Panama Paper - Ziya.docx

UNIVERSITAS INDONESIA

PANAMA PAPER’S CASE

GROUP ASSIGNMENT Diajukan sbegai tugas mata kuliah Audit Investigasi dan Akuntansi Forensik

Oleh:

ARIEF GUSTI

(16069

BAGOES ADI RIFALDI

(16069

DAMERIA ANNISA S.

(1606952780)

FAZLAM MUALLIF RESNULIUS

(16069

RAKA MAHDI NAUFAL

(16069

ST FAUZIYAH NURUL AMRI MH

(1606953493)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI S1 EKSTENSI - AKUNTANSI SALEMBA FEBRUARI 2019

BAB I PENDAHULUAN

Offshore Tax Heavens a.

Definisi Tax Offshore adalah aspek perpajakan pada suatu harta yang mempunyai tujuan tertentu

yang dilokasikan diluar batas wilayah nasional atau luar negeri. Pada dasarnya, offshore tax heavens menciptakan celah hukum untuk menghindarai pajak atas harta/investasi. Strategi investasi khusus digunakan untuk meminimalkan atau menghindari kewajiban pajak yang sudah ditetapkan pada peraturan negara tertentu dengan cara menyimpan/ menginvestasikan hartanya di tempat yang bebas pajak ataupun peraturan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Pada bisnis ini dikenal konsep TRUST yaitu suatu konsep pemisahan kepemilikan antara pemilik aset secara hukum (legal owner) dan pemilik manfaat atas aset tersebut (beneficiary owner). Trust timbul apabila terdapat suatu pihak yang pada awalnya menguasai dan memiliki aset (settlor), kemudian menyerahkan hak milik atas aset tersebut kepada pihak lain (trustee) untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (beneficiary). Aset yang dikuasai oleh trustee akibat penyerahan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya, walaupun sebagai legal owner atas aset tersebut, trustee semata-mata hanya berkedudukan sebagai pengurus, pengelola, dan pemegang aset. Sedangkan, manfaat atau kegunaannya harus diberikan kepada beneficiary.Seiring dengan berkembangnya zaman, trust pun berkembang menjadi berbagai macam bentuk dan jenisnya. Salah satunya adalah offshore trust, yaitu trust yang dilakukan oleh settlor di luar negeri (biasanya negara-negara tax haven). Pada kasus Panama Papers, bocornya dokumen membuat publik bisa melihat bagaimana dunia offshore bekerja, mulai dari uang gelap yang mengalir secara rahasia, hal ini mendorong lahirnya modus kriminalitas dan merampok uang-uang negara dari pajak yang tidak dibayarkan. Memang tidak semua jasa yang ditawarkan perusahaan offshore itu melanggar hukum, ini jika digunakan oleh warga negara yang taat hukum. Namun kenyataannya, dokumen panama ini menunjukkan sisi buruk dari perusahaan offshore, hal ini bisa dilihat dari bank, kantor pengacara dan pelaku dunia usaha kerap tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan

