Ketiga Daftar Pemilih Tambahan Pasal31 dalamPasal30 ayat(1) dapatdllengkapidengan dlmaksud (1) Dtrl-sebagaimana pallng lambat 3 (tiga) hari sebelumhari/tanggal DP-[Bsampaidengan pemunguEn suaE. (2) DPTBsebaqaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas data pemilihyang tertentutidak dapat terdaflardalamDPTdl suatuTPS,tebpi karenakeadaan haknfa unhik memlllh dl TPS tempat fang bersangkutan menggunakan terdaftar.

-13-

(3) Keadaan tertentusebagatmana dimakud padaayat (2) adalahkeadaan karenamenjalankan hjgaspadasaatpemungutan suaraataukarenakondisi tidakterdugadiluarkemauan yangbersangkutan. dankemampuan misalnya karenasakit,menjadi bhanan,terflmpabencana alamsehlnggga tidakdapat menggunakan haksuaranfa di TPSyangbersangkutan. Pasal 32 (1) Untukdapatdimasukan dalamDFrBsebagaimana dtmaksud dalampasal31 ayat (2) seseoftrng harusmenunJukan buld iden$bsdlrl dan buKi yang pemlllh bersangkuhn ElahErdaftarsebagai dalamDPTdl TpSasal. (2) Pemilih pada sebagaimana dimaksud ayat(1), melaporkan kepadappSasal untuk mendapatkan SuratPemberitahuan DPfB 0\4,odel A5) yang akan digiunalon hakmemlllh dlTPSlaln. Pasal33 (1) PPSberdasarkan lapoEnpemlllhsebagalmana dimaksud dalamPasal32, menelitapakahpemlllhyangbersangkutan Maftar dalamDPT. (2) Apabilapemlllhsebagalmana dlmaksudpadaayat (1) terdaflarsebagai pemilihdalamDPf/ PPSmencabtataumemberikan catabndalamkolom padaDPm (ModelA5) dan memberlkan keterangan SuratPembertbhuan DPTB( ModelA5) dengankebentuanlembarkesatuunhtk pemlllhfang danhmbarkeduasebagalarslpPPS. bersangkrtan Pasal!t4 (1) Pemillhsebagaimana dalamPasal33 ayat(2) menunjukan Surat dlmaksud yang PPS/@PS wilayahnya membawahi TPS Pemberibhuan DPIBkepada yangbersangkutan akanmenggunakan haknyauntuk hduandlmanapemlllh dlTPSlaln. memlllh (2) PPS/KPPS dlmaksudpadaayat (1) mencatatpemlllhyang sebagalmana dalamDPTB(ModelA4). bersangkutan padaayat(2) dapatlangsung kepadaKKPS (3) Pemlllh dlmaksud sebagalmana pada harvtanggalpemungutansuara, dengan menunjukanSurat namapemllih dalamDPTB' mencatat danKPPS DPTB Pemberlbhuan dlmaksudpadaayat (4) DalamhalpadasatuTPSbrdapat pemlllhsebagalmana (Model kepadaKPU A4) dan melaporkan (3); KPPSmencatat dalamDPTB melalulPPS/PPK Kabupaten/Kota BagianlGemPat Daftar PemillhTetap Rekapitulasl Pasal35 rekapitulasl DPTdi Kabupaten/Kota. melakukan (1) KPUlGbupaten/Kota DPTdl Provlnsi' rekaplhrlasl melakukan (2) KPUProvinsl DPTsecaraNasional' rekapitulasi (3) KPUmelakukan

