Mps.docx

BAB II LANDASAN TEORI A. GRAND THEORY

I.

Teori Pembangunan

Penggunaan yang luas istilah development sebagai suatu kerangka berpikir yang konseptual untuk menyebut perubahan individual, institusional, nasional dan internasional dan juga untuk menyambut kemajuan atau progress merupakan fenomena pasca perang dunia kedua. Pada tahun 40-an dan khususnya tahun 50an dan 60-an istilah development menjadi sinonim dengan pertumbuhan modernisasi perubahan demokrasi produktivitas industrialisasi dan sejumlah perubahan historis barat yang mirip. Pada mulanya istilah ini dipopulerkan oleh sarjana dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat kemudian segera di perkenalkan ke Eropa dan negara-negara berkembang di seluruh dunia kemudian istilah pembangunan menjadi suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional meskipun belum ada suatu rumusan yang dipahami secara universal. Beberapa definisi berikut ini kiranya dapat memberikan gambaran umum tentang pembangunan. Pembangunan adalah: 1. perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya

1

memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.(Inayatullah 1967) 2. Suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide Baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern

dan

organisasi

sosial

yang lebih baik.

pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial. (Rogers dan Shoemaker, 1971) (GRAND THEORY) 3. Pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri (Kleinjans, 1975) 4. Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan kebebasan dan kualitas laainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan (Rogers, 1983) Tujuan umum pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus pembangunan adalah tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu (Suld and Tyson, 1978)

2

Target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara concrete dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumbersumber yang tersedia yang ditetapkan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan. Pada masa itu konsep protok yang merupakan catatan historis dari pembangunan negara-negara Barat menjadi menonjol. Dalam bukunya The Stage Of Economic: A Non-communist Manifesto (Cambridge: University Press, 1960) itu, Rostow mengemukakan tahap-tahap pertumbuhan yang dilalui oleh negara modern hingga mencapai keadaan yang sekarang yaitu 1. Masyarakat tradisional di mana produktivitas ekonomi masih terbatas karena tidak mencukupinya pengembangan teknik-teknik ekonomi 2. Prakondisi untuk tinggal Landas di mana Pembangunan merupakan sector utama dalam ekonomi yang secara positif mempengaruhi sektor sektor lain peningkatan produktivitas pertanian untuk menunjang aktivitas sektor utama dan peningkatan di bidang transportasi serta bentuk-bentuk biaya sosial atau social overhead Capital lainnya 3. Tinggal Landas yakni suatu interval dimana bagian yang lama dari sistem ekonomi dan hambatan terhadap pertumbuhan yang mantap akhirnya dapat diatasi dan pertumbuhan dapat menjadi suatu kondisi yang normal bagi seluruh sektor masyarakat ciri khas tahap ini adalah peningkatan rasio tabungan dan investasi yaitu 5% atau kurang dari 10% ataupun lebih juga tumbuhnya Framework sosial politik dan institusional untuk memudahkan dorongan menuju perluasan pembangunan

3

4. Masa menjelang kekuasaan suatu interval panjang untuk bertahan untuk fluktuasi ekonomi bergerak maju dengan investasi yang mantap sebesar 10 sampai 20% dari pendapatan nasional dan adanya sektor sektor utama lainnya yang mendukung sektor utama yang lama 5. Obat konsumsi massa yang tinggi suatu pertumbuhan struktural tidak lagi terjadi secara cepat dan sektor utama bergerak ke arah barang-barang konsumen dan jasa. Dalam konsep tinggal Landas Rostow Inipun jelas terlihat bahwa masalah akumulasi modal yang dimungkinkan dengan peningkatan tabungan dan investasi adalah sangat penting.Dipengaruhi oleh model pembangunan semacam itu maka pada masa tahun 60-an telah diusahakan begitu rupa hingga tercapainya kapitalisasi dalam arti pembentukan modal modal yang diperlukan masing-masing negara

yang

membangun.

