Manajemen_resiko_finansial_vika_5.docx

DASAR HUKUM ASURANSI DI INDONESIA

Disusun Oleh : Kelompok 10

Ravika Elda Siregar Tania Pratiwi Andy Jhas Jensen

Dosen : Ibu Dianty Putri Purba, S.E., M.Si.

S1 - MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA MEDAN 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Medan, 19 Januari 2019

Penyusun

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………… 2 DAFTAR ISI...………………………………………………………………...…. 3 PEMBAHASAN 1.

Pengertian dan dasar hukum asuransi…………………………………….. 4

2.

Dasar hukum asuransi di indonesia……………………………………….. 8

3.

Penggolongan asuransi dan tujuannya…………………………………….

4.

Prinsip asuransi…………………………………………………………….. 17

5.

Polis asuransi…………….……………………………………………….... 20

14

PENUTUP 1.

Kesimpulan………………………………………………………………… 22

2.

Saran………………………………………………………………………... 22

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. 23

3

Dasar Hukum Asuransi di Indonesia A.Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Manusia selalu

dihadapkan

dengan

peristiwa

yang tidak

pasti.

Peristiwa yang tidak pasti tersebut dapat berupa peristiwa menguntungkan atau menyenangkan

atau

merupakan

keuntungan

yang mungkin

diharapkan.

Disamping itu dapat pula berupa peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun harta bendanya. Oleh sebab itu manusia memerlukan

proteksi

atau

perlindungan.

Asuransi dalam bahasa belanda

disebut verzekering yang berarti pertanggungan atau asuransi dalam bahasa inggris disebut inssurance. Asuransi berasal dari bahasa inggris “assure” yang berarti menanggung dan “assurance” yang berarti tanggungan. Dalam hukum asuransi dikenal bermacam macam istilah. Ada istilah hukum

pertanggungan,

hukum

asuransi.

dalam

bahasa

belanda disebut

verzekering recht dan dalam istilah bahasa inggris disebutinsurance law, sedangkan dalam praktek sejak dalam hindia belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah asuransi (assurantie). Adapun pengertian

asuransi

sendiri memiliki

beberapa

defenisi.

Pertama, definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks, pihak penanggung mengingkatkan diri kepada

pihak

tertanggung

dengan

menerima

memberikan penggantian pada tertanggung

yang

premi

asuransi

guna

disebabkan oleh kerugian

yang dialaminya, semisal berupa kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap

pihak

ketiga

yang

dimungkinkan akan dialami oleh pihak tertanggung yang disebabkan oleh berbagai

macam

peristiwa

yang

tidak 4

pasti, atau memberikan suatu

pembayaran didasarkan pada meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengaturan ini diperbaharui dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 yang mengemukakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

kerugian,

kerusakan,

biaya

yang

timbul,

kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenaiuntung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tertentu.” “Demikian adalah : perjanjian pertanggungan;bunga

cagak

hidup;

perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab undang undang hukum dagang.” Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur alam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa

5

yang halal. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 KUHD :

1. Kesepakatan (Consensus) Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi, kesepakatan tersebut meliputi : a) Benda yang menjadi obyek asuransi b) Pengalihan risiko dan pembayaran premi c) Evenemen dan ganti kerugian d) Syarat-syarat khusus asuransi e) Dibuat secara tertulis yang disebut polis Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kewenangan (authority) Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian atau pemegang kuasa yang

sah. Kewenangan

objektif

artinya

tertanggung

mampunyai

hubungan yang sah dengan objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan itu untuk 6

kepentingan

pihak

ketiga,

maka

tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat

kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.

3.Objek tertentu (fixed object) Objek

tertentu

dalam

perjanjian

asuransi

adalah

objek

yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka dia

harus

mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu. 4. Kausa Yang Halal (Legal Cause) Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. jika premi dibayar maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar risiko tidak beralih. 5.Pemberitahuan (notification) a. Teori objektivitas (objectivity theory) Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini setiap 7

asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas dan sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. sifat objek asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan

risiko

teori

adalah

ini

dari

tertanggung

penanggung

atau

tidak. keunggulan

dilindungi

dari

perbuatan

tertanggung yang tidak jujur (in bad faith) sebaliknya tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur (in good faith) dan selalu berhati-hati melakukan pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Teori ini berfungsi untuk mengarahkan tertanggung