klien mereka tidak terlibat korupsi, pelarian pajak atau kegiatan kriminal lainnya. Pendirian perusahaan offshore sering disalahmanfaatkan. b. Tempat Tax Havens  Selain menjadi surga tropis, Bermuda dan Kepulauan Cayman keduanya menawarkan perlindungan penuh untuk keuntungan perusahaan.  Swiss memungkinkan orang-orang kaya untuk melindungi penghasilan mereka dari pajak dan identitas mereka dari pengintaian.  Kepulauan Virgin Britania Raya dianggap sebagai offshore tax havens karena tidak memiliki penjualan, perusahaan, capital gain, warisan atau pajak tanah.  Luksemburg adalah surga pajak lepas pantai yang kurang dikenal, dan merupakan lokasi yang dipilih yang digunakan Apple, Inc. untuk mengarahkan aliran pendapatannya dari penjualan iTunes dengan imbalan keringanan pajak. Mengapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih menanamkan aset/hartanya di negara bebas pajak, daripada di negaranya sendiri? 1. Dengan menyimpan uang di luar negeri, maka pemilik tersebut tidak perlu membayar pajak kepada negaranya. Mereka akan memilih menyimpan asetnya di luar negeri yang menawarkan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan mungkin bebas pajak (nol persen). 2. Dengan menyimpan uang di luar negeri, maka para wajib pajak akan merasa memperoleh rasa aman dengan terlindunginya dana mereka. Karena umumnya dana yang tersimpan itu berbentuk portofolio keluarga atau sekadar perusahaan bayangan saja. Selain itu, perusahaan jasa keuangan luar negeri juga memberikan kompensasi yang lumayan besar, hal ini membuat para wajib pajak tertarik menyimpan uangnya di luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. 3. Di negara Indonesia, belum ada aturan yang komprehensif mengenai boleh atau tidaknya menyimpan uang di luar negeri sehingga peluang ini dapat dipakai oleh para wajib pajak untuk menyimpan uang di luar negeri. Tetapi, tindakan tersebut jelas sangat tidak etis. Sebab, hasil dana yang diperoleh mereka sebenarnya sebagian besar berasal dari pendapatan mereka di dalam negeri. Jadi, seharusnya mereka membayar pajak di Indonesia, bukan malah menghindar ataupun membayar pajak rendah di negeri orang. 4. Mudahnya

menggunakan

jasa

pendirian

perusahaan

offshore,

membuat

siapapun

(perseorangan/perusahaan) akan sangat tertarik mendirikan perusahaan offshore untuk

menjalankan usahanya, membantu upaya untuk menghindari pajak, penyembunyian aset ataupun pencucian uang.

Alasan memilih berinvestasi di Tax Heavens

Gambar 3.1 Infografis Kriteria Negara Tax Haven Sumber : https://news.ddtc.co.id/infografis-pajak-kriteria-negara-tax-haven-6893

Mengacu kepada beberapa kriteria negara yang bisa disebut sebagai tax haven, alasan – alasan yang membuat perusahaan atau individu memutuskan untuk mengalihkan dan atau menyembunyikan aset – asetnya ke negara tax heavens adalah : 1. Tarif pajak yang kecil atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali terhadap suatu objek pajak tertentu. 2. Tidak memerlukan kehadiran fisik dari institusi atau struktur perusahaan. 3. Tidak menerapkan mekanisme exchange of information (Untuk kepentingan perpajakan). Tabel 3.1 Perbandingan Tax Rate Indonesia dengan Beberapa Negara Tax Haven

Negara

PPh Badan Indonesia 25% British Virgin Island 0% Bermuda Bahama Cayman Islands -

Tarif Pajak Bunga Dividen 15% 15% -

Royalti 15% -

Sumber : https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax

Dapat dilihat pada Tabel 3.1 bahwa beberapa negara yang termasuk tax haven menerapkan tarif yang rendah atau bahkan tidak mengenakan tarif sama sekali terhadap beberapa objek pajak tertentu. Contohnya pada negara British Virgin Island (BVI), yang merupakan salah satu negara yang paling banyak dijadikan tempat pengalihan aset. BVI menerapkan tarif PPh Badan sebesar 0% dari laba perusahaan, dan tidak menerapkan Pajak Potong Pungut (Withholding Tax/WHT) atas Bunga, Dividen, dan Royalti yang diterima. Alasan Berinvestasi pada Panama Banyak jutawan menyembunyikan nilai jumlah kekayaannya di Panama? Berikut adalah empat alasan utamanya : 1. Sejarah Panama sebagai negara jasa Berawal dari kesepakatan dengan Standard Oil, raksasa migas dunia besutan John Rockafeller, Panama bantu sediakan kapal-kapal tanker berbendera dirinya untuk mengangkut migas dari Texas, sehingga terhindar dari pajak produksi. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai peningkatan nilai pajak produksi pada perusahaanperusahaan yang memiliki kelengkapan armada distribusi. Melalui skenario pengangkutan hasil

