a. Money 1. Sumber pembiayaan Rumah Sakit Rumah sakit Dustira TK II Cimahi merupakan Rumah Sakit Angkatan Darat dibawah pimpinan Kementrian Pertahanan, Kementrian Keuangan, Kementrian Kesehatan, dan juga dibawah pimpinan Pemerintah. Sumber dana RS Dustira TK II Cimahi didapatkan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui sistem pengajuan RBA (Rencana Bisnis Anggaran). Setelah RBA keluar dituangkan kedalam anggaran diberikan akun dan MAP sebagai data akuntansi laporan keuangan. Adapun sumber dana atau pembiayaan Rumah Sakit didapatkan juga dari Kementrian Pertahanan yang mengajukan lagi ke PUSKESAD (Pusat Kesehatan Angkatan Darat). Rancangan Anggaran Belanja Rumah Sakit yang meliputi : a. Operasional (kegiatan pelayanan) b. Manajemen (pembayaran pegawai, listrik, air, telepon, dan lain-lain) c. Pengembangan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) Untuk pendanaan bahan habis pakai (bahan untuk kebutuhan sehari-hari) memakai dana yang diambilkan dari pemasukan rumah sakit, dan juga melalui bagian pengadaan barang rumah sakit. Dari ruangan rawat inap, Kepala ruangan yang mengajukan ke pihak instalasi rawat inap lalu dari instalasi rawat inap diajukan ke pihak manajemen rumah sakit, dari pihak manajemen dipilah terlebih dahulu setelah itu lalu pihak manajemen mengajukan ke bendahara rumah sakit. Kepala ruangan terlibat dalam penyusunan anggaran untuk pengajuan kebutuhan bahan habis pakai tersebut. Selain itu, jika ada kebutuhan penunjang yang lebih besar, seperti pengajuan kebutuhan untuk mesin-mesin diagnostik seperti CT Scan, dan yang lainnya, dari pihak penunjang melaporkan langsung ke pihak manajemen dan bendahara, lalu pihak manajemen yang akan melaporkan ke pihak Kementrian Keuangan untuk ditindak lanjuti lebih lanjut, lalu dari Kementrian Keuangan melakukan pengajuan lagi ke Pemerintah dan juga ke Kementrian pertahanan. Untuk biaya operasional, tidak ada biaya operasional yang dibebankan ke pihak Rumah Sakit untuk pengajuan kebutuhan tersebut.
2. Sumber gaji pegawai Sumber dana gaji pegawai golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RS Dustira TK II Cimahi berasal dari pemerintah, sedangkan sumber dana gaji pegawai Non-PNS berasal dari rumah sakit itu sendiri yang diatur sesuai dalam Permenkes No. 147/PMK.05/2013 tentang BLU (Badan Layanan Umum). Gaji tersebut diberikan oleh Rumah Sakit sesuai dengan Standar Penggajian Rumah Sakit yang didalamnya memperhatikan tentang lama bekerja pegawai, dan juga berdasarkan pendidikan pegawai. Adapun sistem remunerasi diberikan kepada pegawai golongan PNS yang diberikan setiap awal bulan dengan tanggal yang tidak bisa ditentukan, pembagian remunerasi diberikan kepada pegawai PNS berdasarkan golongan dan pangkat pegawai PNS tersebut. Selain remunerasi, pegawai golongan PNS juga mendapatkan jasa insentif pelayanan yang diberikan setiap bulan dengan tanggal yang tidak bisa ditentukan. Jasa pelayanan insentif didapatkan dari hasil pengklaiman BPJS sesuai dengan jumlah pasien yang tersedia, kemudian dikelola oleh Rumah Sakit dan dari Rumah Sakit diberikan lagi ke setiap ruangan sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh ruangan tersebut baik itu tindakan medis, non medis, maupun alat-alat kesehatan dan inventaris ruangan yang menunjang tindakan tersebut. Untuk pegawai non-PNS diberikan jasa insentif pelayanan yang diberikan setiap bulan, dengan jumlah insentif yang didapatkan oleh pegawai sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan. Selain itu pegawai PNS beserta BLU Non-PNS tetap mendapatkan bonus saat hari raya Idul Fitri atau pihak Rumah Sakit menyebutnya dengan THR (Tunjangan Hari Raya). Adapun jaminan kesehatan karyawan bagi tenaga PNS dan non PNS yaitu diberikan jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan). BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
3. Sumber pembiayaan pasien Sumber pembiayaan pasien di Rumah Sakit Dustira TK II Cimahi berasal dari sumber pembiayaan pasien umum dan pembiayaan pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Begitu pula sumber pendapatan Rumah Sakit Dustira TK II Cimahi berasal dari pembayaran pasien umum dan pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Ruang Cikuray 1 merupakan ruang rawat inap yang di khususkan untuk pasien dinas seperti anggota TNI, dan juga PNS angkatan darat beserta keluarganya yang memiliki jaminan kesehatan nasional ataupun BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan). Adapun pembiayaan pasien dan pendapatan di Ruang Cikuray 1 hanya berasal dari pembayaran pasien peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). a. Pasien Umum Pembayaran yang dilakukan sepenuhnya oleh pasien b. Pasien Peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi : 1) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari : a) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya b) Pegawai Negeri Sipil; c) Anggota TNI; d) Anggota Polri; e) Pejabat Negara; f) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; g) Pegawai Swasta; dan h) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya a) Investor; b) Pemberi Kerja; c) Penerima Pensiun, terdiri dari : -
Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
-
Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
-
Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
-
Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun
-
Penerima pensiun lain dan Veteran
-
Perintis Kemerdekaan
-
Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
-
Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar iuran.