dan

penanggung agar

mengadakan

perjanjian

asuransi dilandasi asas kebebasan berkontrak yang adil (fair). b. Pengaturan pemberitahuan dalam KUHD Tertanggung

wajib

memberitahukan

kepada

penanggung

mengenai keadaan objek asuransi. kewajiban ini dilakukan saat mengadakan

asuransi. jika

tertanggung

lalai

maka

akibat

hukumnya asuransi batal Dalam sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat mengenai

orang-orangnya atau subjeknya

sedangkan dua syarat yang karena

mengenai

terakhir

perjanjiannya

yang

dinamakan

sendiri

oleh

subjektif

mengadakan syarat-syarat obyek

dari

karena perjanjian objektif perbuatan

hukum yang dilakukan itu. B. 5 Dasar Hukum Asuransi di Indonesia Berkembangnya perusahaan asuransi tak lepas dari meningkatnya meleknya pengetahuan masyarakat akan pentingnya asuransi yang sebenarnya. Pendidikan dan teknologi menjadi faktor penting tumbuhnya kebutuhan 8

masyarakat akan asuransi, dapat kita lihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa mayoritas orang yang melek asuransi adalah mereka-mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki gaya hidup yang kekinian. Ditambah lagi semakin maraknya teknologi yang mempercepat proses edukasi terhadap masyarakat yang menjelaskan akan pentingnya asuransi yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya saja namun juga untuk seluruh anggota keluarganya. Dari tahun ke tahun pertumbuhan perusahaan asuransi terus meningkat, bahkan jika kita melihat program bank-bank pemerintah maupun swasta, banyak diantara bank-bank tersebut yang menawarkan program asuransi dengan berbagai jenis kebutuhan masyarakat, mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, hingga asuransi rumah. Dengan melihat angka kebutuhan yang terus tumbuh tentu bagi perusahaan kondisi ini merupakan potensi dalam memperoleh keuntungan dari penghimpunan dana dari masyarakat. Karena kegiatan asuransi berkaitan dengan perjanjian, perolehan keuntungan, dan memberikan timbal balik dalam bentuk pertanggungan kepada masyarakat banyak, sehingga dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini harus terdapat kekuatan hukum yang mengatur agar proses yang berjalan dalam usaha perasuransian mengikuti aturan yang berlaku di suatu negara dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Berikut 5 dasar hukum asuransi yang berlaku di Indonesia, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Dilihat dari kedudukannya, undang-undang ini sering kali dijadikan sebagai dasar dari beberapa penetapan peraturan mengenai asuransi yang berlaku di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merupakan dasar hukum utama yang mengatur dan menentukan segala kegiatan asuransi. Melihat isi dari UU No.2 Tahun 1992, didalamnya memuat peraturan tentang usaha perasuransian. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, meninjau bahwasanya asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus 9

asuransi berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan perasuransian agar sesuai dengan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

UU No.2 Tahun 1992 secara menyeluruh mengatur kegiatan asuransi yang ada di Indonesia agar segala kegiatan asuransi sesuai dengan hukum yang berlaku dan mampu mewujudkan keadilan bersama, berikut hal-hal yang diatur dalam UU No.2 Tahun 1992, yaitu. 

Ketentuan umum dan ruang lingkup asuransi.



Bidang usaha perasuransian.



Jenis usaha perasuransian.



Ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian.



Penutupan objek asuransi.



Bentuk hukum usaha asuransi.



Kepemilikan perusahaan asuransi.



Perizinan usaha.



Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perasuransian.



Kepailitan dan likuidasi.



Ketentuan pidana. Dengan mengetahui isi dari undang-undang ini sangat jelas terlihat

alasannya kenapa undang-undang ini dijadikan sebagai dasar utama dalam ketentuan hukum usaha perasuransian.

