Penistaan Bank Jabar Banten

PENISTAAN BANK JABAR BANTEN TERHADAP NASABAHNYA DALAM KASUS PELELANGAN FIKTIP

Kronologis kasus 1.

Pada tanggal 7 Nopember 1985 Ny.Rochatin Atmanah mendapatkan kredit dari Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) Garut sekarang PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut sebesar Rp 7.500.000,( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) sesuai perjanjian kredit No.4379/BPD/Grt/1985, dengan Jaminan berupa tanah darat dan bangunan seluas 974 M2 yang terletak di Jln.Pramuka No.11, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Sertifikat Hak Milik No.205 an. Ny.Rochatin Atmanah.

2. Dalam pengembalian kredit tersebut Ny.Rochatin Atmanah hanya dapat membayar bunga-bunganya. Namun pada tanggal 11 April 1989 penyelesaian kredit an. Ny Rochatin Atmanah oleh PT. Bank Jabar dan Banten Cabang Garut di limpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) Wilayah IV Bandung dengan jumlah hutang yang harus di bayar sebesar

Rp

11.437.500,- ( sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ). Sebagai debitur yang beritikad baik Ny.Rochatin Atmanah berusaha mengembalikannya dengan cara menyicil. 3. Namun pada tanggal 22 Februari 1992 Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) Wilayah IV Bandung menyita jaminan milik Ny.Rochatin Atmanah dengan menetapkan sisa hutang

sebesar Rp 7.687.500,- ( tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ). Hal ini sangat membingungkan Ny.Rochatin Atmanah karena sisa hutang tersebut diatas tidak membuat Ny.Rochatin Atmanah berhenti berupaya beritikad baik untuk melakukan pembayaran-pembayaran atas sisa hutangnya, maka Ny,Rochatin Atmanah melakukan pembayaran pada ; - tanggal 11 Maret 1992 sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) - tanggal 17 Mei 1992 sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), - tanggal 27 Oktober 1992 sebesar Rp 55.000,-( lima puluh lima ribu rupiah), - tanggal 16 Januari 1993 sebesar Rp 55.000,-( lima puluh lima ribu rupiah). Tercatat pada Bank Jabar Cabang Garut pembayaran cicilan a/n.Ny.Rochatin Atmanah sejak tanggal 14 April 1990 s/d 17 Mei 1992 sebesar Rp 8.820..000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pembayaran pada tanggal 27 Oktober 1992 dan 16 Januari 1993 tidak tercatat di PT. Bank Jabar Banten Cabang Garut padahal bukti asli ada. 4. Pada tanggal 2 Maret 1993 sebelum lelang pertama dilaksanakan Ny.Rochatin Atmanah melunasi sisa hutang ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) Wilayah IV Bandung, tanpa memperhatikan kaidah hukum yang berlaku sehingga pembayaran hutang an. Rochatin Atmanah tersebut tidak di terima dengan alasan hutang an. Ny.Rochatin Atmanah dikaitkan dengan pihak debiturdebitur lain dimana perjanjian kredit maupun agunannya berdiri sendiri-sendiri, dengan alasan surat pernyataan Denny Achmad

Thofarid tanggal 18 Mei 1987 yang pada hasil persidangan tanggal 6 September 1994 dipergunakan sebagai kekuatan bukti yang diajukan oleh PT. Bank Jabar Banten Cabang Garut, ternyata bukan merupakan akta autentik/notaris dalam artian akta di bawah tangan yang mana memiliki cacat hukum baik formil maupun materil menunjuk putusan MARI tanggal 29 Nopember 1988 No.381K/Sip/1985. Adapun Ny.Rochatin Atmanah tidak pernah bertindak sebagai AVALIS. Dan menurut pengadilan bahwa surat pernyataan yang bertujuan untuk penanggungan hutang piutang pihak ketiga harus dibuat berdasarkan formulir-formulir yang dikeluarkan oleh pihak bank/kreditur yang bersangkutan atau berdasarkan suatu akta notaris atau penetapan hakim, bukan seperti bentuk surat pernyataan Denny Achmad Thofarid tanggal 18 Mei 1987. Serta akta notaris sangat berbeda dengan surat yang dilegalisir oleh notaris dalam hal kekuatan pembuktian. 5. Walaupun sisa hutang Ny.Rochatin Atmanah sebesar Rp 2.617.500,- ( dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah ) merupakan jumlah yang sangat signifikan yaitu Rp 11.437.500 – Rp 8.820.000,-. Pada tanggal 15 Maret 1993 lelang ulang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara resmi dimana yang memiliki agunan (Ny.Rochatin Atmanah) pada waktu itu sedang sakit penyempitan pembuluh darah di kepala. Sangat ironis sekali lelang dilaksanakan selain sangat tidak manusiawi juga menurut NJOP harga tanahnya saja pada tahun 1994 sebesar

