Pedoman Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1 D4

KATA PENGANTAR

PEDOMAN Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Ke S1/D4

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan. Pembangunan tersebut merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan bermutu akan dihasilkan oleh guru yang profesional dengan kualifikasi minimal seperti yang dipersyaratkan Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagai bagian integral Depdiknas adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal, serta meningkatkan kualifikasi minimun dan sertifikasi guru. Melalui peningkatan kualifikasi akademik guru yang sesuai dengan bidang tugasnya, diharapkan akan membawa dampak terhadap terlaksananya proses pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru tahun 2008, antara lain berisi persyaratan guru penerima subsidi, proses rekrutmen dan penyaluran dana, pelaporan, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program.

Jakarta, Februari 2008 Direktur Jenderal,

DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Dr. Baedhowi NIP. 130803888

2008 Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F. G.

Latar Belakang Landasan Hukum Tujuan Sasaran Pengertian Subsidi Sifat Subsidi Prinsip Pemberian Subsidi

1 2 3 3 3 4 4

BAB II MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Sumber dan Alokasi Dana Kriteria Penerima Subsidi Tahapan Pemberian Subsidi Hak dan Kewajiban Penerima Subsidi Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi Pemberhentian Pemberian Subsidi LPTK/PT Pelaksana Peningkatan Kualifikasi Koordinasi Pengelolaan Waktu Pelaksanaan

5 5 6 8 9 13 14 14 16

BAB III PENGENDALIAN PROGRAM A. B. C. D. E.

Cakupan Pengendalian Pengelolaan Data Guru Penerima Subsidi Pemantauan dan Evaluasi Program Pelaporan Proses Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Dana Subsidi Peningkatan Kualifikasi

BAB IV PENUTUP Lampiran-lampiran

17 18 19 20 21 23

A. Latar Belakang Dalam pendidikan, guru memegang peran essensial yang sulit digantikan dengan siapapun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dan kondusif adalah dengan cara menyediakan guru yang berkualitas dan profesional. Globalisasi yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan warga negara dengan kualitas dan daya kompetisi yang tinggi memerlukan guru profesional dengan kuantitas yang memadai. Sebagai tenaga yang profesional, guru diharapkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan, bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, antara lain memiliki kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi jenjang S1/ D4. Hal tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masingmasing memiliki:

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- ii Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 1

a. Kualifikasi akademik minimal S1/ D4.

C. Tujuan

b. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Pemberian subsidi peningkatan kualifikasi akademik bagi guru ini bertujuan:

c.

1. Mendorong guru untuk memperoleh ijasah S1/D4

Sertifikat profesi guru sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah tempat kerjanya.

Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian, mengingat kenyataan di lapangan belum sesuai dengan tuntutan undangundang maupun peraturan pemerintah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1/ D4 adalah dengan memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru. Berdasarkan data dari Ditjen PMPTK, bahwa secara nasional (2.245.952 guru) yang berkualifikasi minimal adalah sebesar 837.460 (37,3 %), dan selebihnya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. Agar sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, maka kualifikasi guru yang ada saat ini perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi, Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2008 memberikan Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru pada pendidikan dasar dan menengah. B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 2

mengikuti

pendidikan

lanjutan sampai

2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran 3. Mempercepat proses peningkatan peningkatan mutu guru

kualitas

pendidikan

melalui

D. Sasaran Sasaran program subsidi peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 tahun 2008 ini adalah guru yang sedang dan akan menempuh pendidikan sejumlah 270.000 guru dengan pembagian kelompok sasaran sebagai berikut. 1. Subsidi lanjutan diberikan kepada 170.000 guru yang telah mendapatkan bantuan pendidikan tahun 2007 tetapi masih menyelesaikan pendidikannya. 2. Rekrutmen baru sejumlah 100.000 guru baik bagi yang sedang maupun yang akan meningkatkan kualifikasinya ke jenjang S1/D4. E. Pengertian Subsidi Pengertian subsidi dalam hal ini adalah pemberian bantuan sejumlah dana tertentu dari Pemerintah bagi guru PNS dan bukan PNS yang memenuhi syarat dan berada di bawah binaan Depdiknas pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi akademik Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4). F. Sifat Subsidi Subsidi ini sifatnya bantuan dana pendidikan bagi guru yang sedang melanjutkan pendidikan. Karena bersifat bantuan maka dana tersebut tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh keperluan studi. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 3

