Mig Super

Analisis skrisi Berdasarkan Fase Perkembangan Pengetahuan dari Fase Awal sampai Fase Kontemporer

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuiliah Metodologi Ilmu Pemerintahan Oleh: Permana Sendaya NPM 170410060086

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN JATINANGOR 2009

judul

: "Partisipasi Masyarakat Adat Batak Toba dalam Proses Pemerintahan Desa"

Penyusun : Rozim Sihaloho G1D 94752 (2003) Lokus

: Masyarakat Desa Siopat Sosor dan Desa Hutabolon Abstrak

Adat istiadat mengikat masyarakat yang memberikan nuansa pembeda pada masing-masing desa. dimana adat tersebut menjadi dasar sika-p dari sitem bilai dasar norma yang berkembang di masyarakat. oleh karennya peran sertamasyarakat terutama masyarakat adat penting dalam proses pemerintahan desa. dari hasil penelitian pendahuluan di peroleh informasi bahwa partisipasi masyrakat Dea Siopat Sosor dan Desa Hutabolon dalam proses pemerinyahan desa masih kurang. berdasrkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melkukan penelitian yang dituangkan dalam Skripsi dengan Judul "partisipasi Masyarakat Adat Batak Toba Dalam Proes Pemerintahan". Penulis mengidentifikasikan masalah penelitian tentang (1)partsipasi masyrakat adat toba dalam proses pembuatan peraturan desa, (2) partisipasi masyarakat adat batak toba dalam pelaksanaan peraturan desa, (3) partsipasi masyarakat adat toba dalam pemanfaatan hasil peraturan desa, (4) partiipasi masyarakat adat toba dalam evaluasi pelaksanaan peraturan desa. Metode penelitian yang diguinakan adalah metode deskriptif, dimana penelitian pada suatau kelompok masing-masing manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. pengumpulan data dilakukan melalui studi pistaka dan studi ;lapangan. teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan melui wawancara dan penyebaran angket, untuk wawancara dilakukan kepada 6 orang masing-masing desa. sedangkan angket dilakukan pada 30 orang di desa Sopat Sosor dan 36 orang desa Hutabolon. ehingga jumlah responden keseluruhan unit dan desa sebanyak 66 orang. Untuk dapat mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat adat batak toba dalam proses pemerintahan desa yang telah diangkat menjadi vaiabel dalam penelitian maka digunakan 4 sub variaabel. keempat sub variabel tersebut adalah yang pertama (`1)

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa yang dapt dinailai dengan indikator ikit serta dalam rapat desa ikut serta dalam memberikan saran/pendapat, ikut serta dalam merumuskan perauran desa. Sub variabel (2) adalah partisipasi masyarakat adat

dalam

pelaksanaan peraturan desa, yang dinilai dengan indikator pemberian

bantuan materi, pemberian bantuan daklam bentuk fisik dan semanagta dalam pelaksanaan peraturan desa, yang dinilai dengan indikator dari menikmati peratuaran desa mensejahterakan masyarajat penyediaan fasilitas. Sub variabel keempat (4) adlah partisipasi masyrakat adat dalam evaluasi pelaksaan peraturan desa, yang dinilai dengan indikator mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintahan desa, memberikan san, dan kritik, pemnbeian saran/kritik secara langsung kepada kepala desa. Hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa pastisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa belum sepenuhmya dapat berjalan dan sepenuhnya dapat berjalan dan erada pada katagori sedang. hal ini berartyi bahwa Masyarkat Desa Siopat Sosor Dan Desa Hutabolon belum sepenuhnya ikutserta dalam proes pemerintahan desa yang baik dari segi pembuatan peraturan desa, pelaksanaan peraturan desa, pemanfaatan peraturan desa pelaksanaan evaluasi peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif. hal ini ditandai dengan cara metode pengumpulan data observasi, wawancara dan angket. dalm penggunaan angket masih menggunakan metode kuantiatif, sehiungga pemgguanan metodenya adalah metode campuran. selain itu paradingma menempatkan stakeholder ( mayarakat pemangku kepentingan) dalam peristiwa pemerintahan. peran serta masyarakat menunjukan demokratisasi, desentralisasi dan pemberdayaan. sehingga skripsi ini dapat digolongka pada fase kontemporer.

Judul

:

“PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA DPRD TERHADAP

PARTISIPASI

ANGGOTA

DPRD

DALAM

PERUMUSAN KEBIJAKAN TENTANG APBD” Penyusun: Nama

:

Asep Supriatna

NPM

:

G1D 98010 (2004) ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD terhadap Partisipasi Anggota DPRD dalam Perumusan Kebijakan Tentang APBD (Studi Kasus Pada Perumusan APBD tahun 2003 Di DPRD Kabupaten Purwakarta). Penelitian ini berlatar belakang pada masih rendahnya partisipasi anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD di DPRD Kabupaten Purwakarta. Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai partisipasi Anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD di DPRD Kabupaten Purwakarta. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari latar belakang pendidikan anggota DPRD sebagai variabel bebas terhadap partisipasi Anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD di DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai variabel terikat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksplanatori dengan desain analitik korelasional untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD) terhadap variabel terikat (Partisipasi Anggota DPRD dalam Perumusan Kebijakan tentang APBD). Desain tersebut meliputi koefisien korelasi rank spearman, koefisien determinasi, dan analisis regresi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta periode 1999-2004 yang ikut serta merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2003 yaitu berjumlah 41 orang Anggota DPRD. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi atau sensus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi Anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD sudah berada pada kategori tinggi, hal tersebut secara umum terlihat dari tingginya aktivitas pelaksanaan mekanisme sidang atau

