WAWASAN NUSANTARA
WAWASAN NUSANTARA adalah: Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Mengenai: Diri dan lingkungannya yang Serba beragam dan Bernilai strategis dengan Mengutamakan: Persatuan dan kesatuan wilayah dan Tetap menghargai serta menghormati ke bhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional
LATAR BELAKANG FILOSOFIS WAWASAN NUSANTARA • PEMIKIRAN BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA Landasan Idiil yang menjiwai kehidupan berbangsadan bernegara Indonesia. Kesadaran dengan segenap cipta, rasa dan karsa untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup dari generasi ke generasi. Sila I (toleransi umat beragama), Sila II (menjunjung tinggi HAM), Sila III (Kepentingan Nasional diatas kepentingan golongan / kelompok), Sila IV (Demokrasi Indonesia), Sila V (Keadilan dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia).
Lanjutan : LATAR BELAKANG FILOSOFIS •
PEMIKIRAN ASPEK KEWILAYAHAN
Kondisi objektif geografis sebagai modal dan ruang gerak hidup suatu bangsa oleh karena itu harus dijaga dan dipertahankan.
Pada saat Proklamasi 17-8-1945 Wilayah negara mengikuti Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 dimana hanya berupa daratan dan 3 mil laut dari garis pantai masing-masing pulau.
Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis-garis pangkal yang menghubungkan titik-titik pangkal yang mengelilingi daerah Indonesia, titik pangkal adalah titik terluar dari pulau-pulau terluar/daratan di wilayah Indonesia dan ditetapkan dengan Perpu no 4 / Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia; UU no 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 n UU no 6 tahun1999: mempertegas kesatuan wilayah yang terdiri atas: +17.508 pulau, dengan luas: 5.193.250 km2; 2.027.087 km2 daratan, 3.166.163 km2 lautan
Terletak pada: 06.08 LU, 11.15 LS, 94.45 – 141.05 BT, Jarak selatan: +1.888 km, timur-barat: +5.110 km
utara-
PETA WILAYAHKEDAULATAN KEDAULATAN RIRI PETA WILAYAH
STATUS17 17AGUSTUS AGUSTUS1945 1945 - - 13 13DESEMBER DESEMBER1957 1957 STATUS DASARHUKUM HUKUM: TZMKO : TZMKO1939. 1939.NO.442 NO.442 DASAR
U U KmKm 0 0 250250 500500
3 3MIL MIL
PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER 1999 DASAR HUKUM : UU.NO.1 TH,1973; UU NO.17 TH 1985; UU NO.6/1996. UNCLOS 1982
U Km 0
DARATAN NUSANTARA
PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL
250
500
PERAIRAN KEPULAUAN PERAIRAN PEDALAMAN
LAUT TERITORIAL ZONA TAMBAHAN 12 MIL
DARATAN
24 MIL
ZEE
LAUT BEBAS
LANDAS CONTTNEN
200 S/D 350 MIL SOEMIARNO/VIII/2006
7
Lanjutan : LATAR BELAKANG FILOSOFIS.. • PEMIKIRAN DARI ASPEK SOSIAL BUDAYA Masyarakat Indonesia sejak awal merupakan masyarakat majemuk. Paling heterogen di dunia: 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010), +50 bahasa. Majemuk dalam: sistem ekonomi, politik, budaya, tradisional sampai yang sangat maju Saat merdeka 60 juta, tahun 2011 sekitar 242 juta (data Bank Dunia) Bisa disebut sebagai bangsa baru yang terdiri atas masyarakat lama, sehingga diperlukan kesepahaman dan Ikatan nasional yang kuat untuk mencegah konflik dan potensi disintegrasi.
Lanjutan : LATAR BELAKANG FILOSOFIS • PEMIKIRAN DARI ASPEK KESEJARAHAN Indonesia berciri khas sendiri walau ada kesamaan sebagai (mayoritas) rumpun Melayu. Dijadikan satu propinsi “Hindia Belanda / Nederlandch Indie” oleh Belanda sejak 1816 M. 20 Mei 1908: awal semangat kebangsaan Indonesia / Kebangkitan nasional. 28 Oktober 1928: Sumpah Pemuda / pencetusan Wawasan Kebangsaan Indonesia. 17 Agustus 1945 : bangsa Indonesia me-negara. 13 Desember 1957 : Deklarasi Juanda / tekad politik Republik Indonesia mempersatukan wilayah tanah (darat) dan air (laut)nya, dan istilah “Nusantara” resmi sebagai konsep nasional.