G. Prinsip Pemberian Subsidi 1. Terbuka Subsidi ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang atau akan meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang S1/D4. Pengumuman dan pendaftaran program subsidi serta penetapan guru penerima subsidi menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Langsung Subsidi peningkatan kualifikasi guru diberikan secara langsung kepada guru melalui transfer Bank/PT. POS ke rekening guru yang bersangkutan. 3. Mengutamakan mutu Guru yang akan menerima subsidi ini adalah guru yang sedang atau akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang terakreditasi dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. 4. Tidak meninggalkan tugas mengajar Guru yang menerima subsidi peningkatan kualifikasi akademik tidak meninggalkan tugas mengajarnya di dalam kelas supaya tidak terjadi kekosongan guru.

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 4

BAB II MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

A. Sumber dan Alokasi Dana Pembiayaan subsidi peningkatan kualifikasi guru bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi kepada 33 Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia dalam Program Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru. Subsidi peningkatan kualifikasi guru diberikan sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) per orang per tahun. B. Kriteria Penerima Subsidi Subsidi peningkatan kualifikasi ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Guru yang telah menerima subsidi pada tahun 2007 tetapi masih menyelesaikan studinya. 2. Guru rekrutmen baru yang sedang atau akan meningkatkan kualifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Guru PNS/Guru bukan PNS (GTY dan GTT) pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang berada di bawah binaan Depdiknas.

b.

Mengajar pada sekolah negeri atau sekolah swasta yang mendapat ijin operasional dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

c.

Menempuh pendidikan pada bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

d.

Menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.

e.

Belum memiliki Ijazah Strata satu (S1) atau Diploma empat (D4); Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 5

f.

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

g.

Tidak sedang memperoleh beasiswa/ bantuan pendidikan untuk peningkatan kualifikasi dari lembaga/ instansi manapun yang sejenis;

h.

Tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman penjara.

i.

Mempunyai atau dalam proses mendapatkan NUPTK

C. Tahapan Pemberian Subsidi 1. Penetapan dan Pendistribusian Kuota Sasaran penerima subsidi peningkatan kualifikasi tahun 2008 adalah 270.000 guru, terdiri atas 170.000 guru lanjutan dan 100.000 guru rekrutmen baru. Kuota rekrutmen baru untuk tiap provinsi ditentukan sebagai berikut. a. Kuota Provinsi dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 di provinsi terhadap jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 secara nasional, dikalikan dengan kuota nasional (100.000) b. Kuota kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 di kabupaten/kota, dikalikan dengan kuota provinsi. Data kuota penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disajikan pada lampiran 7.

penyampaian kebijakan pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru, informasi kuota per kabupaten/kota, informasi kriteria calon penerima subsidi, mekanisme pemberian subsidi, penyusunan desain penuntasan program peningkatan kualifikasi guru per kabupaten/kota (format terlampir), dan penyusunan jadwal pelaksanaan pemberian subsidi. Koordinasi dan sosialisasi ini akan dihadiri oleh narasumber dari Ditjen PMPTK. 3. Penetapan dan Pengusulan Calon Penerima Subsidi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan kebijakan peningkatan kualifikasi dan pemberian subsidi ini kepada guru di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran calon guru yang akan menerima subsidi sesuai dengan kriteria dan menetapkan guru calon penerima subsidi sesuai dengan kuota. SK dan lampiran daftar calon guru penerima subsidi (hard copy dan soft copy) dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Lampiran daftar peserta sudah termasuk informasi nomor rekening guru yang bersangkutan 4. Penerbitan Surat Keputusan Penerima Subsidi Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru beserta lampiran daftar nama penerima subsidi. SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 5. Penyaluran Subsidi Dinas Pendidikan Provinsi selaku penerima dana dekonsentrasi menyalurkan secara langsung subsidi peningkatan kualifikasi kepada guru melalui nomor rekening bank guru yang bersangkutan.

2. Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Subsidi Peningkatan Kualifikasi Dinas Pendidikan Provinsi melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemberian subsidi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Agenda koordinasi dan sosialisasi adalah Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 6

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 7

E. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi D. Hak dan Kewajiban Penerima Subsidi

1. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai

1. Hak Penerima Subsidi Guru penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru mempunyai hak:

calon penerima dana subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengajuan calon penerima subsidi peningkatan kualifikasi SI/D4 harus disertai dengan

a. Menerima informasi program

persyaratan administratif, yaitu :

b. Menerima subsidi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun selama yang bersangkutan menempuh pendidikan atau paling lama seperti ditentukan dalam tabel 1 berikut.

-

Foto Copy Ijasah Terakhir

-

Foto Copy SK Pengangkatan sebagai guru bagi guru berstatus PNS atau Kontrak Kerja bagi guru berstatus bukan PNS

Tabel 1. Jangka Waktu Pemberian Subsidi.

Ijasah Terakhir

Semester yg diikuti saat menerima subsidi

Maksimum lama menerima subsidi (tahun)

1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4

5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1

SMA/SPG/SMK/ SGO atau sederajat

D1

D2/PGSLP atau sederajat D3/PGSLA atau sederajat

-

Foto Copy Kartu Mahasiswa atau surat keterangan sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan

-

Surat Keterangan Dokter

-

Foto copy Rekening Bank guru yang bersangkutan

Format daftar usulan yang digunakan adalah : a). Untuk Sekolah Negeri menggunakan Form 01 sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengisian. b). Untuk Sekolah Swasta menggunakan Form 02 sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengisian. Masing–masing Kepala Sekolah mengajukan usulan calon penerima subsidi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Format yang telah ditentukan. Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh Kepala Sekolah,

2. Kewajiban Penerima Subsidi a. Memiliki komitmen, disiplin, dan dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang dibubuhi materai. b. Tidak meninggalkan tugas mengajar di sekolah. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 8

selanjutnya diperiksa oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mengacu kepada kriteria dan sasaran calon penerima subsidi sebagaimana yang tercantum pada bagian lain pada Buku Pedoman ini. Seleksi/pengecekan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sudah harus mempertimbangkan proporsi kuota guru PNS dan bukan PNS yaitu untuk guru PNS sebanyak-banyaknya 85% dan sedikit-dikitnya Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 9

70%; untuk guru bukan PNS sebanyak-banyaknya 30% dan sedikitdikitnya 15%.

4. SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi diberikan kepada: –

Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik

2. Hasil seleksi/pengecekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diajukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan

–

LPTK/PT terakreditasi yang menjadi pelaksana Peningkatan Kualifikasi.

persetujuan/pengesahan. Dinas Pendidikan Provinsi dalam pemberian

–

Mitra

persetujuan/pengesahan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan ulang atas kebenaran daftar usulan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Disamping itu Dinas Provinsi melakukan pengelompokan

guru

penerima

terakreditasi tempat guru menggunakan Format 03.

subsidi

menempuh

berdasarkan

LPTK/PT

pendidikan

dengan

Kerja

(Pelaksana

Pembayar)

untuk

dijadikan

acuan

pembayaran dana subsidi kepada Guru (sebagaimana yang tercantum dalam daftar lampiran SK). 5. Atas dasar SK penetapan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan SPM yang akan menjadi dasar bagi KPPN setempat untuk menerbitkan SP2D. Selanjutnya atas dasar SP2D, dana dicairkan untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Bank. 6. Apabila pembayaran diberikan melalui Mitra Kerja (Bank/PT POS Indonesia),