produksi dengan kapal asing, maka perusahaan-perusahaan di AS pun tidak akan mengalami peningkatan nilai pajak. Selanjutnya, pada 1920-an, beberapa eksekutif Wall Street membantu Panama melegalkan kebijakan bebas pajak penghasilan kepada seluruh warganya. Adapun alasannya adalah karena Panama memiliki sebuah terusan penting yang menghubungkan jalur pelayaran Atlantik dan Pasifik, dan hal tersebut tentu akan menarik jumlah retribusi besar tanpa pajak. Hingga 60 tahun kemudian ketika diktator Manuel Noriega mulai berkuasa di Panama sejak 1983, ia membantu Medelin, kartel narkoba terbesar di dunia asal Kolombia, untuk menyembunyikan jumlah nilai kekayaannya yang berkisar 4 miliar dolar AS (sekitar Rp 52,8 triliun) per tahun di Panama. Meskipun Noriega telah dikenai sanksi internasional oleh AS atas tudingan pro komunis, namun Panama sudah terlanjur dikenal sebagai surga pencucian uang. 2. Hukum yang bersahabat Menurut undang-undang hukum bisnis Panama, perusahaan dapat didirikan dengan mudah, tidak mewajibkan retur pajak dan audit finansial, yang dalam beberapa kasus mampu memberi celah bagi pengusaha untuk menyembunyikan jumlah harta kekayaan sesungguhnya. Selain itu, pemerintah Panama juga menerapkan insentif pajak berupa pengurangan atau bahkan tidak bayar pajak sama sekali jika perusahaan yang terdaftar lokal berhasil melakukan kerja sama bisnis dengan pengusaha asing. 3.

Ekonomi berbasis dolar

Terkenal sebagai negara jasa dengan hukum yang ‘bersahabat’, Panama kian melengkapi ciri surga pajak ketika pemerintah menetapkan dolar AS sebagai mata uang resminya. Hal ini membuat transaksi keuangan di sana tidak serumit transaksi di negara-negara lain yang menggunakan mata uang selain dolar. 4. Berkah Terusan Panama Terusan Panama merupakan penghubung utama pelayaran antara Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik, di mana setiap tahunnya minimal menyumbang 6 persen GDP Panama. Meski berstatus kawasan internasional, namun kendali utamanya tetap ada di tangan pemerintah Panama yang dikenal memiliki hukum ‘bersahabat’, sehingga lagi-lagi memberikan celah yang cukup besar bagi pengusaha untuk mencuci uangnya.

Overview mengenai Panama Paper Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Rentang waktu dokumen ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Dokumen ini berukuran sekitar 2,6 terabita. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara, seperti Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan sekitar 40 negara lainnya, terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax havens).

