New Text Document

Replikasi Neoliberalisme Bedjaoui (1985) dalam Towards A New International Economic Order menyatakan bahwa warisan hukum internasional selama ini tidak pernah bergeser dari monopoli negaranegara besar. Hukum internasional terus menerus menyelundupkan ciri khas dominasi dalam kaidah yang mengatur hubungan antara negara maju dan negara berkembang. Berbagai upaya melepaskan diri dari jeratan tersebut menemui kelembaman (inertia) karena kolonialisme terlanjur meresap ke dalam struktur. Struktur terhegemoni ini tercipta melalui penjajahan dan berlanjut dengan adopsi model pembangunan pasca kemerdekaan. Selama konsep pembangunan mengambil pola serta standar normatif dan orientasi nilai budaya Barat (baca AS) sebagai parameter �kemajuan� tunggal maka proses yang terjadi tak lebih dari modernisasi ala westernisasi (western developmentalism) (Peet and Hartwick, 1999). Pembangunan telah mengambil pola replikasi dan imitasi (peniruan) secara totalitas terhadap gaya-hidup, tatakelembagaan ekonomi dan sosial, tata-pemerintahan, sistem ketata-negaraan dan hukum, serta mekanisme produksi-distribusi ekonomi ala Barat (AS). Sebagai hasilnya adalah ketergantungan sekaligus keterjebakan kontrol oleh negara kuat (baca AS) dan rontoknya identitas dan kemampuan bangsa lemah. Kontrol itu termasuk dalam ruang mindset yang sedemikian rupa terkungkung dalam alam penjajahan sehingga tak menghasilkan sedikitpun keberanian untuk berpikir diluar kotak. Inilah yang agaknya menjadi alasan mengapa presiden SBY menyatakan perubahan tak bisa dilakukan tanpa mengikutsertakan AS. Mengapa neoliberalisme terus bercokol selama lebih dari 40 tahun di tanah air dan armada yang dimotori intelektual muda lulusan AS sangat leluasa mengabdikan diri pada kepentingan negara almamater mereka. Negara Obama. Semua karena struktur terhegemoni yang diwariskan dan dijaga hingga melintasi generasi. Hingga kini, korporasi asing menguasai 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan migas Indonesia dengan Chevron Pacific dan Conoco Phillips �keduanya milik AS- menduduki tempat teratas produsen migas Indonesia. Terungkapnya bukti keterlibatan lembaga donor bilateral AS (USAID) dalam merancang UU Minyak dan Gas Nomor 22/2001 semakin menegaskan bahwa cengkeraman AS dilakukan dengan berbagai cara. USAID bersama lembaga keuangan Asia Development Bank (ADB) dan Bank Dunia juga terungkap telah mendukung pemerintah menghapus subsidi BBM, membangun pondasi menuju liberalisasi migas Indonesia. Ini belum termasuk fakta keterlibatan mereka dalam demokratisasi politik dan kepemimpinan yang semakin mengekalkan kompradorisasi serta dependensi terhadap kepentingan AS dan sekutunya. Lalu dengan cara apa, bersama Obama, semua itu bisa diakhiri ? NIeO uysang diformulasikan oleh PBB dengan tujuan untuk memasukkan komponen keadilan: Redististribusi terhadap kekayaan meluli perubahan mekanisme distribusi terasuk perdagangan sistem meoter dan peruusahaan model pembangunan dan teknologi yang tepat terhadap sistem nilai budaya dunia ketiga kesempatan memperluas pasar. MNC dapat menjal produk mereka ke negara lain dan dapat beli bahan mentah degan harga termurah dan bbas buruh murah. MNC dapat mendapat bahan mentah ereka dimana2 (Perusahaan Amerika yang tanam nanas di Filipina) Peraturan lingkungan hidup. mNc memindahkan polusinya di negara dunia ketiga