Narkoba
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Narkoba as PDF for free.
More details
- Words: 2,557
- Pages: 14
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA
DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN TRAINING OF TRAINERS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGAN KERJA TAHUN 2003 TANGGAL, 2-5 JUNI 2003 DI GRAHA DINAR, CISARUA-BOGOR
1
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA
I.
PENDAHULUAN. SEJARAH MARAKNYA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DAPAT DITELUSURI RATUSAN TAHUN YANG LALU DIMANA OBAT-OBATAN PSYCHOACTIVE DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENGOBATAN KEAGAMAAN (RELIGIOUS) DAN SEBAGAI HIBURAN (RECREATIONAL PURPOSE). DAN PADA AKHIR ABAD KE-19, DENGAN SEMAKIN BERKEMBANGNYA ILMU KIMIA DAN FARMAKOLOGI MASYARAKAT MULAI MENSINTESAKAN BERBAGAI ZAT YANG SANGAT KUAT DAN BERSIFAT AMAT ADDICTIVE YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECANDUAN SEPERTI MISALNYA COCAINE DAN HEROIN. PERANGKAT PELAKSANA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA DIKOORDINA SIKAN OLEH BAKOLAK INPRES 6/1971 SEBAGAI FOCAL POINT. DENGAN SEMAKIN MARAKNYA PERDAGANGAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA MASA KRISIS EKONOMI (1997 – 1999), MAKA PEMERINTAH PADA MASA REFORMASI MERASA PERLU UNTUK MEREVISI LEMBAGA BAKOLAK INPRES 6/1971 SEKALIGUS MEMPERKUAT POSISINYA SEBAGAI LEMBAGA YANG BERADA LANGSUNG DIBAWAH PRESIDEN DAN DIPIMPIN OLEH KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SECARA EX OFFICIO. BADAN BARU YANG BERNAMA “ BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL “ (BKNN) INI MULAI BEKERJA AKTIF SEJAK TAHUN 2000 DAN MENGAMBIL ALIH FUNGSI BAKOLAK INPRES 6/1971 TERMASUK MENJADI FOCAL POINT KERJASAMA ASEAN. BKNN MEMILIKI FUNGSI KOORDINATIF. DARI SUSUNAN KOMPOSISI PERSONELNYA TERLIHAT DENGAN JELAS BAHWA BADAN INI BERSIFAT LINTAS SEKTORAL. WALAUPUN TIDAK MEMILIKI WEWENANG YANG LUAS SEPERTI PENANGKAPAN, PENYITAAN DAN PENUNTUTAN YANG
2
DILAKUKAN DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) DAN BADANBADAN SEJENIS DI BEBERAPA NEGARA ASEAN LAINNYA, NAMUN DIHARAPKAN BKNN DAPAT BERTINDAK SEBAGAI LOKOMOTIF PEMBERANTASAN MASALAH NARKOBA DI INDONESIA. SETELAH BERJALAN KURANG LEBIH 2 (DUA) TAHUN, BKNN MASIH JUGA DIRASAKAN KURANG MENGGIGIT, DAN DARI BERBAGAI KALANGAN MASYARAKAT MENUNTUT AGAR LEBIH OPERASIONAL, MAKA BERDASARKAN HAL ITULAH PRESIDEN MERUBAH KEPUTUSANNYA YANG DITUANGKAN DALAM KEPPRES RI NOMOR 17 TAHUN 2002, TANGGAL 22 MARET 2002 MENJADI BADAN NARKOTIKA NASIONAL. DISAMPING ITU MPR-RI JUGA TELAH MENGELUARKAN KETETAPAN MPR-RI NOMOR : VI/MPR/2002, YANG MEREKOMENDASIKAN KEPADA PRESIDEN SEBAGAI BERIKUT :
II.
-
MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP PRODUSEN, PENGEDAR, DAN PEMAKAI SERTA MELAKUKAN LANGKAH KOORDINASI YANG EFEKTIF, ANTISIPATIF, DAN EDUCATIF DENGAN PIHAK TERKAIT DAN MASYARAKAT.
-
MENGUPAYAKAN UNTUK MENINGKATKAN ANGGARAN GUNA MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
-
BERSAMA DPR, MEREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
DENGAN DEMIKIAN PEMERINTAH TELAH MENINDAK-LANJUTINYA DENGAN MENGELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. INPRES TERSEBUT MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA MENTERI, PANGLIMA TNI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, KEPALA LEMBAGA DEPARTEMEN DAN NON DEPARTEMEN, KEPALA KESEKRETARIATAN TERTINGGI / TINGGI NEGARA, PARA GUBERNUR SAMPAI KEPADA PARA BUPATI WALIKOTA, AGAR DALAM MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGANNYA SELALU BERKOORDINASI DENGAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL. PERKEMBANGAN KASUS NARKOBA
3
MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA MERUPAKAN MASALAH SERIUS YANG HARUS DICARIKAN JALAN PENYELESAIANNYA DENGAN SEGERA. BANYAK KASUS YANG MENUNJUKKAN BETAPA AKIBAT DARI MASALAH TERSEBUT DIATAS TELAH MENYEBABKAN BANYAK KERUGIAN, BAIK MATERI MAUPUN NON MATERI. BANYAK KEJADIAN, SEPERTI PERCERAIAN ATAU KESULITAN LAIN BAHKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN OLEH KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG. SECARA UMUM PERMASALAHAN NARKOBA DAPAT DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN YANG SALING TERKAIT, YAKNI : PERTAMA : KEDUA
:
KETIGA
:
ADANYA PRODUKSI NARKOBA SECARA GELAP (ILLICIT DRUG PRODUCTION). ADANYA PERDAGANGAN GELAP NARKOBA (ILLICIT TRAFFICKING). ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DRUG ABUSE).
KETIGA HAL ITULAH SESUNGGUHNYA MENJADI TARGET SASARAN YANG INGIN DIPERANGI OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL DENGAN GERAKAN ANTI MADAT SEDUNIA. MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN YANG TERUS MENINGKAT, SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. INDONESIA BUKAN HANYA SEBAGAI TEMPAT TRANSIT DALAM PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA, TETAPI TELAH MENJADI TEMPAT PEMASARAN DAN BAHKAN TELAH MENJADI TEMPAT UNTUK PRODUKSI GELAP NARKOBA. SITUASI KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR DAPAT DIGAMBARKAN MELALUI DATA ANGKA KEJAHATAN, JUMLAH TERSANGKA SERTA BARANG BUKTI YANG BERHASIL DISITA.
4
1.
2.
