Pedoman Kerja Mudika R0

PEDOMAN KERJA MUDIKA PAROKI SANTO THOMAS PERIODE TAHUN 2009-2010

BAB I. PENDAHULUAN | PASAL 1. PENGERTIAN [1. Mudika | 2. Pengurus | 3. Pembina | 4. Pendamping | 5. Moderator]

1.

Mudika a) Mudika, singkatan dari muda-mudi katolik, ialah semua orang muda yang beriman katolik, berusia 13-35 tahun dan belum menikah. b) Wadah struktural mudika mengikuti struktur teritorial organisasi gereja, yakni keuskupan, paroki, dan wilayah, dan dibedakan dari struktur kategorial seperti organisasi/kelompok/gerakan katolik lainnya. c) Mudika (sebagai wadah perkumpulan) merupakan paguyuban sejauh berpartisipasi dalam sifat communio gereja, dan bukan organisasi kemasyarakatan. d) Seorang muda warga paroki otomatis adalah anggota mudika, meskipun ia dapat sekaligus termasuk kelompok, wadah atau organisasi katolik tertentu.

BAB I. PENDAHULUAN | PASAL 1. PENGERTIAN [1. Mudika | 2. Pengurus | 3. Pembina | 4. Pendamping | 5. Moderator] 2. Pengurus Karena wadah struktural mudika mengikuti struktur teritorial organisasi gereja serta untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, maka dibentuklah kepengurusan mudika, yang terbagi atas :

1) Pengurus Mudika Paroki a) Adalah tim mudika yang berisi perwakilan anggota mudika wilayah yang Ketua nya dipilih oleh anggota mudika se-paroki melalui pemilihan umum. b) Keanggotaan dalam Pengurus Mudika Paroki menggunakan sistem perwakilan (yang diwakili oleh Para Ketua Mudika Wilayah dan Ketua Mudika Stasi).

2) Pengurus Mudika Wilayah a) Adalah tim yang berisi perwakilan mudika wilayah bersangkutan yang Ketua-nya dipilih oleh anggota mudika wilayahnya.

3) Pengurus Mudika Stasi a) Adalah tim mudika yang berisi perwakilan anggota mudika wilayah yang Ketua Umum-nya dipilih oleh anggota mudika se-Stasi melalui pemilihan umum. b) Keanggotaan dalam Pengurus Mudika Stasi menggunakan sistem perwakilan (yang diwakili oleh Para Ketua Mudika Wilayah). c) Kepengurusan Mudika Stasi dibawah Kepengurusan Mudika Paroki.

BAB I. PENDAHULUAN | PASAL 1. PENGERTIAN [1. Mudika | 2. Pengurus | 3. Pembina | 4. Pendamping | 5. Moderator]

3. Pembina a)

Pembina ialah orang katolik dewasa, rekan kerja pastor moderator dalam pembinaan mudika

4. Pendamping a)

Pendamping adalah orang katolik dewasa, yang dipilih oleh anggota mudika sesuai bidang terkait untuk mendampingi kegiatan mudika sesuai dengan bidang kegiatannya. b) Pendamping adalah rekan kerja Bidang Kepemudaan Paroki dan Stasi.

5. Moderator a)

Adalah imam yang ditugaskan pastor kepala paroki untuk melayani pastoral mudika dalam lingkup paroki. Bila pastor kepala satusatunya imam di paroki maka otomatis menjadi moderator mudika.

BAB II. DASAR, TUJUAN, dan SASARAN PEMBINAAN MUDIKA |

• PASAL 2. DASAR a) Pastoral mudika bersumber pada iman katolik dan berazaskan pancasila dalam cahaya iman katolik. • PASAL 3. TUJUAN a) Arah dan tujuan pembinaan mudika ialah berkembangnya jati diri kaum muda menjadi manusia Indonesia Katolik yang tanggap, tangguh, dan melibatkan diri dalam hidup menggereja dan memasyarakat, berbangsa dan bernegara. • 1) 2) 3) 4) 5)

PASAL 4. SASARAN

Berkepribadian kuat beriman teguh. memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. memiliki semangat berorganisasi dan kepemimpinan. memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam hidup mengereja dan bermasyarakat.

