Melalui Pelaksanaan: Kabupaten/kota Layak Anak

TUMBUH KEMBANG ANAK

MELALUI PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Medan, 9 Agustus 2017

1

STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN (UU No. 23 Tahun 2014) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan Fiskal Nasional 6. Agama

1. Dilaksanakan sendiri 2. Dekonsentrasi 3. TP

Pemerintahan Umum

Pilihan/Optional (8 Sektor Unggulan) a.Kelautan dan Perikanan b.Pariwisata c.Pertanian d.Kehutanan e.ESDM f.Perdagangan g.Perindustrian h.Transmigrasi

KONKUREN (34 Urusan Bersama Pusat, Provinsi, Kab/Kota) Wajib/Obligatory Wajib Pelayanan Dasar: a. Pendidikan b. Kesehatan c. PU dan Penataan Ruang d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas f. Sosial

Wajib/Obligatory

Wajib Tidak Pelayanan Dasar: a.Tenaga Kerja

b.PP dan PA c.Pangan d.Pertanahan e.Lingkungan Hidup f.Adminduk dan Capil g.PM dan Desa h.Pengendln Penddk dan KB i.Perhubungan j.Kominfo

k. Koperasi, UKM l. Penanaman Modal m. Kepemudaan dan OR n. Statistik o. Persandian p. Kebudayaan q. Perpustakaan r. Kearsipan 2

Konvensi Hak Anak (KHA) Ratifikasi: Keppres 36/1990

Kewajiban Negara 1. Memenuhi semua hak anak 2. Melindungi semua anak 3. Menghormati pandangan anak

Konsekuensi Negara 1. Membuat aturan hukum terkait anak 2. Mensosialisasikan hak anak sampai ke anak 3. Membuat Laporan Berkala ke PBB

3

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN ANAK Non Diskriminasi  semua hak yang terkandung dalam KHA diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pengecualian

Menghargai Pandangan Anak

Kepentingan Terbaik bagi Anak  semua

 hal-hal yang menyangkut kehidupan anak, perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan

tindakan yang menyangkut anak, maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan  hak hidup yg melekat pada diri setiap anak harus diakui dan dijamin 4

DI ERA OTONOMI DAERAH KONVENSI HAK ANAK diimplementasikan ke dalam “Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak”, dalam bentuk KABUPATEN/KOTA

LAYAK ANAK (KLA)

5

APA Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ? kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. 6

MENGAPA KLA diperlukan? • • • •

Anak 1/3 dari total penduduk. Amanah Internasional dan Nasional. Anak merupakan investasi SDM. Anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa. 7

TAHAPAN PENGEMBANGAN ”KLA” 8. Pelaporan

6. Pemantauan & 7. Evaluasi

5. Pelaksanaan Tahap Perencanaan

Tahap Persiapan

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah

3. Pengumpulan Data Basis

2. Pembentukan Gugus Tugas

1. Komitmen 8

Bagaimana Mengukur Keberhasilan Pelaksanaan

KLA

9

INDIKATOR KLA Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak dan melindungi anak, yang diukur dengan 24 Indikator KLA: 24 INDIKATOR KLA

Penguatan Kelembagaan  3 indikator 5 Klaster Substantif Konvensi Hak Anak  21 indikator

10

21. Korban Kekerasan & Eksploitasi 22. Korban Pornografi & Situasi Darurat 23. Penyandang Disabilitas 24. ABH, Terorisme, Stigma

4. Akta Kelahiran 5. Infomasi Layak Anak 6. Partisipasi Anak

8. Lembaga Konsultasi bg Ortu/Keluarga 9. Lembaga Pengasuhan Alternatif 10. Infrastruktur Ramah Anak

Hak Sipil Kebebasan Perlindungan Khusus Kelembagaan

17. PAUD-HI 18. Wajar 12 Th 19. SRA 20. PKA

7. Perkawinan Anak

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya

Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif

Kesehatan Dasar & Kesejahteraan

11. Persalinan di Faskes 12. Prevalensi Gizi 13. PMBA 14. Faskes dgn Pelayanan Ramah Anak 15. Air Minum dan Sanitasi 16. Kawasan Tanpa Rokok

1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masy, Dunia Usaha & Media Massa

I.