4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasien BPJS datang kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu muncul diagnosa dan dicoding lalu direkap menggunakan Formulir Pengajuan Klem (FPK), pembayaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan BPJS seperti resume medis dan melampirkan hasil lab dan rontgen jika ada. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya apapun, untuk persyaratan masuk RS ada 2 pintu : 1) Melalui UGD (Khusus untuk kegawatdaruratan) 2) Melalui poliklinik, adapun alurnya yaitu : a) Membawa rujukan dari PPK 1 b) Rujukan dibawa ke pendaftaran BPJS untuk dibuatkan SEP rawat jalan c) Setelah di periksa dan dinyatakan dirawat oleh Dokter, SEP dirubah menjadi SEP rawat inap d) Booking ruangan jika kosong bisa langsung masuk, dan jika penuh bisa dititipkan terlebih dahulu di ruangan lain. 5. Sistem anggaran ruangan (Botton up) 1) Botton up
Button Up adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, button up atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Dari bawah ke atas (botton-up), pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Kelemahannya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk perencanaa, diperlukan pengembangan budaya perusahaan yang sesuai. 1) Kelebihan botton up a) Peran masyarakat dapat optimal dalam mmberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam melanjankan suatu program b) Tujuan yang diinginkan akan berjalan sesuai dengan keinginan c) Atasan tidak perlu bekerja secara optimal karena ada peran yang lebih banyak d) masyarakat akanlebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran 2) Kelemahan botton up a) Atasan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu benar b) Hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah bila dibandingkan pegawai pemerintahan c) Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan lebih baik karena adanya silih faham atau munculnya ide-ide yang berbeda dan akan menyebabkan kerancuan bahkan salah faham antara masyarakat dengan taan dikarenakan kurng jelasnya masing-masing tugas dan pemerintah dan juga masyarakat.
Hasil Kajian Dari hasil konfirmasi pada tanggal 19 Februari 2019 didapatkan hasil menurut kepala ruangan dan CI (Clinical Instruktur) bahwa ruang Cikuray 1 menggunakan sistem anggaran botton up, dimana kebutuhan di ruangan Cikuray 1 diperoleh melalui pengadaan ke pihak Rumah Sakit (selaku atasan) oleh kepala ruangan (selaku bawahan). Perencanaan mulai dari kebutuhan alat-alat medis, inventaris ruangan, maupun kebutuhan lain diruangan harus dilakukan melalui perencanaan terlebih dahulu sebelum akhirnya diajukan ke Rumah Sakit lalu akan diproses melalui bagian pengadaan. Tidak ada biaya operasional tersendiri yang diberikan Rumah Sakit kepada setiap ruangan. Untuk pembiayaan seluruh kebutuhan di ruangan diperoleh dari anggaran BLU Rumah Sakit, kementrian dan juga dari pemerintah. Selama proses pengadaan diketahui tidak ada kendala saat mengajukan permintaan dari ruangan, untuk jangka waktu pengadaan barang biasanya sesuai dengan jenis dan kebutuhan barang tersebut.
Analisa SWOT Money
Analisa SWOT M4 (MONEY) Kekuatan (S) 1. Selain gaji pokok, Pegawai RS Dustira TK II Cimahi juga mendapatkan upah remunerasi dan jasa insentif 2. Pegawai memiliki jaminan BPJS 3. Pengajuan kebutuhan ruangan oleh karu 4. Adanya tunjangan hari raya
Bobot
Rating
Bobot x Rating
0,3
4
0,12
0,2
3
0,6
0,2
3
0,6
0,3
4
0,12
1
Total
S-W (1,44-1) = 0,44
1,44 5.
Kelemahan (W) 1. Tidak ada tabungan pesiunan
1
Peluang (O) 1. Adanya program BPJS yang dapat diikuti oleh semua masyarakat, sehingga faskes digunakan secara optimal dan akan mempengaruhi pendapatan rumah sakit Total
Total
1
1
Total
Ancaman (T)
1
1
1
4
4
O-T (4-0) =4 1 -
4 -
-
E. Prioritas Masalah Berdasarkan hasil analisa SWOT yang sudah dilakukan, didapatkan prioritas masalah manajemen unit secara umum dari Ruang Cikuray 1 RS Dustira : Tabel 3.2. Prioritas Masalah Manajemen Unit Secara Umum Dari Ruang Cikuray 1 RS Dustira
Skoring Analisa SWOT No
Masalah
Jumlah IFAS
EFAS
0,44
4
1. 2. 3. 4.
M4 : Money
4,44
5.
Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil masalah yang paling menonjol dari ruang rawat inap Cikuray 1 RS Dustira adalah pada M3, sedangkan menurut prioritasnya, masalah manajemen dalam Keperawatan di Cikuray 1 RS Dustira adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. M4 Money
1.
: 4,44
2. 3. 4. M4: Money Dari hasil analisa SWOT, ditemukan bahwa matriks space M4 (Money) berada pada Kuadran I (Strategi Agresif) yang artinya dalam pelaksanaan manajemen strategi, ruang rawat inap Cikuray 1 RS Dustira dapat menggunakan strategi SO (Kekuatan – Peluang), yaitu dengan cara memanfaatkan kekuatan internal untuk menarik keuntungan dari peluang di lingkungan eksternal. Kekuatan utama yang dimiiki Ruang Dahlia adalah Selain gaji pokok, pegawai RS Dustira juga mendapat upah remunisasi dan gaji yang didapatkan oleh pegawai sudah sebanding dengan kerja perawat ruang Cikuray 1