BAB II PEMBAHASAN

Bagaimana kronologis kejadiannya? Kasus Panama Papers mencuat ke publik berawal dari bocornya data milik firma hukum Mossack Fonseca ketika koalisi media internasional yaitu International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) dan surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung menerima data dari seorang sumber anonim. Menurut ICIJ, data itu berupa e-mail spreadsheet keuangan, paspor, dan catatan-catatan perusahaan yang merinci bagaimana orang-orang kuat ini memanfaatkan bank, firma hukum, dan perusahaan-perusahaan kategori shell company untuk menyimpan aset mereka. Data itu membentang sekitar 40 tahun, dari 1977 hingga akhir 2015. Para wartawan berkomunikasi dengan sumber lewat saluran terenkripsi karena ia ingin identitasnya tidak diketahui: "Ada dua syarat. Nyawa saya terancam. Obrolan kita harus terenkripsi. Kita tidak boleh bertemu sama sekali." Wartawan Süddeutsche Zeitung Bastian Obermayer menyatakan bahwa sumbernya memutuskan untuk membocorkan dokumen tersebut karena ia menganggap Mossack Fonseca bertindak secara tidak etis. Menurutnya, "sumber mengira bahwa kantor hukum di Panama ini membahayakan dunia, dan sumber ingin mengakhirinya. Itu salah satu motivasinya." Ukuran dokumen yang dibocorkan ini mengalahkan Wikileaks Cablegate (1,7 GB), Offshore Leaks (260 GB), Lux Leaks (4 GB), dan Swiss Leaks (3,3 GB). Data bocoran ini terdiri dari surat elektronik, berkas PDF, foto, dan berkas pangkalan data internal Mossack Fonseca. Semua data diterbitkan mulai tahun 1970-an sampai musim semi 2016. Panama Papers mencantumkan nama 214.000 perusahaan. Terdapat folder untuk setiap perusahaan cangkang (shell company) yang berisi surel, kontrak, transkrip, dan dokumen pindaian. Bocoran ini terdiri dari 4.804.618 surel, 3.047.306 berkas format pangkalan data, 2.154.264 PDF, 1.117.026 foto, 320.166 berkas teks, dan 2.242 berkas berformat lain. Semua data ini diindeks secara rapi. Pengindeksan dilakukan menggunakan perangkat lunak berbayar bernama Nuix yang juga dipakai oleh para penyidik internasional. Dokumen

menjalani proses OCR oleh komputer berkecepatan tinggi agar datanya dapat dibaca dan dicari secara digital. Daftar tokoh penting diperiksa ulang dengan dokumen yang diproses tadi. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan tokoh, peran, arus uang, dan keabsahan strukturnya. Berikut ini adalah timeline investigasi pada kasus Panama Papers berdasarkan sumber yang diperoleh oleh penulis: 25 Februari 2015 Surat kabar Jerman yaitu Süddeutsche Zeitung mengungkapkan di media cetak bahwa mereka telah menyerahkan file-file yang bocor dari database internal Mossack Fonseca. Selama beberapa bulan mendatang, data internal perusahaan sebesar 2,6 terabyte akan diserahkan kepada wartawan oleh sumber anonim yang tidak ingin diungkap namanya. Juni 2015 Empat puluh jurnalis dari berbagai organisasi berita termasuk Le Monde, The Guardian dan BBC diundang ke International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) di Washington untuk membahas kolaborasi. September 2015 Katharine Viner, pemimpin redaksi, dan Paul Johnson, wakil editor, terbang ke Munich untuk mengamankan partisipasi Guardian dalam konsorsium jurnalis yang menyelidiki kasus tersebut. Desember 2015 Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa besarnya ukuran dan kerumitan operasi pencucian uang (money laundering) milik Rusia senilai $ 2 milyar yang dimiliki oleh teman-teman dekat Vladimir Putin telah muncul. The Guardian menjadi tuan rumah KTT selama dua hari yang dihadiri oleh wartawan dari Perancis, Jerman, Swiss dan Washington untuk mendalami kasus Panama Paper tersebut. 28 Januari 2016 Dua perwakilan dari firma hukum Mossack Fonseca ditangkap di Brasil, sehubungan dengan skandal Petrobras. Mereka kemudian dibebaskan, sementara dua lainnya melarikan diri dari negara itu. Mulai saat itu, risikonya tinggi sehingga unsur-unsur penyelidikan Panama Papers akan bocor sebelum hari publikasi yang dijadwalkan.