-L4-

BA8 VI KETENTUAN I.AIN-LAIN Pasal36 Provlnsi,PanwasluKabupaten/Kota, Bawaslu, Panwaslu Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan rnelakukan pengawasanatas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih,penyusunandan pengumuman DPS,perbaikandan penetapan pengumuman pengumuman DPSHP, dan DPT,DPTBdan rekapitulasi ppKdanppS. DPTyangdilakanakanKPU,KPUProvinsi,KPUlGbupaten/Kob, Pasal37 (1) Dalamhal pengawasan sebagaimana dlmaksuddalamPasal36 menemukan unsur kescngajaanatau kelalalan anggota KPU, KPU Provinsi, PPKdan PPsyangmerugikan KPUKabupaten/Kota, warganegaGIndonesia pilih, memlllkl hak maka Bawadu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu }rang PanwasluKecamabndan PengawasPemilu Lapangan Kabupaten/Kota, menyampalkan temuankepadaKPU,KPUProvinsi,KPUKabupaten/Kota, PPK danPPS. (2) KPU,KPUProvinsl, KPUKabupaten/Kota, PPKdan PPSwajlb menlndaklanjuti temuanBawaslu,PanwasluProvlnd,PanwaslutGbupaten/kota, Panwaslu dan PengawasPemlluLapangansebagBlmana dimaksudpada Kecamatan ayat(1). Pasal38 Pelanggaran terhadapkeFn!.lan-kebntuandalam penyusunandaftar pemilih dimaksuddalamPeraturanini, untukPemiluDm, DPD,dan DPRDsebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang dapatdikenakansanksipldanasebagalmana Nomor10 Tahun 2008 tentangPemlllhanUmumAnggotaDewanPerwakilan Daerah,dan DewanPerwakllan Ralqyat Daerah. RakyatDewanPenrrakilan Pasal39 (1) KPU, KPU Provlnsi,dan KPU KabupatenlKota setelah menerlmadata sebagalmana kependudukan dhaksud dalam Pasal7, segeramelakukan kepadapublikunhrkmengetahui keglatansurveiyanghasllnyddlsampalkan akurdsikelayakandankualitasdata pemllih, (2) Untukkeperluanmengetahulakurasikelayakandan kualitasdata pemilih dlmaksudpada ayat (1), KPU, KPU Provinsi,dan KPU sebagaimana lGbupateniKobdapat memanfaatkanJarhgan teknologl yang sudah terbangun' Pasar40 dimaKuddalamPasal35 dlgunakan sebagaibahan Rekapitulasi DPTsebagalmana penyusunan kebufuhansuratsuara,formulir-formulir, danalat rencanapengadaan perlengkapan Pemilusertapendistribusiannya.

-15-

Pasal41 pelaksanaan Unfukkelancardn fugas pemutakhiran datapemilihdan penyusunan d-aftarpemilihsebagarmana dimaksuddaramperdturan ini, rpu, KpUprovinsidan KPU Kabupaten/Kota masing-masingdapat membentukkelompokke0a yang terdiridari unsurKPU,Kpuprovlnsr,Kpu KabupatenlKota, pemerinbah, pemerinan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansilah yangdianggapperlu. Pasal42 (1) KPU Provinsiatau Kpu Kabupaten/Kota dapat membuatpetunjuk teknis peraksanaan pemutakhrran data pemirihdan penyusunandaflar pemirih kepadaPPKPPSdanppDpdenganberpedoman padaperaturdnini. (2) KPU, KpU prwtnsl, KpU Kabupaten/Kota, piK pps dan ppDp datam melaksanakan kegiabn pemutakhFandata pemilihdan penyusunandaftar pemllth,berpedoman kepadaKeputusan KpUtentangTahapan,program,dan pemllihanUmumAnggotaOen,OeOdan DpRD. JadwalPenyelenggardan BAB VII KETENruAT{PERAIJHAT,I Pasal 4il Dalamhal Pemerlntah,Pemerlntahprovlnsl,dan pemerintahKabupaten/Kota tidak dapatmenyerahkan (Dp4)sesuat jadwatyangtelahditetapkan datakegendudukan 12 (dua belas) bulansebelumharl pemungubnsuarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), KPU, KPU provlnst,KpU lcbupaten/Kotadapat menggunakan dalaPemiluterakhlrsebagaldasarpemubkhimn datapemilih. BAB WII KETEI{TUANPENUTUP Pasal 44 (1) Penggunaanformullr untuk kegiatan pemutakhinndata pemllih dan penyusunandaftar pemilih sebagaimanatercanfumdalam Lamplran I Peraturan ini. (2) ContohformulirPemutaktrlriin Dab Pemillhdan Penyusunan DaftarPemilih sebagaimana tercantum dalamLamplranII Peratunninl. Pasal45 DenganberlakunyaPer?tuEnIni, KeputusanKomisiPemilihanUmumNomor 01 Tahun 2006 tentangPemeliharaan dan Penyusunan Daftar Pemllihuntuk Pemilihan Umum,dinyatakan tidakberlaku.

-16-

Pasal 46 Peraturanini mulaiberlakupadatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal4 April2008 KETUA,

rtd. Prof. Dr, H. A. HAFfiZANSHARYAZ,M.A.