Dinas Propinsi melakukan pengelompokan guru penerima subsidi berdasarkan LPTK/PT terakreditasi tempat guru menempuh pendidikan menggunakan Format 03. Pengisian format tersebut menggunakan sistem komputerisasi.

maka

selanjutnya

mitra

kerja

tersebut

harus

melaksanakan pembayaran kepada Guru mengacu kepada SK Penetapan Guru sebagai Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 7 hari setelah uang diterima. Alur mekanisme penyaluran dana subsidi tertuang dalam gambar 1. dan mekanisme penyaluran dana subsidi disajikan dalam gambar 2

Daftar usulan yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas Pendidikan Propinsi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3. Atas dasar daftar usulan yang telah disetujui/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, diterbitkan SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi Peningkatan Kualifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. SK Penetapan Guru Penerima Dana Subsidi menjadi

acuan

untuk

dilaksanakan

pembayaran

dana

subsidi

Peningkatan Kualifikasi. Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 10

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 11

PUSAT

Penentuan Kuota Provinsi

Monitoring dan pengendalian

Pemberi subsidi/bantuan

SPM LS

KKPN

KEPALA SEKOLAH

KAB/KOTA

PROVINSI

Transfer ke rekening penerima subsidi Penentuan Kuota Kab/Kota

Menyalurkan subsidi

Transfer Dana

Pelaporan Membuat SK Penerima Subsidi

Sosialisasi ke Kab/Kota

Rekening Penerima subsidi Mengeluarkan

Sosialisasi ke guru

SPPD LS

Menetapkan guru penerima subsidi

Mendata Guru yang belum S1/D4

Gambar 2. Mekanisme Pembayaran Dana Subsidi Mengusulkan guru penerima subsidi

Keterangan Diagram Alur:

GURU

1. Pemberi subsidi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Mendaftar ke PT setempat

Menerima subsidi

(SPP LS) ke KPPN untuk sejumlah penerima subsidi Pengajuan SPP LS ini harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi 2. Setelah SPP LS diterima, KPPN akan mentransfer dana subsidi tersebut ke rekening penerima subsidi. Transfer dana akan gagal jika nomor

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana Subsidi

rekening dan nama tidak sesuai. F. Pemberhentian Pemberian Subsidi Pemberian subsidi kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur berikut: 1. Telah menyelesaikan studinya 2. Meninggal dunia

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 12

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 13

3. Berhenti dari jabatan guru

pengelolaan berada di lingkungan unit utama Depdiknas, yaitu pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4. Tidak memenuhi persyaratan kehadiran dalam perkuliahan

(Ditjen PMPTK). Sedangkan di Provinsi berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dan di Kabupaten/Kota berada di lingkungan Dinas

5. Melakukan pelanggaran disiplin 6. Indeks prestasi (ip) tidak memenuhi standar minimal yang ditetapkan lptk/ perguruan tinggi penyelenggara

Pendidikan Kabupaten/ Kota. Gambar 3 Peran masing-masing unit terkait

7. Berhenti dari program atas kemauan sendiri 8. Diketahui mendapat beasiswa lain Ditjen PMPTK

G. LPTK/PT Pelaksana Peningkatan Kualifikasi

Mengalokasikan anggaran Menyusun pedoman

Terkait dengan penguatan profesionalitas guru, program peningkatan kualifikasi akademik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diperoleh melalui program pendidikan formal Sarjana (S1) atau Diploma empat (D4) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi baik negeri maupun swasta. Bagi guru yang mengajar di Sekolah Dasar, peningkatan

Dinas Pendidikan Provinsi

Koordinasi dan sosialisasi tingkat provinsi Menyalurkan subsidi

kualifikasinya diarahkan pada jenjang S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). H. Koordinasi Pengelolaan Untuk menjamin pengelolaan program pemberian subsidi peningkatan

Dinas Pendidikan Kab/Kota

kualifikasi guru berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat

Menerbitkan SK penerima subsidi Melakukan pendaftaran

sasaran, maka perlu dibentuk organisasi pengelola, baik di tingkat Pusat, Provinsi

maupun

di

Kabupaten/Kota.