10

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1320 dan Pasal 1774 Dilihat dari ketentuan umum dalam UU No.2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Dari penjelasan undang-undang diatas menyatakan bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian antara dua belah pihak didalamnya. Karena mengandung unsur penjanjian maka akan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, sebagaimana dalam KUHP bagian dua menjelaskan bab tentang syaratsyarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, dimana hal tersebut dirinci dan dijelaskan dalam salah satu pasal, yaitu Pasal 1320 yang menyebutkan bahwa “Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Manfaat

asuransi

adalah

memberikan

jaminan

yang

bersifat

menguntungkan kepada pihak tertanggung jika terjadi sesuatu yang merugikan atau merusak dimana kejadian tersebut tidak dapat dipastikan waktunya. Karena sifat itulah asuransi juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1774 KUHP, yang menyatakan bahwa “suatu persetujuan untunguntungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. 3. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Bab 9 11

Kegiatan usaha perasuransian tidak hanya termasuk dalam masalah pidana saja, namun jika dilihat dengan lebih teliti lagi ternyata dalam KUHD juga mengatur tentang asuransi. Khusus dalam Bab 9 KUHD menjelaskan tentang asuransi dan pertanggungan secara umum yang dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 246-286. Dari sekian banyak pasal yang ada dalam Bab 9 KUHD, yang paling sesuai dengan penjelasan asuransi secara umum adalah Pasal 246 yang menyebutkan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu' Sekilas jika diperhatikan penjelasan asuransi secara umum dalam pasal 246 diatas akan sangat terlihat kemiripannya dengan penjelasan asuransi secara umum dalam UU No.2 Tahun 1992, bahkan jika diambil intisari dari apa yang dijelaskan akan memiliki arti dan maksud yang sama. Dalam Bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan tentang jenis pertanggungan dari asuransi, batas maksimal pertanggungan yang diberikan asuransi, prosedural proses pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Terbentuknya peraturan pemerintah ini didasari atas tujuan asuransi yang secara prinsip mampu mendorong tumbuhnya pembangunan nasional Indonesia, sehingga dalam penerapan berkelanjutan diperlukan sebuah arahan agar dalam kegiatan usaha perasuransian berjalan dengan sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengatur perusahaan perasuransian yang ada di Indonesia agar berkembang dengan baik

12

dan sesuai dengan landasan maupun prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab. Melihat isi dari keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, jelas sekali bahwa penyusunan peraturan ini masih merujuk pada UU No.2 Tahun 1992, hal tersebut terlihat dari adanya penekanan yang sama terhadap beberapa ketentuan yang termuat didalamnya. Secara garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 berisi tentang ketentuan umum ruang jklingkup asuransi, penutupan objek asuransi, perizinan usaha perasuransian, kesehatan keuangan perusahaan asuransi, dan penyelenggaraan usaha perasuransian. 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan pertama dari Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan sebelumnya yaitu tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Terbentuknya peraturan pemerintah ini didasari akan adanya perkembangan kegiatan usaha perasuransian yang terus mengalami perubahan dan disamping itu terjadi pula perubahan perekonomian nasional yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan usaha asuransi yang telah berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 mengandung perubahan terhadap beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian negara, diantaranya tentang meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi. Hadirnya asuransi pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang dari berbagai kejadian buruk yang bisa menimpa di waktu tertentu diluar prediksi dan harapan orang tersebut. Dilihat dari proses kegiatan 13

asuransi pastilah terdapat sebuah perjanjian yang bersifat mengikat, dimana seseorang yang setuju dengan asuransi tersebut harus membayar sejumlah premi tertentu dalam jangka waktu tertentu, dimana premi tersebut merupakan pengganti dari perlindungan yang dijaminkan oleh perusahaan asuransi. Karena dalam kegiatan usah perasuransian didalamnya termuat beberapa unsur yang termasuk dalam tindakan pidana maka agar penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan hukum maka usaha perasuransian harus mengikuti aturan-aturan dari dasar hukum yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia, hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepada kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung agar dapat mempertanggungjawabkan semua kewajibannya masingmasing. 3. PENGOLONGAN ASURANSI DAN TUJUANNYA Dalam Pasal 1774 KUH Perdata, asuransi dapat digolongkan sebagai bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup dan perjudian dalam perjanjian

untung-untungan

(Konsovereenskomst ).

Kenapa

asuransi

bisa

dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan...? dikarenakan dalam asuransi mengandung unsur “ kemungkinan “, di mana kewajiban penganggung untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut digantungkan pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau tidak pasti . Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yakni : 1. Asuransi Kerugian ( Schade Verzekering ) Adalah yang memberikan pergantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. 2. Asuransi jumlah ( Sommen Verzekering ) Adalah merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak. Namun praktik dalam perkembangannya asuransi pengolongannya dapat disebut dengan asuransi varia, merupakan asuransi yang mengandung unsur-unsur asuransi kerugian maupun asuransi jumlah, seperti asuransi kecelakaan dan 14

kesehatan. Dengan demikian dalam pengolongan menurut sifat pelaksanaanya dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : 1. Asuransi Sukarela Adalah merupakan pertanggung yang dilakukan dengan cara sukarela yang dilakukan atas dasar ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya resiko kerugian-kerugian atas suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kendaraan bermotor, kebakaran, pendidikan, kematian.