JUMLAH KASUS DAN TERSANGKA NO
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1998 1999 2000 2001 2002 2003(Mar)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
821 1.775 3.344 3.276 3.551 -
82,1% 96,8% 96,1% 90,6% 94,7% -
1.308 2.590 4.955 4.924 5.310 1.098
1.259 2.542 4.887 4.674 5.228 1.079
49 48 68 50 82 19
TAHUN
GANJA 1998 1.071.862,7gr 47.515 btg 1999 4.488.030,7gr 78.072 btg 2000 6.332.908,1gr 49.520 btg 2001 27.391.071,2gr 20.613 btg 2002 58.238.990,2gr 366.614 btg 2003(Mar) 4.198.658,4gr 1.603 btg
JUMLAH BARANG BUKTI HEROIN MORPHIN KOKAIN 27.761,26gr 4.748,1 gr
HASHISH 920,04 gr
14.049,2gr
3.174 gr
499,8 gr
300.004,5gr
22.655,8gr
223 gr
17.414,5 gr
3.885,64 gr
16.642,2gr
0,68 gr
30.120,6 gr
5.631,8 gr
17.902,2gr
-
2.303,7 gr
687 gr
7.021,2gr
-
8,5 gr
-
JUMLAH BARANG BUKTI PSIKOTROPIKA NO
4.
999 1.833 3.478 3.617 3.751 783
JUMLAH TERSANGKA TOTAL WNI WNA
JUMLAH BARANG BUKTI NARKOTIKA NO
3.
JUMLAH KASUS TOTAL SELESAI PROSENTASE
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5.
1998 1999 2000 2001 2002
6.
2003(Mar)
JUMLAH BARANG BUKTI ECSTASY SHABU-SHABU 119.655 tablet 8.128,22 gr 29.510,75 tablet 218.625,375 gr 109.567,25 tablet 76.703,84 gr 90.523,25 tablet 48.848,62 gr 63.670,5 tablet 392.769,75 gr 360 gr bahan 13.065,75 tablet 3.203,93 gr
DAFTAR G 589.210 tablet 545.722 tablet 382.174 tablet 375.640,5 tablet 306.589 tablet 3.300 injeksi 42.001,5 tablet
KASUS NARKOBA TAHUN 2002 – 2003 YANG MENONJOL :
5
III.
a.
KASUS CLANDESTINE LABORATORY (PABRIK GELAP) ECSTASY TANGERANG, TERSANGKA ANG KIEM SOEI, DENGAN BARANG BUKTI : MDMA CAIR 120 LITER, MDMA POWDER 500 KG, TABLET XTC 8.200 BUTIR. KEMAMPUAN PRODUKSI 150.000 BUTIR PERHARI.
b.
KASUS PEREDARAN GELAP 4,6 KG SHABU-SHABU, TERSANGKA HUSEIN KUSMO SUTIRI ALS JIMMY, DI KUTA BENGKALIS RIAU.
c.
KASUS PRODUKSI GELAP ECSTASY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANGERANG, TERSANGKA OEY TJUN HIONG ALS HENDRIK, DENGAN BARANG BUKTI 115 BUTIR PIL ECSTASY, 27,4 GR SHABU-SHABU DAN 0,6 GR HEROIN. SERTA DITEMUKAN JUGA BAHAN BAKU + 2 KG BUBUK WARNA -WARNI DAN 1 PERANGKAT ALAT CETAK PIL ECSTASY , BAHAN CAIRAN 7 BOTOL PALSTIK, 1 TIMBANGAN ELEKTRONIK.
d.
KASUS PEREDARAN GELAP ECSTASY DAN SHABU-SHABU DI LAPAS SALEMBA JAKARTA PUSAT, TERSANGKA IWAN DJAYA ATMAJA ALS IWAN, DENGAN BARANG BUKTI : SHABU-SHABU 275,6 GR, ECSTASY 2.290 BUTIR.
e.
KASUS PEREDARAN GELAP + 408 GR HEROIN, OLEH TERSANGKA FRED MASU ALS AJAX DAN TEMAN-TEMANNYA SESAMA WARGA NIGERIA.
f.
PENGUNGKAPAN SINDIKAT SEBERAT 1,8 TON DI BEKASI.
PEREDARAN
GANJA
KERING
DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI TIGA KATEGORI : 1.
DEPRESSANT MERUPAKAN OBAT PENENANG (SEDATIVES) YANG BEKERJA PADA SISTIM SYARAF. ZAT-ZAT INI MEMBERIKAN RASA RILEKS YANG BERSIFAT ARTIFICIAL DAN MENGURANGI KETEGANGAN/ KEGELISAHAN SERTA TEKANAN MENTAL. NAMUN OBAT JENIS INI
6
CENDERUNG MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN PSIKOLOGIS. UPAYA UNTUK MENGATASI KETERGANTUNGAN TERHADAP OBATOBATAN KATEGORI INI SANGAT BERAT. CONTOH OBAT-OBATAN JENIS INI MISALNYA HEROIN DAN OBAT TIDUR (BARBITURATES). 2.
STIMULANTS MERUPAKAN ZAT YANG MENGAKTIFKAN, MEMPERKUAT DAN MENINGKATKAN AKTIFITAS DARI SISTIM SYARAF PUSAT. OBATOBATAN ATAU ZAT YANG TERMASUK KE DALAM KATEGORI INI ANATARA LAIN ADALAH COCAINE, CRACK, AMPHETAMINE DAN ZAT PENGHILANG NAPSU MAKAN SINTETIS SEPERTI MISALNYA PHENMETRAZINE DAN METHYLPHENIDATE. STIMULANTS DAPAT MENDORONG SYMPTOMS YANG BERSIFAT MEMABUKKAN SEPERTI MENINGKATNYA DENYUT JANTUNG, MEMBESARNYA BIJI MATA (PUPIL) DAN MENINGKATNYA TEKANAN DARAH SERTA MUAL-MUAL DAN MUNTAH. OBAT-OBATAN JENIS INI DAPAT MENYEBABKAN TINDAK KEKERASAN DAN PRILAKU AGRESIF SERTA MENGHASUT DAN TIDAK DAPAT MENILAI SEGALA SESUATU SECARA JERNIH. ZAT INI BAHKAN DAPAT MENGAKIBATKAN SAKIT JIWA (DELUSIONAL PSYCHOSIS).
3.
HALLUCINOGENS HALLUCINOGENS SECARA KIMIAWI SANGAT BERAGAM DAN DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN MENTAL YANG HEBAT SEPERTI EUPHORIA, KEGELISAHAN, PENYIMPANGAN (DISTORSI) SENSORIK, HALUSINASI YANG BENAR-BENAR “NYATA”, BERKHAYAL, PENYAKIT GILA KARENA KETAKUTAN ATAU KEKECEWAAN (PARANOIA), DAN DEPRESI. YANG TERMASUK KEDALAM ZAT ATAU OBAT JENIS INI ADALAH MARIJUANA, ECSTASY, LSD DAN MESCALINE.