Rp 216.908.000,-

( dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah ) sama dengan harga pasar kurang lebih Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ). Pemenang lelang dinyatakan fiktip ( palsu ) oleh pengadilan, dan

proses pelaksanaan lelang tanggal 3 Maret 1993 maupun 15 Maret 1993 ( tanpa pemberitahuan kepada debitur ) tidak melalui prosedur yang benar menurut Undang-undang No.49 Prp tahun 1960 juga Lembaran Negara Tahun 1908 No.189 jo LN 1940 No.56 telah diubah dan ditambah dengan pembayaran tunai kepada pemerintah……dst. Pada waktu itu berdasarkan informasi petugas PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut, bahwa penangkap lelang adalah Sdr. Nur Djam Djam,

yang

kemudian

tanah

perkara

tersebut

telah

dipindahtangankan kepada Ny.Drg.Herawati Kemal dan Kemal Masduki. Dikemudian hari diketahui bahwa Sdr.Nur Djam Djam tidak pernah menjadi penduduk di alamat baru yang diterangkan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung. Hal ini membuktikan bahwa Sdr.Nur Djam Djam adalah pembeli lelang Fiktip. 6. Bahwa kesalahan dan penyimpangan pihak PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut ( penyalahgunaan wewenang ) mengakibatkan Keluarga Besar Ny.Rochatin Atmanah harus kehilangan tanah dan rumah beserta bangunan lainnya yang mana kerugian moril dan materil tidak bisa dihindarkan. Seorang nasabah Bank di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki daya seperti keluarga Ny.Rochatin Atmanah untuk mendapat perlakuan yang di sebut adil, harga diri hanya ditentukan pihak yang memiliki jabatan dan kekayaan yang serba lebih maka depersonalisasi teraplikasi sedemikian rupa. 7. Bahwa Ny.Rochatin Atmanah sangat menyakini mekanisme lembaga peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memutus perkara terdapat pihak-pihak yang mempengaruhi sehingga dengan memutarbalikkan fakta hati nurani sama sekali tidak ada. Padahal siapapun orangnya mengemukakan segala hal yang terjadi dengan

sebenarnya mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undangundang dengan asas Onsplitbaar Aveu pasal 176 HIR. Putusan menentang yang haq sehingga sifat irodat Alloh swt tidak terwujud, terpaksa menolak kebenaran, keadilan serta kejujuran…….Allohu Akbar. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2004, No.27 PK/Pdt/2001 diberitahukan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 29 Maret 2006, sekian tahun mengendap dimana.. Hal ini menunjukan bahwa hukum hanya berperan sebagai alat untuk merekayasa sosial yang berpotensi membuat kekacauan sosial. 8. Upaya lain yang sudah ditempuh Ny.Rochatin Atmanah, antara lain ; - Surat yang ditujukan kepada Yth.Bapak Ketua MARI tanggal 25 Januari 1997. - Surat yang ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua Ombusmand Nasional tanggal 25 Agustus 2000.. - Surat Rekomendasi dari Komite Peduli Jawa Barat ( KPJB ) tanggal 17 September 2001. - Surat yang ditujukan kepada Yth. Ketua ICW tanggal 1 Oktober 2001. - Surat yang ditujukan kepada Yth.Bapak Presiden RI tanggal 9 Desember 2004. - Surat yang ditujukan kepada Yth.Bapak Ketua MARI tanggal 20 Juni 2005. - Surat yang ditujukan kepada Yth.Bapak Dirut Bank Jabar tanggal 23

Januari 2006. - Surat yang ditujukan kepada Yth.Pimpinan Bank Indonesia tanggal 12 November 2007. - Surat yang ditujukan kepada Yth.Bapak Pimpinan PT.BPD Jawa Barat dan Banten Cabang Garut, Bapak Direksi PT.BPD Jawa Barat dan Banten dan Bapak Komisaris PT.BPD Jawa Barat dan Banten tanggal 17 Maret 2008. 9. Hal-hal

tersebut

diatas

kiranya

dapat

mempertimbangkan harga diri, hak seorang manusia yang teraniaya, sengaja dibuat untuk tidak memiliki keberdayaan manusiawi dalam kurun waktu selama 16

( enam belas ) tahun lebih.

