Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kab 2009

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Mewujudkan

masyarakat Jawa

Tengah yang semakin

sejahtera harus ditopang dengan penyediaan layanan pendidikan bermutu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan kepada masyarakat, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 menempatkan

peningkatan

SDM

prioritas.

melalui

pembangunan

pendidikan

sebagai

Dengan harapan mampu mempercepat penyelesaian

permasalahan pendidikan di semua tingkatan yang terkonsentrasi pada akses jangkauan layanan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan serta manajemen pendidikan. Realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tanggung jawab menjamin layanan pendidikan kepada masyarakat adalah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD Jawa Tengah tahun 2009.

Dari

keseluruhan anggaran pendidikan, 70,72% dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan 1) mendorong akselerasi program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan yang

menjadi

meminimalisir

kewenangan kesenjangan

pemerintah pembangunan

Kabupaten/Kota, dan hubungan

antara

Kabupaten/Kota, pendidikan

2)

antar

3) meningkatkan keharmonisan Pemerintah

Provinsi

dengan

Pemerintah

Kabupaten/Kota.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

1

Bantuan

keuangan

bidang

pendidikan

kepada

Kabupaten/Kota pada dasarnya terarah pada peningkatan dan penguatan terhadap komponen satuan pendidikan, yaitu komponen kelembagaan, sarana prasana, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan

serta

peserta

didik.

Masing-masing

komponen

memiliki karakteristik, spesifikasi, target dan indikator outputs yang berbeda. Karenanya, membutuhkan pedoman operasional sebagai rujukan pengelolaan dan/atau pelaksanaan bantuan keuangan bidang pendidikan agar tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tepat

mutu

sehingga

berkontribusi

pada

peningkatan

mutu

pendidikan di Jawa Tengah sebagai landasan pembangunan sumber daya manusia yang bermoral, kompetitif dan cinta tanah air.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. 2.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3851) 3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2003

tentang

Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Antara

2007

tentang

Pemerintah,

Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pengelolaan

Pemerintah Keuangan

Nomor

39

Tahun

Negara/Daerah

2007

(Lembaran

tentang Negara

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

3

Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

83,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4330)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun

2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 13. Instruksi

Presiden

Nomor

9

Tahun

2000

tentang

Pengarusutamaan Gender; 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/22/2009 tentang Pemberian

Bantuan

Keuangan

Bidang

Pendidikan

Tahun

Anggaran 2009. 19. Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 2008 nomor 978.3/18489 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009.

C. Maksud dan Tujuan Bantuan

Keuangan

Bidang

Pendidikan

kepada

Kabupaten/Kota tahun 2009 dimaksudkan sebagai stimulan untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatan

kewenangan

Kabupaten/Kota

untuk menunjang program-program strategis pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi dan Nasional dengan tujuan yaitu : 1. Mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat. 2. Mendukung peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten/Kota. 3. Mempererat hubungan kinerja antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pencapaian sasaran

pembangunan

daerah,

khususnya

pembangunan

pendidikan. D. Sasaran Sasaran Program Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 adalah : 1.

Penguatan kapasitas dan tata kelola satuan pendidikan.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

5

2.

Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan.

3.

Peningkatan

kualitas

pengembangan

kurikulum

pendidikan. 4.

Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan formal dan non formal. 5.

Peningkatan potensisiswaan.

BAB II BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN DASAR A. Bantuan Program PAUD 1. Peningkatan Prasarana Pendidikan TK/RA a.

Bantuan

Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak/Roudlotul

Athfal (TK/RA) berwujud Bantuan dana untuk peningkatan prasarana pendidikan TK/RA guna mendukung peningkatan pengelolaan TK/RA dengan fokus rehabilitasi dan pengadaan alat peraga. b. Kriteria Penerima Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

6

Skala Prioritas Penetapan TK/RA penerima bantuan prasarana Pendidikan TK/RA adalah : 1) TK/RA Swasta yang memiliki ijin operasional dari instansi terkait

dan

diusulkan

oleh

Bupati/Walikota

sebagai

penerima bantuan keuangan. 2) TK/RA di daerah terpencil dan miskin. 3) Bangunan TK/RA berdiri di atas lahan sendiri atau pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun terhitung

sejak

ditetapkan

sebagai

TK/RA

penerima

bantuan keuangan. c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Indek

biaya

Prasarana

TK/RA

sebesar

Rp.

10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) per TK/RA, dengan ruang lingkup pilihan pembiayaan : 1) Biaya Rehabilitasi Bangunan Gedung TK/RA/BA. 2) Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Pagar TK/RA/BA 3) Biaya Pengadaan Alat Peraga/Permainan 4) Biaya Pengadaan Mebelair TK/RA/BA d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Pelaksana Teknis tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Hasil Fisik rehabilitasi dan/atau pengadaan alat pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

7

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK/RA a. Bantuan

Penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak/Roudlotul

Athfal (TK/RA) berwujud Bantuan dana untuk pembangunan ruang

kelas

baru

guna

meningkatkan

akses

layanan

pendidikan anak usia dini. b. Kriteria Penerima Bantuan Skala

Prioritas

Penetapan

TK/RA

penerima

bantuan

Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/RA adalah : 1) TK/RA Swasta yang memiliki ijin operasional dari instansi terkait

dan

diusulkan

oleh

Bupati/Walikota

sebagai

penerima bantuan keuangan. 2) TK/RA di daerah terpencil dan miskin. 3) Bangunan

TK/RA

berdiri

di

atas

lahan

sendiri

atau

pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun terhitung

sejak

ditetapkan

sebagai

TK/RA

penerima

bantuan keuangan. c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Indek biaya bantuan Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/RA sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

per

TK/RA,

dengan

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan : 1) Pembangunan ruang kelas dengan ukuran 7m x 8m = 56M2 2) Pengadaan mebelair ruang kelas : -

Meja/Kursi Guru

:

1 set

-

Meja/Kursi Siswa

:

25 set

-

almari Kelas

:

1 buah

d. Indikator Keberhasilan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

8

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembangunan ruang dan pengadaan mebelair terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar. B. Bantuan SD/MI 1.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD/MI

a. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD/MI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

dalam

rangka

merehabilitasi ruang kelas dengan kondisi rusak > 40% dan < 70% menjadi ruang kelas sesuai standar. b. Kriteria Penerima Bantuan : 1) Kondisi fisik Ruang kelas SD/MI mengalami kerusakan berkisar antara 40% s.d 70%. 2)

Sekolah (SD/MI) berada di lokasi daerah terpencil dan miskin.

2) Sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang dan tidak dalam program regrouping. 3) Bangunan sekolah berdiri di atas lahan sendiri atau pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima Bantuan keuangan. c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan Index biaya rehabilitasi per ruang kelas rusak sedang SD/MI sebesar Rp. 25.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan rehabilitasi ruang kelas dengan ukuran 7 m x 8 m. d. Indikator Keberhasilan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

9

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik rehabilitasi ruang kelas sesuai spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2.

Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI

a. Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SD/MI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

dalam

rangka

memenuhi kebutuhan ruang perpustakaan SD/MI sebagai sumber belajar. b. Kriteria Penerima Bantuan Sekolah penerima bantuan keuangan adalah Sekolah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Sekolah memiliki lahan (tanah) dengan luasan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan sekolah. 2) Sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang dan tidak dalam program regrouping. 3) Bangunan sekolah berdiri di atas lahan sendiri atau pinjam/sewa sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun, terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan keuangan. 4) Sekolah ditetapkan sebagai sekolah percontohan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. c. Ruang lingkup penggunaan dana Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

10

Index biaya Pembangunan ruang perpustakaan SD/MI sebesar Rp. 90.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan sebagai berikut : 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan Luas Ruang

7 m x 9 m= 63m²

(Ruang Baca, Ruang Arsip, dan Ruang SirKulasi) 2) Pengadaan -

Mebelair:

-

Meja Conter/Sirkulasi

:

1 buah

-

Meja Belajar/Studi Carrel

-

Meja Baca

:

2 buah

-

Rak Buku

:

4 buah

-

Rak Majalah

-

Rak Surat Khabar

:

1 buah

-

Kursi Kerja

:

1 buah

-

Kursi Belajar

-

Kursi Baca

:

4 buah

-

Papan Display/Pengumuman :

1 buah

:

:

:

2 buah

1 buah

2 buah

3) pengadaan Peralatan TV Edukasi -

Pesawat Televisi 21”

:

1 buah

-

DVD Player

:

1 buah

-

Antena Parabola + Resiever :

1 set

d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik rehabilitasi ruang kelas sesuai spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3.

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

11

a. Bantuan pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/MI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan kepada sekolah guna pengadaan buku pelajaran bahasa jawa SD/MI. b. Kriteria Penerima Bantuan 1) Diprioritaskan kepada Sekolah yang berlokasi di daerah terpencil dan miskin. 2) Sekolah tidak dalam program regrouping dan memiliki potensi untuk berkembang. 3) Pada tahun anggaran

tahun 2009 tidak sedang/akan

menerima bantuan sejenis c. Ruang Lingkup Penggunaan Dana Bantuan Index biaya Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SD/MI Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 4.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan pembelian buku pelajaran dan bacaan bahasa jawa bagi siswa SD/MI. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan buku muatan lokal bahasa jawa sesuai

Keputusan

423.5/5/2007

Tahun

Gubernur 2007

Jawa

tentang

Tengah Penetapan

Nomor Buku

Pelajaran Bahasa Jawa Yang Memenuhi Standar Kelayakan Dalam Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI dan SMP/MTS di Provinsi Jawa Tengah. 3) Buku mulok bahasa jawa dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar bahasa Jawa SD/MI. 4.

Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

12

a. Bantuan pembuatan alat peraga pembelajaran SD/MI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pembuatan pengadaan alat peraga pembelajaran SD/MI. b. Kriteria Penerima Bantuan 1)

SD/MI berstatus Sekolah Standard Nasional

(SSN) yang telah ditetapkan oleh Depdiknas. 2)

Sekolah

yang

memiliki

potensi

untuk

berkembang dan tidak dalam program regrouping. 3)

Pada tahun anggaran

tahun 2009 tidak

sedang/akan menerima bantuan sejenis c. Ruang lingkup penggunaan Dana Bantuan Index bantuan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran SD/MI sebesar Rp. 20.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan 1) membiayai pembuatan alat peraga pada 5 (lima) mata pelajaran 2) masing-masing mata pelajaran minimal 4 (empat) jenis alat peraga d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembuatan alat peraga pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar SD/MI berbasis PAKEM. 5.

Pengembangan Kantin Kejujuran SD/MI

a. Bantuan Pengembangan Kantin kejujuran SD/MI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

penyelenggaraan kantin kejujuran SD/MI. Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

13

b. Kriteria Penerima Bantuan 1)

SD/MI

berstatus

Sekolah

Standard

Nasional (SSN) yang telah ditetapkan oleh Depdiknas. 2)

Sekolah

belum

melaksanakan/menyelenggarakan kantin kejujuran 3) dipergunakan

Memiliki sebagai

ruang

lokasi

khusus

yang

dapat

penyelenggaraan

kantin

kejujuran.

c. Ruang lingkup penggunaan Dana Bantuan Indeks bantuan keuangan pengembangan kantin kejujuran sebesar Rp. 7.500.000,- per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk modal pengembangan kantin kejujuran pada SD/MI.

d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik penyelenggaraan kantin kejujuran pada SD/MI penerima bantuan berjalan dengan baik, dan berpotensi mendorong penumbuhan kejujuran pada siswa SD/MI.

C. SD/MI RSBI 1.

Fasilitasi Rintisan SDBI

a. Bantuan fasilitasi rintisan SDBI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pemenuhan sarana prasarana SD SSN menjadi RSBI. b. Kriteria Penerima Bantuan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

14

Kriteria sekolah penerima Bantuan adalah Sekolah berstatus SD RSBI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan indeks bantuan keuangan fasilitasi rintisan SDBI sebesar Rp.

50.000.000,-

persekolah

dengan

ruang

lingkup

penggunaan bantuan untuk membiayai : 1) pengadaan sarana administrasi sekolah 2) Rehabilitasi sanitasi sekolah d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan sarana administrasi sekolah dan rehabilitasi

sanitasi

sekolah

sesuai

ketentuan

yang

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar SD/MI berbasis PAKEM. 2.

Multimedia SD RSBI

a. Bantuan multimedia SD RSBI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pengadaan seperangkat dan sumber daya teknologi (multimedia) yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, penciptaan, penyebaran, penyimpanan dan

pengelolaan

informasi

untuk

kegiatan

fasilitas

pembelajaran di sekolah. b. Kriteria Penerima Bantuan 1) Sekolah

berstatus

SD

RSBI

yang ditetapkan oleh

Menteri Pendidikan Nasional. 2)

Sekolah telah memiliki

ruang

untuk

digunakan

sebagai ruang multi media pembelajaran

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

15

3) Sekolah belum memiliki perangkat multimedia yang memadai sesuai kebutuhan jumlah rombongan belajar. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan index

bantuan

keuangan

senilai

Rp.