Organisasi

ini

berfungsi

melaksanakan dan atau mengimplementasikan program sampai kepada

Guru

Menerima subsidi

sasaran yang telah ditetapkan. Organisasi pengelolaan yang dibentuk ini juga berlaku untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pemberian tunjangan (tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tunjangan profesi). Organisasi ini bersifat tetap dan dapat diteruskan atau diperbarui untuk tahun-tahun selanjutnya bilamana diperlukan. Untuk di Pusat, organisasi Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 14

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 15

BAB III PENGENDALIAN PROGRAM

I. Waktu Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan diatur sebagai berikut: Kegiatan No. 1 Sosialisasi Program Pendaftaran Calon Penerima Subsidi di Dinas Pendidikan 2 Kab./Kota Seleksi Calon Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi di Dinas 3 Pendidikan Kab./Kota Verifikasi, Pengelompokan, dan Penetapan Calon Penerima Subsidi oleh Dinas 4 Pendidikan Provinsi Penyerahan Data Calon penerima subsidi oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada 5 LPTK. Distribusi Dana Subsidi Peningkatan Kualifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi ke 6 LPTK/Penerima Subsidi. 7 Pelaporan

Tahun 2008 Bulan Ke2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pengendalian program pemberian tunjangan/subsidi peningkatan kualifikasi guru ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pemberian tunjangan/subsidi kepada guru yang berhak menerima sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran. Tolak ukur keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru meliputi: cakupan pengendalian, pengelolaan data guru, pemantauan program, pembatalan pemberian subsidi dan pelaporan. A. Cakupan Pengendalian Cakupan atau ruang lingkup pengendalian program merupakan kegiatankegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi. Cakupan pengendalian program pemberian tunjangan/subsidi kualifikasi guru meliputi: 1. Rekrutmen Calon Penerima Subsidi; 2. Kesiapan teknis akademik dan administratif LPTK/Perguruan Tinggi Pelaksana; 3. Kesiapan teknis administratif Dinas Pendidikan Provinsi mendistribusikan tunjangan/subsidi kepada guru penerima; 4. Jadwal Persiapan dan Pelaksanaan Program; 5. Mekanisme dan Prosedur Penyaluran Dana Tunjangan/Subsidi; 6. Pelaksanaan Program Akademik; 7. Permasalahan dan upaya pemecahannya; 8. Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan).

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 16

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 17

dalam

B. Pengelolaan Data Guru Penerima Subsidi

c.

Data guru penerima subsidi peningkatan kualifikasi guru akan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan program selanjutnya. Oleh karena itu data guru penerima subsidi perlu disusun dan dikelola tersendiri. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan data guru penerima subsidi. a. Unsur yang terlibat dalam pengelolaan data guru penerima subsidi adalah:

Mekanisme Pengelolaan Data –

Penjaringan data guru penerima;

–

Validasi dan verifikasi data untuk pemutakhiran data;

–

Pengolahan dan analisis data;

–

Penyajian data.

d. Jenis Data dan Instrumen Penjaringan Data Guru Penerima Subsidi Peningkatan Kualifikasi

–

Penanggungjawab program subsidi;

–

Staf pendataan SIM-PTK Dinas Pendidikan Provinsi;

–

Staf pengelola kualifikasi;