BAB III. ASPEK BIDANG PEMBINAAN | PASAL 5. KEPRIBADIAN

Kepribadian meliputi kemandirian dan kehidupan bersama 1) Kemandirian a) Kemandirian meliputi pengenalan dan penemuan jati diri, kesadaran diri dalam kelompok dan dapat bertanggung jawab di dalamnya, mempunyai gambaran diri yang sehat dan seimbang serta mampu terus berkembang dalam daya cipta, bakat, dan keterampilanketrampilan, dengan aksi dan refleksi. 2) Kehidupan bersama a) Kehidupan bersama mencakup kemampuan bergaul dan menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain, ada pengertian dan kesabaran terhadap orang lain serta sanggup berusaha dan bekerja dengan orang lain.

BAB III. ASPEK BIDANG PEMBINAAN | PASAL 6. KEROHANIAN

Kerohanian meliputi kehidupan iman dan kegerejaan: 1) Kehidupan Iman a) menyerahkan diri kepada Allah yang makin bersifat pribadi. b) mengetahui kebenaran-kebenaran iman dan keagamaan yang makin luas dan mendalam. c) menghayatihidup rohani dalamn doa dan ibadat sebagai persekutuan dengan Allah dan merayakan iman bersama seluruh umat Allah d) menggumuli hidup sehari-hari sebagai perwujudan iman, pertemuan denga Allah, hidup dengan sesama dan dengan dirinya sendiri. 2) Kehidupan Menggereja a) semakin menghayati iman pribadi bersama seluruh Gereja. b) melibatkan diri dalam berbagai bidang kehidupan dan pelayanan Gereja dengan ciri kepemudaannya. c) membuka diri bagi status hidup dalam gereja sebagai panggilan, baik dalam hidup berkeluarga atau cara hidup khusus ( imam, biarawan/biarawati, awam yang tidak menikah ).

BAB III. ASPEK BIDANG PEMBINAAN | PASAL 7. KEMANUSIAAN dan KEMASYARAKATAN 1)

2)

3)

Kemanusiaan a) Bidang kemanusiaan adalah hal-hal yang terarah langsung kepada pribadi orang lain secara konkrit b) Terarah dan memberi perhatian yang tulus dan efektif kepada orang-orang yang menderita, walaupun dalam bentuk dan cara yang sederhana. c) Dengan mencari dan mengalami sendiri, memupuk sikap dan tindak solider terhadap orang lain, khususnya mereka yang tidak mendapat perhatian. Kemasyarakatan a) Menyadari diri sebagai warga masyarakat dan negara dengan segala hak dan kewajibannya. b) Melibatkan diri dalam kehidupan dan kegiatan masyarakat. Orientasi Kemasyarakatan a) Orientasi kemasyarakatan (hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara) perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya karena perlu dibina iamn dan dibangun Gereja yang bermasyarakat, melainkan juga dalam rangka kaderisasi calon- calon tokoh Katholik di masa depan.

BAB III. ASPEK BIDANG PEMBINAAN | PASAL 8. KEPEMIMPINAN dan KEORGANISASIAN

1) Kepemimpinan a) Kepemimpinan Kristiani sebagai pelayan b) Kemampuam membaca dan menanggapi tanda-tanda jaman c) Ketajaman melihat pelunag strategis dan keberanian untuk tampil merebut peluang d) Memiliki kemampuan kepemimpinan

2) Keorganisasian a)

Kemampuan berorganisasi yang mengembangkan pribadi, kelompok, dan masyarakat b) Kemampuan menjalankan organisasi secara bertanggung jawab

BAB IV. PENGEMBANGAN POTENSI

• 1) 2) 3) 4) 5) 6)

PASAL 9. POTENSI PRIBADI

Bakat ??? Minat ??? Hobi ??? Refleksi ??? Angan-angan (mimpi) ??? ??? • PASAL 10. POTENSI LUAR 1) Trend ??? 2) Gaya Hidup ??? 3) ???