100.000.000,-

persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan multimedia, meliputi : 1) Perangkat Komputer (Personal Computer) Multi Media Branded; 2) Printer; 3) Scanner/Pemindai; 4) Kamera Digital; 5) Instalasi Local Area Network (LAN) dan akses internet; 6) LCD Projector; 7) CD/DVD Player; 8) Film Pembelajaran Multimedia (dalam bentuk CD/DVD); 9) Ensiklopedia Elektronik. 10) pengadaan perangkar lunak (software) multi media pembelajaran d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan multimedia sesuai spesifikasi yang ditentukan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

dapat

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 3.

Buku Perpustakaan SD RSBI

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

16

a. Bantuan

buku

perpustakaan

SD

RSBI

adalah

bantuan

keuangan bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan buku pelajaran dan bacaan pada perpustakaan SD RSBI sebagai sumber belajar.

b. Kriteria Penerima Bantuan 1) Sekolah berstatus SD RSBI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. 2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang respresentatif sebagai sumber belajar siswa dan guru. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- persekolah dengan ruang

lingkup

penggunaan

bantuan

adalah

pengadaan/pembelian buku-buku referensi dalam rangka penguatan mata pelajaran SD, diantaranya : 1) buku sains dan teknologi, 2) buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya dan agama. 3) buku ensiklopedi, kamus bahasa, peta, 4) buku bacaan umum dan fiksi ilmiah. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku perpustakaan sesuai dengan

kriteria

buku

bacaan

yang

baik

dan

dapat

digunakan sebagai pelengkap penyelenggaraan belajar mengajar.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

17

4.

Pembuatan Alat Peraga PAKEM SD BI

a. Bantuan pembuatan alat peraga PAKEM SD BI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pembuatan alat peraga pembelajaran yang mendukung implementasi pendekatan PAKEM pada SD BI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan keuangan pembuatan alat peraga PAKEM SD BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks

bantuan

persekolah,

keuangan

dengan

ruang

sebesar lingkup

Rp.

20.000.000,-

penggunaan

dana

bantuan : 1) membiayai pembuatan alat peraga pada 5 (lima) mata pelajaran 2) masing-masing mata pelajaran minimal 4 (empat) jenis alat peraga d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembuatan alat peraga sesuai dengan mata pelajaran

dan

dapat

digunakan

sebagai

pelengkap

penyelenggaraan pembelajaran berbasis PAKEM. 5. Alat Laboratorium SD-BI

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

18

a. Bantuan keuangan alat laboratorium SD-BI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan kepada SD BI untuk membiayai pengadaan alat laboratorium pada SD-BI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan alat laboratorium SD BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks

bantuan

sebesar

Rp.

100.000.000,-

persekolah,

dengan ruang lingkup penggunaan bantuan adalah untuk pengadaan/pembelian 1)

Alat Laboratorium IPA

2)

Alat Laboratorium Matematika

3)

Alat Laboratorium Bahasa

4)

Alat Laboratorium Keterampilan

d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian alat laboratorium sesuai ketentuan teknis yang dan dapat digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan pembelajaran SD-BI. 6.

Pengadaan Buku Pelajaran SD-BI a. Bantuan keuangan pengadaan buku pelajaran SD-BI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

pengadaan/pembelian buku-buku mata pelajaran SD dalam

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

19

rangka memenuni rasio ideal jumlah buku dengan jumlah siswa. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan keuangan pengadaan buku pelajaran SD-BI adalah Sekolah Dasar yang telah berstatus SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan/pembelian buku teks pelajaran SD SBI. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku pelajaran SD sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota sertadapat digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan pembelajaran SD-BI. 7.

Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Pendidik SD-BI a. Bantuan peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi pendidik SD-BI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai peningkatan kemampuan berbahasa inggris dalam melaksanakan tugas mengajar. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan kemampuan bahasa inggris bagi pendidik SD-BI adalah Sekolah Dasar yang telah

berstatus

SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

20

Indeks bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk membiayai Kursus Bahasa Inggris para guru pada kompetensi minimal intermediate. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi

pendidik SD-BI adalah sertifikat kursus bahasa Inggris para guru pada strata intermediate. 8.

Pengembangan SD-BI

a. Bantuan pengembangan SD-BI adalah bantuan keuangan yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pencapaian

ISO

manajemen 9001-2008 dan pengembangan ICT di sekolah serta sister school SD BI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria

penerima

bantuan

keuangan

pengadaan

pelajaran SD-BI adalah Sekolah Dasar yang telah

buku

berstatus

SD BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks

bantuan

sebesar

Rp.

150.000.000,-

persekolah,

dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk membiayai : 1) penerapan ISO manajemen 9001-2008 2) pengembangan ICT 3) kemitraan (sister school) dalam maupun luar negeri d.

Indikator Keberhasilan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

21

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik a) SD BI memperoleh ISO manajemen 9001-2008 b) SD BI menerapkan ICT c) SD BI memperoleh mitra dari dalam dan luar negeri. D. SMP/MTS 1.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs

a. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTs adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka merehabilitasi ruang kelas SMP/MTs Negeri dengan kondisi rusak > 40% dan < 75% menjadi ruang kelas sesuai standar. b. Kriteria Sekolah Penerima Bantuan 1)

Merupakan

sekolah

yang

berpotensi

untuk

berkembang dengan indikator jumlah siswa yang semakin meningkat atau stabil (minimal 3 rombel dengan siswa perrombel minimal 30 siswa). 2) Sekolah berdiri di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan

lain

yang

disahkan

oleh

pejabat

yang

berwenang; 3) Ruang yang akan direhabilitasi adalah ruang kelas yang masih

dimanfaatkan

atau

ruang

lain

yang

akan

dimanfaatkan untuk ruang kelas, dengan kondisi fisik ruang kelas/ruang lain sebagaimana dimaksud mengalami kerusakan berkisar antara 40 % - 75 %. 4) Sekolah

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

22

usulan yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota setempat. c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan Index biaya rehabilitasi per ruang kelas rusak sedang SMP/MTs adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan ruang lingkup penggunaan rehabilitasi ruang kelas dengan ukuran 7 m x 8 m.

d. Indikator Keberhasilan 1) Bantuan dengan

keuangan kriteria

tersalur

kepada

sebagaimana

SMP/MTs

ditetapkan

sesuai

pemerintah

Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah secara tepat waktu; 2) Hasil fisik pembangunan rehabilitasi ruang kelas sesuai dengan

qualifikasi

yang

ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota setempat, sehingga dapat dioperasikan dan dimanfaatkan sesuai fungsinya. 2.

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs

a. Bantuan pembangunan Ruang Perpustakaan SMP/MTs adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

dalam

rangka

memenuhi kebutuhan ruang perpustakaan SMP/MTs sebagai sumber belajar. b. Kriteria Penerima Bantuan Sekolah penerima bantuan keuangan adalah Sekolah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Sekolah berdiri di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

23

kepemilikan

lain

yang

disahkan

oleh

pejabat

yang

berwenang; 2) Sekolah memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi sekolah untuk pembangunan ruang perpustakaan dengan mempertimbangkan jarak antar bangunan atau terdapat lantai

tingkat

yang

diatasnya

siap

dibangun

ruang

perpustakaan dengan ukuran 9 m x 15 m (ukuran ruang perpustakaan 7 m x 15 m dan ukuran selasar 2 m x 15 m). 3) Sekolah belum memiliki ruang perpustakaan atau memiliki ruang perpustakaan yang tidak memadai atau darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah sesuai standar. 4) Sekolah

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

pembangunan sesuai dengan usulan yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan Index biaya pembangunan ruang perpustakaan SMP/MTs adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan dengan ruang lingkup penggunaan dana sebagai berikut : 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan Luas Ruang 7 m x 15 m= 105 m², meliputi : Ruang Baca, Ruang Arsip dan Ruang SirKulasi. 2) Pengadaan -

Mebelair:

-

Meja Kerja/Sirkulasi

:

1 buah

-

Kursi Kerja

:

1 buah

-

Rak Buku

:

4 buah

-

Rak Majalah

:

1 buah

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

24

-

Rak Surat Kabar

:

1 buah

-

Kursi Baca

:

15 buah

-

Meja Baca

:

15 buah

-

Papan Display/Pengumuman

:

1 buah

-

Lemari Katalog

:

1 buah

-

Lemari

:

1 buah

3) pengadaan Peralatan TV Edukasi -

Pesawat Televisi 21”

:

1 buah

-

DVD Player

:

1 buah

-

Antena Parabola + Resiever :

1 set

d. Indikator Keberhasilan 1) Bantuan dengan

keuangan kriteria

tersalur

kepada

sebagaimana

SMP/MTs

ditetapkan

sesuai

pemerintah

Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah secara tepat waktu; 2) Hasil

fisik

dengan

pembangunan

qualifikasi

ruang

yang

perpustakaan

ditetapkan

sesuai

Pemerintah

Kabupaten/Kota setempat, sehingga dapat dioperasikan dan dimanfaatkan sesuai fungsinya. 3.

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs

a. Bantuan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs adalah bantuan keuangan

yang

dialokasikan

dalam

rangka

memenuhi

kebutuhan peralatan laboratorium IPA SMP/MTs, sehingga sekolah

mampu

memenuhi

standar

pelayanan

minimal

pembelajaran IPA sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. b. Kriteria Penerima Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

25

Sekolah penerima bantuan keuangan untuk pengadaan alat laboratorium IPA SMP/MTs adalah Sekolah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Sekolah sudah memiliki ruang laboratorium IPA atau sedang membangun ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimal satu rombongan belajar dan memiliki rasio luas ruang laboratorium minimal 2,4m2/peserta didik; 2) Ruang laboratorium IPA yang ada atau sedang dibangun dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan secara memadai untuk membaca buku

dan mengamati

obyek percobaan; 3) Ruang laboratorium IPA yang ada atau sedang dibangun dilengkapi dengan ketersediaan air bersih, daya listrik secara memadai serta sarana/prasarana lainnya; 4) Sekolah

sanggup

melaksanakan

dan

menyelesaikan

mekanisme pengadaan peralatan laboratorium IPA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat; 5) Sekolah telah memiliki petugas khusus laboratorium atau sanggup

menempatkan

petugas

dimaksud,

untuk

mengelola laboratorium IPA secara memadai. c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan Index biaya pengadaan peralatan laboratorium IPA SMP/MTs adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan lingkup penggunaan dana sebagai berikut : 1)

Peralatan Fisika, yang terdiri atas : Kit Mekanika, Kit

Optika, Kit Listrik dan Magnet, Kit Panas dan Hidrostatika, serta alat umum penunjang;

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

26

2)

Peralatan Biologi, yang terdiri atas : Alat, Bahan,

Mikroskop, Model Anatomi dan Peraga Charta. d. Indikator Keberhasilan 1) Bantuan dengan

keuangan kriteria

tersalur

kepada

sebagaimana

SMP/MTs

ditetapkan

sesuai

pemerintah

Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah secara tepat waktu; 2) Hasil pengadaan peralatan laboratorium IPA sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, sehingga dapat dioperasikan dan dimanfaatkan sesuai fungsinya.

4.

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP/MTs

a. Bantuan Pengadaan Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP/MTs adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan buku teks mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa SMP/MTs, sehingga sekolah mampu memenuhi standar

pelayanan

minimal

pembelajaran

Muatan

Lokal

Bahasa Jawa sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. b. Kriteria Penerima Bantuan Sekolah penerima bantuan keuangan untuk pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SMP/MTs adalah Sekolah yang memenuhi kriteria : 1) Sekolah memiliki rasio buku pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa kurang dari 1 untuk tiap peserta didik; 2) Sekolah sanggup melaksanakan pengadaan buku pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2007 Tahun 2007

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

27

tentang Penetapan Buku Pelajaran Bahasa Jawa Yang Memenuhi

Standar

Kelayakan

Dalam

Proses

Belajar

Mengajar Tingkat SD/MI dan SMP/MTS di Provinsi Jawa Tengah; 3) Sekolah sanggup melaksanakan pengadaan buku pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa dengan mempertimbangkan mutu cetakan yang baik dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan. c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Index biaya pengadaan buku pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa SMP/MTs adalah sebesar Rp. 7.500.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan untuk pembelian buku pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa dan buku bacaan bahasa jawa bagi siswa SMP/MTs. d. Indikator Keberhasilan 1) Bantuan dengan

keuangan kriteria

tersalur

kepada

sebagaimana

SMP/MTs

ditetapkan

sesuai

pemerintah

Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah secara tepat waktu; 2) Kualitas buku pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa sesuai dengan

Keputusan

423.5/5/2007

Tahun

Gubernur 2007

Jawa

tentang

Tengah Penetapan

Nomor Buku

Pelajaran Bahasa Jawa Yang Memenuhi Standar Kelayakan Dalam Proses Belajar Mengajar Tingkat SD/MI dan SMP/MTS di Provinsi Jawa Tengah. 3) Buku pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa dapat digunakan untuk

penyelenggaraan

pembelajaran

Bahasa

Jawa

SMP/MTs sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. 5.