Tahun

1960-1970

dikenal

sebagai

Decade

pembangunan pertama PBB untuk periode itu dicanangkan target peningkatan pendapatan kotor nasional negara sedang berkembang sebesar 5% pertahun untuk mencapai sasaran tersebut perlu dilakukan industrialisasi secara besar-besaran sebagai instrumen yang utama sehingga dimana-mana digalakkan pembangunan dalam segala besar waduk waduk hidroelektrik, pabrik baja, pabrik barang-barang dan sebagainya. Untuk membiayai proyek-proyek besar tersebut tentunya yang diperlukan bantuan modal dari negara-negara kaya. modal dari luar negeri itu diharapkan dapat menutupi kekurangan antara modal yang diperlukan bagi tinggal Landas menuju pertumbuhan yang mantap, dengan kemampuan yang ada di negara

4

berkembang untuk menabung dan investasi untuk keperluan itu pula ditumbuhkan berbagai program bilateral dan multilateral serta lembaga-lembaga untuk mentransfer modal pada masa tahun 60-an.

B. MIDLLE RANGE THEORY II.

Teori Adaptasi Adaptasi merupakan suatu proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungan (Kaplan, 2000: 112). Perubahan yang terjadi terhadap lingkungan, baik yang bersifat cepat maupun lambat, akan direspon oleh manusia dengan cara beradaptasi terhadap perubahan

itu.

mengadaptasikan

Walaupun

seringkali

dirinya

terhadap

manusia perubahan

tidak

berhasil

itu,

sehingga

menghasilkan sifat (perilaku) yang tidak sesuai dengan lingkungan (Soemarwoto),1997: 48). Swarbrooke (1998: 71) menjelaskan dengan lebih jelas, bahwa kunjungan wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata menyebabkan terjadinya proses adaptasi baik adaptasi terhadap lingkungan fisik maupun kultural masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena perbedaan latar belakang kehidupan antara wisata yang datang dengan masyarakat dan lingkungan yang dikunjunginya. (MIDLE RANGE THEORY) Berdasarkan teori diatas, dengan berkembangnya objek wisata alternative di Desa Pelaga akan mendorong terjadinya perubahan terhadap lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat

5

setempat, baik yang terjadi dengan cepat maupun lambat. Perubahan tersebut berakibat pada terjadinya adaptasi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi pengembangan yang mempertimbangkan proses adaptasi yang terjadi di masyarakat yang ditimbulkan akibat dikembangkannya objek wisata alternatif di Kota Singkawang. C. PAROCHIAL THEORY III.

Teori Pembangunan Pariwisata

Dengan perencanaan pariwisata yang baik dan terpadu dapat memberikan manfaat (Paturusi, 2008) seperti: 1. dapat menjadi arahan dan pedoman baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan pariwisata karena kegiatan ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang relative baru 2. kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang sangat komplek, multi sektor yang melibatkan berbagai bidang, maka untuk memadukan unsurunsur tersebut diperlukan perencanaan dan koordinasi 3. dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang optimal 4. dapat digunaan untuk memilih unsur mana saja dari budaya yang dapat dikomersialkan dan mana yang tidak. 5. dalam

membangun

fasilitas

pariwisata

dan

berbagai

sektor

ikutannya dapat ditentukan daya dukung lahan optimal yang dapat menjaga kelestarian lingkungan 6. untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan ;

6

7. meminimalkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi pengembangan pariwisata; 8. menyiapkan sumber daya manusia 9. sebagai dasar dan acuan pembangunan baik bagi pemerintah, swasta dan masyarakat; 10. untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang dan juga sebagai dasar untuk mengadakan revitalisasi kawasan serta; 11. dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang akan berimplikasi pada peningkatan devisa negara tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Di dalam merencanakan pengembangan pariwisata dikenal beberapa hirarkI dimana fokus perencanaan pada tiap tingkat hirarki tidak sama. Perencanaan di tingkat umum memberikan kerangka dan arahan bagi perencanaan hirarki di bawahnya, dan demikian seterusnya (Gunawan, 1993 dalam Paturusi,2008). Secara rinci fokus setiap jenjang hirarki perencanaan diuraikan sebagai berikut; A. Perencanaan

Pariwisata

di

Tingkat

Internasional

(PPI)

PPI merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang pariwisata antar negara. Fokus perencanaan diletakkan pada: 1. jaringan transportasi internasional; 2. arus dan program wisata antar Negara;