BAB V. PENDEKATAN dan METODE | PASAL 11. PENDEKATAN

1) Pendekatan Pribadi a) Pribadi manusia khas dan unik, sebab itu pendekatan pribadi merupakan pembinaan yang dilakukakn dalam kekhasan sehingga pribadi tersebut berkembang sepenuhnya 2) Pendekatan Kelompok a) Pendekatan kelompok merupakan pembinaan terhadap pribadi dalam kelompok sebagai satu kesatuan yang dinamis.

BAB V. PENDEKATAN dan METODE | PASAL 12. METODE

1) Eksperensial a) Mengajak menggumuli pengalaman hidup/iman untuk menemukan sendiri nilai dan makna baru bagi perkembangannya. Pengalaman ini mencakup: kejadian, peristiwa, dan tantangan yang dialami sendiri maupun ditemukan adri pelbagai media kominikasi b) Eksperensial juga berarti menciptakan kemungkinan di mana para peserta bina mendalami suatu tema (misalnya lewat studi kasus, ekskursi sosial) untuk kemudian diolah dalam berbagai bentuk refleksi yang mengantar kearah penemuan makna baru sendiri dan bersama-sama, lewat proses mengalami semacam ini para peserta bina baik pribadi maupun dalam kelompok sekaligus memperluas, memperdalam cakrawala pemikiran, dan perhatian. 2) Dialogal Partisipatif a) Dialogal partisipatif berarti melibatkan dan mengaktifkan para peserta bina untuk mengungkapkan diri sebagai peran utama dalam proses pembinaan. 3) Metode lainnya yang sesuai dengan keadaan

BAB VI. POLA PIKIR DAN KEGIATAN |PASAL 13. POLA PIKIR

Hendak-nya setiap anggota mudika se-paroki dan sepatutnya pengurus mudika (baik tingkat paroki, wilayah, dan stasi) memiliki pola berpikir dalam mengembangkan potensi setiap pribadi/individu atau pribadi-dalamkelompok sebagai berikut : a) Apa yang akan di-kembangkan/di-bina? b) Apa yang terbaik untuk di-kembangkan/di-bina? c) Bagaimana cara mengetahui jika sudah di-kembangkan/di-bina ?

BAB VI. POLA PIKIR DAN KEGIATAN |PASAL 13. POLA KEGIATAN [1. Perencanaan | 2. Pengolahan | 3. Simulasi | 4. Pelaksanaan | 5. Evaluasi | 6. Laporan Pertanggunjawaban] POLA KEGIATAN (PROSES-NYA) Hendakya setiap pelaksanaan kegiatan (yang melalui kepanitiaan), memiliki pola-pola sebagai berikut :

1.

Perencanaan a) Setiap ide/gagasan yang akan disetujui untuk dilakukan, hendaknya di-diskusi-kan dengan sebaik-baiknya dan tidak bersimpangan dan/berbenturan dengan program kerja serta arah & tujuan organisasi mudika.

BAB VI. POLA PIKIR DAN KEGIATAN |PASAL 13. POLA KEGIATAN [1. Perencanaan | 2. Pengolahan | 3. Simulasi | 4. Pelaksanaan | 5. Evaluasi | 6. Laporan Pertanggunjawaban]

2.

Pengolahan 1) Setiap ide/gagasan yang telah disetujui, hendak-nya diolah dalam kepanitian kecil dulu, setelah mendapatkan rumusan yang jelas selanjut-nya dibahas dalam kepantiaan besar (panitia pelaksana). 2) Hendak-nya membuat proposal kegiatan, yang berisi : 1. Uraian Kegiatan a) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sasaran kegiatan yang akan dilakukan 2. Anggaran Biaya a) Meng-uraikan secara jelas pembiayaan kegiatan dan sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan.