Bantuan Imersi SMP

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

28

a. Bantuan

Imersi

SMP

adalah

bantuan

keuangan

yang

dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara kelas imersi (kelas dengan 2 (dua) bahasa

pengantar,

yaitu

Bahasa

Inggris

dan

Bahasa

Indonesia). b. Kriteria Penerima Bantuan Sekolah penerima bantuan keuangan untuk penyelenggaraan program kelas imersi SMP adalah Sekolah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Sekolah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Program Imersi; 2) Sekolah

Standar

dipersiapkan

Nasional

menjadi

yang

Rintisan

dibina

Sekolah

untuk Bertaraf

Internasional; 3) Sekolah

yang

sanggup

untuk

menyelenggarakan

program kelas Imersi pada 7 (tujuh) mata pelajaran, yaitu : IPA-Biologi,

IPA-Fisika,

Matematika,

IPS-Sejarah,

IPS-

Geografi, IPS Ekonomi dan Kertangkes. c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Index

biaya

bantuan

Imersi

SMP

adalah

sebesar

Rp.

50.000.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan untuk : 1) Penyelenggaraan In House Training Bahasa Inggris bagi guru-guru mata pelajaran program Imersi; 2) Pengadaan Buku-buku referensi untuk mata pelajaran Imersi dalam bahasa inggris;

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

29

3) Pengadaan

alat-alat

pembelajaran

lainnya

guna

mendukung penyelenggaraan kelas Imersi d.

Indikator Keberhasilan

1) Bantuan keuangan tersalur kepada SMP penyelenggara Program

Imersi

sebagaimana

ditetapkan

pemerintah

Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh sekolah secara tepat waktu; 2) Buku-buku referensi dan alat-alat pembelajaran hasil pengadaan bantuan Imersi SMP memiliki kualitas baik, sehingga

mampu

pembelajaran

mendukung

kelas

Imersi

sesuai

terselenggaranya standar

nasional

pendidikan; 3) Bantuan kelas Imersi SMP mampu mendukung potensi sekolah untuk dikembangkan sebagai RSBI-SMP.

6.

Bantuan REDIP (Regional Education Development and

Improvement Program) Pengembangan a. Bantuan REDIP Pengembangan adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk mengembangkan konsep Pendidikan Berbasis

Masyarakat

Pengembangan

model

Kecamatan

REDIP

(TPK)

dari

(JICA)

oleh

Tim

Kecamatan

yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sragen (Kabupaten pengembangan REDIP). b. Kriteria Penerima Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

30

Kecamatan

penerima

penyelenggaraan

bantuan

keuangan

untuk

REDIP

Pengembangan

yang

program

memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Masing-masing dari 5 (lima) Kabupaten tersebut di atas, sebagai

penyelenggara

Program

Bantuan

REDIP

Pengembangan menetapkan 4 (empat) kecamatan yang memiliki kesanggupan menyelenggarakan kegiatan REDIP Pengembangan; 2. Setiap

unsur

Pendidikan komitmen

di

Pemangku wilayah

untuk

Kepentingan Kecamatan

(Stake

terpilih

menyelenggarakan

holder) memiliki

kegiatan

REDIP

Pengembangan; c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Index biaya bantuan REDIP Pengembangan adalah sebesar Rp. 30.000.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan untuk : 1) Penyelenggaraan

kegiatan

kesiswaan

pada

jenjang

SMP/MTs yang melibatkan semua peserta didik di wilayah Kecamatan setempat; 2) Penyelenggaraan

kegiatan

Musyawarah

Guru

Mata

Pelajaran (MGMP) SMP/MTs di tingkat Kecamatan; 3) Penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTs di tingkat Kecamatan; 4) Kegiatan-kegiatan

lain

yang

berorientasi

pada

penuntasan dan pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun di tingkat Kecamatan. d.

Indikator Keberhasilan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

31

1) Bantuan

keuangan

penyelenggara

tersalur

Program

kepada

REDIP

Kecamatan

Pengembangan

sebagaimana ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota dan dana

bantuan

diterima

oleh

Tim

Pengembangan

Kecamatan secara tepat waktu; 2) Bantuan

REDIP

Pengembangan

mampu

mendukung

peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kecamatan. 7.

Bantuan

Pengembangan

REDIP

(Regional

Education

Development and Improvement Program) untuk SMP/MTs a. Bantuan

Pengembangan

REDIP

untuk

SMP/MTs

adalah

bantuan keuangan yang dialokasikan untuk mengembangkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah model REDIP (JICA). b. Kriteria Penerima Bantuan Penerima bantuan keuangan untuk melaksanakan program pengembangan REDIP model JICA di Sekolah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) SMP/MTs

yang

memiliki

kesanggupan

menyelenggarakan kegiatan Manajemen Berbasis Sekolah model REDIP; 2) SMP/MTs yang ditetapkan berdasarkan qualifikasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat; 3) SMP/MTs yang memiliki kesanggupan untuk mengelola bantuan sebagaimana dimaksud secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat setempat. c. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Index biaya bantuan REDIP Pengembangan adalah sebesar Rp. 15.000.000,-, dengan lingkup penggunaan dana bantuan untuk : Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

32

1) Penyelenggaraan

kegiatan

kesiswaan

kegiatan

Musyawarah

SMP/MTs

di

tingkat sekolah; 2) Penyelenggaraan

Guru

Mata

Pelajaran (MGMP) SMP/MTs di tingkat Sekolah; 3) Kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas lainnya yang berorientasi

pada

implementasi

Manajemen

Berbasis

kepada

SMP/MTs

Sekolah. Indikator Keberhasilan 1)

Bantuan

keuangan

tersalur

penyelenggara Program Pengembangan REDIP model JICA sebagaimana ditetapkan pemerintah Kabupaten/Kota dan dana bantuan diterima oleh Komite Sekolah secara tepat waktu; 2)

Bantuan

REDIP

Pengembangan

mampu

mendukung

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. E. SMP RSBI 1.

Multimedia SMP RSBI

a. Bantuan Multimedia SMP-RSBI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan

untuk

kegiatan

pengadaan

sekumpulan

perangkat dan sumber daya teknologi (multimedia) yang dapat

digunakan

untuk

berkomunikasi,

penciptaan,

penyebaran, penyimpanan dan pengelolaan informasi untuk kegiatan fasilitas pembelajaran di sekolah. b. Kriteria Penerima Bantuan 1) Sekolah

berstatus

SMP

RSBI

yang ditetapkan oleh

Menteri Pendidikan Nasional. 2) Sekolah memiliki ruang untuk digunakan sebagai ruang multi media pembelajaran.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

33

3) Sekolah

belum

memiliki perangkat multimedia standar

yang memadai sesuai dengan jumlah rombongan belajar. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan index

bantuan

keuangan

senilai

Rp.

100.000.000,-

persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk membiaya pengadaan alat multimedia, meliputi : 1) Perangkat Komputer (Personal Computer) Multi Media Branded; 2) Printer; 3) Scanner/Pemindai; 4) Kamera Digital; 5) Instalasi Local Area Network (LAN) dan akses internet; 6) LCD Projector; 7) CD/DVD Player; 8) Film Pembelajaran Multimedia (dalam bentuk CD/DVD); 9) Ensiklopedia Elektronik. 10) pengadaan perangkat lunak (software) multi media pembelajaran d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan multimedia sesuai spesifikasi yang ditentukan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

dapat

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. 2.

Buku Perpustakaan SMP RSBI

a. Bantuan buku perpustakaan SMP RSBI adalah bantuan keuangan bantuan

bantuan keuangan

keuangan yang

yang

dialokasikan

dialokasikan

untuk

adalah kegiatan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

34

pengadaan sekumpulan buku-buku referensi, ensiklopedia dan buku-buku sumber lainnya

sebagai pelengkap sumber

belajar di perpustakaan sekolah b. Kriteria Penerima Bantuan 1) Sekolah

berstatus

SMP

RSBI

yang ditetapkan oleh

Menteri Pendidikan Nasional. 2) Memiliki ruang perpustakaan sekolah yang respresentatif sebagai sumber belajar siswa dan guru. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

persekolah

dengan

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan adalah pengadaan/pembelian buku-buku referensi dalam rangka penguatan mata pelajaran SMP, diantaranya : 1) buku sains dan teknologi, 2) buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya dan agama. 3) buku ensiklopedi, kamus bahasa, sastra, peta, 4) buku bacaan umum dan fiksi ilmiah. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku perpustakaan sesuai dengan

kriteria

buku

bacaan

yang

baik

dan

dapat

digunakan sebagai pelengkap penyelenggaraan belajar mengajar. 3.

Pembuatan Alat Peraga PAKEM SMP BI

a. Bantuan pembuatan alat peraga PAKEM SMP BI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

35

pembuatan alat peraga pembelajaran yang mendukung implementasi pendekatan PAKEM pada SMP BI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan keuangan pembuatan alat peraga PAKEM SMP BI adalah Sekolah Menengah Pertama yang telah berstatus SMP BI yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

juta

rupiah)

persekolah,

dengan

ruang

lingkup

penggunaan dana bantuan : 1) membiayai pembuatan alat peraga pada 5 (lima) mata pelajaran 2) masing-masing mata pelajaran minimal 4 (empat) jenis alat peraga d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembuatan alat peraga sesuai dengan mata pelajaran

dan

dapat

digunakan

sebagai

pelengkap

penyelenggaraan pembelajaran berbasis PAKEM. 4.

Alat Laboratorium SMP-BI a. Bantuan

keuangan

alat

laboratorium

SMP-BI

adalah

bantuan keuangan yang dialokasikan kepada SMP BI untuk membiayai mendanai pengadaan Alat Laboratorium IPA pada RSBI-SMP sesuai Standar yang telah ditetapkan Depdiknas. b. Kriteria Penerima Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

36

Kriteria penerima bantuan alat laboratorium SMP BI adalah Sekolah Menengah Pertama yang telah

berstatus

SMP

BI

yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

persekolah,

dengan

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan adalah untuk pengadaan/pembelian 1)

Peralatan Fisika, terdiri atas : Kit Mekanika, Kit

Optika, Kit Listrik dan Magnet, Kit Panas dan Hidrostatika serta Alat Penunjang Umum Lainnya; 2)

Peralatan Biologi, terdiri atas : Alat dan Bahan, Model

dan Charta. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian alat laboratorium sesuai ketentuan teknis yang dan dapat digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan pembelajaran SMP-BI.

5.

Pengadaan Buku Pelajaran SMP-BI

a. Bantuan keuangan pengadaan buku pelajaran SMP-BI adalah bantuan

keuangan

pengadaan/pembelian

yang kegiatan

dialokasikan pengadaan

untuk buku-buku

pelajaran bilingual dalam rangka memenuhi rasio kebutuhan peserta didik di sekolah.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

37

b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria

penerima

bantuan

keuangan

pengadaan

buku

pelajaran SMP-BI adalah Sekolah Menengah Pertama yang telah

berstatus

SMP

BI

yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks

bantuan

sebesar

Rp.

100.000.000,-

persekolah,

dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk pengadaan/pembelian buku teks pelajaran billingual SMP SBI. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku pelajaran SMP sesuai

dengan

ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

pemerintah Kabupaten/Kota sertadapat digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan pembelajaran SMP-BI.

6.

Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Pendidik SMP-

BI a. bagi

Bantuan peningkatan kemampuan bahasa inggris pendidik

dialokasikan

SMP-BI

untuk

adalah

membiayai

bantuan

keuangan

peningkatan

yang

kemampuan

berbahasa inggris dalam melaksanakan tugas mengajar. b.

Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kemampuan bahasa inggris bagi pendidik SMP-BI adalah Sekolah Menengah Pertama yang telah

berstatus

SMP

BI

yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan Nasional.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

38

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- persekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk membiayai Kursus Bahasa Inggris para guru pada kompetensi minimal TOEFL 450. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi

pendidik SMP-BI adalah sertifikat kursus bahasa Inggris para guru pada strata TOEFL 450.

7.