T,ENDERALKPU

Lamplian I PerdturanKPU Nomor : l0lahun 2008 Tanggal r 04 April 2008

PENGGUNMNFORMULIR UNTUKKEGIATAN PEMUTAKH IFANDATAPEMILIH DANPENYI,'SUNAN DAFTARPEMILIH

PemubkhiranDataPemilihmenggunakan formulir(ModelA) dilaksanakan oleh KPU dibantuolehPPKdan PPStermasukPPDPuntuk memindahkan dafa Kabupaten/Kota menjadidatapemilih, kependudukan PenyusunanDaftar Pemilih Sementara(DPS) dilaksanakanoleh PPS dengan formulir(ModelA1) untukmenyusun DPSdenganberbasisRTdan RW menggunakan atausebutanlainnyadalamseuapTPS. (DPSHP)awal, dilaksanakan Penyusunan DaftarPemilihSementaraHasilPerbaikan formulir(ModelM.1). olehPPSdenganmenggunakan PenyusunanDaftar Pemilih SementaraHasil PerbaikanAkhir (DPSHPAkhir) formulir(Mode(M.2), dilakanakanolehPPSdenganmenggunakan penetapan Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakanoleh KPU Daflar Penyusunan dan formulk(ModelA3). denganmenggunakan Kabupaten/Kota oleh PPS/KPPS dengan DaftarPemllihTambahan(DPTB)dllaksanakan Penyusunan formulir(ModelA4). menggunakan diberikan olehPPSasalkepadapemilihdengan DPTB(SPDPTB) Su€t Pemberitahuan fiormulir(ModelA5), untuk memberlkansuara di TPS lain pada menggunakan pemungutan suaradi TPS. hari/tanggal lGbupaten/Kota dilaksanakan oleh KPUKabupaten/Kob dengan DPT di Rekapib.rlasi formulir(ModelA6). menggunakan olehKPUProvinsidenganmenggunakan Rekapitulasi Dm di Provinsidilaksanakan formullr(Model47). 1 0 Rekapitulasi oleh KPU dengan menggunakan DPT secaranaslonaldilaksanakan (Model A8). formulir Ditetapkandi lakarta padatanggal4 April2008 KETUA, Ttd. Prof. Dr. H. A. HAFIZANSHARYAz, M.A' SalinansesuaidenganaslinYa /.,/: i^l .\--

L I

Lsrnpl.anll PeratuEnKPU Tsnggsl

DATAPEMILIH Pcmlllh.n Umum AnggoL DPR, DpD, DPRD provln.l dln DPRDKabupaton (ora Trhun PRO\4NSI KAE TJPATN\T,'I(OTA

i,..,.,..._.,,...-,.,....._

10Tahun2m8 4 Apdl2008

PROVjNSI

t...._..,.,.

KECAMATAN

KABUPATEN,/-I(OTA

\o

NI&.]O PEMILIH

2

OESA,/KELURAHAN

\AMA L€NCK\P

TEMPATNCLLAHIR

3

UMUR 5

sTATtrs

JENIS

FER.(AwlNAN KEIAMIN

AIAMAT'TEMPAT TINGGAL fiERMASUK RT/RW'}

. K.ETER^NGAN

I

28 31

5( Halaman,...,,,..-..,.-....,

Dlsugun d|...................... KomlslPomlllhanUmumKsbupabnlcta

l€lah dladekanD€ncocoksndan D€nolllian Fdntth Penuflgutan s|/are / Petuges PomulakhlranDab Pomlllh

...)

(.................,.,,........................'...)

LampFanll Pe.aturanKPU Tshggal

OAFTARPEMILII{ SEMENTARA p€rnllihan U'num Angsob DPR, OPD, DPRD P.ovlnd drn DPRD K.bupat€dxota lahtln

:,..................,.....,..

PROV]}ISI

KECMATAN

KJ.BIPATSN,(OTA

DESM€LURAHAN TPS

l0 Tshun 2008 4 Apdl 2000

PRO!'INSI

i.....

KECAMATAN

o E S I V K E L U R A L I:A. .N. , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . .-....... .

KABLIFATENAiOTA

\o

\IVNO PEMILIH

2

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

NAMA T-ENC|(NP

TEMPAI'/TGL TAHIR

3

trM('R 5

STATUS PERMW]NAIi

JENIS KEL\N,IIN

AIAM^"T/TEMPAT TINCGAL fiERMASUK RT/RWI

E

KET'RANCAN I

3

40 41

47

4 Ha|ernan,,...,,,......,.....

O l s a h k a nd | . . . . . . . - . , . , , . . . , , . . . . Panlta Pomunoutan Suar6

K€fua,

( . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

.