7

3. rencana pengembangan yang komplementer antara negara tetangga, yang bersama sama menciptakan daya tarik dan penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana penunjang (fisik) dan; 4. program promosi dan pemasaran terpadu B. Perencanaan Pariwisata di Tingkat Nasional (PPN) PPN merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang pariwisata Negara Kesatuan Republik Inonesia. Fokusnya pada: 1. kebijakan pengembangan pariwisata; 2. rencana struktur tata ruang pariwisata yang mencakup lokasi prioritas pengembangan yang didasari daya tarik utama, penentuan pintu gerbang international,

dan

jaringan

pelayanan

tansportasi

domestik

atau

international; 3. pertimbangan pertimbangan prasarana pokok lainnya; 4. jumlah, jenis dan kelas fasilitas akomodasi; 5. rute-rute wisata utama dengan jaringan penghubungnya; 6. struktur organisasi, kebijakan investasi, dan perizinan 7. Program pendidikan dan pelatihan 8. pengembangan fasilitas dan standar disain 9. pertimbangan social budaya, lingkungan, ekonomi, dan dampak makro dan 10. aspek pelaksanaan di tingkat nasional: pertahapan, strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

8

C. Perencanaan

Pariwisata

di

Tingkat

Wilayah

(PPW)

PPW merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang pariwisata wilayah yang melibatkan beberapa provinsi di Indonesia. Fokus pada 1. Kebijakan wilayah, 2. rencana struktur tata ruang pariwisata wilayah yang mencakup jaringan transportasi antarwilayah dan intrawilayah, lokasi pengembangan dan kawasan wisata, dan jenis serta lokasi sumber daya wisata dan daya tariknya; 3. jumlah, jenis dan kelas fasilitas penunjang akomodasi; 4. analisis dampak yang lebih spesifik di tingkat wilayah; 5. pendidikan dan pelatihan tingkat wilayah 6. strategi pemasaran dan program promosi 7. struktur organisasi, peraturan, dan kebijakan investasi dan 8. implementasi mencakup: tahapan pengembangan, program proyek, dan aturan penetapan wilayah D. Perencanaan

Pariwisata

di

Tingkat

Provinsi

(PPP)

PPP merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata wilayah provinsi. Fokus pada: 1. kebijakan

pengembangan

pariwisata

provinsi

yang

disesuaikan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan panjang di Wilayah Provinsi;

9

2. Rencana Struktur Tata Ruang Pariwisata Provinsi yang mencakup jaringan transportasi antar dan intraprovinsi sampai ke ojek-objek utama 3. penentuan kota- kota pintu gerbang menuju ke objek utama dan kebutuhan akan fasilitas pendukung (jumlah, jenis, kelas dan lokasi) dan; 4. rencana jaringan utilitas, pendukung kawasan, dan lokasi objek-objek menarik lainnya E. Perencanaan

Pariwisata

di

Tingkat

Kabupaten/Kota

(PPK)

PPK merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata wilayah kabupaten/kota. Fokus pada: 1. kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten/kota yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan panjang di wilayah kabupaten/kota 2. Rencana

Struktur

Tata

Ruang

Pariwisata

kabupaten/kota

yang mencakup jaringan transportasi antar dan intra kabupaten/kota sampai ke ojek-objek utama; 3. penentuan kawasan pintu gerbang menuju ke objek utama dan kebutuhan akan fasilitas pendukung (jumlah, jenis, kelas dan lokasi) dan; 4. rencana jaringan utilitas, pendukung kawasan, dan lokasi objek-objek menarik lainnya. F. Perencanaan Pariwisata Kawasan (PPKw) PPKw merupakan arahan kebijakan dan strategi pariwisata suatu kawasan dalam kabupaten/kota. Fokus pada 1. penentuan lokasi daya tarik wisata, termasuk kawasan konservasi;.

10

2. arahan lokasi hotel dan akomodasi lainya, pertokoan danfasilitas lainnya, tempat rekreasi, dan taman; 3. sistem jaringan transportasi, kawasan pejalan kaki( pedestrian), serta terminal; 4. perencanaan prasarana pendukung: air, listrik, air limbah, air hujan, sampah dan telekomunikasi 5. studi dampak yang sangat spesifik; 6. kriteria

perancangan

(aplikasi

arsitektur

lokal,

lansekap,

dan

ketinggian bangunan) dan 7. pola arus wisatawan dalam pemanfaatan fasilitas. G. Rencana Tapak Kawasan Pariwisata (RTKP) RTKP merupakan teknik arsitektur suatu fasilitas pariwisata (hotel, vila, restoran). Fokus pada: 1. perencanaan proyek (bangunan dan/atau kompleks bangunan); 2. organisasi ruang dan rganisasi massa bangunan dan ; 3. denah,

tampak-tampak,

potongan,

detil

,

dan

perspektif.

