Mekanisme Pengkreditan Ppn

Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Sarjana Reguler Program Studi Administrasi Fiskal

Mekanisme Pengkreditan Materi Kuliah PPN 1 Prepared by Dikdik Suwardi

PK-PM Pasal 4 (a)

Berwujud

Daerah Pabean Penyerahan BKP A

Tdk Berwujud

B PPN

PK

@dikdik suwardi 2008

PM

PK-PM Pasal 4 (b) B

Berwujud

Impor BKP Luar Daerah Pabean

Daerah Pabean PPN

A PM @dikdik suwardi 2008

PK-PM Pasal 4 (c)

Daerah Pabean Penyerahan JKP B

A PPN PK

@dikdik suwardi 2008

PM

PK-PM Pasal 4 (d) B

Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud

Luar Daerah Pabean

Daerah Pabean PPN

A PM @dikdik suwardi 2008

PK-PM Pasal 4 (e) B

Pemanfaatan JKP Luar Daerah Pabean

Daerah Pabean PPN

A PM @dikdik suwardi 2008

PK-PM Pasal 4 (f) B

Ekspor BKP Luar Daerah Pabean

Daerah Pabean PPN

A PK @dikdik suwardi 2008

Mekanisne PK-PM Menyerahkan BKP

PPN

Menyerahkan JKP

PK

xxxxxx

PM

xxxxxx

Ekspor BKP Menerima BKP/JKP

PPN

Memanfaatkan BKP TP / JKP

Impor BKP

xxxxxx

Nihil @dikdik suwardi 2008

KB

LB

Ilustrasi Kasus • • • • • • • •

PT A (PKP) : menjual seperangkat elektronik kepada PT B senilai Rp 200 Juta, memberikan jasa pemeliharaan listrik kepada PT C dengan fee sebesar Rp 100 Juta, membayar royalti kepada X Corp., USA sebesar Rp 40 Juta, membayar fee jasa konsultasi bisnis dari Z Corp., Singapura sebesar Rp Rp 30 Juta, membayar jasa manajemen kepada PT D sebesar Rp 10 Juta, membeli mesin dari Y Pte.Ltd., Malaysia senilai Rp 100 Juta, mengekspor peralatan elektronik ke Y Pte.Ltd., Malaysia senilai Rp 200 Juta dan membeli spare part dari PT E senilai Rp 10 Juta.

@dikdik suwardi 2008

Ilustrasi Kasus….. solusi

PK : = 20 + 10 + 0 = Rp 30 Juta PM : = 4 + 3 + 1 + 10 + 1 = Rp 19 Juta PPN Kurang Bayar  (30 – 19) Juta = Rp 11 Juta @dikdik suwardi 2008

Mekanisme Pengkreditan PM

 PM suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK Masa Pajak yang sama  PM yang belum dikreditkan  dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya pl 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak  Belum ada PK  PM tetap dapat dikreditkan

@dikdik suwardi 2008

Mekanisme Pengkreditan PM (2)

 PK > PM  PPN harus dibayar  Penyerahan terutang & tidak terutang (diketahui dgn pasti) : PM yang dikreditkan  PM yang berkenaan dengan penyerahan terutang PPN  PM > PK  PPN Lebih Bayar : dikompensasi atau direstitusi

@dikdik suwardi 2008

PM Tidak dapat dikreditkan [Pasal 9 Ayat 8]

perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; @dikdik suwardi 2008

PM Tidak dapat dikreditkan [Pasal 9 Ayat 8]…(2)

pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP; perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana; perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); @dikdik suwardi 2008

PM Tidak dapat dikreditkan [Pasal 9 Ayat 8]…(3)

pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6); perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang @dikdik diketemukan pada waktu suwardi 2008 dilakukan pemeriksaan.

Pengkreditan PM bagi PKP yang menggunakan Norma Pasal 9 ayat (7) Pengusaha

PPh dihitung dengan Norma

PM dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan yang ditetapkan Menkeu

@dikdik suwardi 2008

Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Kepmenkeu 252/KMK.03/2002

PKP

Penyerahan BKP

Penyerahan JKP

PM Pedagang Eceran

Selain Pedagang Eceran

PM 80% x PK

PM 70% x PK @dikdik suwardi 2008

40% x PK

PK = 10% x Penyerahan Yang Terutang PPN

Pedagang Eceran dengan Norma Pengusaha Orang Pribadi Peredaran/penerimaan bruto <= Rp 600 Juta selama 1 tahun buku Melakukan usaha perdagangan :  menyerahkan BKP melalui :  tempat penjualan eceran (toko, kios dsb)  penjualan langsung ke konsumen akhir  penjualan dari rumah ke rumah  menyediakan BKP yang diserahkan di tempat tsb  melakukan transaksi penjualan beli beli secara spontan

@dikdik suwardi 2008

Penghitungan Kembali PM 9 ayat (6) Pasal PKP

Penyerahan Terutang PPN

Penyerahan Tidak Terutang PPN

PM untuk Penyerahan Terutang PPN tidak diketahui dgn pasti

PM yang dapat dikreditkan  diatur pedoman Menkeu @dikdik suwardi 2008

Pedoman Pengkreditan PM (1) 575/KMK.04/2000 Kepmenkeu PKP Menggunakan Barang Modal

Kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang penyerahannya terutang PPN

Kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskan

PM

% penggunaan Barang Modal untuk Kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang penyerahannya terutang PPN @dikdik suwardi 2008

Pedoman Pengkreditan PM (2) 575/KMK.04/2000 Kepmenkeu PKP Menggunakan Barang Modal

Kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang penyerahannya terutang PPN

PM dikreditkan seluruhnya

Kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskan

PM Kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskan

p’

x

PM T

p’  % rata2 penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskan @dikdik suwardi 2008(5 thn) T  Masa manfaat Barng Modal : Bangunan (10 thn); Lainnya PM  PM perolehan Barang Modal yg telah dikreditkan

Contoh Kasus Generator listrik dibeli Januari 2001 dengan maksud untuk, digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik. Nilai perolehan Rp 50.000.000,00 PPN (Pajak Masukan) Rp 5.000.000,00 (Pajak Masukan sudah dikreditkan seluruhnya dalam SPT Masa Pajak Januari 2001) Selama tahun 2001 ternyata bahwa : Untuk masa 6 bulan I digunakan : - 30% untuk perumahan karyawan dan direksi; - 70% untuk kegiatan pabrik. Untuk masa 6 bulan II digunakan : - 20% untuk perumahan karyawan dan direksi; - 80% untuk kegiatan pabrik. Rata-rata penggunaan di luar kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan usaha (p') adalah : 30% + 20% ----------------2

=

25%

Masa manfaat barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 8 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun). Besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar kembali untuk tahun 2001 : 25%

x

Rp 5.000.000,00 ---------------------5

=

Rp250.000,00

@dikdik suwardi 2008

PKP

Contoh :

Kegiatan usaha terpadu (integrated)  terutang & tidak terutang

Jagung (bukan BKP)

Minyak Jagung (BKP)

Jasa hotel (bukan JKP)

Kegiatan usaha  terutang & tidak terutang

Kegiatan menghasilkan barang & usaha jasa  terutang & tidak terutang PPN

Kegiatan usaha  sebagian terutang & sebagian PPN dibebaskan @dikdik suwardi 2008

Jasa sewa ruangan (JKP)

Roti (BKP)

Jasa angkutan umum (bukan JKP)

Rumah Mewah (BKP)

Rumah sangat Sederhana (PPN dibebaskan)

Pedoman Pengkreditan PM (3) 575/KMK.04/2000 Kepmenkeu

PKP

PM Kegiatan usaha terpadu (integrated)  terutang & tidak terutang Kegiatan usaha  terutang & tidak terutang Kegiatan menghasilkan barang & usaha jasa  terutang & tidak terutang PPN Kegiatan usaha  sebagian terutang & sebagian PPN dibebaskan

Kegiatan usaha tidak terutang & PPN dibebaskan  TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Kegiatan usaha tidak terutang & PPN dibebaskan dan terutang PPN  DAPAT DIKREDITKAN sebanding dgn peredaran terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya

Kegiatan usaha terutang PPN  DAPAT DIKREDITKAN

@dikdik suwardi 2008

Pedoman Pengkreditan PM (4) 575/KMK.04/2000 Kepmenkeu

PKP

PM dikreditkan Kegiatan usaha terpadu (integrated)  terutang & tidak terutang Kegiatan usaha  terutang & tidak terutang

Kegiatan usaha tidak terutang & PPN dibebaskan dan terutang PPN  DAPAT DIKREDITKAN sebanding dgn peredaran terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya

Kegiatan menghasilkan barang & usaha jasa  terutang & tidak terutang PPN Dihitung kembali

PM

Kegiatan usaha  sebagian terutang & sebagian PPN dibebaskan @dikdik suwardi 2008

X

Pedoman Pengkreditan PM (5) 575/KMK.04/2000 Kepmenkeu

X

PM Barang Modal

X Y

x

PM T

X  jumlah peredaran/penyerahan tidak terutang atau PPN dibebaskan (1 thn buku) Y  jumlah seluruh peredaran 1 thn buku T  Masa manfaat Barng Modal : Bangunan (10 thn); Lainnya (5 thn) PM  PM yg telah dikreditkan seluruhnya

Bukan Barang Modal

X Y

x

PM

X  jumlah peredaran/penyerahan tidak terutang atau PPN dibebaskan (1 thn buku) Y  jumlah seluruh peredaran 1 thn buku PM  PM yg telah dikreditkan seluruhnya

@dikdik suwardi 2008

Contoh Kasus

Pajak Masukan atas perolehan truck yang digunakan baik untuk Perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung pada bulan Januari 2001 Rp 200.000.000,00 (sudah dikreditkan seluruhnya melalui SPT Masa Pajak Januari 2001). -

Total omzet 2001 (Y) Rp 60.000.000.000,00, diantaranya Rp 6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X).

-

Masa manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun).

-

Pajak Masukan atas truck yang harus dibayar kembali :

Rp 6 milyar ---------------Rp 60 milyar

x

Rp200 juta --------------5 @dikdik suwardi 2008

= Rp 4.000.000,00

Contoh Kasus

Pajak Masukan untuk pembelian solar untuk truck-truck yang digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk sektor perkebunan dan distribusi jagung serta sektor pabrikasi dan distribusi minyak jagung = Rp 50.000.000,00; Total omzet (Y) 2001 Rp 60.000.000.000,00 diantaranya Rp 6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung. Rp 6 milyar ----------------Rp 60 milyar

X

Rp 50 juta

@dikdik suwardi 2008

= Rp 5.000.000,00

Ketentuan lainnya  Penghitungan kembali PM dilakukan paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku  Penghitungan kembali tidak dilakukan  masa manfaat Barang Modal telah terlampaui  Tidak berlaku bagi PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan tersendiri

@dikdik suwardi 2008