PEMAKAIAN KETIGA JENIS OBAT-OBATAN TERSEBUT PADA DASARNYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA DITELAN (INGESTED), DIHIRUP (INHALED), DIHISAP (SMOKE), DAN DISUNTIKAN (INJECTED). AKIBAT DARI PENGGUNAAN NARKOBA DAPAT DIRASAKAN SEGERA DAN DAPAT PULA BERAKIBAT PADA MENURUNNYA KONDISI KESEHATAN SETELAH MELEWATI JANGKA WAKTU TERTENTU. MISALNYA, PENGGUNAAN MARIJUANA YANG DILAKUKAN SEKALI -SEKALI DAPAT
7
BERAKIBAT LANGSUNG PADA PERKEMBANGAN KOGNITIG DAN MEMORI JANGKA PENDEK. PENGGUNAAN OBAT JENIS INI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DAPAT BERDAMPAK NEGATIF PADA PERSEPSI, REAKSI DAN KOORDINASI GERAKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECELAKAAN. HALLUCINOGENS DAPAT MERUSAK PERSEPSI, MENGGANGGU DENYUT JANTUNG DAN TEKANAN DARAH, SERTA DALAM JANGKA PANJANG DAPAT MENYEBABKAN SYSTEM SYARAF, DEPRESI, KEGELISAHAN, HALUSINASI VISUAL DAN FLASHBACK. COCCAINE DAN AMPHETAMINE MENGAKIBATKAN GEMETAR (TREMOR), SAKIT KEPALA, TEKANAN DARAH TINGGI (HYPERTENSION), DAN MEMPERCEPAT DENYUT JANTUNG. DAMPAK JANGKA PANJANGNYA BERUPA MUAL-MUAL, TIDAK BISA TIDUR (INSOMNIA), KEHILANGAN BERAT BADAN DAN DEPRESI. PARA PENGGUNA HEROIN PADA MULANYA AKAN MERASA MUAL, PERNAPASAN TERGANGGU, KULIT KERING, GATAL-GATAL, BICARA SEMAKIN LA MBAT DAN DAYA REFLEKSNYA MEROSOT. DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DAPAT MENGAKIBATKAN RESIKO YANG SERIUS DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA KETERGANTUNGAN FISIK DAN PSIKOLOGIS, YANG DAPAT BERAKIBAT PADA OVERDOSIS AKUT DAN BAHKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN PADA DEPRESI PERNAPASAN.
IV.
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA. 1.
BAHAYA TERHADAP DIRI PEMAKAI. a.
b.
c.
d.
NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA MAMPU MERUBAH KEPRIBADIAN SI KORBAN SECARA DRASTIS SEPERTI BERUBAH MENJADI PEMURUNG, PEMARAH BAHKAN MELAWAN TERHADAP SIAPAPUN. MENIMBULKAN SIFAT MA SA BODOH SEKALIPUN TERHADAP DIRINYA SENDIRI, SEPERTI TIDAK LAGI MEMPERHATIKAN SEKOLAH, RUMAH, PAKAIAN, TEMPAT TIDUR DAN SEBAGAINYA. SEMANGAT BEKERJA MENJADI DEMIKIAN MENURUN DAN SUATU KETIKA BISA SAJA SI KORBAN BERSIKAP SEPERTI ORANG GILA KARENA REAKSI DA RI PENGGUNAAN NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA TERSEBUT. TIDAK LAGI RAGU UNTUK MELANGGAR NORMA -NORMA MASYARAKAT, HUKUM, AGAMA KARENA PANDANGANNYA TERHADAP HAL-HAL TERSEBUT MENJADI SEDEMIKIAN LONGGAR.
8
e.
2.
BAHAYA TERHADAP KELUARGA. a.
b.
c. d.
3.
b. c.
TIDAK SEGAN-SEGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEPERTI MENCURI MILIK ORANG LAIN YANG ADA DISEKITARNYA DEMI MEMPEROLEH UANG UNTUK MEMBELI NARKOBA. MENGANGGU KETERTIBAN UMUM, SEPERTI MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KECEPATAN TINGGI. MENIMBULKAN BAHAYA BAGI KETENTRAMAN DAN KESELAMATAN UMUM DAN TIDAK MERASA MENYESAL APABILA MELAKUKAN KESALAHAN.
BAHAYA TERHADAP BANGSA DAN NEGARA.
RUSAKNYA GENERASI MUDA PEWARIS BANGSA YANG SEYOGYANYA SIAP UNTUK MENERIMA TONGKAT ESTAFET SEBAGAI GENERASI PENERUS. b. HILANGNYA RASA PATRIOTISME CINTA DAN BANGGA, TERHADAP BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, YANG PADA GILIRANNYA AKAN MEMUDAHKAN PIHAK-PIHAK LAIN MEMPENGARUHINYA UNTUK MENGHANCURKAN BANGSA DAN NEGARA. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL a.
V.
TIDAK LAGI MENJAGA SOPAN SANTUN DI RUMAH BAHKAN MELAWAN KEPADA ORANG TUA DAN TIDAK SEGAN-SEGAN UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN BILAMANA MAKSUD KEINGINANNYA TIDAK TERPENUHI. KURANG MENGHARGAI HARTA MILIK YANG ADA DI RUMAH SEPERTI MENGENDARAI KENDARAAN TANPA PERHITUNGAN, RUSAK ATAU MENJADI HANCUR SAMA SEKALI. MENCEMARKAN NAMA KELUARGA KARENA ULAH PERBUATANNYA. MENGHABISKAN BIAYA YANG CUKUP BESAR UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHANNYA.
BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT. a.
4.
TIDAK SEGAN-SEGAN MENYIKSA DIRI KARENA INGIN MENGHILANGKAN RASA NYERI ATAU MENGHILANGKAN SIFAT KETERGANTUNGAN OBAT BIUS, YANG PADA PUNCAKNYA DAPAT MENYEBABKAN KEMATIAN.
9
1.
KEBIJAKAN NASIONAL a.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PERLU DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIP DAN MULTIDIMENSIONAL.
b.
BERUSAHA MENGHILANGKAN PANDANGAN BA HWA MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA BUKAN HANYA MASALAH PEMERINTAH SAJA, TETAPI MERUPAKAN MASALAH YANG HARUS DITANGGULANGI BERSAMA.
c.
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DILAKUKAN DENGAN MEMBA NGUN UPAYA PENCEGAHAN YANG BERBASIS MASYARAKAT, TERMASUK DI DALAMNYA MELALUI JALUR PENDIDIKAN SEKOLAH MAUPUN LUAR SEKOLAH.
d.
MEDIA MASSA BAIK ELEKTRONIK MAUPUN CETAK, TERMASUK KEMAJUAN TEHNOLOGI INTERNET DAN ALAT KOMUNIKASI, YANG PERLU DIMANFAATKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS.
e.