4 Maret 2016 Mossack Fonseca diberitakan dalam surat dari ICIJ dan Süddeutsche Zeitung bahwa para wartawan telah melihat informasi mengenai ribuan perusahaan yang didirikannya selama mereka beroperasi beberapa puluh tahun yang lalu di Panama. 11 Maret 2016 Nama Perdana Menteri Islandia mulai disangkutpautkan dengan kasus tersebut, sehingga membuat para wartawan televisi ingin mewawancarainya. Ketika ia keluar dari sebuah wawancara televisi, rekaman hasil wawancara itu akan disimpan sampai hari publikasi. Begitu juga dengan Kantor Mossack Fonseca di Panama yang dikelilingi oleh kru televisi, semuanya menyiapkan film dokumenter Panama Papers. Rekan pendiri Ramón Fonseca mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat resmi presiden Panama, Juan Carlos Varela. 15 Maret 2016 Anna Pálsdóttir, istri Gunnlaugsson (Perdana Menteri Islandia), membauat deklarasi tanpa kompromi tentang perusahaan off-shore yang dimiliki suaminya di halaman Facebook-nya di mana dia mengklaim bahwa suaminya hanya memegang saham karena kesalahan administrasi saat itu. 28 Maret 2016 Kremlin menginformasikan media Rusia bahwa mereka telah menerima surat dari sejumlah jurnalis yang merencanakan "serangan informasi" terhadap Vladimir Putin, yang dipimpin oleh ICIJ. 6:48 PM , Minggu 3 April 2016 Edward Snowden men-tweet tautan ke artikel surat kabar Jerman yaitu Süddeutsche Zeitung dengan judul “A Storm is Coming” 19:00 PM, Minggu 3 April 2016 Kisah pembuka Panama Papers dipublikasikan secara serentak di seluruh dunia. Mulai dari BBC dan Le Monde hingga Pusat Jurnalisme Investigatif Korea dan surat kabar online berbahasa Prancis Inkyfada di Tunisia.

(ICIJ) merilis artikel investigasi tentang kebocoran dokumen

finansial yang mengungkap perusahaan di kawasan bebas pajak (offshore) milik orang kaya di

seluruh dunia. Namun, ICIJ belum mengungkap daftar nama yang lengkap. Total dokumen yang bocor melebihi 11,5 juta dokumen. 5 April 2016 Satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam investigasi yaitu majalah Tempo, mengungkap beberapa nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama. Mereka adalah pebisnis Sandiaga Uno, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, dan taipan minyak Muhammad Riza Chalid. Nama-nama lain, menurut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, baru akan dikeluarkan setelah mendapat izin dari ICIJ. Saat dikonfirmasi Rappler, Sandiaga membenarkan kepemilikan atas perusahaan offshore. “Dalam proses investasi dan penciptaan lapangan kerja sangat lazim menggunakan jasa penyedia offshorecorporations, tentunya semua dalam koridor hukum,” kata Sandiaga. Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, yang namanya juga ada dalam daftar, mengundurkan diri dari jabatannya. Sehari sebelumnya, ribuan rakyat Eslandia berdemo di depan gedung Parlemen menuntut Gunnlaugsson untuk meletakkan jabatannya. 7 April 2016 Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan akan menggunakan nama-nama di dokumen Panama untuk pengejaran wajib pajak di luar negeri. Pada hari yang sama, pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani, mengundurkan diri dari komite etik. Namanya juga tercantum dalam dokumen Panama. Komite etik FIFA saat ini tengah memastikan apakah ada aturan internal FIFA yang dilanggar oleh Damiani. 11 April 2016 Bambang mengaku telah mencocokkan data pengusaha dan perusahaan pengemplang pajak yang dimiliki pemerintah dengan dokumen Panama. Ia menemukan banyak kecocokan. "Kami meyakini kecocokannya itu 79 persen dan diyakini memiliki uang di luar negeri," kata Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