KPU Lampiranll Peraturan Norncr Tangqal

l0 Tahln20DB 4 April2008

DAFTARPEMILIHSEMENTARAHASILPERBAII(AN Pe(nilihanUmsrn A€Oot

DPR, DPD, OPRDProvtEl dan DPRD tGbupatertKota

PROVINSI

KECAMATAN

K,ABUPATBN4(OTA

DESA/KELURAHAN TPS KITERANGAN'

PROVINSt

KECAMATAN

KAB LlP ATE}i,/K OTA

D E S A i K E L U M q A :N. . . . . .

KL'IERANCA}i

H a | a m a n . . . . . . . . . . . ... . . . . .

O b a h k adni . - . - - - . . - . . -. . . - . . . Panllld Psmun€\rtanSuara

'

...... .. .

'

kmpiran ll Pe6turEnKPU 10Tahun2008 Nomor 4 Apdl2008 Tanggal

DAFTARPETIIILIH SEMENTARAIIASIL PERBAIKANAKHTR Pemlllhan UmumAnggot OPR,OpO,DpnDprovlnlldanDPRD lbbuDetsn/Kotr

PRO\4NSI KAAUPATEN,(OTA

KECAI!.IATAN

PROVINSI KAB1jE\1Eri/'KorsA

KECAMATAN

Dlsshkan d|,......-.............. P€nlta PomunOutan Suara

Lemplmnll Pe-dbran KPU Tanggal

l0lahun 2008 4 April2008

f rr/"d"rmI DAFTARPEMIUI{TETAP Pernlllhanljmu|n A'|gdoh DPR,DPO,oPRDProvlnrl dan oFRO,kbupgt€n/t(ota Tlhun

:

PROVnTSt

KECAMATAN

KABUPATEN'(OTA

DESAr'KELURAHAN TPS

Hd4ndl.................-..

KECAMATAN

PROVI'NSI

DESA/KELURAHAN

IABUPATEN/KOfA

TPS NO

NIK

2

NAMA LENCKAP

TEMPAT/TCLTAHIR

3

4

tlvtiR

STATTIS PERKAWINAN

JENIS KEI.AMTN L

AI,{MAT/TEMPAT TTNGGAL CTERMASUKRT/RW)

KETENANCAN.

8

I

27

2

3

38

4 41 4

Halaman.....-......,,.,-..,

Dlt€lapkan dl .............. KomblPemillhanUmumKebupatsn/Kob K€tua,

(.. ... ..............-.................... ..... .. .)

LatnplEnll Ps-ahrrant(PU Nofior Tanggal

DAFTARPEMILIHTAMBAHAN PomlllhnnUmornAngSo'lr DPR,oPD,DPRDPmvlrd drn DPROKabupstodKots Tlhun PRO\4NSI

:-....-........_-........_-.. KECAA,IATAN

KABUPATEN/KOTA

0ESA/XELURAHAN TPS

Halsnan.....,.-

10Tahun2008 4 &rll 2008

PROVINSI

KECAMATAN

KABUPAIEN/KOTA

DESA,/KELURAHAN

NO

\IK

NAMA LENGMP

TEMPAT/T'CL tl,HN

IJMTIR

JENTS STATTIS PERT{AwtNAN KEI.{MIN

T--r-F

2

3

5

AI^MAT/TEMPAT TTNAGA! (GRMASUK RTiRW)

9

7

31

1 7

Hal€man......,..,..,.......

KETEMNGA!'i

D l t a ' t a D l €dhl . - - . . . . - . . .-.. - . . . . . -. . .- . . . . A"n Ko. lsl P€mlllhsn Umum Kabupatan/Kob

PanldoP€mungtianSusra Ketua.

( . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . .,. . 1

.

-l l=- cor{roR

(am0l6n rl PedluBn KFJ Norbr 10 lahun 2008 Ia.gsar a ap.r Z0OA

SURATPEMBERIAfiUAN (DAFTARPEMILTH TAMBAHAN} Porhlllhanumum Anggota DpR,DpDdanDpRD lahun :...,,,..,,...,..,..,, NlK

Terdtar dabtn Daftar Pemillh Tetap

I TPs (Asal)

3 Kabupd€rvKols

2 Desa/Kdursh.n

Dt$tn*n d€rrP€rnlllh'untukrne.Eg.mat€n helc'yauntukm€rnlnUrn6.nberltdl sua|adf : 1 TPSTTPSIN ......-........ 3 Ksh4€hn/ko{E/ppLN Ctulua^) 2 De6s4(dur€ltar 4 PrDvlnsl/Neoars

' thrk dlcann|nbn d€ismO&

Pqnnh lrnbdwl

An Kln|! Kn P.tit,|

K.lirp.too/Xon

PrrrrnguEn su.r. l(.tr..