MASALAH NARKOBA MERUPAKAN TANTANGAN YANG BERSIFAT GLOBAL, OLEH KARENA ITU PERLU DITINGKATKAN KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL SECARA LEBIH INTENSIF, DENGAN MEMBANGUN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN BERSAMA, BAIK BILATERAL MAUPUN MULTILATERAL.
f.
DALAM UPAYA TERAPI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, SELAIN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, DIBERIKAN KESEMPATAN SELUASLUASNYA KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN TERAPI DAN REHABILITASI DENGAN BERPEDOMAN KEPADA STANDARISASI PELAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI YANG DITENTUKAN.
g.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM HARUS DILAKUKAN SECARA TEGAS, KONSISTEN DAN SUNGGUH-SUNGGUH SESUAI
10
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU. PERLU MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAN DPR AGAR DALAM UNDANG-UNDANG DITETAPKAN SANKSI HUKUMAN MINIMUM BAGI PARA PELAKU KHUSUSNYA PENGEDAR DAN PRODUSEN, DISAMPING SANKSI MAKSIMUM, SERTA BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA DIBERIKAN KEWAJIBAN UNTUK MENJALANI TERAPI DAN REHABILITASI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH. h.
2.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NARKOBA DAN PREKURSOR LEGAL PERLU DIPERKETAT DAN DITINGKATKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DAN PENYELEWENGAN KEPASARAN GELAP.
STRATEGI NASIONAL KHUSUS BIDANG PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEBIJAKAN BNN TERSEBUT DI ATAS, MAKA STRATEGI BNN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA, KHUSUSNYA BIDANG PENEGAKKAN HUKUM ADALAH : UPAYA TERPADU DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF, ORGANISASI KEJAHATAN NARKOBA DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN SECARA TEGAS, KONSISTEN DAN DILAKUKAN DENGAN SUNGGUHSUNGGUH, SERTA ADANYA KERJASAMA ANTAR INSTANSI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG SALING MENGUNTUNGKAN, DIANTARANYA : a.
STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DIMAKSUDKAN UNTUK : 1) MENGUNGKAP DAN MEMUTUS JARINGAN SINDIKAT PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. 2) MELAKU KAN PROSES PENANGANAN PERKARA SEJAK PENYIDIKAN SAMPAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SECARA KONSISTEN DAN SUNGGUH-SUNGGUH. 3) MENGUNGKAP MOTIVASI/LATAR BELAKANG DARI KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
11
4)
5) 6)
b)
VI.
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA YANG BERHASIL DISITA, KHUSUSNYA TERHADAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KETERSEDIAAN DAN PEREDARAN PREKURSOR. PENYITAAN TERHADAP ASSET MILIK PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
STRATEGI YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT : (1) STRATEGI NASIONAL INTELIJEN NARKOBA. (2) STRATEGI KONTROL NARKOBA INTERNASIONAL. (3) STRATEGI NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JALUR LEGAL. (4) STRATEGI NASIONAL INTERDIKSI NARKOBA.
UPAYA-UPAYA YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM : UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM, YAITU DENGAN MENGKOORDINASIKAN INSTANSI -INSTANSI TERKAIT, BERUPA PENGOPERASIONALAN SATUAN-SATUAN TUGAS OPERASIONAL, SEPERTI : 1.
SATUAN TUGAS PREKURSOR BNN, DENGAN PENJURU (LEAD AGENCY) BADAN POM RI, YANG MENANGANI PEMANTAUAN DISTRIBUSI, DAN PENGECEKAN PENGGUNAAN TERHADAP BAHANBAHAN KIMIA DASAR, YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAANPERUSAHAAN KIMIA MAUPUN PENGGUNA BAHAN KIMIA.
2.
SATUAN TUGAS AIRPORT INTERDICTION, DENGAN PENJURU DITJEN BEA & CUKAI, DEPARTEMEN KEUANGAN RI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA DI BANDARA -BANDARA NASIONAL DAN INTERNATIONAL, GUNA MENCEGAH MASUKNYA DAN BEREDARNYA NARKOBA.
3.
SATUAN TUGAS SEAPORT INTERDICTION, DENGAN PENJURU DITJEN PERHUBUNGAN LAUT, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA DI PELABUHAN-PELABUHAN LAUT, BAIK NASIONAL DAN INTERNATIONAL, GUNA MENCEGAH MASUKNYA DAN BEREDARNYA NARKOBA.
12
4.
SATUAN TUGAS PENGAWASAN NARKOBA TERHAAP ORANG ASING, DENGAN PENJURU DITJEN IMIGRASI, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA YANG DILAKUKAN ORANG ASING, MULAI KEBERADAANNYA SAMPAI PADA KEGIATANNYA.
5.
SATUAN TUGAS OPERASIONAL P4GN DI LAPAS/RUTAN, DENGAN PENJURU DITJEN PEMASYARAKATAN, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, YANG MENGAWASI GERAK-GERIK NARAPIDANA / TAHANAN TERHADAP
6.
SATUAN TUGAS KOKAIN DAN HEROIN, DENGAN PENJURU DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA HEROIN DAN KOKAIN ATAU GOLONGAN JENIS NARKOTIKA.
7.
SATUAN TUGAS SHABU-SHABU DAN ECSTASY, DENGAN PENJURU DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA SHABU-SHABU DAN ECSTASY ATAU GOLONGAN JENIS PSIKOTROPIKA.
8.
SATUAN TUGAS GANJA, DENGAN PENJURU DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA GANJA, BAIK MULAI DARI KULTIVASI, PEMETAAN, SAMPAI PADA PEREDARANYA.
BAHKAN DISAMPING UPAYA DIATAS, UNTUK LEBIH MENAJAMKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM, TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN NARKOBA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) TELAH MEMPERBANTUKAN (BKO) DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI KE BADAN NARKOTIKA NASIONAL. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL TELAH MEMILIKI GARDA PEMUKUL TERHADAP PENINDAKAN KEJATAN NARKOBA YAITU DIREKTORAT IV/TINDAK PIDANA NARKOBA & KEJATAN TERORGANISIR, BARESKRIM POLRI, DIBAWAH KENDALI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
13
VI.
PENUTUP DEMIKIAN MAKALAH TENTANG “PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA” INI DISAMPAIKAN, MUDAHMUDAHAN BERMANFAAT DALAM RANGKA PELATIHAN TRAINING OF TRAINERS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGAN KERJA TAHUN 2003, DI GRAHA DINAR, CISARUA -BOGOR INI.
JAKARTA,
JUNI 2003
KAPUS DUK GAKKUM LAKHAR
Drs. DJOKO SATRIYO BRIGADIR JENDERAL POLISI
PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA
DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN TRAINING OF TRAINERS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGAN KERJA TAHUN 2003 TANGGAL, 2-5 JUNI 2003 DI GRAHA DINAR, CISARUA-BOGOR
1
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA
I.