–

Jumlah tim pengelola data 3-5 orang;

program

bantuan

pendidikan

–

Jenis data antara lain: biodata guru, sekolah tempat bertugas, LPTK/PT pelaksana peningkatan kualifikasi dan prestasi akademik dengan menggunakan software khusus/tersendiri untuk selanjutnya menjadi bagian dari SIM PTK;

–

Instrumen penjaringan data disusun sedemikan rupa sehingga mampu menjaring informasi yang dibutuhkan melalui pengisian oleh guru di setiap awal semester.

peningkatan

b. Tugas dan Tanggungjawab Unsur Pengelola Data Guru –

Entry data, pemutakhiran data, pengelolaan/analisis data dan penyajian data (biodata guru, sekolah tempat tugas dan prestasi akademik);

–

Memelihara data guru penerima subsidi;

–

Menyajikan data guru penerima subsidi sebagai bahan laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun sebagai kebijakan atau penetapan program lanjutan

–

Melakukan sinkronisasi data guru penerima subsidi Peningkatan Kualifikasi dengan SIM PTK.

– Data guru penerima subsidi Peningkatan Kualifikasi menjadi bagian dari SIM PTK

e. Pelaporan Peta Guru Penerima Subsidi –

Laporan kondisi/peta guru penerima subsidi perlu disampaikan setiap 6 bulan atau pada akhir semester;

–

Perubahan data guru yang terjadi, dalam hal: biodata, kemajuan akademik, pengunduran diri atau penghentian pemberian subsidi;

–

Pelaporan disampaikan kepada yang berkepentingan;

C. Pemantauan dan Evaluasi Program Pemantauan dan evaluasi program Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru perlu dilakukan sebagai bagian dari pengendalian program secara menyeluruh. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya; Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dengan tahapan kegiatan diuraikan sebagai berikut.

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 18

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 19

1. Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru menggunakan indikator cakupan pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan; 2. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Program yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi atau wawancara sesuai dengan kepentingan pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program perlu disusun panduan pemantauan dan evaluasi program pemberian subsidi. 3. Jumlah dan Sasaran Responden yang dipilih dalam pemantauan program ditetapkan secara random dan keterjangkauan pelaksanaan pemantauan. 4. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Program terdiri dari unsur-unsur Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelum melaksanakan tugas, petugas pematauan dan evaluasi mengikuti pembekalan; 5. Jadwal pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program dilakukan minimal 1 kali setiap semester yang akan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 6. Sumber dana pemantauan dibebankan pada DIPA Pusat dan atau DIPA Dekonsentrasi pada 33 provinsi; 7. Masing-masing pelaksana/petugas pemantau baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi dan disampaikan kepada atasan masing-masing. D. Pelaporan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan program dan disusun dalam 2 hal pokok, yaitu:

–

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Kependidikan up Direktur Profesi Pendidik

dan

–

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (tembusan)

–

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (tembusan)

–

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (tembusan)

2. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pemberian Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru oleh Pusat berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan disampaikan kepada: –

Menteri Pendidikan Nasional

–

Inspektur Jenderal Depdiknas (tembusan)

–

Direktur Jenderal Peningkatan Kependidikan (tembusan)

–

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (tembusan)

Mutu

Pendidik

dan

Tenaga

Sistematika laporan sesuai dengan kebijakan Setditjen. PMPTK yang meliputi: Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Hasil yang Diharapkan, Mekanisme dan Prosedur, Hasil Pelaksanaan Program (akademik dan subsidi), Permasalahan dan Upaya yang Dilakukan, Kesimpulan dan Saran. Lampiran data-data pendukung disesuaikan dengan jenis laporan. E. Proses Pelaporan Pelaksanaan Pembayaran Dana Subsidi Peningkatan Kualifikasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran harus menyusun laporan pelaksanaan pembayaran setiap akhir bulan berdasarkan laporan yang dibuat oleh mitra kerja (Bank atau PT.POS Indonesia) sebagai penyalur dana. Laporan ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan RAPIM Depdiknas. Berikut adalah mekanisme pelaporan pelaksanaan pembayaran subsidi peningkatan kualifikasi.