BAB VI. POLA PIKIR DAN KEGIATAN |PASAL 13. POLA KEGIATAN [1. Perencanaan | 2. Pengolahan | 3. Simulasi | 4. Pelaksanaan | 5. Evaluasi | 6. Laporan Pertanggunjawaban] 3.

4.

Simulasi a) Jika diperlukan kepanitiaan dapat melakukan simulasi/GR atas setiap materi-acara yang akan dilakukan. Pelaksanaan (Aksi) a) Hendaknya pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil pengolahan dan sedapat mungkin tidak melenceng jauh dari format acara. b) Jika dalam keadaan tertentu; format acara dipelaksanaan kegiatan mengalami perubahan, sebaik-nya dibahas dan didiskusi-kan dulu di kepanitiaan (panitia pelaksana).

BAB VI. POLA PIKIR DAN KEGIATAN |PASAL 13. POLA KEGIATAN [1. Perencanaan | 2. Pengolahan | 3. Simulasi | 4. Pelaksanaan | 5. Evaluasi | 6. Laporan Pertanggunjawaban]

5.

6.

Evaluasi/Tinjauan/Ulasan a) Se-baiknya disetiap akhir kegiatan, melakukan evaluasi kegiatan, terutama acara-nya. Laporan Pertanggung jawaban a) Sepatut-nya membuat laporan pertanggung jawaban disetiap akhir kepanitiaan, yang berisi : laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

BAB VII TATA KERJA MUDIKA | PASAL 15. SUASANA KERJA

a)

Suasana kerja mudika (terutama pengurus mudika paroki ,wilayah dan stasi) menampakan wajah paguyuban. b) Semangat paguyuban yang dimaksud, tidak berarti menghilangkan cara kerja profesional. Dengan kata lain profesionalisme kerja mudika harus dijiwai semangat paguyuban yang terbuka, bersahabat, mengasihi secara tulus, dan mengutamakan yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir.

BAB VII TATA KERJA MUDIKA | PASAL 16. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hendaknya pengambilan keputusan dilakukan dengan jalan : 1) Musyawarah untuk penegasan bersama a) Di dalam musyawarah untuk penegasan bersama terbuka kemungkinan pengambilan keputusan lewat pemungutan suara. 2) Mementingkan kepentingan bersama a) Kepentingan bersama harus berada diatas kepentingan pribadi dan ke-”ego”-an (yang berlebihan)

BAB VII TATA KERJA MUDIKA | PASAL 17. TEMPAT dan FREKUENSI RAPAT

1) Tempat Rapat a) untuk meng-akrab-kan hubungan kerja yang harmonis, akan lebih baik tempat rapat dapat menggunakan rumah (kediaman) pengurus mudika atau anggota mudika (teritorial wilayah) secara bergantian. 2) Frekuensi Rapat a) Rapat Pleno Mudika Paroki diadakan sekurang-kurang-nya satu tahun sekali. a) Rapat Pleno diadakan untuk : 1) Mendengarkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus mudika paroki dalam hal pelaksanaan kerja, penggunaan keuangan dan hal-hal lain yang penting. 2) Membicarakan dan mengesahkan program kerja tahun mendatang. b) Rapat Pengurus Mudika Wilayah diadakan sebulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. c) Rapat Kepanitiaan diadakan sesuai dengan kebutuhan d) Rapat Pengurus Mudika Paroki diadakan sekurang-kurang-nya tiga bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 18. STATUS KEANGGOTAAN

Setiap orang muda yang beriman katolik, berusia 13-35 tahun dan belum menikah otomatis menjadi anggota mudika paroki.

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 19. SUSUNAN PENGURUS

1.

2. 3.