PENDAHULUAN. SEJARAH MARAKNYA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DAPAT DITELUSURI RATUSAN TAHUN YANG LALU DIMANA OBAT-OBATAN PSYCHOACTIVE DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENGOBATAN KEAGAMAAN (RELIGIOUS) DAN SEBAGAI HIBURAN (RECREATIONAL PURPOSE). DAN PADA AKHIR ABAD KE-19, DENGAN SEMAKIN BERKEMBANGNYA ILMU KIMIA DAN FARMAKOLOGI MASYARAKAT MULAI MENSINTESAKAN BERBAGAI ZAT YANG SANGAT KUAT DAN BERSIFAT AMAT ADDICTIVE YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECANDUAN SEPERTI MISALNYA COCAINE DAN HEROIN. PERANGKAT PELAKSANA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA DIKOORDINA SIKAN OLEH BAKOLAK INPRES 6/1971 SEBAGAI FOCAL POINT. DENGAN SEMAKIN MARAKNYA PERDAGANGAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA MASA KRISIS EKONOMI (1997 – 1999), MAKA PEMERINTAH PADA MASA REFORMASI MERASA PERLU UNTUK MEREVISI LEMBAGA BAKOLAK INPRES 6/1971 SEKALIGUS MEMPERKUAT POSISINYA SEBAGAI LEMBAGA YANG BERADA LANGSUNG DIBAWAH PRESIDEN DAN DIPIMPIN OLEH KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SECARA EX OFFICIO. BADAN BARU YANG BERNAMA “ BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL “ (BKNN) INI MULAI BEKERJA AKTIF SEJAK TAHUN 2000 DAN MENGAMBIL ALIH FUNGSI BAKOLAK INPRES 6/1971 TERMASUK MENJADI FOCAL POINT KERJASAMA ASEAN. BKNN MEMILIKI FUNGSI KOORDINATIF. DARI SUSUNAN KOMPOSISI PERSONELNYA TERLIHAT DENGAN JELAS BAHWA BADAN INI BERSIFAT LINTAS SEKTORAL. WALAUPUN TIDAK MEMILIKI WEWENANG YANG LUAS SEPERTI PENANGKAPAN, PENYITAAN DAN PENUNTUTAN YANG
2
DILAKUKAN DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) DAN BADANBADAN SEJENIS DI BEBERAPA NEGARA ASEAN LAINNYA, NAMUN DIHARAPKAN BKNN DAPAT BERTINDAK SEBAGAI LOKOMOTIF PEMBERANTASAN MASALAH NARKOBA DI INDONESIA. SETELAH BERJALAN KURANG LEBIH 2 (DUA) TAHUN, BKNN MASIH JUGA DIRASAKAN KURANG MENGGIGIT, DAN DARI BERBAGAI KALANGAN MASYARAKAT MENUNTUT AGAR LEBIH OPERASIONAL, MAKA BERDASARKAN HAL ITULAH PRESIDEN MERUBAH KEPUTUSANNYA YANG DITUANGKAN DALAM KEPPRES RI NOMOR 17 TAHUN 2002, TANGGAL 22 MARET 2002 MENJADI BADAN NARKOTIKA NASIONAL. DISAMPING ITU MPR-RI JUGA TELAH MENGELUARKAN KETETAPAN MPR-RI NOMOR : VI/MPR/2002, YANG MEREKOMENDASIKAN KEPADA PRESIDEN SEBAGAI BERIKUT :
II.
-
MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP PRODUSEN, PENGEDAR, DAN PEMAKAI SERTA MELAKUKAN LANGKAH KOORDINASI YANG EFEKTIF, ANTISIPATIF, DAN EDUCATIF DENGAN PIHAK TERKAIT DAN MASYARAKAT.
-
MENGUPAYAKAN UNTUK MENINGKATKAN ANGGARAN GUNA MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
-
BERSAMA DPR, MEREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.
DENGAN DEMIKIAN PEMERINTAH TELAH MENINDAK-LANJUTINYA DENGAN MENGELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. INPRES TERSEBUT MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA MENTERI, PANGLIMA TNI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, KEPALA LEMBAGA DEPARTEMEN DAN NON DEPARTEMEN, KEPALA KESEKRETARIATAN TERTINGGI / TINGGI NEGARA, PARA GUBERNUR SAMPAI KEPADA PARA BUPATI WALIKOTA, AGAR DALAM MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGANNYA SELALU BERKOORDINASI DENGAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL. PERKEMBANGAN KASUS NARKOBA
3
MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA MERUPAKAN MASALAH SERIUS YANG HARUS DICARIKAN JALAN PENYELESAIANNYA DENGAN SEGERA. BANYAK KASUS YANG MENUNJUKKAN BETAPA AKIBAT DARI MASALAH TERSEBUT DIATAS TELAH MENYEBABKAN BANYAK KERUGIAN, BAIK MATERI MAUPUN NON MATERI. BANYAK KEJADIAN, SEPERTI PERCERAIAN ATAU KESULITAN LAIN BAHKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN OLEH KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG. SECARA UMUM PERMASALAHAN NARKOBA DAPAT DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN YANG SALING TERKAIT, YAKNI : PERTAMA : KEDUA
:
KETIGA
:
ADANYA PRODUKSI NARKOBA SECARA GELAP (ILLICIT DRUG PRODUCTION). ADANYA PERDAGANGAN GELAP NARKOBA (ILLICIT TRAFFICKING). ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DRUG ABUSE).
KETIGA HAL ITULAH SESUNGGUHNYA MENJADI TARGET SASARAN YANG INGIN DIPERANGI OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL DENGAN GERAKAN ANTI MADAT SEDUNIA. MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN YANG TERUS MENINGKAT, SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. INDONESIA BUKAN HANYA SEBAGAI TEMPAT TRANSIT DALAM PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA, TETAPI TELAH MENJADI TEMPAT PEMASARAN DAN BAHKAN TELAH MENJADI TEMPAT UNTUK PRODUKSI GELAP NARKOBA. SITUASI KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR DAPAT DIGAMBARKAN MELALUI DATA ANGKA KEJAHATAN, JUMLAH TERSANGKA SERTA BARANG BUKTI YANG BERHASIL DISITA.
4
1.
2.
JUMLAH KASUS DAN TERSANGKA NO
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1998 1999 2000 2001 2002 2003(Mar)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
821 1.775 3.344 3.276 3.551 -
82,1% 96,8% 96,1% 90,6% 94,7% -
1.308 2.590 4.955 4.924 5.310 1.098
1.259 2.542 4.887 4.674 5.228 1.079
49 48 68 50 82 19
TAHUN
GANJA 1998 1.071.862,7gr 47.515 btg 1999 4.488.030,7gr 78.072 btg 2000 6.332.908,1gr 49.520 btg 2001 27.391.071,2gr 20.613 btg 2002 58.238.990,2gr 366.614 btg 2003(Mar) 4.198.658,4gr 1.603 btg
JUMLAH BARANG BUKTI HEROIN MORPHIN KOKAIN 27.761,26gr 4.748,1 gr
HASHISH 920,04 gr
14.049,2gr
3.174 gr
499,8 gr
300.004,5gr
22.655,8gr
223 gr
17.414,5 gr
3.885,64 gr
16.642,2gr
0,68 gr
30.120,6 gr
5.631,8 gr
17.902,2gr
-
2.303,7 gr
687 gr
7.021,2gr
-
8,5 gr
-
JUMLAH BARANG BUKTI PSIKOTROPIKA NO
4.