Pengembangan SMP-BI

a. Bantuan pengembangan SMPI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan

untuk

membiayai

kegiatan-kegiatan

yang

bertujuan meningkatkan kinerja manajemen kelembagaan sekolah menjadi bertaraf internasional. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria

penerima

bantuan

keuangan

pengadaan

buku

pelajaran SMP BI adalah Sekolah Menengah Pertama yang telah

berstatus

SMP

BI

yang ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

39

Indeks

bantuan

sebesar

Rp.

150.000.000,-

persekolah,

dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk membiayai : 1) penerapan ISO manajemen 9001-2008 2) pengembangan ICT 3) kemitraan (sister school) dalam maupun luar negeri d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik a) SMP BI memperoleh ISO manajemen 9001-2008 b) SMP BI menerapkan ICT c) SMP BI memperoleh mitra dari dalam dan luar negeri. F. PENDIDIKAN KHUSUS 1.

Pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SDLB/SLB a. Bantuan pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SDLB/SLB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan pada SDLB/SLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

pengadaan

Alat

Bantu

Ketrampilan

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

yang

menyelenggarakan

pendidikan

ketunaan B, C, C1, D, D1. 2)

Satuan

pendidikan

SDLB/SLB

aktif

melaksanakan

kegiatan belajar mengajar. Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

40

3)

Hasil akreditasi sekolah tahun terakhir minimal B.

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index biaya Pengadaan alat bantu keterampilan SDLB/SLB sebesar ruang

Rp. 25.000.000,- per lingkup

satuan pendidikan, dengan

penggunaan

dana

bantuan

untuk

pengadaan/pembelian alat bantu keterampilan SDLB/SLB sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu Permendiknas Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik SDLB/SLB

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan sesuai

ketentuan

dan

dapat

digunakan

mendukung proses pembelajaran. 2.

Penyediaan Alat Bantu Pendidikan SDLB/SLB a. Bantuan penyediaan Alat Bantu Pendidikan SDLB/SLB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan pada SDLB/SLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

pengadaan

Alat

Bantu

pendidikan

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

41

2)

Satuan

pendidikan

SDLB/SLB

aktif

melaksanakan

kegiatan belajar mengajar 3)

Hasil akreditasi sekolah tahun terakhir minimal B

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index biaya Pengadaan alat bantu pendidikan

SDLB/SLB

sebesar Rp. 5.000.000,- per satuan pendidikan dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan SDLB/SLB sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu Permendiknas Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik SDLB/SLB

pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan sesuai

ketentuan

dan

dapat

digunakan

mendukung proses pembelajaran. 3.

Pengadaan Perabot Perpustakaan SDLB/SLB a. Bantuan pengadaan Perabot perpustakaan SDLB/SLB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian perabot perpustakaan pada SDLB/SLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

pengadaan

perabot

perpustakaan

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan pendidikan SDLB/SLB di

wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

42

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

yang

menyelenggarakan pendidikan khusus ketunaan B, C, C1, D, D1. Satuan pendidikan SDLB/SLB aktif

2)

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hasil

3)

akreditasi

sekolah

tahun

terakhir minimal B. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index

biaya

Pengadaan

Perabot-perabot

perpustakaan

sekolah SDLB/SLB sebesar Rp. 10.000.000,- per satuan pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pengadaan/pembelian SDLB/SLB

sesuai

Perabot

kebutuhan

perpustakaan

sekolah

dengan

sekolah mengacu

Permendiknas Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik SDLB/SLB

pengadaan/pembelian perabot perpustakaan sesuai

ketentuan

dan

dapat

digunakan

mendukung proses pembelajaran SDLB/SLB. 4.

Pembangunan RKB SDLB/SLB a. Bantuan

pembangunan

RKB

SDLB/SLB

adalah

bantuan

keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan Ruang Kelas Baru pada SDLB/SLB guna meningkatkan daya tampung peserta didik. b. Kriteria Penerima Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

43

Peneriman

bantuan

pembangunan

Ruang

Kelas

Baru

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1) Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2) Status

kepemilikan

lahan

sekolah

milik

sendiri

atau

pinjam/sewa sekurang-kurangnya 20 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima Bantuan Keuangan. 3) Lahan sekolah masih memungkinkan untuk penambahan ruang kelas. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index biaya Pembangunan RKB SDLB/SLB

sebesar Rp.

90.000.000,-

Kelas

untuk

Pembangunan

Ruang

Baru

SDLB/SLB dengan peruntukan dana : 1) Biaya Pembangunan RKB (minimal 85 %) 2) Biaya Pengadaan Mebelair ( maksimal 10 %) 3) Biaya Perencanaan/pengawasan (maksimal 3%) 4) Biaya Operasional Pelaksana Teknis Tingkat Sekolah (2 %) d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembangunan ruang kelas baru SDLB/SLB sesuai ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran SDLB/SLB. 5.

Pembangunan Ruang Sarana SDLB/SLB a. Bantuan bantuan

pembangunan keuangan

Ruang

yang

sarana

dialokasikan

SDLB/SLB untuk

adalah

membiayai

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

44

pembangunan Ruang sarana penunjang pembelajaran pada SDLB/SLB, sehingga meningkatkan mutu layanan pendidikan. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman bantuan pembangunan Ruang sarana prasarana SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2)

Status kepemilikan lahan sekolah milik sendiri atau pinjam/sewa sekurang-kurangnya 20 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan keuangan.

3)

Belum memiliki ruang sarana prasarana sesuai standar.

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index

bantuan

Pembangunan

Ruang

Sarana

SDLB/SLB

sebesar Rp. 90.000.000,- per satuan pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : 1) Biaya Pembangunan R Sarana (minimal 85 %). 2) Biaya Pengadaan Mebelair (maksimal 10 %). 3) Biaya Perencanaan/pengawasan (maksimal 3%). 4) Biaya Operasional Pelaksana Teknis Tingkat Sekolah

(2

%). d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik ketentuan

pembangunan ruang sarana SDLB/SLB sesuai teknis

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

45

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran SDLB/SLB. 6.

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang Gedung SDLB/SLB a. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang Gedung SDLB/SLB adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang menjadi ruang standar bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan pada SDLB/SLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman bantuan rehabilitasi Ruang kelas rusak ringan SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2)

Satuan

pendidikan

SDLB/SLB

aktif

melaksanakan

kegiatan belajar mengajar dengan kondisi ruang kelas rusak sedang. 3)

Status kepemilikan lahan sekolah milik sendiri atau pinjam/sewa sekurang-kurangnya 20 tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai sekolah penerima Bantuan Keuangan.

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index biaya rehabilitasi per ruang kelas rusak sedang SD/MI sebesar Rp. 35.000.000,- per satuan pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan

untuk rehabilitasi

ruang kelas rusak sedang SDLB/SLB. d. Indikator Keberhasilan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

46

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

pembangunan ruang kelas rusak sedang

SDLB/SLB sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

dapat

digunakan

mendukung proses pembelajaran SDLB/SLB. 7.

Pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SMPLB a. Bantuan pengadaan alat bantu ketrampilan SMPLB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan SMPLB guna meningkatkan layanan pendidikan pada SMPLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

pengadaan

Alat

Bantu

Ketrampilan

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan

Kabupaten/Kota

pendidikan yang

SDLB/SLB

memiliki

ijin

di

wilayah

operasional

dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pendidikan khusus ketunaan B, C, C1, D, D1. 2)

Satuan pendidikan SDLB/SLB aktif melaksanakan

kegiatan belajar mengajar. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index bantuan pengadaan alat bantu keterampilan SMPLB sebesar ruang

Rp. 25.000.000,- per satuan pendidian, dengan lingkup

pengadaan/pembelian

penggunaan alat

bantuan bantu

untuk

keterampilan

SDLB/SLB/SMPLB sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

47

Permendiknas Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan

SMPLB sesuai ketentuan dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran. 8.

Penyediaan Alat Bantu Pendidikan SMPLB a. Bantuan penyediaan Alat Bantu Pendidikan SMPLB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan pada SMPLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

pengadaan

Alat

Bantu

pendidikan

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan

Kabupaten/Kota

pendidikan yang

SDLB/SLB

memiliki

ijin

di

wilayah

operasional

dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2)

Satuan pendidikan SDLB/SLB aktif melaksanakan

kegiatan belajar mengajar. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index

bantuan

SDLB/SLB/SMPLB

Pengadaan sebesar

Rp.

alat

bantu

5.000.000,-

pendidikan per

satuan

pendidikan, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan SMPLB sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu Permendiknas Nomor 33

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

48

tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan

SMPLB sesuai ketentuan dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran. 9.

Pengadaan Buku Pelajaran Siswa SDLB/SLB a. Bantuan pengadaan buku pelajaran siswa SDLB/SLB adalah bantuan

keuangan

yang

pengadaan/pembelian

dialokasikan

buku

pelajaran

untuk

membiayai

sesuai

kurikulum

pendidikan bagi siswa SDLB/SLB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

pengadaan

Alat

Bantu

Ketrampilan

SDLB/SLB adalah satuan pendidikan SDLB atau SLB yang memenuhi kriteria : 1)

Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2)

Satuan

pendidikan

SDLB/SLB

aktif

melaksanakan

kegiatan belajar mengajar. 3)

Terakreditasi minimal B

c. Ruang lingkup pengggunaan dana bantuan Index biaya Pengadaan Buku Pelajaran Siswa SDLB/SLB, sebesar Rp. 25.000.000,- per satuan pendidikan, dengan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

49

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan

untuk

pengadaan/pembelian Buku Pelajaran Siswa SDLB/SLB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian buku pelajaran SDLB/SLB sesuai ketentuan dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran. 10. Pengadaan

Kisi-kisi

Naskah

Soal

SMPLB/SMALB

dan

Hasil

Advokasi KTSP a. Bantuan pengadaan kisis-kisi naskah soal SMPLB/SMALB dan advokasi KTSP adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pengadaan kisi-kisi naskah soal Ujian SMPLB/SMALB serta pembiayaan advokasi hasil KTSP pada SMPLB/SMALB. b. Kriteria Penerima Bantuan Peneriman

bantuan

Pengadaan

Kisi-kisi

Naskah

Soal

SMPLB/SMALB dan Hasil Advokasi KTSP harus memenuhi kriteria : 1) Satuan pendidikan SDLB/SLB di wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2) Ditetapkan

sebagai

penyelenggara

Ujian

Nasioonal

SMPLB/ SMALB;Tahun pelajaran 2008/2009 3) Sekolah yang sudah menerapkan KTSP. 4) Terakreditasi minimal B.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

50

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index biaya penggandaan Kisi-Kisi SDLB Naskah soal SMPLB, SMALB dan advokasi hasil KTSP sebesar Rp. 25.000.000,- per satuan pendidikian dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan

untuk

membiayai

Naskah soal SMPLB, SMALB

penggandaan

Kisi-Kisi

SDLB

dan advokasi hasil KTSP pada

masing-masing satuan pendidikan. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2)

Hasil

Fisik

pengadaan

kisi-kisi

naskah

soal

ujian

SMPLB/SMALB sesuai ketentuan dan dapat digunakan mendukung penyelenggaraan Ujian pada

SMPLB

dan

SMALB. 11.

Pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SMALB a. Bantuan pengadaan alat bantu nketrampilan SMALB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan SMALB guna meningkatkan layanan pendidikan pada SMALB. b. Kriteria Penerima Bantuan Penerima bantuan Pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SMALB harus memenuhi kriteria : 1)

Satuan

pendidikan

SMALB

di

wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

yang

menyelenggarakan pendidikan khusus ketunaan B, C, C1, D, D1.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

51

Satuan pendidikan SMSLB aktif

2)

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 3)

Terakreditasi minimal B.

4)

Belum

memiliki

alat

bantu

ketrampilan c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index bantuan pengadaan alat bantu keterampilan SMALB sebesar Rp. 25.000.000,- persatuan pendidikan, dengan ruang

lingkup

penggunaan

bantuan

untuk

pembelian

langsung alat bantu keterampilan SMALB sesuai kebutuhan sekolah dengan mengacu Permendiknas Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan

SMALB sesuai ketentuan dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran.

12. Penyediaan Alat Bantu Pendidikan SMALB a. Bantuan pengadaan alat bantu pendidikan SMALB adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat bantu ketrampilan SMALB guna meningkatkan layanan pendidikan pada SMALB. b. Kriteria Penerima Bantuan Penerima bantuan Pengadaan Alat Bantu Ketrampilan SMALB harus memenuhi kriteria :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

52

Satuan

1)

pendidikan

SMALB

di

wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki ijin operasional dari Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

yang

menyelenggarakan pendidikan khusus ketunaan B, C, C1, D, D1. Satuan pendidikan SMSLB aktif

2)

melaksanakan kegiatan belajar mengajar tetapi belum memiliki alat bantu pendidikan Terakreditasi minimal B.