Susunan pengurus dibuat tidak untuk menunjukkan “kekuasaan” (yang biasa-nya erat berkaitan dengan : kedudukan dan jabatan) dalam organisasi mudika, tetapi untuk mempermudah koordinasi dan alur komunikasi antar pengurus. Jiwa dan Roh yang ingin diwujudkan dalam kerja mudika adalah kerjasama dalam satu jaringan koordinasi. Struktur/susunan tidak untuk menggambarkan kekuasaan dengan jalur komando, melainkan untuk memperlihatkan suatu skema kerja bersifat koordinatif-kemitraan.

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 19. SUSUNAN PENGURUS

Susunan pengurus mudika terbagi atas: 1) MUDIKA PAROKI, terdiri dari : a) Ketua , Wakil Ketua b) Sekretaris I, Sekretaris II c) Bendahara I, Bendahara II d) Anggota : 1) Para Ketua Mudika Wilayah 2) Ketua Mudika Stasi e) Seksi-seksi (sesuai kebutuhan) 2) MUDIKA WILAYAH, terdiri dari : ??? 3) MUDIKA STASI , terdiri dari : ???

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 20. TUGAS POKOK dan TANGGUNG JAWAB [1. MUDIKA PAROKI | 2. MUDIKA WILAYAH |3. MUDIKA STASI

1.

MUDIKA PAROKI 1) Memikirkan dan mengkoordinasikan kegiatan mudika. 2) Mengusahakan dana dan sarana untuk menunjang kelancaran pembinaan dan pengembangan di paroki dan bagian-bagian teritorial-nya (wilayah dan stasi) 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan mudika di tingkat paroki maupun wilayah dan stasi. 4) Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan dan insidental atas pelaksanaan tugas maupun keuangan kepada Dewan Pastoral Paroki.

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 20. TUGAS POKOK dan TANGGUNG JAWAB [1. MUDIKA PAROKI | 2. MUDIKA WILAYAH |3. MUDIKA STASI

2.

MUDIKA WILAYAH 1) Memikirkan dan mengkoordinasikan kegiatan mudika di wilayah dan sebaik-nya tidak bersimpangan/berbenturan dengan kegiatan tingkat Mudika Paroki. 2) Mengusahakan dana dan sarana untuk menunjang kelancaran pembinaan dan pengembangan di wilayah. 3) Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan dan insidental atas pelaksanaan tugas maupun keuangan kepada Mudika Paroki.

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 20. TUGAS POKOK dan TANGGUNG JAWAB [1. MUDIKA PAROKI | 2. MUDIKA WILAYAH |3. MUDIKA STASI]

3.

MUDIKA STASI 1) Memikirkan dan mengkoordinasikan kegiatan mudika di wilayah dan sebaik-nya tidak bersimpangan/berbenturan dengan kegiatan tingkat Mudika Paroki. 2) Mengusahakan dana dan sarana untuk menunjang kelancaran pembinaan dan pengembangan di stasi 3) Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan dan insidental atas pelaksanaan tugas maupun keuangan kepada Mudika Paroki.

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 20. HUBUNGAN KERJA

1.

Antara MUDIKA PAROKI Dengan MUDIKA DEKENAT UTARA (keuskupan) ??? –

2. 3.

4. 5.

Kooordinasi ??? kegiatan ”ONE DAY SPORT”. (masih dalam ”pembahasan”)

Antara MUDIKA PAROKI Dengan BIDANG KEPEMUDAAN ??? Antara MUDIKA PAROKI Dengan MODERATOR MUDIKA (ROMO MODERATOR) ??? (masih dalam ”pembahasan”= romo natet aza deh .... ) Antara PENGURUS MUDIKA WILAYAH Dengan PENGURUS WILAYAH ??? Antara PENGURUS MUDIKA STASI Dengan PENGURUS STASI ???

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 21. PEMILIHAN PENGURUS dan MASA BAKTI

1.

2. 3.