{.--....--..-.....--...-,....-.--.......}

l- cor{rpn-l

Lrn*ar

ll P.dtnn Ktr.l NdM : t0 T.tM rr'Ctd:.(AF{aba

2lb6

SUMT PEMBERTTAHUAX (DAFTARPEMIUI{ TAMBA}lAll) Pomlllhanumum Anq0ota DPR,DPDdan DPRD Tlhun i".,.'.'....',......,

NIK

T€rddt r ddsrnDEfut Pern[hTebP I TPs (Ard) : 2 DFafiduehEn

3 K8bupd<|n
Dlgun*€n d€h Po.flflih ufltuk tne.E$naken hsloya unbk mdhlllh,/rn€mb€rlkEnsoara dl : 3 KabuPatdfl(odPPrN l T P 9 T P S L Nf r u J u a n li) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Dae€r(du€hsn

UnEk dic€ntimksn dalam Daftar Penlllh Tsmbaha.r

A-r Kctua KPU KabuPat€n/Kota

Pannb P*mrnpnlan Suab K6tua,

b..npi€n ll PerBtrran KPU Nou'ror l0 Tahun2008 Tangga{I 4 Apot2008

REKAPM'LASIDAFTARPEMUHTETAP Pgmlllhan Umum Anggota DPR, DPD, DpRD provlnat dan DpRD Kabupaten/Kota Tahsn:,,,,...,,,......,..........._...,......

KABUPATENftOTA PROVINSt NO

NAMA KECAIWATAN

JI'MI.AE PEIIIUH P

2

1

2

1

12 14 15

17

t9

a

44 4

JUiilLAH

H.lam€n--...................-.....

JI]MLAtr TPS

KETIR,{.I{CAN 7

KABUPATEN/KOTA PROVtNSI

NO

NAM,\ &ECAMATAX

I

2

JT'MINI PETIIUH

J UMII-Fi TPS

KETFR3NCAN

6

6

7i

100 JUiILAH

Hltrfiln.....,.,..,,,.,..,..-.....,.

Dltetsokand|..,...-.. Komisl PemlllhanUmum Kabupat€n/Kota

Lamplranll Ptrabran KPU NorDor' 10talnrn2008 Ta.€gd 4 Ap.ll2008

REKqPM'T../ASI DAFTARPEMTLHTETAP P€mllihanUmumAnggotaDPR,DpD,OPRDprovtnsldan DpRDKabupaton/Kota T € h u :o- . . , . . . . . . . . . . . . - . . . . . PROVINSI NO

: . . . . . . . . . . ....-. .- . . . .-. . . .... .... . . . . . . . . . . . .

ffi-

NAMA KADIJ}ATEN/KOTA

JUMIAIT

KTTER.ANCA]V

PEMIUH L+P 5

6

7 8

1

30

I JUIILAH

I

Ha|am5n.....,......,.,.,...........

T

tr""r*] NO

ntuf,AH

NAMA KABUPAT€N,(OT^

2

JUMt.AH TPS

PE*IILIH

L 3

L+P 5

K ETFiANGAN

6

51

6

7" 7,

7

JUMLAN

l|drmrn...,...,,.,...,,.....,..,...

Dtt€tapkEn d|......... KomlstPomlllhanUmum Provlnsl..,.. Kotua.

7

L;npiran ll PBraturanKPU Nofto( r 10 tahun 2008 Ianggal : 4 April20oi

li,bdl"d"JAs-'l REKAFITULASI DAF'ARPEMILTH TFTAP PBmlllhan UmumAnggota DPR,DPD,DPRDProvtnsl danDPRD Kabupaten/Kota tahun |. . . . , .. . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. . . . .

SELURUHINOOT{ESIA KETERANOA'{

... Hataanan.....,.....-..,.........

D""q SELURUHINDONESIA

NO

NAT'A PROVINSI

JUMLAH PEMIUH

KETERANGAN L+P

I

6

51

5

5

64

7 7 7

n 7

97

JU LA! Hajatnrn............,..............,

Dlt€tapkand|.....-.. Komlsl PemlllhanUmum Ketua,