Npwp

http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/NPWP/NPWP.htm APA SIH NPWP ITU? NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administratip perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. KALAU SUDAH BER-NPWP OTOMATIS HARUS MEMBAYAR PAJAK? Belum tentu. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan yang memperoleh penghasilan di atas PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka akan terhutang Pajak Penghasilan. Kalau saya karyawan dengan satu pemberi kerja Kalau saya karyawan dengan penghasilan lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_pokok_wajib_pajak Nomor pokok wajib pajak Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi, cari

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Daftar isi [sembunyikan] •

1 Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP

•

2 Tatacara Pendaftaran NPWP

•

3 Fungsi NPWP

•

4 Wajib Pajak Pindah

•

5 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

•

6 Penerbitan NPWP Secara Jabatan

•

7 Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP

[sunting] Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP •

Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

•

Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

•

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

•

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

•

WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

[sunting] Tatacara Pendaftaran NPWP Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan: 1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. 2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : 1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; 2. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 3. Untuk WP Badan : 1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; 2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif; 3. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong: 1. Fotokopi KTP bendaharawan; 2. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan. 5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:

1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation; 2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation; 3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation. 1. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar. 2. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

[sunting] Fungsi NPWP •

Sarana dalam administrasi perpajakan.

•

Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

•

Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

•

Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

[sunting] Wajib Pajak Pindah Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa) 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya. 2. Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah atau Kepala Desa.

[sunting] Penghapusan NPWP dan Persyaratannya 1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang; 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; 3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;

4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP; 6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

[sunting] Penerbitan NPWP Secara Jabatan KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak.

[sunting] Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_pokok_wajib_pajak" Kategori: Perpajakan di Indonesia

LALU BERAPA SIH BESARNYA PTKP? a. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak; b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; c. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

SETELAH MEMPUNYAI NPWP APA SAJA KEWAJIBAN SAYA? 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. 2. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Dari SPT tersebut akan dapat diketahui berapa Pajak yang terhutang, berapa

pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa kekurangan/kelebihan pembayaran pajak dalam tahun itu.

BERAPA SIH TARIF PAJAK PENGHASILAN UNTUK ORANG PRIBADI?

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% (dua puluh lima juta rupiah) (lima persen) di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 10% s.d. Rp 50.000.000,00 (sepuluh persen) (lima puluh juta rupiah) di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 15% s.d. Rp 100.000.000,00 (lima belas persen) (seratus juta rupiah) di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 25% s.d. Rp 200.000.000,00 (dua puluh lima persen) (dua ratus juta rupiah) di atas Rp 200.000.000,00 35% (dua ratus juta rupiah) (tiga puluh lima persen) LALU BAGAIMANA CARA MENGHITUNG PAJAK SAYA? Tn. A seorang pedagang kelontong mempunyai istri dan 3 orang anak. Penghasilan bersih tokonya tahun 2005 sebesar Rp. 17.000.000,PPh yang terhutang tahun 2005 adalah sebagai berikut : a. Penghasilan neto Rp. 17.000.000,b. Dikurangi PTKP : • Tn. A Rp. 12.000.000,• Istri Rp. 1.200.000,• 3 anaknya Rp. 3.600.000,Jumlah PTKP Rp. 16.800.000,--------------------c. Penghasilan Kena Pajak 2005 d. PPh terhutang : 5% X 200.000 =

Rp. Rp.

200.000,10.000,-

Dengan demikian hanya sebesar Rp. 10.000,- yang wajib disetor Tn.A sebagai pajak penghasilan tahun 2005.