Berdasarkan hierarki perencanaan di atas maka Kota Singkawang bisa diletakkan pada hierarki Perencanaan Pariwisata Kawasan. Perencanaan yang dibuat tidak menyimpang dari fokus yang telah diberikan sehingga tidak menimbulkan dampak negative melainkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak baik dalam bidang ekonomi, social budaya dan lingkungan.Perencanaan pariwisata mengunakan konsep perencanaan umum yang sudah terbukti efektif dalam menghadapi proses pengembangan

11

modern, tetapi menyesuaikan diri dengan karakteristik pariwisata tertentu. Pendekatan perencanaan pariwisata mengarah pada aplikasi praktis dalam perumusan kebijakan dan pengembangan pariwisata. Proses perencanaan dasar yang diterangkan sebelum menyediakan kerangka perencanaan yang umum dan penekanan ditempatkan pada konsep perencanaan menjadi berkesinambungan, berorientasi sistem, menyeluruh,terintegrasi, dan lingkungan dengan fokus pada keberhasilan pengembangan yang

dapat mendukung keterlibatan masyarakat.

Unsur-unsur dalam pendekatan tersebut adalah sebagai berikut (inskeep. 1991: 28-29) 1. Pendekatan

berkesinambungan,

inkremental

dan

fleksibel.

Pendekatan ini didasarkan pada kebijakan dan rencana pemerintah, baik secara nasional maupun regional. Perencanaan pariwisata dilihat sebagai suatu proses berkesinambungan yang perlu dievaluasi berdasarkan pemantauan dan umpan balik dalam rangka pencapaian tujuan dan kebijakan pengembangan pariwisata 2. Pendekatan sistem Pariwisata dipandang sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, demikian halnya dalam perencanaan dan teknik analisanya. 3. Pendekatan menyeluruh. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan holistik. Seperti pada pendekatan sistem seluruh aspek yang terkait dalam perencanaan pariwisata mencakup institusi, lingkungan

12

dan implikasi sosial ekonominya dianalisis dan direncanakan secara menyeluruh. 4. Pendekatan yang terintegrasi. Suatu pendekatan yang dihubungkan dengan sistem dan pendekatan menyeluruh. Pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai suatu sistem terintegrasi dalam dirinya dan juga terintegrasi dalam keseluruhan rencana dan pola teladan pengembangan daerah 5. Pendekatan

pengembangan

berkelanjutan

dan

lingkungan.

Pariwisata direncanakan, dikembangkan, dan diatur berdasarkan sumber daya budaya dan alami dengan tidak menghabiskan atau menurunkan kualitasnya, tetapi merawat sumber daya secara permanen untuk penggunaan masa depan berkelanjutan. Analisa daya dukung adalah suatu teknik penting menggunakan pendekatan pengembangan berkelanjutan dan lingkungan 6. Pendekatan masyarakat. Adanya keterlibatan maksimum masyarakat lokal di dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan pariwisata

serta

keikutsertaan

masyarakat

pengembangan

maksimum

dalam

manajemen

pariwisata dan manfaat sosial ekonominya.

13

7. Pendekatan pelaksanaan. Kebijakan pengembangan pariwisata, rencana dan rekomendasi dirumuskan untuk dapat dilaksanakan dan realistis, serta teknik implementasi dipertimbangkan sepanjang seluruh

kebijakan

dan

perumusan

rencana

dengan

teknik

implementasi, mencakup suatu pengembangan dan program tindakan atau strategi, secara rinci diadopsi dan diketahui 8. Aplikasi proses perencanaan sistematis. Proses perencanaan yang sistematis diterapkan dalam perencanaan pariwisata berdasarkan pada suatu urutan aktifitas logis. (PAROCHIAL THEORY) Menurut Oka A Yoeti, 1997 mengatakan bahwa perencanaan (planning) merupakan suatu mata rantai yang esensial antar pemikiran (thought) dan pelaksanaan (action). Dengan perkataan lain kita dapat mengatakan bahwa ”Thought without action is merely philosophy, action without thought is merely is stupidity”

IV.