2. Asuransi Wajib Adalah bersifat wajib yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, misalnya jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek ) dan asuransi kesehatan. 3. Asuransi Kredit Adalah asuransi yang selalu berkaitaan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada pada asuransi jaminan kredit baik berupa benda bergerak atau benda tak bergerak, yang sewaktu-waktu beresiko akan tertimpa kerugian bagi pemilik barang atau pemberi kredit khususnya bank. Adapun fungsinya dari asuransi kredit adalah : a. Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada nasabahnya. b. Memberi keamanan perkreditan, baik kredit perbankan atau kredit diluar perbankan. Dengan adanya asuransi kredit tersebut akan membantu perbankkan untuk lebih giat

dalam

membantu

nasabahnya

dalam

menyediakan

modal

untuk

tentang

Usaha

mengembangkan usahanya. Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

Perasuransian, dapat digolongkan menjadi : 1. Usaha Asuransi 15

2

Tahun

1992

Usaha Asuransi terbagi atas a. Asuransi Kerugian ( Non Life Insurance ) Merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko kerugian atas, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi Jiwa ( Life Insurance ) Merupakan jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penggungungan resiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c. Reasuransi ( Reinsurance ) Merupakan sistem penyebaran resiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagaian resiko pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. 2. Usaha Penunjang Usaha asuransi ini terbagi atas : a. Pialang Asuransi Merupakan usaha jasa yang memberikan perantaraan dalam penutupa asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian yang bertindak untuk kepentingan tertangung. b. Pialang Reasuransi Memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi tersebut. c. Penilai Kerugian Asuransi Memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. 16

d. Konsultan Aktuvaria Merupakan usaha yang memberikan jasa konsultan aktuvaria. e. Agen Asuransi Merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka jasa pemasaran asuransi untuk dan atas nama penanggung. Dari semua pengolongan / jenis Asuransi tersebut diatas mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk menutup semua kerugian yang diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan, dan yang belum dapat ditentukan semua. 4 . PRINSIP ASURANSI Adapun prinsip-prisip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yakni : 1. Kepentingan yang dapat di Asuransikan (Insurance Interset ) Adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa itu. Dalam Pasal 250 KUH Dagang menyatakan kepentingan yang diasuransikan tersebut harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka penanggung akan bebas dari kewajiban untuk membayar kerugian, sedangkan menurut Pasal 268 KUH Dagang mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus dapat dinilai dengan sejumlah uang. 2.

Indemnitas ( Indemnity ) Adalah berdasarkan perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita tertanggung. Dalam hal ini prisip Indemnitas berkaitan dengan pengukuran besarnya nilai kerugian. Dimana Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian

sama

dengan

keadaan

sebelum

terjadinya

kerugian.Dengan

dipergunakan prinsip indeminitas didalam asuransi didasarkan pada asas hukum 17

perdata, yaitu larangan memperkaya sendiri selama melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak ( onrechtmatige verrijking ).Prinsip indemintas berkaitan dengan pengukuran besarnya nilai kerugian, contohnya dalam perjanjian asuransi kebakaran, pengukuran nilai keugian yang sebenarnya adalah nilai ganti dari property yang rusak ( akibat kebakaran ) yang dikurangi dengan penyusutan. 3. Asas Kejujuran Sempurna / Itikad Baik ( Utmost Good Faith ) Adalah prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi,artinya : a. Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas tentang segala