WAWASAN NUSANTARA • Tujuan : Samakan pola pikir yg selalu mengutamakan persatuan & kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.
• Kedudukan : landasan visional bangsa. • Fungsi : pedoman, motivasi dan rambu-rambu penentuan kebijakan nasional.
1. HAKIKAT. Samakan persepsi Rasa dan semangat Kebangsaan & Kenusaan (Nasionalisme). Kepentingan Bangsa & Negara diatas kepentingan pribadi/Kelompok.
2. AZAS WAWASAN NUSANTARA • • • • • •
KEPENTINGAN YANG SAMA KEADILAN KEJUJURAN SETIA KAWAN / SOLIDARITAS KERJASAMA / KOORDINASI SETIA PADA NEGARA
TAPLAI KBS LEMHANNAS
11
LANDASAN
WAWASAN NUSANTARA • Landasan Idiil Wawasan Nusantara : PANCASILA. • Landasan Konstitusional Wawasan Nusantara: UUD 1945 (dan Perubahannya).
SKEMA WAWASAN NUSANTARA Tujuan ke dalam: Mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan alamiah:
Sejarah Perjuangan Bangsa
Aspirasi Bangsa
Lingkungan Geopolitik Geostrategi
Trigatra: Geografi, Sumber daya alam, Penduduk Wawasan Nusantara
Sosial: Pancagatra Ipoleksosbudhankam Tujuan Keluar: demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melaksanakan ketertiban dunia
Tujuan Nasional
Cita-cita nasional
UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA 1) Wadah 2) Isi 3) Tata laku
UNSUR-UNSUR DASAR WAWASAN NUSANTARA A. UNSUR WADAH (CONTOUR) a. Wilayah dan letak geografis :
- Terakhir sesuai dasar hukum: Pengumuman Pemerintah RI Tahun 1969, UU No 1 Tahun 1973, UU No 17 Tahun 1985 dan UU No 6 Tahun 1999. - Indonesia belum memiliki UU tentang Batas Wilayah Negara, dan sedang dalam proses perumusan oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif.
b. Tata pemerintahan, tata organisasi kenegaraan dan kelengkapannya: • Berdasarkan UUD 1945 dan Perubahan pada pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah. • Dilengkapi dengan berbagai UU yang mendukung seperti UU tentang Pemilu, Pemerintahan Daerah, dan seterusnya.
PETA WILAYAH N.K.R.I STATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG DASAR HUKUM : TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999
U Km 0
250
DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL
SOMIARNO, 2005
500
B. UNSUR ISI (CONTENT) a. Menuju cita-cita dan tujuan nasional: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Keterpaduan semua aspek kehidupan nasional:
Aspek Trigatra: Geografi, Kependudukan, Kekayaan Alam.
Aspek Pancagatra: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan Keamanan.
C. UNSUR TATA LAKU (CONDUCT)
a. Tata laku Batiniah: Kesadaran masyarakat untuk berbangsa dan bernegara Indonesia.
b. Tata laku Lahiriah: Kemanunggalan karya dan tindakan melalui perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pembangunan.
SEMAKIN: 1.Dipahami dan diamalkannya kebersamaan sejarah 2.Berkembangnya kehidupan keberagamaan 3.Terwujudnya saling membutuhkan dan saling ketergantungan 4.Terwujudnya budaya dialog 5.Berfungsi dan berwibawanya negara Indonesia
6.Terwujudnya peningkatan kesejahteraan, kecerdasan dan keadilan
TAPLAI KBS LEMHANNAS
19
TANTANGAN IMPLEMENTASI • Pemberdayaan Masyarakat : Pembangunan yang kurang adil dan merata dapat mengubah pola pikir, sikap dan tindakan sebagai warganegara yang bertentangan dengan Wawasan Nusantara. • Dunia Tanpa Batas : Perkembangan masyarakat global yang dapat mengikis bahkan menghancurkan nasionalisme. • Era Baru Kapitalisme : Kekuatan ekonomi Internasional dengan berbagai efek variasinya (budaya, politik) dapat melemahkan kekuatan nasional dan mengubah persepsi masyarakat.
KEBERHASILAN WAWASAN NUSANTARA • Wawasan Nusantara berhasil jika mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi dan menangani permasalahan kehidupan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan keutuhan tanah air. • Setiap warga negara Indonesia perlu: - menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. - mengerti, memahami, menghayati dan mengimplementasi Wawasan Nusantara.
TAPLAI KBS LEMHANNAS RI
22