3)

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Index bantuan Pengadaan alat bantu pendidikan SMALB sebesar Rp. 5.000.000,- per satuan pendidikan dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan SMALB. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada sekolah penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik

pengadaan/pembelian alat bantu pendidikan

SMALB sesuai ketentuan dan dapat digunakan mendukung proses pembelajaran.

Semarang, 27 April 2009 Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

53

Drs. SUTIKNO, M.Si Pembina TK. I NIP. 130 788 426

BAB III BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH A. Bantuan SMA 1.

Fasilitasi Kelas Imersi SMA Fasilitasi

a.

Kelas

Imersi

SMA

adalah

bantuan keuangan yang dialokasikan untuk memperkuat upaya pengembangan SMA menuju Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan menetapkan satu atau lebih Rombongan Belajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. b.

Kriteria Penerima Bantuan

Penerima bantuan fasilitasi kelas Imersi SMA harus memenuhi kriteria 1)

Sekolah Kategori Mandiri.

2)

Sekolah terakreditasi A.

3)

Ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara kelas Imersi oleh Kabupaten/Kota.

4) c.

Bukan sebagai RSBI. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

54

Indeks bantuan Fasilitasi Kelas Imersi SMA sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pengadaan sarana multi media pembelajaran. d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan sarana multimedia dan jaringan terpenuhi

sesuai

ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar. B. Bantuan SMK 1.

Pembangunan USB SMK Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah

a.

Menengah Kejuruan (USB SMK) adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pembangunan USB SMK sebagai dana pendampingan atas dana pembangunan USB SMK yang telah dialokasikan APBN. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Telah memiiki ijin operasional 2)

Memiliki

lahan

minimal

seluas

1,5

ha

dan

telah

bersertifikat 3)

Memiliki 2 program keahlian yang dibuka

4)

Berstatus USB SMK Negeri

5)

Ditetapkan sebagai penerima bantuan pembangunan USB SMK oleh Departemen Pendidikan Nasional.

c.

Ruang

Lingkup

Penggunaan

Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

55

Dana

Bantuan

Pembangunan

USB

SMK

sebesar

Rp.

250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk : 1)

pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru (RKB) atau ruang bengkel/workshop.

2)

Pengadaan mebelair ruang kelas

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembangunan ruang kelas dan/atau ruang bengkel/workshop terpenuhi sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dan

dapat

SMK

adalah

digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar. 3) Meningkatkan daya tampung sekolah. 2.

Bisnis Centre SMK Bantuan

a. bantuan

keuangan

yang

Bisnis

Centre

dialokasikan

untuk

pengadaan

peralatan pendukung dan membantu modal usaha sekolah sebagai wahana pengembangan kompetensi kewirausahaan siswa SMK kelompok bisnis manajemen, pariwisata atau pertanian sekaligus pengembangan unit usaha sekolah. b.

Kriteria Penerima Bantuan 1)

Memiliki Program unggulan yag dapat dikembangkan

dalam usaha barang dan jasa; 2)

Telah

memiliki/mengimplementasikan

sistem

manajemen mutu yang terstandar; 3)

Memiliki komitmen yang tinggi bagi pengembangan

wirausaha sekolah; 4)

Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B;

5)

Memiliki siswa ≥ 200 siswa.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

56

c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Unit

Cost

dana

bantuan

Bisnis

Centre

sebesar

Rp.

200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : 1)

modal kerja usaha

2)

Pengadaan peralatan dan perabot : 15 %

3)

Manajemen pengelolaan

d.

: 75 % : 10 %

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan peralatan pendukung dan unit usaha pada sekolah penerima bantuan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat digunakan sebagai wahana praktek bisnis cetre. 3.

Teaching Factory SMK a. Bantuan Teaching Factory SMK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pengadaan peralatan pendukung dan modal pengembangan produksi rekayasa teknologi sebagai wahana pengembangkan kompetensi siswa SMK dan unit produksi SMK kelompok teknologi industri. b. Kriteria Penerima Bantuan 1)

Memiliki

menghasilkan

program produk

keahlian

unggulan,

yang diutamakan

mampu untuk

kelompok teknologi industri 2)

Telah

memiliki/mengimplementasikan

sistem

manajemen mutu yang terstandar;

c.

3)

Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B;

4)

Memiliki siswa ≥ 300 siswa.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

57

Dana

Bantuan

Teaching

300.000.000,-

Factory

adalah

sebesar

Rp.

(Tiga ratus juta rupiah) per sekolah dengan

ruang lingkup penggunaan bantuan 1)

modal kerja usaha

: 75 %

2)

Pengadaan peralatan dan perabot : 15 %

3)

Manajemen pengelolaan

: 10 %

d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan peralatan dan unit usaha pada sekolah penerima bantuan sesuai dengan ketentuan teknis yang

ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

dapat

digunakan sebagai wahana praktek bisnis cetre. 4.

Praktek Kerja Industri SMK Bantuan Praktek Kerja Industri Sekolah

a.

Menengah Kejuruan (Prakerin SMK) adalah bantuan keuangan yang

dialokasikan

untuk

membiayai

praktek

kerja

industri/magang siswa SMK melalui pelaksanaan praktek kerja ke beberapa ke beberapa industri di luar pulau jawa atau ke luar negeri. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah yang telah menjalin kerjasama dengan DU/DI yang relevan; 2) Sekolah memiliki program praktek kerja industri di luar pulau Jawa dan diutamakan ke Luar Negeri; 3) Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B. c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

58

Indeks Bantuan Prakerin SMK sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh juta rupiah) per siswa, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : 1)

biaya pelatihan praktek kerja industri/magang

2)

biaya transport peserta, akomodasi dan konsumsi

3)

biaya administrasi dan pelaporan praktek kerja industri

4)

biaya monitoring pendamping peserta.

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pelaksanaan praktek kerja industri (prakerin) siswa SMK terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan siswa memperoleh sertifikat kerja industri

yang relevan

dan diutamakan bertaraf internasional. 5.

Pengadaan Alat Bengkel SMK Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK

a. adalah

bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai pengadaan alat bengkel SMK guna menunjang peningkatan kompetensi teknis siswa SMK. b.

Kriteria Penerima Bantuan 1)

Sekolah telah mempunyai ruang praktek/Bengkel

yang memadai;

c.

2)

Terakreditasi dengan peringkat minimal B;

3)

Memiliki siswa ≥ 200 siswa. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

59

Indeks

Bantuan

Pengadaan

Alat

Bengkel

SMK

Rp.

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan

pengadaan/pembelian

alat-alat bengkel SMK. Indikator Keberhasilan

d. 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil

Fisik

terpenuhi

pengadaan/pembelian sesuai

ketentuan

alat

teknis

bengkel

yang

SMK

ditetapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk kegiatan praktek siswa. 6.

Pengadaan Mesin CNC (Computer Numerical Control) Bantuan Pengadaan Mesin CNC adalah

a. bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian mesin CNC pada SMK sebagai alat praktek siswa.

b.

Kriteria Penerima Bantuan 1)

Telah

memiliki/mengimplementasikan

sistem

manajemen mutu yang terstandar; 2)

Memiliki

program

keahlian

permesinan/mesin

industri; 3)

Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B;

4)

Memilki

daya

listrik

yang

cukup

dan

mampu

menyediakan fasilitas ruang yang representatif; 5) c.

Memiliki siswa ≥ 500 siswa. Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

60

Dana Bantuan untuk Pengadaan Mesin CNC SMK sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pengadaan/pembelian mesin CNC. d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian mesin CNC SMK sesuai ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk kegiatan praktek siswa. 7.

Pengembangan Career Centre SMK Bantuan pengembangan Career Centre

a.

SMK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai kejuruan

penyelenggaraan kepada

latihan

masyarakat,

ketrampilan

khususnya

teknis

lulusan

SMA

dan/atau sederajat sebagai bekal memasuki dunia kerja. b.

Kriteria Penerima Bantuan

Penerima bantuan pengembangan career centre SMK harus memenuhi kriteria : 1)

Sekolah

yang

telah

menyelenggarakan

Career

Center maupun yang akan menyelenggarakan Career Center. 2)

Telah mempunyai jalinan kerjasama dengan DU/DI,

baik sebagai sarana tempat praktek siswa maupun untuk penyerapan lulusan 3)

Mempunyai

dukungan

peralatan

yang

lengkap

tenaga pengajar yang kompeten

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

61

Pembukaan

4)

kompetensi

keahlian

yang

sangat

diminati/dibutuhkan masyarakat 5)

Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B

6)

Mempunyai

proram

unggulan

yang

dapat

dikembangkan dalam melaksanakan Career Centre c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indeks bantuan Pengembangan Career Center SMK Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : 1)

Biaya operasional pelatihan

2)

Biaya modal usaha peserta

3)

Biaya pengadaan/pembelian alat pendukung

4)

Biaya manajemen kegiatan.

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik a). Career Centre (CC) SMK terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku. b). Lulusan program CC dapat bekerja sesuai kompetensi di dunia usaha dan/atau wirausaha mandiri. 8.

Tempat Uji Kompetensi SMK Bantuan Tempat Uji Kompetensi SMK

a. adalah

bantuan

membiayai

keuangan

pengembangan

yang SMK

dialokasikan sebagai

untuk

Tempat

Uji

Kompetensi (TUK) oleh satuan pendidikan SMK dengan sasaran siswa dan masyarakat.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

62

b.

Kriteria Penerima Bantuan Telah mendapatkan pengakuan sebagai Tempat Uji

1)

Kompetensi dari lembaga yang berwenang; Telah

2)

memiliki/mengimplementasikan

sistem

manajemen mutu yang terstandar; 3)

Memiliki tenaga guru sebagai assesor ;

4)

Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B;

5)

Memiliki sarana /workshop yang representatif sebaga

tempat uji kompetensi; Memiliki siswa ≥ 500 siswa.

6) c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indeks Bantuan Tempat Uji Kompetensi SMK sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : 1)

Biaya Diklat

2)

Biaya Pengadaan fasilitas peralatan

: 80 %

3)

Manajemen pengelolaan

: 10 %

d.

: 10 %

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik a). Penyelenggaraan pada

SMK

Tempat

Uji

Kompetensi

(TUK)

terselenggara sesuai ketentuan yang

berlaku.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

63

b). Pengadaan peralatan TUK SMK sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan mendukung penyelenggaraan TUK. C. Bantuan SMA/SMK 1.

Fasilitasi ICT Base SMA/SMK Bantuan

a. Communication bantuan

Teknologi

keuangan

peningkatan

yang

sarana

Fasilitasi (ICT)

Base

dialokasikan

prasarana

proses

Information

SMA/SMK untuk

adalah

membiayai

belajar

mengajar

berbasis teknologi informasi dan komunikasi. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Dirjen Mandikdasmen 2) Telah memiliki/mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang terstandar 3) Telah terakreditasi dengan peringkat minimal B c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indeks bantuan Fasilitasi ICT Base SMA/SMK sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk : 1)

Pengadaan atau pemeliharaan jaringan internet

2)

Pengadaan

sarana

multi

media

untuk

proses

pembelajaran. d.

Indikator Keberhasilan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

64

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan sarana multimedia dan jaringan terpenuhi

sesuai

ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar. 3) Meningkatkan mutu pembelajaran siswa dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2.

Pembangunan RKB SMA/SMK a.

Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB) SMA/SMK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai peningkatan jumlah ruang kelas pada SMA/SMK, sehingga menambah daya tampung peserta didik. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1)

Jumlah rombongan belajarnya lebih besar dari ruang kelas yang tersedia;

2)

Memiliki lahan siap bangun;

3)

Memiliki sertifikat minimal hak pakai.

4)

Memiliki ijin operasional

c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek

biaya

pembangunan

RKB

SMA/SMK

sebesar

Rp.

90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per ruang kelas, dengan

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan

untuk

pembiayaan : 1)

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai standar teknis dengan ukuran 8 X 9 m = 72 m2.

2)

Pengadaan mebeler ruang kelas yang terdiri dari :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

65

1.

40 unit meja/kursi siswa

2.

1 unit meja/kursi guru dan

lemari kelas, dan 3.

1 buah papan tulis

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembangunan ruang kelas dan pengadaan mebelair

terpenuhi

ditetapkan

sesuai

Pemerintah

ketentuan

Kabupaten/Kota

teknis

yang

dan

dapat

digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar. 3.

Rehabilitasi Gedung SMA/SMK a.

Bantuan Rehabilitasi Gedung SMA/SMK

adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiyai rehabilitasi ruang kelas SMA/SMK dengan kondisi rusak berat dan rusak sedang menjadi ruang kelas sesuai standar. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standar yang mengalami rusak sedang ; 2) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang mengalami rusak berat. c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek bantuan rehabilitasi gedung SMA/SMK sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) per ruang kelas, dengan

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan

untuk

pembiayaan rehabilitasi ruang kelas.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

66

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik rehabilitasi ruang kelas sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar 4.