999 1.833 3.478 3.617 3.751 783
JUMLAH TERSANGKA TOTAL WNI WNA
JUMLAH BARANG BUKTI NARKOTIKA NO
3.
JUMLAH KASUS TOTAL SELESAI PROSENTASE
TAHUN
1. 2. 3. 4. 5.
1998 1999 2000 2001 2002
6.
2003(Mar)
JUMLAH BARANG BUKTI ECSTASY SHABU-SHABU 119.655 tablet 8.128,22 gr 29.510,75 tablet 218.625,375 gr 109.567,25 tablet 76.703,84 gr 90.523,25 tablet 48.848,62 gr 63.670,5 tablet 392.769,75 gr 360 gr bahan 13.065,75 tablet 3.203,93 gr
DAFTAR G 589.210 tablet 545.722 tablet 382.174 tablet 375.640,5 tablet 306.589 tablet 3.300 injeksi 42.001,5 tablet
KASUS NARKOBA TAHUN 2002 – 2003 YANG MENONJOL :
5
III.
a.
KASUS CLANDESTINE LABORATORY (PABRIK GELAP) ECSTASY TANGERANG, TERSANGKA ANG KIEM SOEI, DENGAN BARANG BUKTI : MDMA CAIR 120 LITER, MDMA POWDER 500 KG, TABLET XTC 8.200 BUTIR. KEMAMPUAN PRODUKSI 150.000 BUTIR PERHARI.
b.
KASUS PEREDARAN GELAP 4,6 KG SHABU-SHABU, TERSANGKA HUSEIN KUSMO SUTIRI ALS JIMMY, DI KUTA BENGKALIS RIAU.
c.
KASUS PRODUKSI GELAP ECSTASY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANGERANG, TERSANGKA OEY TJUN HIONG ALS HENDRIK, DENGAN BARANG BUKTI 115 BUTIR PIL ECSTASY, 27,4 GR SHABU-SHABU DAN 0,6 GR HEROIN. SERTA DITEMUKAN JUGA BAHAN BAKU + 2 KG BUBUK WARNA -WARNI DAN 1 PERANGKAT ALAT CETAK PIL ECSTASY , BAHAN CAIRAN 7 BOTOL PALSTIK, 1 TIMBANGAN ELEKTRONIK.
d.
KASUS PEREDARAN GELAP ECSTASY DAN SHABU-SHABU DI LAPAS SALEMBA JAKARTA PUSAT, TERSANGKA IWAN DJAYA ATMAJA ALS IWAN, DENGAN BARANG BUKTI : SHABU-SHABU 275,6 GR, ECSTASY 2.290 BUTIR.
e.
KASUS PEREDARAN GELAP + 408 GR HEROIN, OLEH TERSANGKA FRED MASU ALS AJAX DAN TEMAN-TEMANNYA SESAMA WARGA NIGERIA.
f.
PENGUNGKAPAN SINDIKAT SEBERAT 1,8 TON DI BEKASI.
PEREDARAN
GANJA
KERING
DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI TIGA KATEGORI : 1.
DEPRESSANT MERUPAKAN OBAT PENENANG (SEDATIVES) YANG BEKERJA PADA SISTIM SYARAF. ZAT-ZAT INI MEMBERIKAN RASA RILEKS YANG BERSIFAT ARTIFICIAL DAN MENGURANGI KETEGANGAN/ KEGELISAHAN SERTA TEKANAN MENTAL. NAMUN OBAT JENIS INI
6
CENDERUNG MENGAKIBATKAN KETERGANTUNGAN PSIKOLOGIS. UPAYA UNTUK MENGATASI KETERGANTUNGAN TERHADAP OBATOBATAN KATEGORI INI SANGAT BERAT. CONTOH OBAT-OBATAN JENIS INI MISALNYA HEROIN DAN OBAT TIDUR (BARBITURATES). 2.
STIMULANTS MERUPAKAN ZAT YANG MENGAKTIFKAN, MEMPERKUAT DAN MENINGKATKAN AKTIFITAS DARI SISTIM SYARAF PUSAT. OBATOBATAN ATAU ZAT YANG TERMASUK KE DALAM KATEGORI INI ANATARA LAIN ADALAH COCAINE, CRACK, AMPHETAMINE DAN ZAT PENGHILANG NAPSU MAKAN SINTETIS SEPERTI MISALNYA PHENMETRAZINE DAN METHYLPHENIDATE. STIMULANTS DAPAT MENDORONG SYMPTOMS YANG BERSIFAT MEMABUKKAN SEPERTI MENINGKATNYA DENYUT JANTUNG, MEMBESARNYA BIJI MATA (PUPIL) DAN MENINGKATNYA TEKANAN DARAH SERTA MUAL-MUAL DAN MUNTAH. OBAT-OBATAN JENIS INI DAPAT MENYEBABKAN TINDAK KEKERASAN DAN PRILAKU AGRESIF SERTA MENGHASUT DAN TIDAK DAPAT MENILAI SEGALA SESUATU SECARA JERNIH. ZAT INI BAHKAN DAPAT MENGAKIBATKAN SAKIT JIWA (DELUSIONAL PSYCHOSIS).
3.
HALLUCINOGENS HALLUCINOGENS SECARA KIMIAWI SANGAT BERAGAM DAN DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN MENTAL YANG HEBAT SEPERTI EUPHORIA, KEGELISAHAN, PENYIMPANGAN (DISTORSI) SENSORIK, HALUSINASI YANG BENAR-BENAR “NYATA”, BERKHAYAL, PENYAKIT GILA KARENA KETAKUTAN ATAU KEKECEWAAN (PARANOIA), DAN DEPRESI. YANG TERMASUK KEDALAM ZAT ATAU OBAT JENIS INI ADALAH MARIJUANA, ECSTASY, LSD DAN MESCALINE.