sesuatunya

tentang syarat/kondisi

dari

asuransi

yang

bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan gati rugi sesuai dengan syaratdan kondisi pertanggungan. b. Penanggung harus memberikan keterangangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan; misalnya, tertanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang diketahui dan harus memberikan keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 251 KUH Dagang yang menekakan kewajiban tertanggung agar memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak tertanggung. 4. Subrogasi bagi Penanggung ( Subrogation ) Dalam Pasal 284 KUH Dagang penanggung telah membayar uang ganti kerugian yang dijanjikan kepada terjamin, mendapat alih hak-hak dari terjamin terhadap seorang ketiga, yang ada hubungan dengan kerugian itu. Secara umum Subrogasi berarti penggantian pihak yang berhak, dalam suatu hubungan hukum perihal hak-haknya terhadap pihak yang berwajib. Dalam hal ini asuransi si terjamin merupakan pihak berhak dalam suatu hubungan hukum dengan seorang ketiga, berhubungan dengan kerugian yang dijamin oleh penanggung. Menurut undang-undang subrogasi dapat terjadi bila berlaku dua faktor berikut : 18

a. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga. b. Hak-hak itu timbul karena kerugian, misalnya hak subrogasi timbul degan sendirinya (ipso facto) sehingga tidak perlu ditentukan dalam polis, tetapi kadang-kadang dimuat dalam polis sebagai klausula subrogasi. c. Dalam kaitannya dengan tersebut diatas, para sarjana umumnya berpendapat bahwa atas subrogasi hanya berlaku terhadap asuransi kerugian dan tidak berlaku untuk asuransi jumlah, misalkan asuransi kesehatan dan asuransi 5. Proxima Causa Dalam Pasal 276 KUH Dagang dan Pasal 249 KUH Dagang menyatakan bahwa jika kerugian yang diderita oleh si tertanggung sendiri disebabkan karena kebusukan, cacat, sifat atau macam dari baranngnya sendiri ( Objek Asuransi ) maupun karena kesalahan, kesengajaan, kelalaian dari diri si tertanggung sendiri makan dalam hal ini penanggung dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung. 6. Kontribusi Dalam pasal 278 KUH Dagang menyebutkan bilamana pada polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih dari pada harganya maka mereka bersama-sama menurut keseimbangan jumlah untuk mana mereka menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan.Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggunganpertanggungan yang berlainan.Asas kontribusi ini hanya berlaku dalam hal-hal seperti berikut : a. Apabila polis-polis diadakan untuk resiko atau bahaya yang sama menimbulkan kerugian. 19

b. Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama, dan terhadap

benda yang sama pula.

c. Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian. Apabila dalam polis memuat klasula non contribution maka pembayaran di bawah polis ini terbatas hanya jumlah kerugian yang melebihi jumlah yang tertanggung oleh polis-polis yang lainnya sehingga asa kontibusi tidak berlaku dan polis itu berubah menjadi excess policy. Dengan demikian, tertanggung pertama-tama menuntut ganti kerugian kepada penanggung pertama, barulah kalau ada sisanya dia dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung kedua. 4 . POLIS ASURANSI Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang dijamin memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagai bukti tertulis telah terjadi perjanjian asuransi. Untuk itu dikeluarkan surat yang disebut dengan polis sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang. Adapun fungsi polis secara umum yaitu antara lain : 1. Bukti perjanjian pertanggungan. 2. Bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk menggantikan kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dengan prinsip, yakni : a. Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukkannya semula sebelum mengalami kerugian. b. Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Isi polis menurut Pasal 256 KUHD surat polis bagi segala jenis asuransi harus memuat :

20

1. Hari pembentukan asuransi. 2. Nama pihak yang selaku terjamin menyetujui terbentuknya asuransi, yaitu atas tertanggungnya sendiri atau atas tertanggung orang lain. 3. Penyebutan yang cukup terang dari hal atau objek yang dijamin. 4. Jumlah uang, untuk mana diadakan jaminan (uang asuransi) 5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penjamin. 6. Mulai dan akhir tenggang waktu, dalam mana diadakan jaminan oleh si penjamin. 7. Uang premi yang harus dibayar oleh si terjamin 8. Pada umumnya, hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak pejamin, serta halhal janji tertentu yang diadakan antara kedua belah pihak

21

PENUTUP

A.

Kesimpulan Menurut UU no.40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau

pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkn diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. B.

Saran

Sebaiknya masyarakat mengikuti program asuransi, karena program ini memiliki banyak manfaat bagi pihak tertanggung, seperti yang telah kami uraikan dalam materi makalah ini.

22

DAFTAR PUSTAKA 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Cetakan IV. Citra Umbara, Bandung. 2010



https://anzdoc.com/bab-ii-pengaturan-asuransi-di-indonesia-a-pengertiandan-das.html



Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.



https://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi

23