12 April 2016 Giliran Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis yang santer dibicarakan lantaran masuk dalam dokumen Panama. Ia disebut-sebut sebagai pemilik Sheng Yue International Limited. Awalnya Harry membantah memiliki perusahaan offshore itu. Namun, akhirnya ia mengakui kebenaran informasi itu. Menurut Harry, perusahaan itu merupakan permintaan anaknya. “Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan,” kata Harry saat memberikan pernyataan di Gedung DPR. Kelak, perusahaan itu akan menjadi usaha bersama dengan menantunya yang berasal dari Chile. Bahkan, Harry pun mengakui menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. Namun, karena sibuk ia tak sempat mengundurkan diri. Dia baru melepas jabatannya setahun setelah menjabat Ketua BPK. “Dan sepanjang saya menjadi direktur memang tidak ada transaksi di perusahaan tersebut,” kata dia. Harry bahkan mempersilakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memeriksa apakah ia termasuk Warga Negara Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri. 25 April 2016 Tempo kembali mengungkap nama baru dari dokumen Panama, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. Ia tercatat sebagai direktur Mayfair International Ltd, yang berbasis di Seychelles sejak 29 Juni 2006. Mayfair International Ltd sendiri diketahui dimiliki oleh dua perusahaan, yakni PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi. PT Toba Bara Sejahtera, perusahaan milik Luhut, pada 2011 mencantumkan PT Buana Inti Energi sebagai mitra. 9 Mei: Raja Arab Saudi sponsori kampanye PM Israel Netanyahu Anggota parlemen dan Ketua Partai Buruh Israel, Isaac Herzog, mengungkapkan bahwa Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz membiayai kampanye pemilu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. "Pada Maret 2015, Raja Salman telah mendepositkan 80 juta dolar AS untuk mendukung kampanye Netanyahu melalui seorang berkebangsaan Suriah-Spanyol bernama Mohamed Eyad Kayali,” kata Herzog, mengutip Panama Papers yang dibocorkan, pada Senin, 9 Mei, seperti dilaporkan Middle East Observer.

“Uangnya didepositkan ke akun milik perusahaan yang berkedudukan di British Virgin Islands yang dimiliki oleh miliuner dan pebisnis Israel Teddy Sagi, yang telah mengalokasikan uangnya untuk mendanai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,” ujar Herzog. Tokoh atau aktor atau frudsternya dan modus yang dilakukan

Kemungkinan Kecurangan (Fraud) yang terjadi pada Kasus Panama Papers Dengan terkuaknya dokumen rahasia milik 214.000 perusahaan cangkang (Shell Company / SPV) bentukan dari Firma Hukum Mossack Fonseca di daerah surga pajak Panama, banyak yang mengaitkannya hal ini dengan upaya pengindaran pajak di negara asal mereka. Terlebih lagi publik dibuat terperanjat ketika ditemukan banyak nama-nama pesohor baik itu pemimpin negara, politikus, milyarder, artis, atlet sampai teroris dan mafia ada dalam daftar pemilik dari perusahaanperusahaan tersebut. Secara lebih lanjut, dugaan pengindaran pajak tersebut menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan kecurangan-kecurangan lain yang ada dibalik kasus tersebut. Merujuk kepada tipetipe kecurangan (fraud) yang ada, berikut penjelasan mengenai kemungkinan kecurangan (fraud) yang terjadi dibalik kasus Panama Papers ini, yaitu : - Korupsi (Corruption) Korupsi adalah perbuatan yang tidak jujur yang biasanya berhubungan dengan jabatan. Hal ini berkaitan erat dengan suap, konflik kepentingan dan gratifikasi. Sheel Company / SPV digunakan untuk menerima dana suap, pemerasan, gratifikasi dan penyamaran kepentingan. Oleh karena kepemilikan SPV biasanya tidak dimiliki 100% oleh controlling entity, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang ada dibalik penggunaan SPV ini. Hal ini akan membuat seolah-olah rangkaian tindakan berhenti di SPV.

Tindakan ini juga masuk ke dalam ranah pencucian uang (money laundry), yaitu dengan menyembunyikan dana hasil korupsi sebelumnya ke dalam SPV yang dimiliki dan menggunakannya seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah.

- Penyalahgunaan Aset (Assets Missappropriation) Aset-aset yang dimiliki SPV yang digunakan oleh controlling entity tidak akan tersita oleh pengadilan jika controlling entity mengalami kebangkrutan. Selain itu juga SPV dapat bertindak sebagai shell company yang menyamarkan kepemilikan.