Pengadaan Buku Penunjang Pelajaran/Referensi (Muatan

Lokal Bahasa Jawa) SMA/SMK Bantuan

a.

Pengadaan

Buku

Penunjang

Pelajaran/Referensi (Muatan Lokal Bahasa Jawa) SMA/SMK adalah

bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai pengadaan/pembelian buku bahasa jawa bagi siswa SMA/SMK. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah yang tiga tahun terakhir animo jumlah murid meningkat/stabil. 2) Mempunyai program mulok Bahasa Jawa (intrakurikuler) mulai kelas X s.d kelas XII. 3) Mempunyai guru Bahasa Jawa dari alumni pendidikan Bahasa Jawa/Bahasa Nusantara (khusus dari UGM). c. Indeks

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan bantuan

pengadaan

buku

penunjang

pelajaran/referensi SMA/SMK (Mulok Bahasa Jawa)

sebesar

Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan untuk pembelian buku-buku

bacaan

berbahasa

jawa

sebagai

penunjang

pembelajaran Mulok bahasa Jawa.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

67

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil

Fisik

pengadaan/pembelian

buku

penunjang

pelajaran/ referensi SMA/SMK (Mulok Bahasa Jawa) sesuai dengan

ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

Pemerinta

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai pendukung pelajaran bahasa jawa. 5.

Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMA/SMK Bantuan Pengadaan alat laboratorium

a. komputer

SMA/SMK

dialokasikan

untuk

adalah

bantuan

membiayai

keuangan

yang

pengadaan/pembelian

perangkan komputer pada SMA/SMK. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang belum memiliki Komputer dan perangkatnya; 2) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang perangkat Komputernya belum lengkap; 3) Telah memiliki ruangan yang siap untuk digunakan sebagai ruang laboratorium Komputer. c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indeks bantuan pengadaan alat Laboratorium Komputer SMA/SMK

sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta

rupiah) per sekolah dengan ruang lingkup penggunaan bantuan :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

68

1)

Pengadaan/pembelian

perangkat

keras

komputer

(hardware) 2)

Pengadaan/pembelian perangkan lunak (software).

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil

Fisik

SMA/SMK

pengadaan

sesuai

alat

ketentuan

laboratorium teknis

yang

komputer ditetapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 6.

Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMA/SMK Bantuan Pembangunan laboratorium IPA

a.

SMA/SMK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pengadaan/ pembangunan ruang labiratorium IPA SMA/SMK. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang belum memiliki laboratorium Fisika, Kimia, Biologi; 2) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang memiliki lahan siap bangun; 3) Memiliki sertifikat minimal hak pakai c. Indeks

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan bantuan

pembangunan

Ruang

Laboratorium

IPA

SMA/SMK sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

69

1)

Pembangunan ruang laboratorium

2)

Pengadaan/pembelian peralatan laboratorium IPA .

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil

Fisik

pengadaan SMA/SMK

pembangunan peralatan

sesuai

dan

ruang bahan

ketentuan

teknis

laboratorium

dan

laboratorium yang

IPA

ditetapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran SMA/SMK. 7.

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK Bantuan

a.

Perpustakaan SMA/SMK

Pembangunan

Ruang

adalah bantuan keuangan yang

dialokasikan untuk membiayai pengadaan/ pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK sebagai sumber belajar. b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang belum memiliki ruang perpustakaan; 2) Sekolah Kategori Mandiri (SKM) atau Sekolah Standard yang ruang perpustakaannya belum memenuhi standart perpustakaan; 3) Memiliki lahan siap bangun. c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Index biaya Pembangunan ruang perpustakaan SMA/SMK sebesar

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

dengan ruang lingkup penggunaan bantuan sebagai berikut : 1) Pembangunan Gedung Perpustakaan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

70

Luas Ruang 8 m x 9 m=72m² (Ruang Baca, Ruang Arsip, dan Ruang SirKulasi) 2) Pengadaan -

Mebelair:

-

Meja Conter/Sirkulasi

:

1 buah

-

Meja Belajar/Studi Carrel

-

Meja Baca

:

2 buah

-

Rak Buku

:

4 buah

-

Rak Majalah

-

Rak Surat Khabar

:

1 buah

-

Kursi Kerja

:

1 buah

-

Kursi Belajar

-

kursi Baca

:

4 buah

-

Papan Display/Pengumuman :

1 buah

:

2 buah

:

1 buah

:

2 buah

3) pengadaan Peralatan TV Edukasi -

Pesawat Televisi 21”

:

1 buah

-

DVD Player

:

1 buah

-

Antena Parabola + Resiever :

1 set

e. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil

Fisik

pembangunan

pengadaan

mebelair

sesuai

ditetapkan

Pemerintah

ruang

perpustakaan

ketentuan

Kabupaten/Kota

dan

teknis

yang

dan

dapat

digunakan sebagai sumber belajar siswa SMA/SMK. 8.

Pengembangan Kantin Kejujuran SMA/SMK a.

Bantuan Pengembangan Kantin Kejujuran

SMA/SMK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan kantin kejujuran pada SMA/SMK.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

71

b.

Kriteria Penerima Bantuan

1) SMA/SMK

yang

belum

mengembangkan

dan/atau

menyelenggarakan kantin kejujuran; 2) Ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai sekolah pengelola Kantin Kejujuran; 3) Memiliki

ruangan

khusus

yang

disediakan

untuk

pengelolaan kantin kejujuran; c.

Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indeks bantuan Pengembangan Kantin Kejujuran Pendidikan Menengah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan bantuan : 1)

Pembelian peralatan pendukung penyelenggaraan kantin kejujuran

2)

Biaya modal penyelenggaraan kantin kejujuran

d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengembangan kantin

kejujuran SMA/SMK

terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Bantuan SMA/SMK RSBI 1.

Faslitasi Pengembangan SMA/SMK RSBI

a. Bantuan fasilitasi pengembangan SMA/SMK RSBI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai proses peningkatan status dari RSBI menjadi SBI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria sekolah penerima penerima bantuan adalah SMA/SMK RSBI yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

72

c. Ruang lingkup penggunaan Bantuan Indeks

bantuan

fasilitasi

pengembangan

SMA/SMK

RSBI

sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) per sekolah dan SMA/SMK RSBI sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah). Ruang lingkup penggunaan bantuan: 1)

Pembiayaan

penguatan

manajemen

sekolah

guna

memperleh sertifikat ISO manajemen 9001 – 2008 2) Pembiayaan penyediaan fasilitas implementasi ICT. 3) Pembiayaan kemitraan dan sister school dengan sekolah dari dalam dan luar negeri. 4) Pembiayaan peningkatan kompetensi guru. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengembangan SMA/SMK RSBI a) Diperoleh sertifikat ISO manajemen 9001-2008 b) Implementasi ICT c) diperolehnya MoU sister school d) meningkatnya kompetensi guru 2.

Multimedia SMA/SMK SBI Bantuan

a. adalah

bantuan

membiayai

keuangan

multimedia yang

pengadaan/pembelian

SMA/SMK

dialokasikan sarana

RSBI untuk

prasarana

multimedia berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung pembelajaran pada SMA/SMK RSBI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria sekolah penerima penerima bantuan adalah SMA/SMK adalah :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

73

1)

SMA/SMK

yang

telah

ditetapkan

sebagai

satuan

pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional. 2) belum memiliki sarana multimedia 3) memiliki ruang khusus yang disediakan sebagai ruang multimedia c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan multimedia SMA/SMK SBI

sebesar Rp.

100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk : 1) Pengadaan/pembelian hardware (perangkat keras) multi media 2) Pengadaan/pembelian software (perangkat lunak) multi media d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian multimedia SMA/SMK RSBI

sesuai

ketentuan

yang

ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai sarana pendukung pembelejaran berbasis ICT. 3.

Pengadaan Alat Praktek IPA SMA/SMK RSBI

a. Bantuan pengadaan alat praktek IPA SMA/SMK RSBI adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pengadaan/pembelian alat praktek IPA pada SMA/SMK RSBI. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria sekolah penerima penerima bantuan adalah SMA/SMK adalah :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

74

1)

SMA/SMK

yang

telah

ditetapkan

sebagai

satuan

pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional. 2) belum memiliki sarana alat praktek IPA atau memiliki tetapi belum mencukupi kebutuhan praktek siswa. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan pengadaan alat praktek IPA SMA/SMK RSBI sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per sekolah, dengan

ruang

lingkup

penggunaan

bantuan

untuk

pembiayaan pengadaan/pembelian alat-alat labiratorium IPA. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengadaan/pembelian alat praktek IPA SMA/SMK RSBI

sesuai

ketentuan

yang

ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai sarana pendukung pembelajaran Fisika, Biologi dan Kimia. 4.

Pengadaan Ruang Laboratorium IPA SMA/SMK RSBI

a. Bantuan pengadaan ruang laboratorium IPA SMA/SMK RSBI adalah

bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai pembangunan ruang laboratorium IPA. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria sekolah penerima penerima bantuan adalah SMA/SMK adalah : 1)

SMA/SMK

yang

telah

ditetapkan

sebagai

satuan

pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional. 2) belum memiliki ruang laboratorium IPA atau memiliki tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan praktek siswa. 3) Memiliki lahan siap bangun.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

75

c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks

bantuan

SMA/SMK RSBI puluh

juta

pembangunan

Ruang

Laboratorium

IPA

sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat

rupiah)

per

sekolah

dengan

penggunaan bantuan untu membiayai

ruang

lingkup

pembangunan ruang

laboratorium IPA. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pembangunan ruang laboratorium IPA SMA/SMK RSBI

sesuai

ketentuan

Kabupaten/Kota

dan

yang

dapat

ditetapkan

digunakan

Pemerintah

sebagai

ruang

praktikum pembelajaran Fisika, Biologi dan Kimia. 5.

Pengadaan Buku Pelajaran SMA/SMK RSBI

a. Bantuan pengadaan buku pelajaran SMA/SMK RSBI adalah bantuan

keuangan

yang

pengadaan/pembelian

dialokasikan

buku

teks

untuk

pelajaran

membiayai pokok

pada

SMA/SMK, diutamakan buku teks berbahasa Asing. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria sekolah penerima bantuan adalah : 1)

SMA/SMK

yang

telah

ditetapkan

sebagai

satuan

pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional. 2) Jumlah buku mata pelajaran belum memenuhi rasio ideal jumlah buku dibanding dengan jumlah siswa (rasio = 1 : 1). c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan pengadaan buku pelajaran SMA/SMK RSBI sebesar

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per

sekolah, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

76

untuk pengadaan/pembelian buku pelajaran sesuai jumlah mata pelajaran yang diatur dengan kurikulum pendidikan. d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil

Fisik

pelajaran

pengadaan/pembelian

sesuai

ketentuan

buku-buku

teknis

yang

mata

ditetapkan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan dapat digunakan sebagai bahan belajar peserta didik. 6.

Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Pendidik

SMA/SMK SBI a. Bantuan

peningkatan

kemampuan

bahasa

Inggris

bagi

Pendidikan SMA/SMK RSBI adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai kursus bahasa Inggris bagi para guru pada SMA/SMK SBI untuk mencapai TOEFL 450. b. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan kemampuan bahasa inggris bagi pendidik SMA/SMK RSBI adalah satuan pendidikan SMA dan SMK yang telah berstatus sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional

yang

ditetapkan

oleh

Menteri

Pendidikan

Nasional. c. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks

bantuan

SMA/SMK RSBI rupiah)

per

peningkatan

bahasa

Inggris

bagi

guru

sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta

satuan

pendidikan,

dengan

ruang

lingkup

penggunaan bantuan untuk membiayai penyelenggaraan kursus bahasa inggris bagi para guru pada sekolah penerima bantuan.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

77

d. Indikator Keberhasilan 1) Dana

bantuan

keuangan

tersalur

kepada

penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik penyelenggaraan kursus adalah diperolehnya sertifikat TOEFL para guru SMA/SMK RSBI. 7.

Pembangunan RKB SMA Moving Classs RSBI a.

Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru

(RKB) SMA moving class

adalah bantuan keuangan yang

dialokasikan untuk membiayai pembangunan ruang kelas baru SMA guna menunjang implementasi model pendidikan moving class. b.

Kriteria Penerima Bantuan 1)

Sekolah katagori mandiri (SKM)

atau sekolah RSBI yang jumlah rombongan belajar lebih besar dari ruang kelas yang tersedia 2)

memiliki lahan siap bangun;

3)

Memiliki sertifikat minimal hak

pakai. 4) c.