ACUAN DAN TATA CARA PEMILIHAN a) Pemilihan pengurus sebaiknya dlaksanakan sesuai dengan keadaan setempat. b) Tata cara pemilihan akan diatur dalam pedoman lain (pedoman terpisah). MASA BAKTI a) 3 tahun TAHUN KERJA a) Masa Orientasi dan Adaptasi selama 3 bulan (di awal kepengurusan) b) Masa Kerja (aktif) selama 27 bulan (= 2 tahun + 3 bulan) c) Masa Kaderisasi dan Pemilihan Pengurus selama 6 bulan (sebelum akhir kepengurusan)

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 22. PENGELOLAAN KEUANGAN

• ???

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 23. PENGELOLAAN BARANG-BARANG

• ???

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 24. LAIN-LAIN [1. Kaderisasi | 2. Pembekalan | 3. Konsultasi | 4. Pendamping | 5. Konflik]

1. Kaderisasi a)

Kaderisasi dilakukan untuk menjaga dinamika tata kerja mudika dan ke-organisasian mudika. b) Pengurus Mudika Paroki dapat mengadakan kaderisasi setiap saat sesuai dengan kemampuan dengan melibat-kan mudika wilayah dalam setiap kegiatan/tugas/kepanitiaan di tingkat paroki dan stasi. c) Pengurus Mudika Wilayah dapat mengadakan kaderisasi setiap saat sesuai dengan kebutuhan kemampuan dengan melibat-kan anggotanya dalam setiap kegiatan/tugas/kepanitiaan di wilayahnya.

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 24. LAIN-LAIN [1. Kaderisasi | 2. Pembekalan | 3. Konsultasi | 4. Pendamping | 5. Konflik]

2.

3.

Pembekalan a) Sebagai subjek bina, mudika harus mempunyai sifat kerja yang profesional dan dinamis. b) Untuk menunjang ke-profesionalisme-an, pengurus mudika (baik pengurus mudika paroki, wilayah, dan stasi) dapat meminta bantuan pembekalan kepada BIDANG Kepemudaan Paroki. Konsultasi a) dalam keadaan tertentu yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan/tugas; pengurus mudika (baik pengurus mudika paroki, wilayah, dan stasi) dapat melakukan dialog konsultasi dengan : Pastor Paroki, Moderator, Sie. Kepemudaan (di paroki, wilayah, dan stasi), Pendamping Mudika (di paroki,wilayah, dan stasi), dan/ simpatisan (yang dianggap dapat memberikan bantuan konseling).

BAB VIII KEORGANISASIAN | PASAL 24. LAIN-LAIN [1. Kaderisasi | 2. Pembekalan | 3. Konsultasi | 4. Pendamping | 5. Konflik]

4.

Pendamping a) Hendak-nya setiap pengurus mudika mencari pendamping sesuai dengan kebutuhan. b) Banyak-nya pendamping tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan.

5.

Konflik a) Di organisasi mudika memang tidak diharap-kan terjadi konflik baik internal pengurus, antar wilayah, maupun antar pribadi , sebaik-nya jika terjadi konflik diredam dengan bersifat arif, bijaksana, mau menerima kesalahan/kekalahan, mau memaafkan, toleransi, tidak egois. b) Sedapat mungkin konflik yang terjadi secepat-nya diselesaikan dan tidak sampai berlarut tanpa ada pemecahan dan penyelesaian. c) Jika diperlukan BIDANG Kepemudaan (paroki dan stasi) dapat menjadi mediator penyelesaian konflik.

BAB IX PENUTUP | PASAL 25.

1.

2.

Hal-hal lain yang belum atau tidak tercakup dalam pedoman kerja ini hendaknya dalam pelaksanaannya dibicarakan dengan moderator dan pembina maupun Dewan Pastoral Paroki Pedoman mudika ini mulai sejak tanggal ditetapkan dan tetap terbuka untuk peninjauan kembali.