rapat serta peninjauan ke lapangan dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan tentang APBD. Hasil analisis korelasi Rank Spearman antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukan adanya hubungan positif, selanjutnya setelah dilakukan uji signifikansi dengan uji t, diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel, hal tersebut berarti H1 diterima dan H0 ditolak, atau terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan Anggota DPRD dengan partisipasi anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD. Hasil analisis koefisien determinasi antara variabel bebas dengan variabel terikat menunjukan bahwa latar belakang pendidikan Anggota DPRD mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap partisipasi anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD. Terakhir, yaitu dari hasil analisis regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat diperoleh kesimpulan, bahwa jika latar belakang pendidikan Anggota DPRD meningkat, maka akan terjadi peningkatan kontribusi secara rata-rata terhadap partisipasi anggota DPRD dalam perumusan kebijakan tentang APBD. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran, yaitu: Pertama, partai politik peserta pemilu agar melakukan prosedur rekruitmen calon anggota legislatif yang berorientasi pada keahlian, kemampuan, dan latar belakang pendidikan; Kedua, proses pembahasan dalam perumusan kebijakan tentang APBD di DPRD harus benar-benar

melibatkan masyarakat, serta Anggota DPRD aktif mencari masalah,

kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, yaitu metode yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. dalam hal ini data yang diguanaka adalah data kualitatif dan data kuantitaif. Skripsi ini secara umum termasuk kedalam kelompok fase behavior karena menggunakan menggunakan dua variabel atau bevariat {....menganalisis pengaruh variabel bebas (Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD) terhadap variabel terikat (Partisipasi Anggota DPRD dalam Perumusan Kebijakan tentang APBD). Selain itu sangat identik dengan ilmu politik, yaitu menggunakan unit analisis lembaga yang terbentuk secara politis (unit analisisnya anggota DPRD) meskipu secara dapat

digolongkan pada pendekatan Institusional, karena DPRD meruypakan lembaga Instituisi dalam pemerintahan Indonersia.. dalam pembahasannya pun menggunakan dasarkan pada hasil riset yang meliputi koefisien korelasi rank spearman, koefisien determinasi, dan analisis regresi.

Judul

:KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PEREMPUAN MENURUT ISLAM DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) (Studi Pada Pengurus Wilayah NU dan Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat) penyusun:

Nama

: CAHYADI

NPM

: G1D 98046 (2004)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Pemerintahan Perempuan Dalam Islam Menurut Pandangan NU dan Persis (Studi Pada Pimpinan Wilayah NU dan Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh merebaknya isu jender tentang tidak bolehnya perempuan menjadi presiden pada pemilihan umum tahun 1999. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pengurus NU dan Persis Jawa Barat. Untuk menentukan sampel tersebut peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara langsung dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, NU dan Persis memiliki pandangan yang agak berbeda. NU Jawa Barat berpandangan bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang perempuan untuk menjadi presiden baik itu dari AL Quran maupun Al Hadits, akan tetapi apabila ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki kemampuan untuk menjadi presiden maka pilihan pertama jatuh pada laki-laki namun demikian apabila

tidak ada laki-laki yang memiliki kemampuan,

maka kepemimpinan jatuh kepada

perempuan. Persis Jawa Barat memiliki pandangan yang berlainan. Didasarkan pada Surat an Nisa 34 bahwa laki-lakilah yang harus menjadi pemimpin bagi perempuan dengan logika bahwa dalam skup yang kecil saja seperti keluarga harus dipimpin oleh laki-laki apalagi dalam skup negara yang masalah dan urusannya jauh lebih komplek. Dan Hadits Nabi SAW yang mana bahwa suatu negara tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan. Kesimpulan penelitian ini adalah baik NU maupun Persis Jawa Barat setuju bahwa Kepemimpinan Pemerintahan lebih utama dipegang oleh laki-laki dengan segala kelebihannya, akan tetapi apabila tidak ada laki-laki yang mampu untuk menjadi pemimpin negara maka hal itu dapat dipegang oleh perempuan. Penggunaan metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Selain itu menunjukan adanya demokratisasi, desentralisasi dan pemberdayaan. Hal ini terlihat dari pandangan

menempatkan “....baik NU maupun Persis Jawa Barat setuju bahwa

Kepemimpinan Pemerintahan lebih utama dipegang oleh laki-laki dengan segala kelebihannya, akan tetapi apabila tidak ada laki-laki yang mampu untuk menjadi pemimpin negara maka hal itu dapat dipegang oleh perempuan”. Dilihat dari pendekatannya lebih condong ke pendekatan politis yang mencirikan tipe behavior. Bila dilihat temanya menunjukan bahwa skripsi ini membahas tenteng jender dalam pengaruh politik dan kepemimpinan. Hal ini seolah olah sebagai penuntun masa depan yang mencirikan tipe kontemporer. Sehingga dilihat dari beberapa faktor diatas maka skripsi ini merupak tipe dari kontemporer, diamana ada penggabungan metode dari tipe Fase awal, dan behavior.