P3 BAHASA INDONESIA KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL ADA BATASANNYA REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo, menyetujui bahwa masyarakat dihadapkan pada situasi di mana media sosial digunakan untuk menghakimi atau menistakan pihak lain. Masyarakat juga dihadapkan pada fenomena penggunaan media sosial untuk memamerkan sikap acuh tak acuh, memperbaiki dan kebencian terhadap kelompok tertentu. Menurut Agus, media sosial memang merupakan sarana untuk mewujudkan kebebasan dan kebebasan berekspresi. Namun perlu ditegaskan sebagai kebebasan berekspresi melalui media mana pun tidak sebebas-bebasnya tanpa batas dan etika. "Kebebasan setuju oleh hak-hak orang lain untuk menyetujui hak, hak-hak setiap orang untuk mendapati ruang publik yang beradab dan menyejukkan," kata Agus dalam siaran persnya, Kamis (3/11). Agus mengatakan ruang publik semua orang, oleh karena itu siapa pun yang berbicara di ruang publik harus memiliki kedewasaan, sikap bertanggung jawab dan mampu berempati untuk orang lain. "Kebebasan menyetujui yang tanpa etika dan sikap menghargai orang lain akan menerima anarkhi," katanya. Oleh karena itu, menurut Agus, sangat penting untuk mengingatkan kepada semua pihak, khusus tidak-tidak-politik untuk tidak menggunakan media sosial maupun media massa untuk memfasilitasi penyebaran permusuhan, kebencian, sikap acuh-tak-acuh yang berdimensi politik, agama, ikatan juga golongan. "Media sosial dan media massa harus ditempatkan sebagai sarana untuk berbagi dan mewujudkan empati sosial," katanya
Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada banyak masukkan dari rakyat, dan pemimpin juga akan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya, dan rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan suatu bangsa.
Menurut saya, pelanggaran HAM tersebut dapat dikurangi dengan adanya kesadaran dari setiap warga masyarakat termasuk diri kita sendiri. Jika setiap warga mengakui hak orang lain, maka tidak akan ada pelanggaran terhadap HAM. Jika semua sadar akan pentingnya HAM, maka pasti tidak akan ada yang mau melanggar HAM, karena dirinya sendiri pun tidak mau menjadi korban pelanggaran HAM. Sehingga tercipta suasana saling menghargai sesama manusia.
Suasana saling menghargai sesama manusia tersebut bisa mengurangi pelanggaran HAM, terutam hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Suasana tersebut bisa terwujud dengan adanya sikap toleransi, rendah hati, tidak memaksakan kehendak dan menerima keputusan kelompok dengan lapang dada. Kita tentu tidak ingin jika hak kita dikekang oleh orang lain, karena itu mulailah untuk menghargai orang lain. Orang lain pun akan merasa tertarik dengan sikap kita dan akan mulai bersikap demikian, terutama apabila pemimpinnya sendiri yang memiliki sifat demikian. Jika sifat-sifat tersebut dimiliki oleh para pemimpin, maka bangsa yang dipimpinnya pun dapat maju, dan pelanggaran HAM terutama hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat dikurang.
Pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan beserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dari uraian penggalan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan meskipun kemerdekaan itu ada dan diakui akan tetapi pelaksanaanya tetap diatur dalam undang-undang, pada dasarnya kemerdekaan itu mengandung makna kebebasan yaitu bebas melakukan apa saja namun tidak seenaknya yang penuh dengan tanggng jawab sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian setiap manusia dituntut untuk belajar menghargai setiap perbedaan dalam berpendapat dan mampu mengembangkan sikap hidup yang mendukung kelangsungan hidup bermasyarakat.