Memiliki ijin operasional Ruang Lingkup Penggunaan Bantuan

Indek biaya pembangunan RKB SMA sebesar Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) per ruang kelas, dengan ruang lingkup

penggunaan

bantuan

untuk

pembiayaan

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai standar teknis dengan ukuran 8 X 9 m = 72 m2. d.

Indikator Keberhasilan

1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

78

2) Hasil Fisik pembangunan ruang kelas terpenuhi sesuai ketentuan

teknis

yang

ditetapkan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dan dapat digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar.

Semarang, 27 April 2009 Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed. Pembina Tk. I NIP. 131 611 835

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

79

BAB IV BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PERGURUAN TINGGI A.

Bantuan

Pengarusutamaan

Gender

(PUG)

Bidang

Pengarusutamaan

gender

(PUG)

bidang

Pendidikan. 1.

Bantuan

pendidikan adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai program pengembangan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten/Kota. 2.

Kriteria Penerima Bantuan

Penerima pendidikan

bantuan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang adalah

pemerintah

Kabupaten/Kota

yang

telah

dan/atau akan membentuk kelompok kerja (Pokja) Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah masing-masing dengan ketentuan memenuhi persyaratan : a.

Memiliki struktur organisasi kelompok kerja (pokja)

PUG tingkat Kabupaten/Kota yang diketuai Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disahkan oleh Bupati/Walikota b.

Memiliki

dokumen

program

kerja

PUG

bidang

pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota. c.

Memiliki Vocal Point

(tenaga penyuluh) PUG bidang

pendidikan. d.

Ditetapkan sebagai wilayah pengembangan model

PUG tingkat Kabupaten/Kota untuk memperoleh bantuan khusus. 3.

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Indeks bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 31 Kabupaten/Kota dan khusus Kabupaten Kendal, Pati,

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

80

Klaten, Kota Magelang bantuan sebesar Rp. 150.000.000,(seratus

lima

penggunaan

puluh

dana

juta

rupiah),

bantuan

dengan

untuk

ruang

peningkatan

lingkup kapasitas

kelembagaan PUG di wilayah Kabupaten/Kota, dengan bentuk kegiatan : a)

Sosialiasasi, Advokasi, RTD, FGD Kebijakan PUG

b)

Pelatihan fasilitator/vocal point/Perencana Pendidikan

c)

Pengembangan Model PUG Pada Satuan Pendidikan

Formal dan Non Formal. d)

Administrasi

dan

Monitoring

dan

evaluasi

serta

pelaporan. 4. Indikator Keberhasilan 1) Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. 2) Hasil Fisik pengelolaan bantuan program PUG a) Jumlah vocal point PUG bidang pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota bertambah b)

Implementasi

model

percontohan

program

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Semarang, 27 April 2009 Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Drs. SATOTO RAHARDJO, MM. Pembina Tk. I NIP. 500 073 129

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

81

BAB V BANTUAN KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Bantuan Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti 1.

Bantuan kesejahteraan guru wiyata bhakti adalah bantuan

keuangan yang dialokasikan untuk membiayai peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah yang berwujud pemberian subsidi selama 13 bulan per tahun. 2.

Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kesejahteraan guru wiyata bhakti adalah berstatus sebagai guru wiyata bhakti pada satuan pendidikan

TK/RA/BA/TKLB,

SMA/MA/SMK/SMALB

yang

SD/MI/SDLB,

SMP/M.Ts./SMPLB,

ditetapkan/disahkan

oleh

Bupati/Walikota, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

Persyaratan Umum. 1)

Terdaftar dalam laporan pendataan Guru Wiyata Bhakti Tahun 2005.

2)

Masih aktif mengajar minimal 18 Jam/Minggu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah.

3)

Bertugas pada satuan pendidikan Dasar dan Menengah di daerah terpencil.

4)

Bagi guru yang tidak memenuhi kriteria angka 3 (tiga) ditetapkan berdasar rangking masa bhakti, berijazah Keguruan/ Kependidikan/memiliki akta mengajar.

5)

Tidak ditetapkan sebagai penerima Tunjangan sejenis.

6)

Dusulkan

oleh

Bupati/Walikota

sesuai

dengan

alokasi/kuota. Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

77

b. Persyaratan Khusus Persyaratan khusus berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebagai berikut : 1)

Foto Copy Surat Tugas

2)

Surat Pernyataan masih aktif mengajar dari Kepala Sekolah

3)

Daftar Formasi Guru di Sekolah

4)

Jadwal Mengajar

5)

Surat Keterangan/ijin belajar dari Kepala Sekolah (bagi Guru Wiyata Bakti yang sedang menempuh pendidikan di LPTK )

6) 3.

Foto Copy STTB / Ijazah terakhir. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan kesejahteraan guru wiyata bhakti sejumlah Rp. 91.650.000.000,- adalah untuk membiayai pemberian subsidi kesejahteraan guru wiyata bhakti dengan indeks Rp. 1.950.000,- per orang per tahun dikenakan pajak 5% bagi 47.000 orang guru. 4.

Indikator Keberhasilan

a. Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b. Pemberian

bantuan

TK/RA/BA/TKLB,

kesejahteraan SD/MI/SDLB,

guru

wiyata

bhakti

SMP/M.Ts./SMPLB,

SMA/MA/SMK/SMALB meningkatkan komitmen pelaksanaan tugas guru. B. Bantuan peningkatan Kualifikasi Pendidikan Pendidik dan Tutor

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

78

Bantuan kualifikasi pendidikan pendidik dan tutor

1.

adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai subsidi biaya studi lanjut guru pada pendidikan formal dan tutor pada pendidikan non formal yang sedang menempuh studi lanjut ke S.1/D.4 guna memenuhi tuntutan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu berkualifikasi S.1/D.4. 2.

Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan guru pada satuan pendidikan formal dan tutor pada pendidikan non formal ke S.1/D.4 adalah Guru dan tutor yang memenuhi persyaratan umum dan administrasi : a.

Persyaratan Umum PNS dan Non PNS (GTT dan GTY) pada satuan

1)

pendidikan

TK/TKLB,

SD/SDLB,

SMP/SMPLB,

SMA/SMK/SMALB dan Tutor Pendidikan Non Formal yang mendapat ijin operasional dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2)

Diprioritaskan kepada : a)

Guru yang sedang/telah menempuh studi

lanjut Strata I/Diploma IV sesuai bidang tugas yang diampu secara swadana. b)

Apabila

kuota

yang

ditetapkan

telah

memenuhi kriteria angka 2) huruf b) dapat diberikan kepada guru yang sedang mendaftar kuliah ke Strata I/Diploma IV, dengan skala prioritas 1)) Guru aktif mengajar minimal 24 jam per minggu. 2)) Kepala Sekolah minimal mengajar 6 jam per minggu 3)) Wakil Kepala Sekolah minimal mengajar 12 jam per minggu. 3)

Belum berkualifikasi Strata 1/Diploma IV.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

79

4)

Sehat jasmani dan rohani yang di buktikan dengan

Surat Keterangan Dokter. 5)

Tidak

sedang

memperoleh

beasiswa/bantuan

pendidikan peningkatan kualifikasi dari lembaga/instansi lain. 6)

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

7)

Tidak sedang menjalani hukuman perdata maupun

pidana. 8)

Program studi yang ditempuh sesuai dengan tugas

yang diampu dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya. Persyaratan Administrasi Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon penerima bantuan kualifikasi ke S.1/D4 bagi guru dan tutor adalah : 1) Foto Copy SK PNS dan SK terakhir bagi PNS (dilegalisir); 2) Foto copy SK Yayasan bagi guru Non-PNS (dilegalisir); 3) Surat Pernyataan masih aktif mengajar dari Kepala Sekolah; 4) Foto copy Kartu Mahasiswa; 5) Kartu Rencana Studi; 6) Surat Keterangan/ijin belajar dari Kepala Sekolah; 7) Foto Copy STTB / Ijazah terakhir. 3.

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Ruang lingkup penggunaan bantuan kualifikasi guru dan tutor ke S.1/D4 dengan jumlah total Rp. 7.352.000.000,- (tujuh milyar tiga

ratus

lima

puluh

dua

juta

rupiah)

digunakan

untuk

membiayai subsidi studi lanjut guru dan tutor dengan indeks Rp. 2.500.000,- per orang per tahun bagi 2.941 orang guru dan tutor, dengan proporsi : Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

80

a.

2.680 orang Guru pada jenjang pendidikan

dasar dengan nilai total sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) b.

120 orang Guru pada jenjang pendidikan

menengah dengan nilai total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) c.

141 orang Tutor pendidikan non formal

dengan nilai total sebesar

Rp. 352.000.000,- (tiga ratus

lima puluh dua juta rupiah) 4.

Indikator Keberhasilan

a. Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b. Hasil fisik pemberian bantuan kualifikasi guru dan tutor ke S.1/D4 diperolehnya ijazah S.1/D4 guru dan tutor penerima bantuan, sehingga jumlah guru dan tutor berkualifikasi S.1/D4 meningkat. C. Bantuan Penguatan Guru Mata Pelajaran yang ditetapkan sebagai materi Ujian Nasional 1. tetapkan

Bantuan penguatan guru mata pelajaran yang di sebagai

materi

Ujian

Nasional

adalah

bantuan

keuangan yang dialokasikan untuk membiayai peningkatan kompetensi akademis guru mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA guna meningkatkan capaian hasil Ujian Nasional dan tingkat kelulusan peserta didik. 2.

Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan penguatan guru mata pelajaran yang di tetapkan sebagai materi Ujian Nasionaladalah :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

81

a. Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan usulan kegiatan workshop/ TOT bagi guru Mata Pelajaran yang di ujikan secara nasional melalui pemberdayaan MGMP/Guru Inti/Instruktur. b. Rencana kegiatan terstruktur pada semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah. c. Pemerintah

Kabupaten/Kota

bersedia

mengalokasikan

dana pendampingan bagi pelaksanaan kegiatan. d. Alokasi anggaran dalam Rencana Kegiatan Anggaran berdasar

standarisasi

kegiatan

yang

indek

ditetapkan

harga

satuan

Pemerintah

barang

dan

kabupaten/Kota.

Apabila tidak ditetapkan dapat menggunakan harga pasar. 3.

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Indek bantuan kegiatan Pelatihan Guru Mata pelajaran yang diujikan secara nasional (Ujian Nasional) Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) per Kabupaten/Kota, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untuk membiayai penyelenggaraan

workshop/pelatihan

guru

mata

pelajaran,

khusus yang diujikan secara nasional. 4.

Indikator Keberhasilan

a. Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b. Hasil fisik pemberian bantuan kegiatan Pelatihan Guru Mata pelajaran yang diujikan secara nasional (Ujian Nasional) adalah

diperolehnya

sertifikat

oleh

peserta

pelatihan,

dokumen pengayaan mata pelajaran, kisi-kisi dan bank soal pada masing-masing mata pelajaran. c.

Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTS dan SMA/SMK/MA meningkat sejalan dengan peningkatan prosentase kelulusan peserta didik.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

82

D. Bantuan Transport Tutor PAUD Non Formal Bantuan transport tutor PAUD non formal adalah

1. bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

pemberian tunjangan transport kepada para tutor PAUD non formal, sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan yang

pada gilirannya mendorong kinerja. 2.

Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan transport tutor PAUD non formal adalah : a)

Telah

melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik PAUD pada Lembaga PAUD Non Formal, minimal 1 (satu) tahun secara terus

menerus

Keterangan diketahui

dari

oleh

yang

disahkan/dibuktikan

Lembaga Dinas

PAUD

Pendidikan

tempat dan

dengan

Surat

bertugas

Ketua

dan

HIMPAUDI

Kabupaten/Kota. b)

Tenaga

Pendidik PAUD Non Formal diutamakan yang berdomisili di daerah terpencil dan tertinggal. c)

Membuat surat

pernyataan kesanggupan menjadi tenaga pendidik secara aktif (minimal 2 tahun) yang diketahui oleh Lembaga tempat bertugas dan HIMPAUDI Kecamatan atau Kabupaten/Kota. d)

Penerima

bantuan ditetapkan dan diusulkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan alokasi/kuota.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

83

3.

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan

Ruang lingkup penggunaan dana bantuan transport tutor PAUD non Formal Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar

rupiah), adalah

untuk membiayai pemberian subsidi transport tutor PAUD non Formal dengan indeks Rp. 1.200.000,- per orang per tahun dikenakan pajak 5% bagi 5.000 orang tutor. 4.

Indikator Keberhasilan

a. Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b. Pemberian

bantuan

transport

tutor

PAUD

non

Formal

meningkatkan komitmen pelaksanaan tugas guru. Semarang, 27 April 2009 Plt. Kepala Bidang PPTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Drs. SUNARTO, M.Pd Pembina TK. I NIP. 131 126 228

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

84

BAB VI BANTUAN KEUANGAN PROGRAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bantuan

A.

