Manajemen%20pendidikan%20kel%204.docx

MANAJEMEN PENDIDIKAN SARANA PRASARANA DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan

Disusun oleh : Inditria Nur Imani

NIM 17401241050

Isyraq Khoirunnisa

NIM 17401244006

Pradipta Bagas S

NIM 17401244009

Agustin Raaf Sanjani NIM 17401244022

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2018

A. Sarana Prasana di Lembaga Pendidikan 1. Sarana Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Contoh: film, LCD, TV, gambar, poster, radio, buku, alat tulis, kursi, meja, almari, computer. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah (Permendiknas No. 24 Tahun 2007). Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.

2. Prasarana Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008) Contoh: lapangan, gedung, ruang kantor, ruang guru, kantin, tempat parkir, toilet. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.(Permendiknas No. 24 Tahun 2007). Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. B. Kasus Sarana Prasarana di Lembaga Pendidikan Gedung Sekolah Tidak Layak, Siswa Terancam Komodo Penulis: Jhon Lewar

Gambar 1 Kondisi Bangunan SDI RATUSAN siswa sekolah dasar Inpres (SDI) di dusun Kerora desa Rinca kecamatan Komodo (dalam kawasan sona inti) kabupaten Manggarai Barat terus dihantui ketakutan saat mengikuti aktivitas belajar mengajar.

"Sudah 15 tahun gedung sekolah ini rusak berat tidak diperhatikan. Jarang bupati atau pejabat terkait datang ke kampung Kerora," ujar Rahmat Nasrawi wakil kepala sekolah SDI Kerora, hari ini. Dikisahkan Nasrawi, pengalaman pahit dalam proses belajar mengajar paling di takuti ketika komodo masuk dan hendak menerkam siswa atau guru saat aktivitas belajar di mulai. Kondisi ini terjadi hampir setiap bulan. "Ketika itu terjadi ya terpaksa anak-anak di evakuasi ke tempat yang lebih aman. Untungnya selama ini belum pernah digigit. Yang dibutuhkan gedung layak untuk anak dan lengajar sehingga rasa nyaman," pinta Nasrawi. Kepala Dusun Kerora Basri (37), mengatakan sejak 15 tahun silam gedung didalamnya ada tiga ruang belajar mengajagar (KMB) rusak berat. Permintaan untuk dibangun sudah diusulkan lagi namun hingga kini masih belum terjawab. "Anak-anak dan guru kerap kali hampir diterkam komodo. Gedungnya tak layak. Halaman sekolah saja belum di pagar. Ruang kelas tak berdinding apa lagi pintu. Tiang gedung umumnya lapuk. Menunggu waktunya Roboh. Pemerintah sejauh ini masih menutup mata," tutur Basri. (OL-4) Sumber : Jhon Lewar. (2018, 27 April). Gedung Sekolah Tidak Layak, Siswa Terancam Komodo. http://mediaindonesia.com/read/detail/157628-gedung-sekolah-tidaklayak-siswa-juga-terancam-komodo C. Solusi dari Permasalahan Dilihat dari permasalahan sarana dan prasarana di lembaga pendidikan, salah satunya pada kasus sekolah dasar Inpres (SDI) di dusun Kerora. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditawarkan beberapa solusi dan pemecahan masalah dengan kajian teori dan dasar kebijakan, sebagai berikut. Solusi pertama yaitu peran komite sekolah yang aktif membantu mencarikan dana. Sebaiknya, komite sekolah terlibat aktif dalam membantu mencarikan dana untuk merenovasi gedung atau bangunan sekolah maupun ruang kelas SDI menjadi gedung sekolah yang sesuai standar sarana dan prasarana yang tercantum dalam peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 24 Tahun 2007 (Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik). Dalam peraturan menteri No. 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik.

Selain itu, peraturan menteri No. 24 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa lahan sekolah haruslah terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Sementara, kondisi SDI sangat minim sarana prasarana, dimana berita memaparkan bahwa “sudah 15 tahun gedung sekolah ini rusak berat tidak diperhatikan dan dalam proses belajar mengajar paling di takuti ketika komodo masuk dan hendak menerkam siswa atau guru saat aktivitas belajar di mulai. Kondisi ini terjadi hamper setiap bulan terjadi. Syukur selama ini belum terjadi korban jiwa.” Oleh karena itu, upaya komite sekolah seperti itu merupakan upaya yang sangat baik karena komite sekolah tentunya memiliki link atau relasi yang banyak. Komite sekolah sebaiknya segera mencari dana untuk memperbaiki sarana prasarana di SDI tersebut. Salah satu penyebab permasalahan ini diantaranya yaitu kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah – daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah terpencil. Solusi kedua yang dapat ditawarkan yaitu dengan memperbaiki terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun sehingga tidak terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka selanjutnya kita dapat meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Selain itu masalah pendidikan ini juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah

terpencil. Maka solusi yang ketiga adalah dengan meningkatkan kontrol pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah di daerah-daerah terpencil sekalipun. Dengan situasi dimana sekolah gratis harus diterapkan maka pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mengontrol semua kekurangan sarana prasarana yang diperlukan oleh sekolah.