- Financial Statements Fraud Pemanfaatan SPV salah satunya bisa untuk melakukan underestimate revenue yang kemudian bertujuan untuk menghindarkan pajak. Biasanya praktik yang dilakukan adalah menjual barang dagangan dari cost center ke SPV denga harga yang cukup murah kemudian SPV akan

menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal, sehingga keuntungan masuk di SPV yang biasanya berada di negara surga pajak (tax heaven) tersebut

Kecurangan (fraud) yang dijelaskan di atas adalah masih bersifat kemungkinan yang berasal dari pengembangan dugaan-dugaan penulis dari informasi-informasi yang tersedia. Hal ini berdasarkan, dari berbagai sumber yang penulis dapatakan, belum ada yang menyatakan dengan tegas melalui hasil investigasi bahwa upaya penghindaran pajak yang sebelumnya telah disebutkan menggiring kepada kecurangan-kecurangan lain yang lebih besar seperti kemungkinan yang penulis jelaskan di atas.

Langkah-langkah Audit yang dapat dilakukan atas Kemungkinan Kecurangan (Fraud) tersebut Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya kecurangan (fraud). Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya kecurangan (fraud.) Audit tersebut akan menghasilkan red flag atau sinyal atas adanya suatu ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan. Berdasarkan pemahaman awal penulis, teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik seharusnya sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya kecurangan (fraud) yang kemungkinan atau dicurigai terjadi. Hal ini berbeda dengan audit laporan keuangan biasa yang dilakukan oleh auditor eksternal yang berfokus dalam mencari bukti untuk merumuskan sebuah opini mengenai penyajian laporan keuangan yang telah wajar dan bebas dari salah saji yang material.

Selayaknya sebuah perikatan audit pada audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal, langkah awal audit untuk mengungkap kemungkinan kecurangan (fraud) pastilah juga didahului dengan tahap perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan pengidentifikasian masalah yaitu dengan auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran. Secara lebih terperinci, menurut J.Tanzil berikut tahapan-tahapan audit forensik yang umumnya dilakukan oleh auditor untuk mengungkap suatu kecurangan (fraud): 1.

Identifikasi masalah Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.

2.

Pembicaraan dengan klien Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.

3.

Pemeriksaan pendahuluan Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.

4.

Pengembangan rencana pemeriksaan Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.

5.

Pemeriksaan lanjutan Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.

6.

Penyusunan Laporan Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah: 1. Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. 2. Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan. 3. Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut.

Penjelasan di atas adalah bagaimana suatu tahapan audit forensik tersebut dilakukan. Tetapi terkait dengan Kasus Panama Papers ini, secara lebih detail penulis ingin membahas langsung kepada teknik-teknik yang menurut pembahasan penulis bisa dilakukan oleh auditor untuk membuktikan kemungkinan kecurangan (fraud) tersebut, yaitu : 1.

Menghitung Kekayaan Bersih (Net Worth) Hal ini bisa dilakukan untuk membuktikan adanya penghasilan yang tidak sah dan melawan hukum. Apabila ini terkait dengan pejabat negara, auditor bisa meminta laporan kekayaan pejabat negara yang bersangkutan dan aliran dana masuk dan keluar dari rekening-rekening bank yang dimilki bersangkutan melalui PPATK. Pemerikasan dapat dihubungkan dengan besarnya pajak yang dilaporkan dan dibayar setiap tahunnya. Laporan harta kekayaan pejabat ini bisa dijadikan dasar dari penyelidikan. Penelusuran ini tentunya harus menyeluruh termasuk kepada kemungkinan yang bersangkutan memiliki aset dan aliran dana keluar atau masuk dari dan ke luar negri.

2.

Ikuti Alur Dana (Follow the Money) Ini dilakukan dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan dari arus uang sampai arus uang tersebut berakhir. Naluri penjahat selalu menutup rapat identitas pelaku, berupaya memberi kesan tidak terlihat atau tidak di tempat saat kejadian berlangsung. Dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat penghentian terakhir. Tempat inilah yang memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku kecurangan (fraud). Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada aliran dana dari yang bersangkutan yang terbukti berhenti di perusahaan cangkang yang tercatat dalam Panama Papers tersebut.