Teori Pengembangan Wilayah Pariwisata Menurut Poerwadarminta (2002) “Pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna”. Yoet menegaskan bahwa pengembangan suatu produk pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk yangsedang berjalan dan menambah jenis produk yang dihasilkan atau pun yang akan dipasarkan (Yoeti,

14

1996:53). Pengembangan suatu objek wisata harus dapat menciptakan product styleyang baik, dimana diantaranya adalah 1. Objek tersebut memiliki daya tarik untuk disaksikan maupun dipelajari. 2. Mempunyai kekhususan dan berbeda dari objek yang lainnya. 3. Tersedianya fasilitas wisata 4. Dilengkapi dengan sarana-sarana akomodasi, telekomunikasi, transportasi dan sarana pendukung lainnya.

Pengembangan objek wisata pada dasarnya mencakup tiga hal, yaitu 1. Pembinaan produk wisata.Merupakan usaha meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai unsur produk pariwisata seperti jasa akomodasi, jasa transportasi, jasa hiburan, jasa tour dan travel serta pelayanan di objek wisata. Pembinaan tersebut dilakukandengan berbagai kombinasi usaha seperti pendidikan dan latihan, pengaturan dan pengarahan pemerintah, pemberian rangsangan agar tercipta iklim persaingan yang sehat guna mendorong peningkatan mutu produk dan pelayanan. 2. Pembinaan masyarakat wisataAdapun tujuan pembinaan masyarakat pariwisata adalah sebagai berikut: a. Menggalakkan pemeliharaan segi-segi positif dari masyarakat yang langsung maupun tidak langsung yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata.

15

b. Mengurangi

pengaruh

buruk

akibat

dari

pengembangan pariwisata. c. Pembinaan kerjasama baik berupa pembinaan produk

wisata,

pemasaran

dan

pembinaan

masyarakat. 3. Pemasaran terpaduDalam pemasaran pariwisata digunakan prinsipprinsip paduan pemasaran terpadu yang meliputi: a. Paduan produk yaitu semua unsur produk wisata seperti atraksi seni budaya, hotel dan restoran yang harus ditumbuhkembangkan sehingga mampu bersaing dengan produk wisata lainnya b. Paduan

penyebaran

yaitu

pendistribusian

wisatawan

pada

produk wisata yang melibatkan biro perjalanan, penerbangan, angkutan darat dan tour operator. c. Paduan

komunikasi

artinya

diperlukan

komunikasi

yang

baik

sehingga dapat memberikan informasi tentang tersedianya produk yang menarik. d. Paduan pelayanan yaitu jasa pelayanan yang diberikan kepada wisatawan harus

baik

sehingga

produk

wisata

akan

baik

pula.

Dalam pengembangan suatu daerah untuk menjadi suatu daerah tujuan wisata, agar menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan potensial dalam berbagai pasar, maka harus memiliki tiga syarat (Yoeti, 1996: 177), yaitu

16

1. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut sebagai “something to see”. Artiya di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. 2. Daerah tersebut harus tersedia dengan apa yang disebut sebagai “something to do”. Artinya di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu 3. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut sebagai “something to buy”. Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. Ketiga syarat tersebut sejalan dengan pola tujuan pemasaran pariwisata, yaitu dengan promosi yang dilakukan sebenarnya hendak mencapai sasaran agar lebihbanyak wisatawan datang pada suatu daerah, lebih lama tinggal dan lebih banyak mengeluarkan uangnya di tempat yang mereka kunjungi Sedangkan yang terjadi di Pariwisata Singkawang bertolak belakang dari apa yang diharapkan. Tidak hanya beruba pelengkap sebagai Singkawang kota Pariwisata, tetapi juga sokongan atau dukungan dari pihak terkait yang tidak berkontribusi dalam pembangunan objek wisata kota Singkawang. Yang mengakibatkan Pariwisata berjalan dengan sendirinya.

17

Masyarakat kurang mendukung pembangunan pariwisata di kota Singkawang dengan menjaga sopan santun, ramah, menjaga kebersihan, menjaga keindahan lingkungan, dsb.

18