PEMAKAIAN KETIGA JENIS OBAT-OBATAN TERSEBUT PADA DASARNYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA DITELAN (INGESTED), DIHIRUP (INHALED), DIHISAP (SMOKE), DAN DISUNTIKAN (INJECTED). AKIBAT DARI PENGGUNAAN NARKOBA DAPAT DIRASAKAN SEGERA DAN DAPAT PULA BERAKIBAT PADA MENURUNNYA KONDISI KESEHATAN SETELAH MELEWATI JANGKA WAKTU TERTENTU. MISALNYA, PENGGUNAAN MARIJUANA YANG DILAKUKAN SEKALI -SEKALI DAPAT
7
BERAKIBAT LANGSUNG PADA PERKEMBANGAN KOGNITIG DAN MEMORI JANGKA PENDEK. PENGGUNAAN OBAT JENIS INI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DAPAT BERDAMPAK NEGATIF PADA PERSEPSI, REAKSI DAN KOORDINASI GERAKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECELAKAAN. HALLUCINOGENS DAPAT MERUSAK PERSEPSI, MENGGANGGU DENYUT JANTUNG DAN TEKANAN DARAH, SERTA DALAM JANGKA PANJANG DAPAT MENYEBABKAN SYSTEM SYARAF, DEPRESI, KEGELISAHAN, HALUSINASI VISUAL DAN FLASHBACK. COCCAINE DAN AMPHETAMINE MENGAKIBATKAN GEMETAR (TREMOR), SAKIT KEPALA, TEKANAN DARAH TINGGI (HYPERTENSION), DAN MEMPERCEPAT DENYUT JANTUNG. DAMPAK JANGKA PANJANGNYA BERUPA MUAL-MUAL, TIDAK BISA TIDUR (INSOMNIA), KEHILANGAN BERAT BADAN DAN DEPRESI. PARA PENGGUNA HEROIN PADA MULANYA AKAN MERASA MUAL, PERNAPASAN TERGANGGU, KULIT KERING, GATAL-GATAL, BICARA SEMAKIN LA MBAT DAN DAYA REFLEKSNYA MEROSOT. DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DAPAT MENGAKIBATKAN RESIKO YANG SERIUS DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA KETERGANTUNGAN FISIK DAN PSIKOLOGIS, YANG DAPAT BERAKIBAT PADA OVERDOSIS AKUT DAN BAHKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN PADA DEPRESI PERNAPASAN.
IV.
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA. 1.
BAHAYA TERHADAP DIRI PEMAKAI. a.
b.
c.
d.
NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA MAMPU MERUBAH KEPRIBADIAN SI KORBAN SECARA DRASTIS SEPERTI BERUBAH MENJADI PEMURUNG, PEMARAH BAHKAN MELAWAN TERHADAP SIAPAPUN. MENIMBULKAN SIFAT MA SA BODOH SEKALIPUN TERHADAP DIRINYA SENDIRI, SEPERTI TIDAK LAGI MEMPERHATIKAN SEKOLAH, RUMAH, PAKAIAN, TEMPAT TIDUR DAN SEBAGAINYA. SEMANGAT BEKERJA MENJADI DEMIKIAN MENURUN DAN SUATU KETIKA BISA SAJA SI KORBAN BERSIKAP SEPERTI ORANG GILA KARENA REAKSI DA RI PENGGUNAAN NARKOTIKA/ PSIKOTROPIKA TERSEBUT. TIDAK LAGI RAGU UNTUK MELANGGAR NORMA -NORMA MASYARAKAT, HUKUM, AGAMA KARENA PANDANGANNYA TERHADAP HAL-HAL TERSEBUT MENJADI SEDEMIKIAN LONGGAR.
8
e.
2.
BAHAYA TERHADAP KELUARGA. a.
b.
c. d.
3.
b. c.
TIDAK SEGAN-SEGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEPERTI MENCURI MILIK ORANG LAIN YANG ADA DISEKITARNYA DEMI MEMPEROLEH UANG UNTUK MEMBELI NARKOBA. MENGANGGU KETERTIBAN UMUM, SEPERTI MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KECEPATAN TINGGI. MENIMBULKAN BAHAYA BAGI KETENTRAMAN DAN KESELAMATAN UMUM DAN TIDAK MERASA MENYESAL APABILA MELAKUKAN KESALAHAN.
BAHAYA TERHADAP BANGSA DAN NEGARA.
RUSAKNYA GENERASI MUDA PEWARIS BANGSA YANG SEYOGYANYA SIAP UNTUK MENERIMA TONGKAT ESTAFET SEBAGAI GENERASI PENERUS. b. HILANGNYA RASA PATRIOTISME CINTA DAN BANGGA, TERHADAP BANGSA DAN NEGARA INDONESIA, YANG PADA GILIRANNYA AKAN MEMUDAHKAN PIHAK-PIHAK LAIN MEMPENGARUHINYA UNTUK MENGHANCURKAN BANGSA DAN NEGARA. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL a.
V.
TIDAK LAGI MENJAGA SOPAN SANTUN DI RUMAH BAHKAN MELAWAN KEPADA ORANG TUA DAN TIDAK SEGAN-SEGAN UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN BILAMANA MAKSUD KEINGINANNYA TIDAK TERPENUHI. KURANG MENGHARGAI HARTA MILIK YANG ADA DI RUMAH SEPERTI MENGENDARAI KENDARAAN TANPA PERHITUNGAN, RUSAK ATAU MENJADI HANCUR SAMA SEKALI. MENCEMARKAN NAMA KELUARGA KARENA ULAH PERBUATANNYA. MENGHABISKAN BIAYA YANG CUKUP BESAR UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHANNYA.
BAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN MASYARAKAT. a.
4.
TIDAK SEGAN-SEGAN MENYIKSA DIRI KARENA INGIN MENGHILANGKAN RASA NYERI ATAU MENGHILANGKAN SIFAT KETERGANTUNGAN OBAT BIUS, YANG PADA PUNCAKNYA DAPAT MENYEBABKAN KEMATIAN.
9
1.
KEBIJAKAN NASIONAL a.
UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PERLU DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIP DAN MULTIDIMENSIONAL.
b.
BERUSAHA MENGHILANGKAN PANDANGAN BA HWA MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA BUKAN HANYA MASALAH PEMERINTAH SAJA, TETAPI MERUPAKAN MASALAH YANG HARUS DITANGGULANGI BERSAMA.
c.
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DILAKUKAN DENGAN MEMBA NGUN UPAYA PENCEGAHAN YANG BERBASIS MASYARAKAT, TERMASUK DI DALAMNYA MELALUI JALUR PENDIDIKAN SEKOLAH MAUPUN LUAR SEKOLAH.
d.
MEDIA MASSA BAIK ELEKTRONIK MAUPUN CETAK, TERMASUK KEMAJUAN TEHNOLOGI INTERNET DAN ALAT KOMUNIKASI, YANG PERLU DIMANFAATKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS.
e.
MASALAH NARKOBA MERUPAKAN TANTANGAN YANG BERSIFAT GLOBAL, OLEH KARENA ITU PERLU DITINGKATKAN KERJASAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL SECARA LEBIH INTENSIF, DENGAN MEMBANGUN KESEPAKATAN-KESEPAKATAN BERSAMA, BAIK BILATERAL MAUPUN MULTILATERAL.
f.