Seharusnya ada kebijakan dan keputusan yang berpihak kepada yang benar, bahwa pelaksanaan lelang tanggal 15 Maret 1993 harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak melalui prosedur yang benar dan wajar. Dan transaksi jual beli yang dilakukan Drg.Herawati Kemal tidak memenuhi persyaratan kepantasan dan kepatutan ( tidak sesuai dengan dalil dalam Yurisprudensi MARI No.1250.K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 ), hanya dengan alasan harganya murah dibawah harga pasar dan lokasi memiliki posisi yang sangat strategis. Walaupun ‘seandainya’ pembeli telah melakukan pembelian dengan itikad baik namun jika si pemilik asal mempunyai kepentingan yang lebih kuat dari pada si pembeli maka jual beli harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan putusan MARI tanggal 27 Oktober 1971 No.858.K/Sip/1971. 10. Sesudah adanya putusan MARI Ny.Rochatin Atmanah melakukan upaya melalui penasehat hukum PT.Bank Jabar dan Banten Pusat di Bandung atas saran dan permintaan secara lisan PT.Bank Jabar dan

Banten Bandung dan Cabang Garut, dipersilakan untuk membuat surat permohonan keadilan atas kasus ini ke Bank Indonesia ( BI ) Bandung. Dimana penasehat hukum PT.Bank Jabar dan Banten di Bandung menyatakan bahwa apapun keputusan Bank Indonesia ( BI ), PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut akan dan harus merespon juga merealisasikannya. Surat Bank Indonesia No.10/19/DS/Bd tanggal 29 Januari 2008 perihal Kasus Pelelangan Rumah yang memuat salah satu poin penting untuk dilakukan upaya musyawarah antara pihak PT.Bank Jabar & Banten dengan pihak Ny.Rochatin Atmanah sebagai balasan surat yang di kirim sebelumnya pada tanggal 12 November 2007. Setelah disampaikan kembali surat kepada PT.Bank Jabar & Banten di Bandung dan Cabang Garut pada tanggal 17 Maret 2008 dan tanggal 12 Februari 2009 perihal Upaya Pelaksaan Musyawarah, sampai detik ini tidak ada tanggapan dan itikad baik dari PT.Bank Jabar & Banten, “BEGITUKAH SEMUA PEMIMPIN NEGERI INI YANG

BERTUGAS

SEBAGAI

PEMEGANG

AMANAH

RAKYAT ? TAKUT AKAN HAL YANG BENAR DAN BERANI MENJALANKAN YANG SALAH ?”. Kasus ini dilaporkan juga untuk di proses secara pidana kepada pihak Polres Garut no pol : 54/K/II/2002/pamapta./Resort Garut tanggal 16 Februari 2002 sesuai dengan surat dari ICW no:46/SK/HMP/I/2002 tanggal 8 Januari 2002

dengan saksi pelapor Ny.Rochatin Atmanah tapi sampai

sekarang tidak ada proses lebih lanjut. “Lantas kemana lagi kami mencari kebenaran dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ?” Pelanggaran Hukum Diduga adanya praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di pihak PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut

serta adanya kolusi antara pihak PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut dengan pihak BUPLN Wilayah IV Bandung, indikasi pelanggaran hukum sebagai berikut ; 1. Adanya praktek korupsi dan kolusi di PT..Bank Jabar dan Banten Cabang Garut dengan menghilangkan data pembayaran cicilan hutang a/n.Ny Rochatin Atmanah tanggal 27 Oktober 1992 dan 16 Januari 1993 padahal bukti asli ada. 2. Pelaksanaan lelang tanggal 3 Maret 1993 dan lelang ulang tanggal 15 Maret 1993 tidak melalui prosedur yang benar dan wajar. 3. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 15 Maret 1993 sangat tidak transparan. Menurut ketentuan yang berlaku bahwa lelang harus di diberitahukan terutama kepada pihak yang bersangkutan ( Ny.Rochatin Atmanah ). Sangat ironis dilaksanakan pelelangan dengan sisa hutang Ny.Rochatin Atmanah hanya sebesar Rp 2.617.500,- ( dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah ), sedangkan menurut NJOP harga tanah pada tahun 1994 sebesar Rp 216.908.000,- ( dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah ) sama dengan harga pasar kurang lebih Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) belum termasuk bangunan Rumah Lux seluas tidak kurang dari 300 M2. 4. Menurut keterangan Bpk Aep Saepudin Effendi bahwa pelaksanaan hanya dilakukan beberapa menit dengan peserta lelang hanya 1 ( satu ) orang dengan pemenang lelang Sdr.Nur Djam Djam yang di nyatakan ghaib/Fiktip ( sesuai dengan Keputusan PN Garut ). Ternyata pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan peraturan lelang yang dimuat dalam LN tahun 1908 Jo LN 1940 No.56. Dengan demikian maka pelelangan harus batal

demi hukum. 5. Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan Drg.Herawati Kemal tidak memenuhi persyaratan kepantasan dan kepatutan ( tidak sesuai

dengan

dalil

dalam

Yurisprudensi

MARI

No.1250.K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 ), hanya dengan alasan harganya murah dibawah harga pasar dan lokasi memiliki posisi yang sangat strategis artinya bukan merupakan Causa yang Sah. Dalam rangka penegakan kebenaran yang Haq demi Alloh dalam kurun waktu 16 ( enam belas ) tahun lebih : 1. Pelelangan tanggal 15 Maret 1993 harus batal demi hukum dan sertifikat tanah dengan SHM No. 205 a/n. Ny Rochatin Atmanah harus di kembalikan serta Ny.Rochatin Atmanah harus membayar sisa hutang kepada PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut sebesar Rp 2.617.500,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). 2. Ganti rugi immaterial yang wajar sebagai akibat kesalahan & penyimpangan manajemen PT.Bank Jabar dan Banten Cabang Garut dalam kurun waktu 16 ( enam belas ) tahun lebih telah berbuat dan bertindak sangat tidak manusiawi (berbuat aniaya). 3. Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus benar-benar di terapkan dan ditegakkan tanpa pilih kasih/pandang bulu, hati nurani diaktualisasikan sebagai dasar putusan hukum. 4. Menangkap, menyeret dan memproses secara hukum oknumoknum yang terlibat dalam kasus pelelangan fiktip ini. 5.

Dalam kasus ini, semoga seluruh oknum yang terlibat yang menyalahgunakan/menyelewengkan amanah rakyat

mendapat

ampunan dari Alloh SWT . Tapi kita harus yakin bahwa azab di dunia pasti terjadi dan kita harus percaya kelak di alam akhirat, saya dan seluruh oknum yang terlibat akan dipertemukan untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Surat An Nisaa’ Ayat 58 : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Surat Ibrahim Ayat 15 : Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala, Ayat 16 : di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, Ayat 17 : diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati; dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ayat 18 : Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. 6. Harapan Keluarga Besar Ny.Rochatin Atmanah, semoga Kasus

Pelelangan Fiktip seperti ini tidak terjadi kepada orang / nasabah bank lain. Serta mohon dukungan dan doa dari semua pihak, semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan Keluarga Besar Ny.Rochatin Atmanah diberikan kekuatan lahir dan bathin dalam menghadapinya. Dengan segala kerendahan hati dalam hal amal ma’ruf nahyi munkar langkah menegakkan kebenaran karena Alloh SWT semata merupakan suatu kewajiban seorang muslim yang beriman yang harus ditempuh serta diperjuangkan terutama melalui potensi intelektual, emosional dan spiritual yang luar biasa…..Insya Alloh, amin. Mohon do’a, saran dan dukungannya, tks. Wassalam yang lemah, Ny.Rochatin Atmanah Rumah : Jalan Raya Cilimus 230. Desa Sukarame, Kecamatan Bayongbong, Garut -44162. Tlp. (0262) 236365, Hp. 081320078111, e-mail : [email protected]