3.

Wawancara Mendalam (Deep Interview) Ini dilakukan terhadap para informan yang dianggap memmpunyai akses dan informasi terhadap kemungkinan adanya kecurangan (fraud) tersebut. Secara lebih detail, pewawancara juga bisa diikutsertakan ahli semiotika (pembaca ekspresi) guna mengetahui informasi yang disampaikan oleh informan tersebut adalah benar dan tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh informan.

4.

Membuka Peluang untuk Whistle Blower Adanya whistle blower yang dirahasiakan identitasnya dan dipastikan keselamatan dan keamanannya ketika berani menyampaikan jika ternyata memang ada kecurangan (fraud) yang terjadi, bisa sangat membantu mempercepat proses audit yang dilakukan. Oleh karena itu, auditor harus benar-benar memiliki prosedur yang jelas untuk hal ini dan benar dapat menjamin kerahasiaan identitas whistle blowr tersebut.

BAB III PENUTUP Lesson Learned Terungkapnya skandal Panama Papers membuktikan dengan jelas bahwa pajak yang sifatnya wajib dan mengikat dianggap sebagai beban yang cukup serius bagi kalangan atas yang terjerat dalam kasus ini. Kegiatan investasi dan mendirikan perusahaan di negara-negara tax haven bukan sesuatu yang ilegal, namun tidak melaporkannya dalam SPT untuk menghindari pajak merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang. Jumlah pajak yang harus dibayarkan dianggap begitu besar sehingga terjadi kasus penggelapan pajak untuk menghindari pembayaran pajak atau menekan jumlah pajak. Sesuai dengan UU PPh pasal 4 ayat (1) kekayaan dan aset yang ada di luar negeri pun juga harus dilaporkan dalam SPT karena kekayaan dan aset tersebut merupakan objek pajak. Jika tidak melaporkan dengan benar maka dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun kurungan karena tidakan tersebut melanggar UU KUP Pasal 38 dan 39 ayat (1). Pepatah lama mengatakan, 'sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga'. Jutaan dokumen finansial rahasia bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan, disembunyikan di surga bebas pajak. Skandal yang terungkap tersebut tentu merugikan Negara atau berkurangnya kekayaan Negara (asset forfeiture) yang jumlah yang cukup signifikan. Dan kaitannya kasus tersebut dengan teori audit maka masuk pada kesalahan yang disengaja atau kesalahan tersebut merupakan kecurangan (fraudulent). Sebagai contoh adalah penyelundupan dan penggelapan pajak. Saran Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah: 1.

Menjadi pribadi yang baik, jujur, dan taat pada aturan, sehingga sebaiknya melaporkan jumlah aset yang kita miliki baik di Indonesia maupun di luar negeri

2.

Pemerintah hendaknya meminta perusahaan atau nama yang masuk dalam Panama papers, untuk melaporkan transaksi yang dilakukan.

3.

Apabila ada pajak terutang yang belum dibayar maka wajib pajak tersebut harus membayar, termasuk dendanya bila ada.

4.

Jika terbukti tokoh yang bersalah atau perusahaan yang terdaftar illegal harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-undang.

5.

Pemerintah harus mencari cara agar investor lokal mau menanam dananya di Indonesia bukan di luar negeri. Selain itu meningkatkan kewaspadaan terhadap investor lokal yang mempunyai kekayaan di luar negeri agar dapat ditelusuri dan diteliti banyaknya kekayaan yang dimiliki. Sehingga penerimaan dari sektor pajak pun meningkat yang juga meningkatkan pendapatan negara. Kejelasan aturan yang berlaku, kemudahan dalam menanamkan modal, keamanan yang terjamin, dan kestabilan ekonomi juga perlu diperbaiki agar investor nyaman ketika berinvestasi di negara Indonesia ini