Pengumpulan

dan

Pengolahan

Database

Pendidikan Sekolah 1. Bantuan Pengumpulan dan Pengolahan Database Pendidikan Sekolah adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membiayai pengolahan dan pengiriman data dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 2. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria

penerima

bantuan

pengumpulan

dan

pengolahan

database pendidikan adalah sebagai berikut : a.

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SLB baik

negeri maupun swasta yang telah memiliki ijin operasional dari Pemerintah Kabupaten/Kota. b.

Memiliki siswa dan tenaga kependidikan.

c.

Bersedia melaksanakan pengumpulan dan pengolahan

data sesuai dengan format dan software yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 3. Ruang Lingkup penggunaan dana Bantuan Indeks bantuan sejumlah Rp. 100.000,- per sekolah per tahun, diperuntukan membiayai pengumpulan dan pengolahan data serta pengiriman data dari sekolah ke Kabupaten/Kota. 4. Indikator Keberhasilan Indikator

keberhasilan

dari

bantuan

pendataan

ini

adalah

sebagai berikut :

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

84

a.

Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b.

Tersusunnya data individu sekolah sesuai format

dan software yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. c.

Tersedianya database online yang up to date.

Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan

B.

1. Bantuan manajemen pendataan Pendidikan Kecamatan adalah bantuan

keuangan

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

peninglkatan sarana prasarana pendataan di tingkat kecamatan berbasis ICT yang bersumber dari data pendidikan sekolah. 2. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria penerima bantuan manajemen pendataan Kecamatan adalah pemerintah Kecamatan yang telah memiliki sarana dan prasana dan sumber daya pengelolaan pendataan berbasis ICT yang

terkoneksi

dengan

Jaringan

Pendidikan

Nasional

di

Kabupaten/Kota. a.

Mempunyai

pendidikan dan

tenaga

pengelola

pendataan

sarana prasarana pendataan termasuk

jaringan internet. b.

tim pendataan aktif melakukan updating data

yang dipantau melalui aktivasi dan up-load melalui jaringan internet oleh tim pendataan Kabupaten/Kota. c.

Pengelolaan

data

memperoleh

dukungan

anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan database pendidikan di tingkat Kecamatan.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

85

3. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan Rp. 5.000.000,- (lima juta) per kecamatan, dengan

ruang

lingkup

penggunaan

dana

bantuan

untuk

membiyaai pengadaan/ pembelian sarana prasarana pendataan berbasis ICT. 4. Indikator Keberhasilan Indikator

keberhasilan

dari

bantuan

pendataan

ini

adalah

sebagai berikut : a.

Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b.

Hasil fisik bantuan manajemen adalah tersedianya

data base pendidikan yang up to date. c.

Proses updateing data di tingkat kecamatan berjalan

dengan lancar. C.

Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Kab/Kota

1. Bantuan manajemen pendataan Pendidikan Kabupaten/Kota adalah bantuan keuangan yang dialokasikan untuk membantu pembiyaan manajemen pendataan pendidikan berbasis ICT di tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 2. Kriteria Penerima Bantuan Kriteria

penerima

bantuan

manajemen

pendataan

Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki sarana dan prasana dan sumber daya pengelolaan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

86

pendataan

berbasis

ICT

yang

terkoneksi

dengan

Jaringan

Pendidikan Nasional. a.

Mempunyai tenaga pengelola pendataan pendidikan dan

sarana prasarana pendataan termasuk jaringan internet. b.

tim pendataan aktif melakukan updating data

yang dipantau melalui aktivasi dan up-load melalui jaringan internet. c.

Pengelolaan

data

memperoleh

dukungan

anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan database pendidikan. 3. Ruang lingkup penggunaan dana bantuan Indeks bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), per Kabupaten/Kota, dengan ruang lingkup penggunaan dana bantuan untu membiayai : a. Pengadaan sarana prasarana pendataan b. Bahan penunjang pendataan berupa ATK c. honor dan transport. 4. Indikator Keberhasilan Indikator

keberhasilan

dari

bantuan

pendataan

ini

adalah

sebagai berikut : a.

Dana bantuan keuangan tersalur kepada penerima

bantuan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. b.

Hasil fisik bantuan manajemen adalah tersedianya

data base pendidikan Kabupaten/Kota yang up to date. c.

Deperolehnya data pendidikan provinsi yang up to

date berdasar up dating tim pendataan Kabupaten/Kota. Semarang, 27 April 2009

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

87

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Drs. SUNARTO, M.Pd Pembina TK. I Nip. 131126228

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

88

BAB VII MEKANISME PENETAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALUR BANTUAN A. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan 1.

Pemerintah

Provinsi

Jawa

Tengah menetapkan jenis bantuan keuangan bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota berdasar kewenangan, data dan kebutuhan peningkatan layanan pendidikan serta Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Pendidikan. 2.

Pemerintah

Tengah

menetapkan

penerima

bantuan

kriteria keuangan

dan

Provinsi

mengalokasikan

bidang

pendidikan

Jawa kuota kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. 3.

Bantuan

keuangan

bidang

pendidikan diperuntukan membiayai pembangunan pendidikan di

Kabupaten/Kota

prasarana,

pada

komponen

pengembangan

kesejahteraan,

kualifikasi

dan

kelembagaan,

kurikulum, kompetensi

sarana

peningkatan pendidik

serta

peningkatan potensi peserta didik. 4.

Bupati/Walikota menugaskan

unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten/Kota (dalam hal ini Dinas Pendidikan) untuk mengindentifikasi dan mengajukan data calon penerima bantuan keuangan bidang pendidikan sesuai jenis bantuan. 5. tim

Bupati/Walikota menugaskan pelaksana

teknis

tingkat

Kabupaten/Kota

untuk

melaksanakan verifikasi terhadap usulan unit Pelaksana Teknis

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

89

Tingkat Kabupaten/Kota merujuk pada kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6.

Tim

Kabupaten/Kota penerima

merekomendasikan

bantuan

keuangan

Teknis hasil

bidang

tingkat

verifikasi

pendidikan

calon kepada

Bupati/Walikota. 7.

Berdasarkan hasil verifikasi

Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan penerima bantuan

keuangan

bidang

pendidikan

sesuai

kuota

yang

ditetapkan Pemerintah Provinsi.

2.

Syarat Pencairan Bantuan

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam pencairan dana bantuan keuangan adalah sebagai berikut : 1.

Surat permohonan pencairan dana ditandatangani oleh

Bupati/Walikota

atau

Sekretaris

Daerah

Kabupaten/Kota

ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. 2.

Surat

Pernyataan

kesanggupan

ditandatangani

oleh

Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 3.

Kwitansi

bermaterai

cukup

masing-masing

kegiatan

(rangkap 6) 4.

Foto copy Nomor Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

90

5.

Rencana

Penggunaan

Anggaran

dan

Jadwal/schedule

(Proposal) 6.

SK Penetapan Penerima Bantuan dari Bupati/Walikota

7.

Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Tengah.

3. Proses Penyaluran Bantuan 1.

Pemerintah

pencairan

dana

Kabupaten/Kota bantuan

mengajukan

kepada

Gubernur

permohonan Jawa

Tengah

dilengkapi proposal dan persyaratan lainnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2.

Dinas

penelitian

Pendidikan dan

Provinsi

klarifikasi

Jawa

Tengah

usulan

mengadakan

proposal

beserta

kelengkapannya. 3.

Setelah diadakan penelitian oleh Tim Verifikasi Bantuan

Keuangan Bidang Pendidikan dan dinyatakan memenuhi syarat, Dinas

Pendidikan

Rekomendasi

Provinsi

Pencairan

Jawa

Dana

Tengah

yang

segera

ditujukan

membuat

Kepala

Biro

Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. 4.

Apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap, Kepala Biro

Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah segera menetapkan SP2D dan memerintahkan Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mentransfer

dana

bantuan

keuangan

kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota setempat. D. Pengelolaan Dana Bantuan. Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

91

1.

Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis/Koordinasi pengelolaan bantuan keuangan bidang pendidikan yang diketuai oleh pimpinan SKPD teknis dan beranggotakan unsur SKPD teknis terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan organisasi/lembaga non pemerintah diwilayah setempat.

2.

Tim Teknis/Koordinasi pengeloaan bantuan keuangan bidang pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi mengendalikan dan mengkoordinasikan pemanfaatan dana bantuan keuangan bidang pendidikan.

3.

Tim Teknis/Koordinasi menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan sesuai jenis bantuan dengan memperhatikan a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

tahun

2006

tentang

Jawa

Tengah

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. tanggal

Surat 31

Oktober

Edaran 2008

Gubernur

nomor

978.3/18489

perihal

Pedoman Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2009 dan c. Provinsi

Surat Jawa

Tengah

Edaran tanggal

Kepala 11

Dinas Mei

Pendidikan

2009

nomor

045.2/09010 perihal Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 4. Tim Teknis/Koordinasi memberikan bimbingan/pendampingan teknis kepada penerima bantuan keuangan bidang pendidikan

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

92

dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana bantuan. 5. Tim Teknis/Koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan bidang pendidikan pada penerima bantuan berdasar petunjuk teknis yang telah disusun. 6. Tim Teknis/Koordinasi menyusun analisis dan laporan hasil pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati/Walikota.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN A. Pertanggungjawaban Kegiatan 1. Penerima dana bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

terhadap

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan. 3. Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan, maka penerima dana bantuan terlebih dahulu harus mendapatkan perubahan

persetujuan

yang

telah

dari

Bupati/Walikota

mendapatkan

persetujuan

dan

atas

tersebut,

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

93

disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. B.

Pertanggungjawaban Keuangan

1. Pertanggungjawaban

keuangan

merupakan

pertanggungjawaban penerima dana bantuan

bentuk

keuangan wajin

menyusun pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan dana bantuan keuangan. 2. Penerima

bantuan

keuangan

wajib

menyusun

dan

menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) yang dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang

sah sesuai ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penerima

dana

bantuan

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. 4. Surat Pertanggungjawaban

Keuangan

dibuat dalam rangka 2

(dua) dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah u,p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 5. Penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud,

sepenuhnya

menjadi tanggungjawab penerima bantuan berpedoman pada kaidah pengelolaan keuangan negara.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

94

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Tim Teknis/Koordinasi Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota

wajib

melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap pengelolaan dana bantuan keuangan, dengan tujuan : 1. mengidentifikasi masalah, kendala dan hambatan pada aspek administratif maupun teknis pengelolaan bantuan. 2. memberikan advis, penjelasan dan sumbang saran kepada penerima bantuan keuangan terhadap permasalahan maupun kendala yang dihadapi. 3. menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagai dokumen peningkatan kinerja tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka pengendalian dana alokasi bantuan. B. Pelaporan 1. Bupati/Walikota

wajib menyampaikan

pelaksanaan kegiatan bantuan

laporan administrasi

keuangan paling lambat tanggal

5 bulan berikutnya kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan disampaikan kepada : a. Bappeda Provinsi Jawa Tengah, b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

95

2. Pelaporan masing-masing Kabupaten/Kota oleh instansi teknis pelaksanaan kegiatan untuk menyampaikan kegiatan pertriwulan perkembangan kegiatan (progress report) kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, Bappeda,

Inspektorat, Dinas

Pendidikan dan Biro

Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah.; 3. Pada akhir tahun anggaran Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan

akhir

tahun

sebagai

bahan

penyusunan

laporan

keterangan pertanggung jawaban Gubernur;

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

96

BAB X PENUTUP Bantuan

keuangan

bidang

pendidikan

kepada

pemerintah

Kabupaten/Kota diarahkan kepada upaya pemenuhan standar nasional pendidikan, sehingga jenis dan ragam bantuan keuangan terfokus pada beberapa komponen elementer penyelenggaraan pendidikan. Bantuan keuangan bidang pendidikan merupakan salah satu strategi pembiayaan pembangunan pendidikan yang bermuara pada peningkatan

dan

penjaminan

pelayanan pendidikan.

layanan

dasar

masyarakat

yaitu

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota

selaku pemangku kewenangan pengelolaan pendidikan diharapkan memiliki komitmen yang seimbang dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan

Bidang

ketentuan

di

Pendidikan

atasnya,

dan/atau

maka

bertentangan

Pemerintah

dengan

Kabupaten/Kota

mempedomani ketentuan yang lebih tinggi. Kepada

semua

pihak

yang

telah

membantu

penyusunan

petunjuk operasional pedoman bantuan keuangan bidang pendidikan tahun 2009 kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga

petunjuk

operasional

bantuan

keuangan

bidang

pendidikan tahun 2009 ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepntingan dengan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2009

97