1. Pelaporan kegiatan penyelenggaraan Akademik oleh LPTK/Perguruan Tinggi pelaksana dan disampaikan kepada:

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 20

Tenaga

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 21

BAB IV PENUTUP DIRJEN PMPTK DIR. PROFESI PENDIDIK 2

Pedoman ini merupakan acuan umum yang mengikat bagi pelaksana pemberian subsidi peningkatan kualifikasi bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB negeri atau swasta yang sedang dan akan mengikuti pendidikan

1 BANK UMUM/KANTOR POS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI

Gambar 4. Mekanisme Pelaporan Pembayaran Subsidi

S1/D4 baik PNS maupun bukan PNS binaan Depdiknas. Untuk kelancaran pelaksanaan program, maka perlu disusun panduan-panduan kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru. Keberhasilan pelaksanaan pemberian subsidi ini juga menjadi harapan nyata

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran subsidi peningkatan kualifikasi guru kepada Dirjen PMPTK, tembusan kepada Sekretaris Ditjen PMPTK dengan alamat di bawah ini.

bagi pembangunan pendidikan, dan pembinaan profesionalitas guru menuju tercapainya “Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Di samping itu tingkat keberhasilan program pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguhsungguh dari segenap unsur pelaksana program.

Alamat Direktorat Jenderal PMPTK: Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57974165, Fax. 021-57974167

Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat dilakukan kebijakan tambahan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan undang-undang yang berlaku.

Alamat Sekretariat Direktorat Jenderal PMPTK: Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57946121, Fax. 021-57974161 Email: [email protected] Alamat Direktur Profesi Pendidik: Kompleks Depdiknas Gedung D Lt. 17 Jl. Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-57974125, Fax. 021-57974127

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 22

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 23

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 1

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 2

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 3

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 4

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 5

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 6

Lampiran 7: Jumlah Kuota Program Peningkatan Kualifikasi Tahun 2008 NO 1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROPINSI DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Nanggroe Aceh D. Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali NTB NTT Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Irian Jaya Barat Sulawesi Barat Total

Dikdas 3,366 15,513 25,683 4,456 25,263 3,251 9,464 2,925 3,090 2,757 4,422 6,930 4,677 2,743 4,622 1,727 2,541 2,566 5,573 2,354 1,933 3,919 3,157 4,144 975 2,825 857 4,159 1,170 1,267 341 396 789 159,855

LANJUTAN Dikmen Jumlah 1,122 4,488 895 16,408 1,481 27,164 257 4,713 1,457 26,720 187 3,438 546 10,010 169 3,094 178 3,268 159 2,916 255 4,677 400 7,330 270 4,947 158 2,901 267 4,889 100 1,827 147 2,688 148 2,714 321 5,894 136 2,490 111 2,044 226 4,145 182 3,339 239 4,383 56 1,031 163 2,988 49 906 240 4,399 64 1,234 73 1,340 20 361 23 419 46 835 10,145 170,000

BARU Dikdas 2,432 11,494 11,984 1,736 12,098 2,552 6,169 2,795 3,318 1,879 3,184 4,440 3,210 1,752 2,657 1,894 1,351 2,097 4,124 1,509 1,473 1,336 2,082 2,526 670 864 535 4,961 816 793 304 255 710 100,000

Pedoman Subsidi Peningkatan Kualifikasi Guru Tahun 2008 -- 7

Total 6,920 27,902 39,148 6,449 38,818 5,990 16,179 5,889 6,586 4,795 7,861 11,770 8,157 4,653 7,546 3,721 4,039 4,811 10,018 3,999 3,517 5,481 5,421 6,909 1,701 3,852 1,441 9,360 2,050 2,133 665 674 1,545 270,000