KELEMBAGAAN

1

Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Ada dan dilaksanakan

2.

Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

     

3.

Ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Ada Data dan Informasi Profil Anak, teragregasi dan diperbarui setiap tahun Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA), dan meningkat setiap tahun Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA), dan meningkat setiap tahun Persentase DEKELA yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/ sejenisnya

Ada, dan meningkat setiap tahun Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

II.

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.

Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

5.

 

100% Anak teregistrasi Presentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun



Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya Ada mekanisme pengawasan konten ILA Minimal 1 Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya berfungsi Ada Forum Anak Kabupaten/Kota, dan aktif Persentase Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan, dan meningkat setiap tahun Persentase Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor (2P), dan meningkat setiap tahun Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan meningkat setiap tahun

  

6.

Terlembaganya Partisipasi Anak

   

III.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

7.

Persentase Perkawinan Di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun Anak

8.

Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Ada, berfungsi, dan jumlah lembaga meningkat setiap tahun

9.

Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi

Meningkat setiap tahun

10.

 Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang  Ramah Anak   

Ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dimanfaatkan oleh semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun Persentase RBRA sesuai standar Ada Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS), dan meningkat setiap tahun Angka kecelakaan lalu-lintas pada anak menurun setiap tahun Aksesibilitas untuk anak penyandang diasabilitas meningkat setiap tahun

IV.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

11.

 Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun Angka Kematian Ibu Melahirkan, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun

12.

Prevalensi Status Gizi Balita

Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, pendek dan kurus, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun

13.

Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun

14.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Meningkat setiap tahun

15.

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi

Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun

16.

Tersedia Kawasan Tanpa Rokok





Semua fasilitas umum dan tempat di mana anak banyak berkumpul, bebas asap rokok Tidak ada iklan rokok, di tempat public di mana anak banyak berkumpul

V.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

17.

Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) Persentase Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

 

Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak



18. 19.

20.

Meningkat setiap tahun Minimal 1 PAUD-HI di setiap desa/ kelurahan

100% 



 

Meningkat setiap tahun untuk setiap jenjang pendidikan Minimal 4 SRA (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun Minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun

VI. KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS 21.a. Anak Korban Kekerasan yang terlayani

100%

21.b. Persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) 100% dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) 22.a. Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani

100%

22.b. Anak Korban Bencana dan KONFLIK yang terlayani

100%

23.

100%

Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani

24.a. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 100% (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Diversi 24.b. Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme

100%

24.c. Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

100%

KLA …….. KE DEPAN……… Kecamatan Layak Anak Desa/Kelurahan Layak Anak

KELUARGA ……………………………….

ANAK 18

Amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. (Pasal 21 ayat 4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan melalui komitmen daerah membangun Kabupaten/Kota Layak Anak. (Pasal 21 ayat 5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dalam Peraturan Presiden. (Pasal 21 ayat 6) 19

Kategori KLA (Awarding) 1. 2. 3. 4. 5.

Kabupaten/Kota Layak Anak Utama Nindya Madya Pratama

20

PRIORITAS 2015-2019 “BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK” KLASTER 1 1.Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran 2.Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) 3.Telepon Sahabat Anak (TeSA) 4.Pembentukan Forum Anak (FA)  s.d. Desa/Kelurahan 5.Penguatan FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) 6.Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)  mulai Musrenbangdes/kelurahan hingga nasional KLASTER 2 7.Pengasuhan Berbasis Hak Anak  keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif 8.Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 9.Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) 10.Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)  KIE 11.Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 12.Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS) 21

PRIORITAS 2015-2019 “BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK” KLASTER 3 13. Pelayanan Ramah Anak di Fasilitas Kesehatan: - Puskesmas Ramah Anak (PRA) - Rumah Sakit Ramah Anak (RSRA) 14. Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan: Gizi, ASI, Kespro, Rokok KLASTER 4 15. Sekolah Ramah Anak (SRA) 16. Pusat Kreatifitas Anak (PKA) INTEGRASI 17. Revitalisasi KLA  selain menggarap kabupaten/kota yang “belum”, sejak 2015 lebih difokuskan pada: - Kecamatan Layak Anak (KELANA) - Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) 22

23

TERIMA KASIH

0812 6870 8510 / 0815 8587 4941 [email protected]

24