DALAM UPAYA TERAPI DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, SELAIN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, DIBERIKAN KESEMPATAN SELUASLUASNYA KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UPAYA PENYELENGGARAAN TERAPI DAN REHABILITASI DENGAN BERPEDOMAN KEPADA STANDARISASI PELAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI YANG DITENTUKAN.
g.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM HARUS DILAKUKAN SECARA TEGAS, KONSISTEN DAN SUNGGUH-SUNGGUH SESUAI
10
DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU. PERLU MENGUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAN DPR AGAR DALAM UNDANG-UNDANG DITETAPKAN SANKSI HUKUMAN MINIMUM BAGI PARA PELAKU KHUSUSNYA PENGEDAR DAN PRODUSEN, DISAMPING SANKSI MAKSIMUM, SERTA BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA DIBERIKAN KEWAJIBAN UNTUK MENJALANI TERAPI DAN REHABILITASI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH. h.
2.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NARKOBA DAN PREKURSOR LEGAL PERLU DIPERKETAT DAN DITINGKATKAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN DAN PENYELEWENGAN KEPASARAN GELAP.
STRATEGI NASIONAL KHUSUS BIDANG PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KEBIJAKAN BNN TERSEBUT DI ATAS, MAKA STRATEGI BNN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA, KHUSUSNYA BIDANG PENEGAKKAN HUKUM ADALAH : UPAYA TERPADU DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA SECARA KOMPREHENSIF, ORGANISASI KEJAHATAN NARKOBA DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN SECARA TEGAS, KONSISTEN DAN DILAKUKAN DENGAN SUNGGUHSUNGGUH, SERTA ADANYA KERJASAMA ANTAR INSTANSI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL YANG SALING MENGUNTUNGKAN, DIANTARANYA : a.
STRATEGI YANG DILAKUKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DIMAKSUDKAN UNTUK : 1) MENGUNGKAP DAN MEMUTUS JARINGAN SINDIKAT PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. 2) MELAKU KAN PROSES PENANGANAN PERKARA SEJAK PENYIDIKAN SAMPAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SECARA KONSISTEN DAN SUNGGUH-SUNGGUH. 3) MENGUNGKAP MOTIVASI/LATAR BELAKANG DARI KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
11
4)
5) 6)
b)
VI.
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA YANG BERHASIL DISITA, KHUSUSNYA TERHADAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN I. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KETERSEDIAAN DAN PEREDARAN PREKURSOR. PENYITAAN TERHADAP ASSET MILIK PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.
STRATEGI YANG PERLU DILAKSANAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT : (1) STRATEGI NASIONAL INTELIJEN NARKOBA. (2) STRATEGI KONTROL NARKOBA INTERNASIONAL. (3) STRATEGI NASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP JALUR LEGAL. (4) STRATEGI NASIONAL INTERDIKSI NARKOBA.
UPAYA-UPAYA YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM : UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM, YAITU DENGAN MENGKOORDINASIKAN INSTANSI -INSTANSI TERKAIT, BERUPA PENGOPERASIONALAN SATUAN-SATUAN TUGAS OPERASIONAL, SEPERTI : 1.
SATUAN TUGAS PREKURSOR BNN, DENGAN PENJURU (LEAD AGENCY) BADAN POM RI, YANG MENANGANI PEMANTAUAN DISTRIBUSI, DAN PENGECEKAN PENGGUNAAN TERHADAP BAHANBAHAN KIMIA DASAR, YANG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAANPERUSAHAAN KIMIA MAUPUN PENGGUNA BAHAN KIMIA.
2.
SATUAN TUGAS AIRPORT INTERDICTION, DENGAN PENJURU DITJEN BEA & CUKAI, DEPARTEMEN KEUANGAN RI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA DI BANDARA -BANDARA NASIONAL DAN INTERNATIONAL, GUNA MENCEGAH MASUKNYA DAN BEREDARNYA NARKOBA.
3.
SATUAN TUGAS SEAPORT INTERDICTION, DENGAN PENJURU DITJEN PERHUBUNGAN LAUT, DEPARTEMEN PERHUBUNGAN RI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA DI PELABUHAN-PELABUHAN LAUT, BAIK NASIONAL DAN INTERNATIONAL, GUNA MENCEGAH MASUKNYA DAN BEREDARNYA NARKOBA.
12
4.
SATUAN TUGAS PENGAWASAN NARKOBA TERHAAP ORANG ASING, DENGAN PENJURU DITJEN IMIGRASI, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN NARKOBA YANG DILAKUKAN ORANG ASING, MULAI KEBERADAANNYA SAMPAI PADA KEGIATANNYA.
5.
SATUAN TUGAS OPERASIONAL P4GN DI LAPAS/RUTAN, DENGAN PENJURU DITJEN PEMASYARAKATAN, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI, YANG MENGAWASI GERAK-GERIK NARAPIDANA / TAHANAN TERHADAP
6.
SATUAN TUGAS KOKAIN DAN HEROIN, DENGAN PENJURU DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA HEROIN DAN KOKAIN ATAU GOLONGAN JENIS NARKOTIKA.
7.
SATUAN TUGAS SHABU-SHABU DAN ECSTASY, DENGAN PENJURU DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA SHABU-SHABU DAN ECSTASY ATAU GOLONGAN JENIS PSIKOTROPIKA.
8.
SATUAN TUGAS GANJA, DENGAN PENJURU DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI, YANG BERTUGAS MENANGANI PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA KHUSUSNYA GANJA, BAIK MULAI DARI KULTIVASI, PEMETAAN, SAMPAI PADA PEREDARANYA.
BAHKAN DISAMPING UPAYA DIATAS, UNTUK LEBIH MENAJAMKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM, TERHADAP PENINDAKAN KEJAHATAN NARKOBA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) TELAH MEMPERBANTUKAN (BKO) DIREKTORAT IV/NARKOBA & KT, BARESKRIM POLRI KE BADAN NARKOTIKA NASIONAL. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL TELAH MEMILIKI GARDA PEMUKUL TERHADAP PENINDAKAN KEJATAN NARKOBA YAITU DIREKTORAT IV/TINDAK PIDANA NARKOBA & KEJATAN TERORGANISIR, BARESKRIM POLRI, DIBAWAH KENDALI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
13
VI.
PENUTUP DEMIKIAN MAKALAH TENTANG “PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA” INI DISAMPAIKAN, MUDAHMUDAHAN BERMANFAAT DALAM RANGKA PELATIHAN TRAINING OF TRAINERS DALAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGAN KERJA TAHUN 2003, DI GRAHA DINAR, CISARUA -BOGOR INI.
JAKARTA,
JUNI 2003
KAPUS DUK GAKKUM LAKHAR
Drs. DJOKO SATRIYO BRIGADIR JENDERAL POLISI
